slotwin303

Keluar dari Bintang Neraka

Daftar BUMN Punya Utang Jumbo******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki utangjumbo hingga kuartal I-2023 ini, bahkan jumlahnya mencapai puluhan triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan para perusahaan plat merah tersebut, dikutip Rabu (17/5), setidaknya ada tiga BUMN yang masih memiliki utang besar. BUMN lainnya seperti PT PLN, PT Pertamina, hingga Garuda Indonesia belum menerbitkan laporan keuangannya per kuartal I ini.

Ketiga BUMN ini adalah yang perusahaan negara di bidang konstruksi dan bertugas atau bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pengembangan infrastruktur.

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Marte 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas termasuk utang sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Kisah Yang Abadi dengan Pedang

Gandeng Himbara, BPJS Ketenagakerjaan Bisa Beri KPR ke Peserta******

BPJS Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) membuka layanan tambahan bagi peserta berupa pinjaman dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan layanan pinjaman ini diberikan untuk memberikan kemudahan bagi peserta. Hal ini berkaca pada kasus banyak pesertanya yang terjerat pinjaman online (pinjol) dengan bunga tinggi.

"Saya baca pemberitaan bahwa banyak peserta kita yang terjerat pinjol, makanya kita beri kemudahan melalui aplikasi JMO ini, peserta bisa meminjam ke kita," ujarnya dalam acara Laporan Keuangan dan Laporan Pengelolaan Program 2022 BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (12/5).

"Bunga yang kita berikan juga kompetitif dan lebih kecil dari pinjol-pinjol," jelasnya.

Cara mengajukannya, tentu saja harus sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan membuat akun di aplikasi JMO. Kemudian, masuk ke akun JMO dan pilih layanan tambahan yang diinginkan, apakah pengajuan pinjaman atau perumahan pekerja (KPR).

Namun, ini baru berlaku untuk sistem android, IOS belum bisa.

Sementara, Deputi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan Oni P Marbun menyebutkan tentu ada syarat yang ditetapkan bagi peserta untuk bisa memanfaatkan layanan tambahan ini.

"Tentu dong ada syarat yang kita tetapkan. Nggak mungkin dia baru masuk sebulan misalnya kita kasih atau dia peserta lama tapi pembayarannya angot-angotan kan nggak mungkin kita berikan," jelas Oni.

Berikut kriteria dan syarat sisa mengajukan KPR BPJS Ketenagakerjaan:

Kriteria KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

- Pinjaman untuk rumah tapak atau rumah susun.
- KPR maksimal adalah Rp500 juta rupiah.
- Jangka waktu kredit maksimal 30 tahun.
- Termasuk Pengalihan KPR Umum menjadi KPR MLT (Overkredit)

Syarat mengajukan KPR bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan 

- Peserta BPJAMSOSTEK selama minimal 1 tahun.
- Perusahaan tempat peserta bekerja tertib administrasi kepesertaan dan iuran.
- Belum memiliki rumah sendiri dibuktikan dengan surat bermaterai.
- Peserta terdaftar minimal 3 program (JHT,JKK,JKM) dan aktif membayar iuran.
- Bukan perusahaan daftar sebagian (PDS) upah, tenaga kerja dan program.
- Telah mendapat persetujuan dari kantor cabang BPJAMSOSTEK terkait persyaratan kepesertaan yang dibuktikan dengan formulir Rekomendasi.
- Peserta yang istri atau suami yang juga peserta BPJAMSOSTEK hanya diperbolehkan mengajukan 1 KPR.
- Memenuhi syarat dan ketentuan terkait dengan KPR yang berlaku pada bank penyalur dan ketentuan dari otoritas yang mengatur bidang usaha perbankan.

Syarat mengajukan pinjaman bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan

1. Pengajuan hanya dapat dilakukan pada aplikasi JMO
2. Mempunyai rekening payroll BRI atau Bank RAYA
3. Minimal gaji Rp3 juta
4. Usia maksimal 55 tahun
5. Lama bekerja di atas 2 tahun di perusahaan terakhir
6. Merupakan peserta aktif BP Jamsostek dan tidak menunggak iuran
7. Plafon Rp500 ribu-Rp25 juta tenor hingga 18 bulan
8. Bunga 1,24 persen flat/bulan
9. Mendapatkan benefit Rp25 ribu yang akan dikreditkan ke rekening payroll BRI atau Bank RAYA.

