link resmi slot

Penginapan Youyaoqi

Basuki Bakal Jadi Menteri Pertama Tinggal di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku bakal menjadi menteri pertama yang tinggal di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menurutnya, ia akan tinggal di IKN sembari memantau pembangunan proyek yang ada di sana. Sehingga kemungkinan tidak akan lama menjadi warga IKN.

"Insyaallahsaya akan menjadi menteri pertama yang akan tinggal di IKN. Walaupun mungkin cuma beberapa bulan," ujar Basuki dalam Sewindu PSN: Sustainable Infrastructure Towards Indonesia Emas 2045, Jakarta Selatan, Rabu (26/7).

Hal ini diharapkan menjadi daya tarik tambahan bagi masyarakat untuk tinggal di IKN. Sebab, jika ingin bolak balik ke Samarinda tak lagi membutuhkan waktu lama.

"Targetnya dari Balikpapan ke IKN bisa kita capai tidak boleh lebih dari 40 menit. Kalau mau jadi model pelopor tinggal di IKN, daftar ke saya," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan ikut tinggal di IKN menemani Basuki.

Ia menjelaskan pembangunan kantor Kemenko Perekonomian juga tengah dilaksanakan di IKN.

"Pembangunan IKN, selain kantornya Pak Basuki, kantor menko pun yang akan pertama di sana. Jadi nanti saya akan ngopi bareng dengan Pak Basuki di ibu kota negara saat selesai ini pertama. Kita nikmati bulan-bulan menjelang Agustus pak ya," pungkas Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

NPC di kota

Jawa Timur Ingin Bangun MRT dengan Dukungan APBN******

Pemerintah Provinsi Jawa Timurberkeinginan untuk membangunMRT di Surabaya.

Namun, demi mewujudkan keinginan itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak menyebut pemerintahannya butuh dukungan dari pemerintah pusat atau APBN supaya proyek itu bisa terbangun.

Pasalnya, biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan MRT cukup besar.

Emil mengatakan campur tangan pembangunan MRT dalam bentuk dukungan APBN sebelumnya pernah dilakukan di Jakarta. 

"Itu kalau melihat ke Jakarta (MRT Jakarta), tidak mungkin itu penuh swasta, harus ada peran serta darigovernment," ujarnya ditemui di Hotel Grand Sheraton, Rabu (26/7).

"Corenya ini memang tidak bisa tanpa pusat. Jadi memang ranahnya ini harus ke pusat," imbuhnya.

Meski belum ada kejelasan sumber pendanaan. Namun, Jatim terus melakukan persiapan seperti administrasi untuk pembangunan MRT ini.

"Persiapan terus kita lakukan. Kalau nggak disiapkan dari sekarang , ditunda-tunda ya tidak akan pernah jadi," paparnya.

Sementara, untuk besaran anggaran yang dibutuhkan dari pemerintah untuk membangun MRT Surabaya, Emil mengungkapkan masih dalam pembahasan dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"(Perkiraan pembiayaan) Tunggu pertemuan saya berikutnya dengan Bappenas," kata Emil.

Sama seperti pembangunan MRT Jakarta, MRT Surabaya juga akan melibatkan Japan International Cooperation Agency (JICA). Saat ini, perusahaan Negeri Sakura tersebut tengah melakukan studi atau kajian untuk proyek ini.

[Gambas:Video CNN]

"Kebetulan yang mengembangkan di Jakarta itu JICA, mereka juga melakukan kajian yang sama di Surabaya. Kata kuncinya ada potensi kelayakannya," jelasnya.

Namun, ia mengakui proses pembangunan moda transportasi canggih seperti MRT memang membutuhkan waktu. Karena itu, persiapan sebelum pembangunan juga harus dikoordinasikan dengan baik agar tak menjadi proyek mangkrak.

"Kita memang sudah mulai merintis nih proyek, tapi kan tidak bisa selesai jangka pendek. Nah, ini terus berprogres dan untuk detail nya nanti kita sampaikan," pungkasnya.

