petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek erek 00 sampai 99

slot ada 77 74Jutaan kata 59396Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek erek 00 sampai 99》

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Pengusaha meminta Kemenkeu memperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan China terhadap pengusaha cilik mereka.
Pengusaha meminta pemerintah memperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan China terhadap pengusaha cilik mereka. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Staf Erick Buka Sebab Ahok******

Stafsus Menteri BUMN Arya mengatakan Ahok dan Said Aqil tak mundur dari jabatan komisaris meski mendukung capres, selama tak ikut kampanye.
Stafsus Menteri BUMN Arya mengatakan Ahok dan Said Aqil tak mundur dari jabatan komisaris meski mendukung capres, selama tak ikut kampanye. (Foto: CNN Indonesia/ Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahja Purnama aliasAhok dan Komisaris Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI) Said Aqil Siradjdan tidak mundur dari jabatannya di BUMNmeski telah menyatakan dukungan kepada pasangan calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan hal itu tidak masalah jika kedua komisari BUMN itu menyatakan dukungan selama tidak ikut berkampanye.

"Mendukung asal enggak kampanye kan silahkan aja. Dia kan enggak kampanye," katanya di JCC Senayan, Senin (15/1).

"Masa enggak boleh komisaris dukung seseorang? Memang komisaris hilang hak pilihnya? Saya dukung ini, katanya, silahkan. Sama kayak Pak Ahok lah, Pak Ahok juga begitu (dukung capres), sama saja," katanya.

Said Aqil diketahui mendukung pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Cak Imin. Sedangkan Ahok menyatakan dukungan terhadap pasangan nomor urut tiga Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMN terlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

Erick juga melarang insan BUMN menggunakan sumber daya BUMN, termasuk aset, anggaran, dan sumber daya manusia untuk kepentingan terkait Pemilu dan Pilkada.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)




bab terbaru:slot online terpercaya bonus new member 100

Perbarui waktu:2024-07-06

Daftar bab terbaru
youtube slot gacor
dewa88jp
cara mencicil di akulaku
resmi slot
erek erek mimpi mandi
ntp server thai 2023
slot 4d net
mastercasino88
bosbet77
Daftar isi semua bab
Bab 1 mutiara69
Bab 2 situs slot terpercaya dan gacor 2022
Bab 3 erek2 bergambar
Bab 4 tarikan jp paus sdy hari ini
Bab 5 slot88jp link
Bab 6 slot link 5000
Bab 7 slot mudah maxwin
Bab 8 situs slot paling gacor maxwin
Bab 9 389sport
Bab 10 kaya33
Bab 11 rtp pasti win777
Bab 12 cara meminjam uang di akulaku
Bab 13 rtp pusat4d
Bab 14 hoki188
Bab 15 slot game terpercaya
Bab 16 slot paling gacor gampang menang
Bab 17 rekomendasi situs slot gacor
Bab 18 jaya77
Bab 19 playking
Bab 20 situs slot 44
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4518bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Komunikasi offline berenergi tinggi

gacor slot 118
Dana kampanye ratusan miliar peserta pemilu tak dinikmati umkm. Model kampanye memobilisasi massa di tempat besar mulai ketinggalan zaman.
Dana kampanye ratusan miliar peserta pemilu tak dinikmati umkm. Model kampanye memobilisasi massa di tempat besar mulai ketinggalan zaman. (Foto: CNN Indonesia/Adi Ibrahim)
Jakarta, CNN Indonesia--

Tahun politik kali ini sungguh berbeda dengan Pemilulima maupun 10 tahun sebelumnya bagi UMKM. Pengusaha konveksi yang biasanya dapat pesanan membludak, kini harus gigit jari.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) mengakui pesta demokrasi yang berjalan sebentar lagi tersebut tak 'menetes' ke pelaku usaha kecil. Bahkan dari data yang dimiliki, omzet UMKM konveksi anjlok hingga 90 persen dibandingkan Pemilu 2019.

"Terdapat penurunan penjualan produk untuk kampanye cukup drastis sekitar 40-90 persen," ujar Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Yulius dalam konferensi pers, Senin (8/1) pekan lalu.

PDIP, misalnya, tercatat sebagai parpol yang penerimaan dan pengeluaran dananya paling besar. Dalam laporan awal dana kampanye (LADK) ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), total penerimaan PDIP yang dilaporkan Rp183 miliar, dan total pengeluarannya Rp115 miliar.

Sementara itu, Partai Bulan Bintang (PBB) tercatat sebagai parpol dengan penerimaan terkecil, yakni Rp301 juta dan total pengeluaran Rp228 juta.

KPU juga merilis laporan dana kampanye pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

Lihat Juga :
Kemenkeu Ungkap Alasan Pajak Hiburan Naik Jadi 40-75 Persen

Untuk periode 16-26 November 2023, dana awal kampanye pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tercatat paling besar, Rp31,4 miliar. Lalu, pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD Rp23,3 mliar dan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar Rp1 miliar.

