slot merah gacor

gunung388 983Jutaan kata 330396Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot merah gacor》

Bawaslu ingatkan PPLN Kuala Lumpur taati rekomendasi soal pos dan KSK******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengingatkan panitia pemilihan luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur agar menaati rekomendasi soal tidak menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling.

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja saat konferensi pers di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu, mengaku resah mendapat kabar kalau PPLN Kuala Lumpur tetap menghitung jumlah suara yang masuk dari proses pemungutan suara dengan metode tersebut.

"Jika kemudian teman-teman PPLN masih saja, dalam proses ini, kemudian menentang rekomendasi Panwaslu Kuala Lumpur, kami akan mengambil tindakan-tindakan sesuai peraturan perundang-undangan," kata Bagja.

Bawaslu juga merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur, Malaysia.
Baca juga: Bawaslu rekomendasikan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur

Baca juga: Dubes: Antusiasme WNI pemilih di Kuala Lumpur cukup tinggi
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan surat suara yang sudah dicoblos, terhimpun dari kotak suara keliling (KSK) maupun pos, tidak dihitung. "Tidak dilakukan penghitungan dan diulang prosesnya dengan metode pos dan kotak suara keliling," kata Bagja. Bagja menyebut kejadian dalam video tentang sejumlah surat suara yang dikuasai lalu dicoblos di Kuala Lumpur adalah benar dan menjadi salah satu alasan Bawaslu merekomendasikan pemungutan suara ulang di sana. "Karena terdapat banyaknya rangkaian peristiwa pelanggaran yang kemudian memberikan dampak terhadap pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling di Kuala Lumpur," kata Bagja.

Untuk itu, Bawaslu merekomendasikan agar pelaksanaan pemungutan suara ulang di Kuala Lumpur diawali lebih dulu dengan pemutakhiran data pemilih untuk metode pos dan kotak suara keliling. Pemilih yang sudah terdaftar memilih di tempat pemungutan suara (TPS) tidak boleh masuk dalam basis data pencocokan dan penelitian (coklit) untuk pemutakhiran data pemilih, serta tidak diikutkan dalam pemungutan suara metode pos dan kotak suara keliling. "Ini untuk menghindari adanya kegiatan mencoblos dua kali," kata Bagja. Bawaslu juga merekomendasikan panitia pemungutan suara luar negeri (PPLN) Kuala Lumpur untuk mencari metode selain pos untuk menghindari kejadian yang sama dalam video kembali terulang.

Baca juga: Ketua KPU: Pemungutan suara di Kuala Lumpur lancar, terlayani semua

Baca juga: Panwaslu KL selidiki dugaan tumpukan surat suara pos sudah dicoblos

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Nyoblos di Rembang, Menag ungkap harapan atas Pemilu 2024******

Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini betul-betul menghasilkan wakil rakyat yang mengerti dan paham tentang rakyatnya. Juga menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menunaikan hak pilihnya di Rembang, Jawa Tengah, dan berharap pesta demokrasi ini menghasilkan pemimpin yang mencintai rakyatnya.

"Mudah-mudahan apa yang kita kontribusikan dalam proses demokrasi ini betul-betul menghasilkan wakil rakyat yang mengerti dan paham tentang rakyatnya. Juga menghasilkan presiden yang mencintai rakyatnya," ujar Menag Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menag Yaqut hadir di TPS 05 Kelurahan Leteh, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Ia datang bersama sang istri Eny Retno Yaqut dan putri pertamanya, Salma Aleeva, yang kali pertama mencoblos.

Baca juga: Menag sebut perbedaan pilihan politik tak perlu lagi diperdebatkan

Menag Yaqut mengamati warga dalam pemilu kali ini terlihat sangat antusias dan guyub. Ia pun berpesan agar perbedaan pilihan tidak menjadi pertentangan.

"Memilih berbeda menjadi hal yang tidak perlu lagi dipertentangkan. Menjadi hal yang biasa saja," kata Menag.

Sementara itu Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) meyakini rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilih mereka pada Pemilu 2024 dengan sebaik-baiknya.