One Piece: Pedang Cerah

Erick Thohir Buka Suara soal Uji Coba LRT Jabodebek untuk Umum Ditunda******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait penundaan uji coba LRT Jabodebek bagi masyarakat umum.

Ia menyebut saat ini PT Siemens Mobility Indonesia selaku pengembang sistem persinyalan LRT dengan konsultan asal Inggris yang diajak kerja sama oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sedang mengecek kesiapan moda transportasi tersebut.

Kemenhub bekerja sama dengan dua perusahaan konsultan asal Inggris yaitu The Crossrail International dan PT Mott Macdonald Indonesia, untuk memastikan kesiapan operasional LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Erick menjelaskan Siemens sebenarnya sudah memiliki sistem perkeretaapian yang canggih. Namun, konsultan Inggris tetap ingin melakukan pemeriksaan.

"Dengan sistem yang dipakai Siemens ini bagus dan sudah tidak perlu dipertanyakan, di mana-mana pakai Siemens kok. Tapi konsultan dari Inggris pengen cek sekali lagi, ya enggak apa-apa. Enggak ada yang diumpetin kok," katanya.

Uji coba LRT Jabodebek disetop pada 17 Juli 2023 lantaran ada masalah pada sistem piranti lunak.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan permasalahan sistem software tersebut ditemui saat rapat evaluasi penyelenggaraan uji coba pada 15 Juli lalu.

Ia menambahkan setelah keseluruhan pembaharuan software selesai, nantinya dilakukan trial runterlebih dahulu sebelum dibuka kembali untuk umum.

[Gambas:Video CNN]

Guru Tiongkok terlahir kembali di dunia lain

Covid Reda, 433,57 Juta Orang RI Jalan******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat 433,57 juta wisatawannusantara (wisnus) sudah mulai melakukan perjalanan di dalam negeri pada semester I/2023. Realisasi ini meningkat 12,57 persen dibandingkan periode yang sama 2022.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini mengatakan hal ini menandakan pemulihan sektor pariwisata di Indonesia makin kuat. Apalagi realisasinya  lebih tinggi daripada sebelum pandemi.

"Dibandingkan periode yang sama 2019 atau sebelum pandemi, total perjalanan wisnus juga meningkat 23,83 persen," ujarnya dalam konferensi pers, Selasa (1/8).

Secara umum, pariwisata nusantara di Indonesia pada semester I-2023 masih didominasi oleh arus perjalanan wisata di Pulau Jawa. Hal ini tercermin dari daerah tujuan wisata sebesar 74,33 persen berada di Pulau Jawa.

Pertama, ke Jawa Timur sebesar 26,92 persen dengan tujuan Kota Surabaya dan Kabupaten Malang.

Kedua, ke Jawa Barat sebesar 17,4 persen dengan tujuan ke Kota Bandung dan Kabupaten Bogor.

Ketiga, ke Jawa Tengah sebesar 14,55 persen dengan tujuan ke Kota Semarang.

Keempat, ke DKI Jakarta sebesar 6,94 persen dengan tujuan ke Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Jakarta Selatan.

Kelima, ke Banteng sebesar 4,8 persen dengan tujuan Kabupaten Tangerang.

Keenam,ke DI Yogyakarta sebesar 3,72 persen dengan tujuan Kota Yogyakarta.

[Gambas:Video CNN]

bintang ajaib

Marketplace Dilarang Jual Barang Impor di Bawah Rp1,5 Juta******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mendukung larangan barang impor di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) dijual di marketplace.

Larangan tersebut nantinya akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Ini dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

Teten tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal. Menurutnya, UMKM sudah ahli membuat barang-barang kebutuhan masyarakat.

Bahkan, ia mengatakan bakal segera membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor yang membanjiri marketplace, termasuk dari China. Keputusan ini diambil setelah rapat kabinet di Istana Negara.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegas Teten.