Lalu, ke mana larinya duit kampanye ratusan miliar itu, yang bahkan tidak menetes ke UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan euforia kampanye 2019 lalu dengan saat ini memang sangat terlihat berbeda.

Bila sebelum pandemi lalu banyak terlihat keriuhan di lapangan saat masa kampanye, saat ini lebih 'sunyi' sehingga memberikan dampak tak menyenangkan bagi pelaku usaha konveksi.

Menurutnya, penyebabnya tak lain adalah kampanye yang dilakukan peserta pemilu fokus ke media online. Di mana, para elit politik lebih memilih mengalokasikan dananya untuk para buzzer atau influencer.

Sebetulnya, ia melihat bahwa perubahan era kampanye ini tidak hanya berdampak pada UMKM konveksi. Tapi juga iklan kepada media cetak maupun televisi yang sebelumnya ramai dilakukan.

"Dana kampanye banyak terserap ke alat peraga digital di platform-platform media sosial, terutama TikTok dan Instagram. Penyalurannya nampaknya melalui influencer-influencer dan iklan langsung partai dan caleg," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Arena Kampanye Mulai Beralih ke Dunia Digital

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

setengah dongeng

slot terpercaya no 1
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,35 persen ke 7.227 pada Jumat (19/1) sore.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melemah 0,35 persen ke 7.227 pada Jumat (19/1) sore. Ilustrasi. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA).
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.227, turun 25,56 poin atau 0,35 persen pada Jumat (19/1).

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,55 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 15,46 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 196 saham menguat, 327 terkoreksi, dan 238 lainnya stagnan. Terpantau 10 dari 11 indeks sektoral melemah, dipimpin sektor transportasi yang turun 0,84 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa kompak melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,40 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 1,07 persen, dan indeks DAX di Jerman turun 0,84 persen.

Senada dengan Eropa, bursa Amerika juga ditutup anjlok. Indeks S&P 500 melemah 0,56 persen, indeks NYSE turun 0,70 persen, dan indeks NASDAQ Composite turun 0,59 persen.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/sfr)

Penguasa Istana Kesepuluh

cara dapat uang dari cookpad
Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus ditargetkan April
Sentra industri hasil tembakau (SIHT) di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. ANTARA/Akhmad Nazaruddin Lathif
Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang
Kudus (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, menargetkan pembangunan sentra industri hasil tembakau (SIHT) atau tempat produksi rokok dimulai April 2024, setelah tahun sebelumnya dibangun pagar dan drainase.

"Saat ini memasuki tahapan perencanaan yang diperkirakan membutuhkan waktu 30 hari. Sehingga tahap berikutnya bisa memasuki tahap lelang," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kudus Rini Kartika Hadi Ahmawati di Kudus, Jumat.

Bahkan, kata dia, saat ini tengah dibahas pembangunan gedung tempat produksi rokok itu bisa melalui katalog elektronik (e-katalog). Namun, harga per meter perseginya masih dalam proses pembahasan oleh tim, termasuk melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Tentunya, imbuh dia, ketika melalui e-katalog prosesnya lebih cepat, dibandingkan melalui lelang yang tahapannya jauh lebih lama.

Sementara anggaran untuk pembangunan fisik bangunan sebesar Rp11,3 miliar yang bersumber dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), untuk membangun empat unit gudang produksi dan satu hanggar untuk Bea Cukai.

Selain itu, kata dia, ada kegiatan pembuatan IPAL, kelanjutan pembuatan pagar keliling, pagar depan, sumur, serta pengerasan jalan.

Dengan lahan seluas 3,7 hektare di Desa Klaling, Kecamatan Jekulo tersebut, rencananya bisa dibangun 15 unit gudang produksi rokok. Akan tetapi, pelaksanaannya dilakukan secara bertahap karena harus menyesuaikan dengan ketersediaan anggarannya.

Sementara kegiatan tahun sebelumnya, yakni pembangunan pagar keliling, talud, serta drainase dengan anggaran yang disediakan sebesar Rp21 miliar.

Baca juga: Pembangunan gudang produksi rokok SIHT Kudus dianggarkan Rp16 miliar

Baca juga: Pemkab Kudus sosialisasikan rencana pembangunan sentra SIHT

Baca juga: Pembangunan sentra industri tembakau di Kudus menunggu status tanah

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

CEO bertemu dengan gadis malang itu

nibung88
Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.
Airlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall di utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.(CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto menyebut pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea walldi utara Pulau Jawa membutuhkan anggaran Rp700 triliun.

Airlangga mengatakan kebijakan itu sudah berjalan dan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN). Dia menyebut pemerintah akan menggandeng swasta untuk membangun tanggul itu.

"Estimasi biaya mungkin bisa Rp600 sampai Rp700 tergantung berapa besar karena itu studinya kita sedang siapkan. Kita bicara triliun," kata Airlangga di Bandung, Jumat (19/1).