[Gambas:Video CNN]

Saya Vardy

Menaker Klaim Sering Mediasi Perusahaan dan Pekerja untuk Cegah PHK******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengatakan pihaknya kerap melakukan mediasi antara pekerja dengan perusahaan terkait pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ia bahkan mengklaim mediasi tersebut telah mencegah banyak potensi PHK.

"Dari mediasi itu kita bisa mencari titik temu. Tidak sedikit ya tapi karena kita tidak publish. Tidak sedikit yang kita bisa pertahankan agar mereka tetap bekerja," kata Ida di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (15/5).

Apabila terjadi PHK secara sepihak, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker akan memanggil perusahaan tersebut.

"Biasanya kita duduk bersama, jangan sampai hak-hak pekerja tidak dipenuhi oleh perusahaan," katanya.

Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit sebelumnya menyebut perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK lantaran order atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruhhold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja membenarkan bahwa industri tekstil dan produk tekstil telah merumahkan 45 ribu karyawan di sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," tutur dia.

[Gambas:Video CNN]

Ekstra: Bos terlahir kembali dan kehilangan rompinya

234 Saham Melemah, IHSG Terperosok ke Posisi 6.707******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.707 pada Jumat (12/5). Indeks saham melemah 48,17 poin atau minus 0,71 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,32 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 24,43 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 234 saham menguat, 292 terkoreksi, dan 205 lainnya stagnan. Terpantau, empat dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor barang baku, yakni minus 1,39 persen.

Seperti Asia, bursa Amerika juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,17 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,56 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Yi Ming Li Yueyue

Daftar BUMN Punya Utang Jumbo******

Sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih memiliki utangjumbo hingga kuartal I-2023 ini, bahkan jumlahnya mencapai puluhan triliun.

Berdasarkan laporan keuangan yang sudah diterbitkan para perusahaan plat merah tersebut, dikutip Rabu (17/5), setidaknya ada tiga BUMN yang masih memiliki utang besar. BUMN lainnya seperti PT PLN, PT Pertamina, hingga Garuda Indonesia belum menerbitkan laporan keuangannya per kuartal I ini.

Ketiga BUMN ini adalah yang perusahaan negara di bidang konstruksi dan bertugas atau bertanggung jawab penuh untuk melaksanakan pengembangan infrastruktur.

1. Waskita Karya

Dalam laporan keuangannya, per 31 Maret 2023, Waskita Karya masih memiliki liabilitas termasuk utang sebesar Rp84,37 triliun. Meski masih besar, namun jumlah ini turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp83,98 triliun.

Liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari, jangka pendek sebesar Rp21,23 triliun dan jangka panjang sebesar Rp63,13 triliun.

2. Wijaya Karya

Wijaya Karya sampai akhir Marte 2023 ini memiliki total liabilitas termasuk utang sebesar Rp55,76 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan akhir Desember 2022 yang sebesar Rp57,57 triliun.

Secara rinci, utang dan liabilitas ini terdiri dari, kewajiban jangka pendek sebesar Rp34,07 triliun dan jangka panjang sebesar Rp21,69 triliun.

3. Adhi Karya

Adhi Karya tercatat memiliki jumlah liabilitas termasuk utang sebesar Rp30,29 triliun per akhir Maret 2023. Jumlah tersebut juga turun dibandingkan per akhir Desember 2022 yang sebesar Rp31,16 triliun.

Dari laporan keuangan yang dirilis, liabilitas termasuk utang tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp23,37 triliun dan jangka panjang Rp6,91 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Nanchen

Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender******

Kepala Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kanwil I Ridho Pamungkas mengatakan proyek lampu jalan Kota Medan atau lampu pocongyang disebut gagal oleh Wali Kota MedanBobby Nasution diduga disebabkan ada persekongkolan dalam tender.

Tak hanya itu, kegagalan tersebut juga disebabkan faktor lainnya seperti perencanaan yang kurang matang.

"Seperti kurangnya perencanaan yang matang, kurangnya pengawasan, ketidakmampuan pelaksanaan, kesalahan manajemen, kekurangan sumber daya, perubahan regulasi ataupun juga dapat terjadi karena adanya persekongkolan dalam tender," kata Ridho, Kamis (11/5). 