Lihat Juga : Teten Klaim TikTok Janji Tak Garap Project S yang Matikan UMKM RI

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tandasnya.

Sementara itu, Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyebut proses revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tinggal menunggu harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Fiki menuturkan ketetapan minimum barang impor di marketplace senilai Rp1,5 juta merupakan kesepakatan antara Kemenkop UKM dan Kemendag.

"Informasi ada pernyataan Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan), tadi pagi rasanya ini (revisi permendag) sudah selesai dan mudah-mudahan kita menunggu harmonisasi di Kemenkumham," ungkap Fiki di kantornya, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Khofifah: Stok Gas Cukup Tapi Tabung LPG 3 Kg Langka di Jatim

Belakangan terjadi kegaduhan di toko online Indonesia, terutama TikTok Shop. Platform media sosial asal China itu menjadi wadah baru perdagangan online.

Akan tetapi, TikTok disebut menggarap Project S yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan berbelanja masyarakat Indonesia. Data tersebut yang menjadi acuan untuk para produsen China membuat barang kesukaan orang Indonesia, lalu dipasarkan di tanah air dengan harga murah.

Praktik tersebut pada akhirnya membuat UMKM Indonesia kalah saing dari segi harga, bahkan sampai bangkrut. Padahal, barang yang dijual dari China diragukan kualitasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya adalah dewa pejuang yang tiada taranya

Pencari Kerja dan Karyawan di Singapura Masih Rentan Didiskriminasi******

Angkatan kerja, baik pencari maupun pekerja di Singapura masih rentan terkena diskriminasi. Meski demikian Kementerian Tenaga Kerja (MOM) Singapura menyatakan angka diskriminasi pada 2022 menurun dibandingkan 2021. 

MengutipCNA, Senin (31/7), diskriminasi terjadi baik selama pencarian kerja maupun saat di tempat kerja. Masalah kesehatan mental menjadi alasan paling banyak yang digunakan untuk mendiskriminasi pencari kerja dan karyawan.

Dalam Laporan Praktik Kerja Adil MOM untuk 2022, sebanyak 8,2 persen pekerja mengalami diskriminasi di tempat kerja, meski masih tinggi, angka itu lebih rendah dari 2021 yang sebesar 8,5 persen.

"Penurunan berkelanjutan ini mengikuti upaya MOM, TAFEP, dan mitra tripartit untuk mempromosikan praktik kerja yang adil," kata MOM, merujuk kepada Aliansi Tripartit untuk Praktik Kerja Adil dan Progresif.

Dari sisi pencari kerja, MOM mencatat bentuk diskriminasi yang paling umum terjadi selama pencarian pekerjaan yaitu diskriminasi usia (16,6 persen), ras (7,1 persen), dan kesehatan mental (5 persen).

"Sementara diskriminasi usia tetap menjadi bentuk utama diskriminasi terhadap pencari kerja, proporsi pencari kerja yang mengalami diskriminasi usia menurun, dari 18,9 persen pada 2021 menjadi 16,6 persen pada 2022," kata MOM.

Namun, ada peningkatan sedikit dalam diskriminasi berdasarkan ras dari 6,3 persen menjadi 7,1 persen dan kesehatan mental dari 2,9 persen menjadi 5 persen.

Lihat Juga : Pemerintah Kaji Subsidi Konversi Motor Listrik Rp7Juta ke Semua Warga

MOM mengatakan peningkatan diskriminasi kesehatan mental mungkin disebabkan oleh ekspektasi yang lebih tinggi bagi para pengusaha untuk peduli terhadap kebutuhan mental staf mereka, serta peningkatan proporsi penduduk di angkatan kerja dengan kondisi kesehatan mental.

Kementerian tersebut mencatat bahwa telah terjadi peningkatan prevalensi kesehatan mental buruk di antara penduduk berusia 18 hingga 74 tahun antara 2017 dan 2020.

Pencari kerja juga menghadapi diskriminasi berdasarkan status keluarga (4,3 persen), jenis kelamin (4,2 persen), kewarganegaraan (4 persen), dan agama (3,6 persen).