Baca juga: Menag ajak pelajar gunakan hak pilih sesuai hati nurani

"Saya yakini rakyat Indonesia telah menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya. Maka mari kita bersama-sama menantikan pengumuman hasil resminya," tulis Presiden Jokowi melalui akun instagram miliknya @jokowi yang diunggah pada Rabu.

Presiden menekankan bahwa pemilu adalah pesta demokrasi yang harus berlangsung dengan Luber-Jurdil (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil), juga diikuti seluruh rakyat Indonesia dengan kedamaian serta kegembiraan.

Kepala negara pun menekankan kepada seluruh pihak untuk mengikuti mekanisme Pemilu 2024, termasuk jika ada kecurangan dalam proses pelaksanaan.

"Jika ada kecurangan dapat dilaporkan ke Bawaslu RI, kemudian masih ada mekanisme gugatan lanjutan di MK RI," tulis Presiden Jokowi.

Baca juga: Presiden yakini rakyat Indonesia gunakan hak pilih dengan sebaiknya

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Label：kudapoker、cara daftar server thailand slot、slot gacor hari ini pasti wd

Terkait：situs gacor hari ini、pinjol online、permainan gacor、link slot 500、video maxwin gates of olympus、kredivo wiki、rtp55、spo777、situs judi slot online terpercaya、pola gacor gates of gatotkaca

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：rtp jam gacor slot（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

pola dan jam gacor slot

seribu mimpi 63

situs slot maxwin new member

neko slot88

genk680

gadisBacaan TerkaitMore+

mata evolusi

mpg demo mahjong

Kemenkes: Sekitar 15 persen anggota KPPS berusia di atas 55 tahun******

Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid...

Jakarta (ANTARA) - Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan sekitar 15 persen dari petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) berusia di atas 55 tahun.

"Masih ada sekitar 15 persen petugas yg berusia lebih dari 55 tahun dikarenakan memang terbatasnya yang berkenan menjadi petugas. Selain itu masih ada yang memiliki penyakit komorbid, tetapi tidak terkontrol," kata Nadia dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan laporan dari fasilitas kesehatan baik klinik, rumah sakit, maupun puskesmas, lanjut dia, ada sejumlah petugas yang berobat jalan dan ada yang dilaporkan meninggal. Sebanyak empat petugas meninggal dan kematian tersebut telah diverifikasi.

"Ada dilaporkan 13 kematian, tapi masih proses verifikasi Dinkes setempat," ucapnya.

Baca juga: 18 petugas KPPS di Kabupaten Gorontalo sakit, kelelahan hitung suara

Dia mengatakan sebelumnya terdapat sejumlah upaya guna mengurangi risiko pada kesehatan saat pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) berlangsung, seperti skrining kesehatan bagi yang mendaftar sebagai KPPS.

Syarat-syarat yang diajukan, kata dia, antara lain usia yang dibatasi mulai dari 20 hingga 55 tahun. Selain itu mereka mengutamakan orang-orang yang tidak memiliki komorbiditas atau penyakit kronis, semisal penyakit jantung, hipertensi, gangguan ginjal, stroke, dan penyakit paru.

"Sehat secara kejiwaan, tidak memiliki gangguan mental dalam bentuk apapun," kata Nadia.

Selain itu mereka juga membatasi waktu bekerja yaitu 8 hingga 10 jam sehari.

Baca juga: Kelelahan, dua anggota KPPS di Situbondo sakit

Nadia menyatakan mereka juga senantiasa mengedukasi masyarakat mengenai protokol kesehatan serta konsep 4C bagi petugas KPPS yaitu cukup tidur, cukup minum, cukup makan, dan cukup olahraga.

Sebagai upaya pencegahan dari kejadian kegawatdaruratan, lanjutnya, puskesmas dan rumah sakit siaga selama 24 jam selama 14-15 Februari. Selain itu sistem rujukan dan Public Safety Center (PSC) 119 juga disiagakan.

PSC 119 merupakan layanan cepat tanggap darurat untuk masyarakat, termasuk anggota KPPS, yang membutuhkan layanan kesehatan.