Dia menyebut banyak investor yang tertarik dengan proyek ini. Namun, ia belum mau membeberkan siapa investor-investor yang dimaksud.

"Dananya investor banyak yang mau masuk," ujarnya.

Airlangga mengatakan kebijakan ini penting untuk melindungi masyarakat. Dia berkata masyarakat di utara Pulau Jawa terancam banjir rob seiring perubahan iklim.

"Kita akan melihat di pesisir utara dampak ke masyarakat dan dampak kepada kawasan ekonomi yang ada di sana karena kawasan ekonomi kita sebagian besar di utara dan ini bisa terancam oleh rob," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan giant sea wall diperlukan untuk mencegah rob di Jakarta dan daerah-daerah di utara Pulau Jawa.

Lihat Juga :
PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo-Airlangga Dibahas Sejak 2016

Proyek itu kembali menjadi sorotan setelah calon presiden Prabowo Subianto membahasnya dalam seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dia menyindir komitmen politisi membangun tanggul raksasa di utara Jawa. Prabowo mengatakan proyek ini penting untuk melindungi masyarakat, tetapi tak diminati politisi karena butuh waktu 40 tahun.

"Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," ucap Prabowo di seminar itu.

(dhf/chs)

[Gambas:Video CNN]

Masuk ke filmnya

permainan gacor
Bank Mega bagikan dividen 70 persen dari laba bersih tahun 2023
Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib Rapat usai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Paparan Kinerja Tahun Buku 2023 di Jakarta, Jumat (1/3/2024). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)
Jakarta (ANTARA) - PT Bank Mega Tbk membagikan dividen sebesar Rp2,46 triliun atau 70 persen persen dari laba bersih tahun 2023 kepada para pemegang saham.

"Dalam RUPS pada sore hari ini, telah diputuskan oleh pemegang saham. Laba bersih Rp3,51 triliun, sekitar 70 persen akan dibagikan ke pemegang saham dalam bentuk deviden tunai," kata Direktur Utama Bank Mega Kostaman Thayib di Jakarta, Jumat.

Kostaman memperkirakan, dividen tersebut akan dibagikan sekitar satu bulan setelah RUPS. Sementara sisanya atau sebesar 30 persen dari laba bersih tahun 2023, Bank Mega akan membukukannnya sebagai saldo laba dan sebagian disisihkan sebagai dana cadangan.

Laba bersih yang diperoleh Bank Mega sepanjang tahun 2023 senilai Rp3,51 triliun atau turun sekitar 13 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp4,05 triliun. Dari sisi profitabilitas, Bank Mega berada di posisi kedelapan di antara bank-bank lain di Indonesia.

Baca juga: Bank Mega Syariah targetkan transaksi QRIS tembus Rp100 miliar 

Bank Mega mencatat total aset pada tahun 2023 menjadi Rp132,05 triliun atau turun sekitar 7 persen dibandingkan tahun 2022 yang sebesar Rp142 triliun. Dalam hal aset, Bank Mega berada di urutan kedelapan belas dibandingkan dengan perbankan lain yang telah mengeluarkan laporan keuangan.

Total kredit yang disalurkan Bank Mega di tahun 2023 tercatat sebesar Rp66,29 triliun. Menurut perseroan, Bank tetap fokus menyalurkan kredit kepada segmen korporasi dan joint financing.

Sementara rasio kredit bermasalah (NPL Gross) tahun 2023 tetap terjaga sebesar 1,57 persen dengan NPL Net sebesar 1,18 persen. Rasio NPL Gross Bank Mega ini masih berada di bawah NPL Gross Perbankan sebesar 2,19 persen per posisi Desember 2023.

Adapun dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Bank Mega tercatat sebesar Rp89,44 triliun di tahun 2023. Deposito masih mendominasi DPK, yaitu 71,17 persen dari total DPK.

Baca juga: Bank Mega bidik "sales volume" kartu kredit tumbuh 20 persen di 2024

Komposisi current account saving account(CASA) Bank Mega membaik di tahun 2023 menjadi 28,83 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 26,76 persen. Menurut perseroan, hal ini disebabkan karena meningkatnya tabungan yang tumbuh 6 persen menjadi Rp15,66 triliun.

Di tengah-tengah situasi yang masih menantang, Bank Mega mampu menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai guna mendukung pertumbuhan bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Hal tersebut tecermin dari posisi capital adequacy ratio (CAR) sebesar 26,17 persen serta loan to deposit ratio(LDR) yang terjaga dalam level 74,03 persen. Sementara itu, rasio net interest margin(NIM) tercatat sebesar 5,21 persen di tahun 2023.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Saya mendengar angin bertiup

raja88jp
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar. (CNN Indonesia/Feby Febrina).
Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.

"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).

"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.

"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.

Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.

Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lihat Juga :
Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis

Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.

"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.

Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.

"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi

"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.

Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.

Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.

"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.

Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.

Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.

[Gambas:Video CNN]



(del/sfr)