Diskriminasi berdasarkan status keluarga mencakup diskriminasi berdasarkan status pernikahan, status kehamilan, dan alasan maternal.

Diskriminasi berdasarkan alasan maternal meningkat signifikan dari 6,9 persen pada 2021 menjadi 14,9 persen pada 2022. Sementara diskriminasi berdasarkan status kehamilan juga meningkat dari 4,2 persen menjadi 6,9 persen.

Lihat Juga : Temuan Aneh Bos Pertamina saat Sidak Pasokan LPG 3 Kg di Bali

Tetapi, diskriminasi berdasarkan status pernikahan turun tipis dari 3,2 persen menjadi 2,6 persen.

MOM mengatakan umber diskriminasi yang paling umum dihadapi oleh pencari kerja adalah iklan lowongan kerja yang menyatakan preferensi terhadap karakteristik demografis tertentu tanpa alasan yang jelas.

"Namun, proporsi pencari kerja yang melaporkan bentuk diskriminasi ini telah menurun dari 43,3 persen pada2021 menjadi 33,9 persen pada 2022, karena lebih banyak pengusaha mematuhi (Panduan Tripartit tentang Praktik Kerja Adil) yang mendorong pengusaha untuk memastikan bahwa iklan lowongan kerja menyebutkan kriteria terkait pekerjaan yang berkaitan dengan kualifikasi, keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman para kandidat," kata kementerian tersebut.

Permintaan oleh pengusaha untuk informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan seperti usia, status pernikahan, dan kewarganegaraan merupakan bentuk diskriminasi lain yang umum dialami oleh pencari kerja.

Adapun bentuk diskriminasi yang paling umum dihadapi pekerja yaitu masalah kesehatan mental (4,7 persen) menempati proporsi tertinggi di atas usia (3,7 persen) dan ras (2,6 persen).

Sementara angka diskriminasi berdasarkan usia dan ras menurun dari 4,6 persen dan 2,8 persen yang dilaporkan pada 2021, diskriminasi berdasarkan kesehatan mental meningkat dari angka 3,2 persen pada tahun tersebut.

Bentuk diskriminasi lain yang paling umum dihadapi oleh karyawan adalah diskriminasi berdasarkan disabilitas (2,5 persen), kewarganegaraan (2,5 persen), status keluarga (2 persen), jenis kelamin (1,9 persen), dan agama (1,5 persen).

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANHarga Cabai Rawit Melejit

"Pegawai yang mengalami diskriminasi lebih sering melaporkan perlakuan yang tidak adil terkait remunerasi, distribusi beban kerja, dan kemajuan karier," kata MOM.

"Perempuan lebih mungkin daripada laki-laki mengalami diskriminasi di tempat kerja, yang umumnya terjadi melalui distribusi beban kerja yang tidak seimbang," tambah kementerian tersebut.

"Perempuan yang pendidikannya tidak mencapai perguruan tinggi juga lebih mungkin mengalami diskriminasi terkait gaji dibandingkan dengan rekan laki-laki mereka. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, perempuan memerlukan lebih banyak dukungan untuk upah dan kondisi kerja yang lebih adil," imbuhnya.

Sementara itu, MOM menyatakan sudah banyak karyawan yang melaporkan perusahaan tempat mereka bekerja telah menerapkan prosedur formal untuk mengatasi diskriminasi di tempat kerja pada 2022 (59,8 persen). Capaian itu meningkat dari 54 persen pada 2021 dan 49,6 persen 2018.

"Tren yang menggembirakan ini dapat mengarah pada perbaikan lebih lanjut dalam keadilan di tempat kerja di masa depan," kata MOM.

Proporsi karyawan yang mencari bantuan setelah menghadapi diskriminasi di tempat kerja meningkat secara signifikan dari 20 persen pada 2021 menjadi 35,3 persen pada 2022.

[Gambas:Video CNN]