"Tetap siaga jika ada bencana alam, non-alam maupun konflik sosial, dan pemda harus membuat rencana antisipasi bila ada bencana," kata Siti Nadia Tarmizi.

Baca juga: Seorang petugas KPPS di Magetan meninggal dunia diduga kelelahan

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Sistem penyelamatan diri ilahi

bentengtogel login

KPU: Ketua KPPS TPS 70 Rawa Badak Utara meninggal karena kurang sehat******

kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor

Jakarta (ANTARA) - Plt Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta Utara Abie Maharullah Madugiri mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Rawabadak Utara yang meninggal dunia memang dalam kondisi kurang sehat saat bertugas.

"Kami dapat info dari KPPS di sana yang bersangkutan memang kurang sehat dan sempat minta izin untuk beristirahat saat bertugas," katanya di Jakarta,Kamis.

Ia mengatakan Ketua KPPS TPS 70 Kelurahan Rawa Badak Utara Iyos Rusli meninggal dunia pada Rabu malam saat memimpin pelaksanaan penghitungan suara.

"Ini tentu hal yang tidak diinginkan dan kami sangat berduka atas kejadian ini," kata dia.

Abie menjelaskan dalam perekrutan kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), KPU sudah melakukan pembatasan usia maksimal petugas 55 tahun serta harus melalui pemeriksaan kesehatan yang sangat ketat.

"Kami juga sudah bekerja sama dengan Pemkot Jakarta Utara untuk memberikan petugas vitamin untuk suplemen penambah imun dalam menjalankan tugasnya," kata dia.

Ia mengakui kondisi hujan deras yang mengakibatkan banjir di sejumlah lokasi di Jakarta Utara membuat jadwal pemungutan suara molor.

Hal ini, lanjutnya berdampak pada jadwal penghitungan yang semakin larut.

"Malamnya petugas masih sibuk melakukan penghitungan suara sehingga ini mempengaruhi kondisi fisik yang bertugas sejak Selasa malamnya," kata dia

Sebelumnya Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Nomor 70 Kelurahan Rawa Badak Utara, Iyos Rusli meninggal dunia saat menjalankan tugas melakukan penghitungan suara pada Rabu (14/2) malam.

"Iya kami tadi sudah melayat ke rumah duka," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.

Ia mengatakan laporan dari Kapolsek Koja Muhammad Syahroni Iyos Rusli (50) meninggal saat melaksanakan tugas di TPS tersebut.

Dirinya sedang membacakan dan menghitung surat suara dan tiba tiba merasakan tidak enak badan lalu pamit pulang.

Ia mengatakan sesampai di rumahnya di Jalan Jalan Rawabinangun VIII Kelurahan Rawa Badak Utara Kecamatan Koja, Jakarta Utara, korban langsung pingsan.

Terkait hal itu Bhabinkamtibmas Kelurahan Rawa Badak Utara Aipda Sigit Kamseno berinisiatif memanggil dokter.

"Setelah pengecekan kemudian dokter menyampaikan Iyos Rusli sudah meninggal dunia," kata dia.
Baca juga: Heru ingatkan petugas KPPS untuk mengutamakan kesehatan dalam bertugas
Baca juga: DKI diminta siagakan tenaga kesehatan di TPS
Baca juga: Wakil Wali Kota minta KPU ingatkan KPPS Pemilu agar jaga kesehatan

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Penerus Tuhan

akun slot terbaru

Ketua PBNU: Siapapun yang jadi presiden wajib didukung masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Bidang Keagamaan Ahmad Fahrur Rozi menegaskan siapapun yang kelak terpilih menjadi presiden dan wakil presiden wajib didukung oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Mari tetap bersama-sama kompak sejalan membangun bangsa dan negara Indonesia lebih maju dan makmur di masa depan," ujar Ahmad Fahrur Rozi yang biasa dipanggil Gus Fahrur melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis.

Indonesia sebelumnya telah menyelenggarakan pemilu, Rabu (14/2), guna memilih pemimpin untuk lima tahun ke depan.

Baca juga: PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024

Gus Fahrur mengimbau masyarakat di Indonesia agar tetap tenang menikmati masa pencoblosan Pemilu 2024 yang sudah selesai dengan damai dan aman.