"Dimana pemenang tender tidak memiliki pengalaman atau kapabilitas yang memadai untuk menyelesaikan proyek yang diberikan," jelasnya.

Kemudian, pelanggaran prosedur dalam tender dimana pokja mengabaikan proses evaluasi yang objektif, sehingga menghasilkan pemenang yang tidak qualified.

"Serta, adanya kelemahan dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan di lapangan," pungkasnya.

Lihat Juga : BSI Usut Dugaan Ransoware Biang Kerok ATM dan M-Banking Error

Dari penelusuran di LPSE terkait Proyek Penataan Lansekap pada Satker Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan, ada delapan paket pekerjaan sejenis untuk delapan ruas jalan yang ditenderkan dan dikerjakan oleh enam kontraktor.

"Enam kontraktor itu yakni Biro Teknik Bangunan dan CV Asram sebagai pemenang untuk dua paket pekerjaan, CV Eka Difa Putera, PT Triva Mangun Mandiri, CV Sinar Sukses Sempurna dan CV Sentra Niaga Mandiri," urainya.

Terkait persoalan adanya pemecahan paket untuk pekerjaan sejenis, Ridho menilai hal tersebut tidak menjadi persoalan demi mengakomodir pelaku usaha kecil, sepanjang pemecahan paket tersebut bukan bertujuan untuk menghindari tender dengan cara penunjukan langsung.

Namun demikian, Ridho menemukan adanya kejanggalan dalam proses pelaksanaan tender yang tayang di LPSE, di mana masing-masing paket pekerjaan hanya ada satu perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran.

Lihat Juga : Jadwal Terbaru Rekrutmen Bersama BUMN 2023, Pendaftaran Ditutup 20 Mei

"Secara detail kami belum mengetahui mengapa hanya ada satu penawaran dari masing-masing paket. Bahkan pemenang pada satu paket, dia tidak memasukkan penawaran pada paket yang lain. Atau dapat dikatakan tidak terjadi persaingan dalam tender tersebut dan seolah-olah tender telah dikondisikan" pungkas Ridho.

Menurut Ridho, semestinya di akhir 2022 pihak Pemkot Medan sudah bisa putus kontrak dengan kontraktor. Alasannya, salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak tender.

"Seperti tidak memenuhi tenggat waktu yang ditetapkan, tidak menyediakan kualitas yang diharapkan, tidak mampu atau tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan kontrak, termasuk ketidakmampuan finansial, masalah keahlian teknis, atau pelanggaran peraturan atau persyaratan hukum lainnya. Tapi ini udah diperpanjang 50 hari masih enggak mampu menyelesaikan juga," ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution mengatakan proyek lampu jalan atau lampu pocong adalah total loss (proyek gagal).

Hal ini berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat Kota Medan didampingi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut.

Lampu pocong yang telah dipasang di 8 ruas jalan kota Medan tersebut terindikasi ada kelalaian perencanaan.

"Hasil pemeriksaan yang sudah selesai dilakukan inspektorat mengenai lampu pocong ini memang agak lama karena pemeriksaan menyeluruh didampingi bersama BPK. Jadi kita anggap proyek ini total loss. Ini kita anggap proyeknya gagal," kata Bobby Nasution, Selasa (9/5).

Bobby Nasution menyampaikan, total anggaran untuk pengerjaan proyek lampu pocong berkisar Rp25 miliar. Sedangkan yang sudah dibayarkan Pemko Medan kepada pihak ketiga sebesar Rp21 miliar.

"Jadi anggaran yang Rp21 miliar itu harus dikembalikan karena proyek ini berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh dianggap total lostmulai dari material maupun jarak antar lampu tidak sesuai dengan spek," paparnya.

Bobby menegaskan yang harus mengembalikan dana tersebut tentunya pihak ketiga (kontraktor).

Dinas SDA BMBK harus menagih uang yang telah dibayarkan. Sedangkan yang akan membongkar lampu jalan, adalah pemilik dari lampu jalan tersebut. Pasalnya, proyek lampu jalan ini belum diserahkan kepada Pemkot Medan.

"Jadi, silahkan bongkar sendiri karena ada material di dalamnya. Nanti kalau kita yang bongkar dibilang mengambil pula. Silahkan bongkar sendiri, besinya ada di situ, semennya dan bentuknya yang seperti pocong itu silahkan ambil," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]