Ia juga berpesan kepada masyarakat agar bisa menerima hasil yang ada. Artinya, yang kalah tetap menjaga persatuan, kedamaian, kerukunan, dan yang menang jangan euforia berlebihan

"Mari tetap saling menghargai. Hormati hasil Quick Countdan tetap sabar bersama-sama menunggu hasil Real Countdari KPU dengan tetap menjaga kondusivitas masyarakat," katanya.

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Senada dengan Gus Fahrur, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) mengajak masyarakat menghormati hasil pemilu seiring telah selesainya masa pencoblosan calon presiden dan wakil presiden.

"Rakyat sudah menentukan pilihan dan kita semua harus menghormati hasilnya. Saya berharap semua pihak siap menerima hasil dengan lapang dada," ujar Ketua Umum PGI Gomar Gultom.

Gomar mengatakan hasil penghitungan cepat belum merupakan hasil resmi. Kendati sistem tersebut membuat masyarakat sudah bisa membayangkan hasil akhirnya, sebaiknya semua pihak bersabar menunggu hasil akhir penghitungan manual oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Baca juga: Kemenag imbau khutbah Jumat besok diisi pesan persaudaraan pascapemilu

Ia pun mendorong masyarakat agar kembali merajut persatuan dan persaudaraan yang sempat terganggu akibat narasi-narasi kampanye lalu demi Indonesia jaya.

"Kalau ada ketidakpuasan dan merasa keberatan dengan hasil yang ada, hendaknya menempuh jalur yang tersedia disertai bukti dan data pendukung," katanya.

Sebuah peternakan di dunia lain

akulaku diawasi ojk

Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri******

"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,”

Jakarta (ANTARA) - Polri bersama CEO KBA News Ramadhan Pohan bekerja sama mengusut penyebar hoaks atau berita bohong yang memuat narasi terkait ketidaknetralan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo di Pemilu 2024.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko dalam keterangannya di Jakarta, Selasa, menyebut pihaknya sudah meminta klarifikasi CEO KBA News Ramadhan Pohon terkait buletin digital yang menayangkan berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik yang dihasilkan oleh KBA Newspaper.

"Menurut Pak Ramadhan Pohan, benar bahwa dirinya bagian dari tim redaktur KBA News, tetapi bukan kba newspaper. Dan sekali lagi menurut yang bersangkutan, tidak pernah tim redaksi KBA News membuat buletin digital tersebut,” kata Trunoyudo.

Berdasarkan hasil klarifikasi tersebut, kata Trunoyudo, diduga ada pihak tak bertanggung jawab yang sengaja menyebarkan hoaks mengatasnamakan atau mencatut KBA News.

Jenderal polisi bintang satu itu menambahkan, KBA News rencananya akan melaporkan pembuat buletin digital tersebut kepada kepolisian.

“Diduga modusnya mencatut nama KBA News, lalu membuat narasi hoaks. Dari pihak KBA News tadi mengatakan akan mengklarifikasi bahwa hoaks tersebut tidak pernah dibuat oleh redaksinya," katanya.

Selain itu, kata Trunoyudo, pihak KBA News juga akan membuat surat klarifikasi kepada Kapolri dan melaporkan pencatutan nama medianya.

Tidak hanya itu, lanjut dia, KBA News juga siap bekerja sama dengan Polri untuk mengusut pelaku pembuat dan penyebar hoaks tersebut.

“Kami berterima kasih, Pak Ramadhan Pohan juga mengatakan akan bekerja sama dengan kami untuk mengusut pelaku pembuatan berita bohong yang mencatut nama media KBA News tersebut," ujar Trunoyudho.

Adapun berita hoaks yang dimaksud adalah, beredar buletin digital dengan nama KBA News Paper yang memuat narasi soal Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan Pilpres 2024.

Buletin digital tersebut dibuat dalam format PDF diberi judul "Langkah Senyap Masif dan Tersetruktur LSP Untuk Prabowo dan Gibran", terdiri atas 91 halaman.

Di halaman depan buletin digital tersebut, terpampang foto Kapolri, Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Suntana, Presiden Joko Widodo (Jokowi), Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Negara Iriana Jokowi, dan pasangan calon presiden-wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Polri juga menegaskan informasi yang dimuat dalam buletin digital tersebut adalah berita bohong alias hoaks.

Terpisah, CEO KBA News Ramadhan Pohan di Mabes Polri pagi tadi, menyampaikan bahwa buletin digital yang memuat berita bohong tersebut bukanlah produk jurnalistik pihaknya baik itu KBA News online maupun KBA News cetak.

Pohan mengatakan dirinya sudah berkoordinasi intensif dengan kepolisian yang responsif meminta klarifikasi pihaknya.

Atas penayangan buletin digital yang mencatut nama medianya, Pohan mengaku pihaknya dirugikan dan bakal membuat laporan polisi untuk mengusut pelakunya.

"Kami merasa dirugikan dan kami melaporkan dan kami ingin kepolisian juga mencari tau, dan menuntaskan untuk mendapat pelakunya ini dan mempertanggungjawabkan secara hukum dan menurut hukum yang belaku," kata Pohan.

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

jarum77

Bawaslu ingatkan PPLN Kuala Lumpur taati rekomendasi soal pos dan KSK******

Kelahiran Kembali Raja Emas Hitam

wajikslot

Akademisi minta presiden terpilih tunaikan janji pada disabilitas******

Jakarta (ANTARA) - Akademisi dari Universitas Sriwijaya Husni Thamrin meminta siapapun presiden dan wakil presiden yang terpilih pada Pemilu 2024 harus menunaikan janji untuk lebih perhatian terhadap para penyandang disabilitas demi meningkatkan inklusivitas di Indonesia.

Ia menilai perhatian pemerintah terhadap para penyandang disabilitas di tanah air masih sangat minim, terutama dalam empat aspek mulai dari hak mendapatkan pendidikan kekhususan yang layak, pelayanan kesehatan, pelayanan publik,
hingga pemanfaatan mereka sebagai tenaga kerja.

"Keempat aspek ini wajib ditunaikan, diperjuangkan, jangan cuma disabilitas ini semata menjadi komoditas politik mereka saja," kata dosen kebijakan publik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sriwijaya Palembang itu di Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan, pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan amanat UU Nomor 8 Tahun 2016 yang harus dipenuhi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

"Maka tentu dalam pelaksanaannya presiden harus benar-benar memahami bahwa kondisi di lapangan saat ini, amanat tersebut belum diimplementasikan secara penuh," katanya.

Misalnya, ia mencontohkan, saat ini baru beberapa lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang menerima anak penyandang disabilitas dan itu pun sifatnya partisipatif atau siapa yang mau saja. Padahal sepatutnya pemerintah mewajibkan seluruh lembaga pendidikan negeri atau swasta menyediakan sarana dan prasarana khusus bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Puspaldik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) tahun 2021 diketahui dari total 269 ribu anak penyandang disabilitas baru sekitar 2,8 persen saja yang menempuh pendidikan tinggi.
Persoalannya 50 persen anak penyandang disabilitas hanya menempuh pendidikan di tingkat SD atau sederajat dan kurangnya akses ke pendidikan tinggi yang inklusif.

Baca juga: Tunanetra di Palembang antusias gunakan hak pilih pada Pemilu 2024

Baca juga: Gubernur Sulsel pastikan layanan pemilih disabilitas

"Ini yang mau saya garis bawahi mengapa itu penting. Untuk membangun inklusivitas itu bagaimana mengoptimalkan potensi manusia tanpa ada hambatan. Ketika pemerintah menjamin akses lalu kemudian bisa berbicara keterserapan mereka sebagai angkatan kerja," kata dia.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari hingga 20 Maret 2024.

Baca juga: Pemprov Kalsel buktikan perhatian untuk disabilitas melalui anggaran

Baca juga: Kemendagri kawal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada Pemilu 2024

Baca juga: Legislator minta perangkat daerah permudah akses pemilih disabilitas

《slot merah gacor》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，trik bermain slot mahjong ways 2Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot merah gacor》bab terbaru。