sl9t gacor

Catatan Mencuri Surga

Produk Es Krim Mixue Dinyatakan Halal oleh MUI******

MUI menyatakan produk es krim Mixueresmi halal. Mixue merupakan perusahaan waralaba yang menjual es krim dan teh berasal dariChina.

Keputusan itu dikeluarkan usai Komisi Fatwa melaksanakan sidang produk halal pada Rabu (15/2) kemarin.

"Produk Mixue telah sesuai produk halal. Bahannya berasal dari produk yang suci dan prosesnya terjamin," Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh di laman resmi MUI.

Asrorun mengatakan bahan produk Mixue telah memenuhi standar halal yang ditetapkan MUI. Termasuk semua bahan yang digunakan halal dan suci, serta proses produksinya terjamin kesuciannya. Ia pun memastikan ketetapan halal MUI terhadap Mixue meliputi semua outlet dan menu.

MUI telah menetapkan standar halal baru terhadap produk makanan dan minuman yang memiliki cabang dengan berbagai menu. Audit produk halal dilakukan pada semua outlet dan menu di dalamnya.

Lebih jauh, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Miftahul Huda mengapresiasi langkah manajemen Mixue karena telah mengupayakan proses sertifikasi halal terhadap semua produk.

Setelah terbitnya surat Ketetapan halal MUI ini, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag akan mengeluarkan sertifikat halal terhadap Mixue.

"Sebelumnya, proses pemeriksaan halal terhadap Mixue membutuhkan konfirmasi ulang karena ada salah satu bahan yang harus ditelusuri, yaitu bahan flavour yang berasal dari China," ujar Miftahul.

Ketetapan Halal merupakan produk MUI pasca adanya sistem jaminan produk halal yang baru. Ketetapan Halal ini menjadi domain/wilayah MUI sebagai lembaga yang diberikan mandat Undang-Undang untuk melaksanakan Sertifikasi Halal.

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Iblis Dahonglou

Pengusaha Sebut Pemerintah Tunggak Utang Minyak Goreng Murah Rp344 M******

Pengusaha ritel protes sekaligus bingung karena Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit(BPDPKS) belum juga membayar uang subsidi selisih harga atau rafaksi minyak gorengsenilai Rp344,35 miliar.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Padahal, kata dia, pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia menjelaskan soal rafaksi ini juga tercantum dalam Permendag Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS. Adapun Permendag itu diterbitkan pada 18 Januari 2022.

Roy pun mengatakan pihaknya sempat mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun , Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Maklum, Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

Pemerintah  pada 2022 lalu memang mewajibkan seluruh ritel modern yang menjadi anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng sebesar Rp14 ribu per liter. Hal itu dilakukan demi mengatasi lonjakan harga minyak goreng saat itu.

Pada 18 Januari 2022, eks menteri perdagangan M Lutfi menyebut pemerintah menggelontorkan dana sebesar Rp7,6 triliun untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar ritel selama enam bulan bagi masyarakat.

Kemudian, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu pada Maret 2022. Setelah itu, harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium mengikuti mekanisme pasar.

[Gambas:Video CNN]

Air yang mengalir di masa muda sepertinya tidak ada jejaknya

3 Dalih Garuda Sulit Tekan Biaya Penerbangan Haji ke Bawah Rp32 Juta******

Direktur Utama PTGarudaIndonesia (Persero) Irfan Setiaputra mengungkap tiga alasan sulitnya menurunkanbiaya penerbanganibadah haji2023 di bawah Rp32 juta per jemaah . Ini terkait harga avtur, asumsi kurs yang dipakai hingga biaya sewa pesawat.

Ia meminta semua pihak maklum karena harga itu tidak bisa turun lebih rendah lagi. Ia lalu merinci tiga isu besar yang dihadapi Garuda soal biaya penerbangan haji ini.

"Kami sampaikan berulang kali ke Kemenag bahwa ada tiga isu besar yang kami hadapi dengan angka-angka ini dan seperti tahun-tahun sebelumnya, kita ambil sedikit risiko dalam penghitungan ini," ungkapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VIII DPR RI, Selasa (14/2) lalu.

"Jadi asumsi yang kami pakai pertama adalah 93 cen per liter, jauh di bawah harga hari ini 97 cen," ujarnya.

Kedua, harga pesawat yang disepakati. Irfan mengatakan sesuai kesepakatan Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), harga pesawat yang disepakati menggunakan asumsi kurs Rp15.150 per dolar AS.

Ketiga, Garuda menggunakan harga sewa pesawat yang sama dengan 2019, dengan asumsi kondisi normal.

"Jadi mohon pengertian, kami memang akan hanya mengambil 2,5 persen margin, ada risiko di kami, tapi kami akan coba manage secara maksimal mengenai avtur, harga sewa pesawat, maupun exchange rate, sehingga bila diminta turun lagi, sudah Rp212.900, angka mana lagi pak?" ujar Irfan.

Awalnya, Kemenag mengusulkan biaya penerbangan haji Rp33,97 juta per jemaah. Namun, setelah berunding dengan Komisi VIII DPR RI dan sejumlah pihak terkait, usulan itu kembali turun meski hanya saja mentok di angka Rp32.743.992 juta per jemaah.

Garuda sebelumnya mengusulkan biaya penerbangan ibadah haji tahun ini sebesar Rp33,4 juta per jemaah.

Secara rinci usulan itu meliputi biaya langsung dan tidak langsung. Untuk biaya langsung terdapat harga BBM atau avtur sebesar Rp13,1, aircraft lease Rp12 juta, persiapan teknis operasi pesawat Rp812 ribu,liability insuranceRp7.000 ribu, extended operating hours Rp77 ribu.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Dewa Dharma

Profil John Riady, CEO Lippo Karawaci yang Dipanggil DPR soal Meikarta******

CEO PT Lippo Karawaci John Riady rencananya bakal dipanggil oleh DPR terkait polemik pembelian apartemen Meikartayang hingga kini kasusnya tak kunjung usai. Pemanggilan itu rencananya dilakukan pada Maret besok.

Siapa sebenarnya John Riady sehingga ia disangkutpautkan dengan masalah Meikarta?

Mengutip berbagai sumber, John Riady adalah cucu dari bos besar PT Lippo Group Mochtar Riady, sekaligus putra tertua James Riady.

John memulai karier di usia 20 tahun di sebuah perusahaan investasi di Kota New York, Amerika Serikat (AS) usai menamatkan pendidikan Filsafat Politik dan Ekonomi di Georgetown University.

Saat masih bekerja sekitar 2007, ayahnya menawarkan kesempatan membangun bisnis media yang baru dirintis. Tawaran itu pun ia sanggupi dan pulang ke Indonesia.

John Riady akhirnya mengelola Globe Media Group yang membawahi sejumlah kantor berita seperti Berita Satu, Globe Asia, Suara Pembaruan, dan Jakarta Globe.

Namun, beberapa tahun kemudian, ia memutuskan melanjutkan sekolah S2 di AS. Kali ini, John mengambil gelar Master bidang keuangan di Wharton School of Business serta gelar hukum di Columbia University.

Setelah pendidikannya rampung, ia kembali ke Tanah Air untuk mengajar beberapa mata kuliah seperti tata negara, hukum, hingga ekonomi di Universitas Pelita Harapan. Namun, hal ini hanya ia lakukan beberapa tahun saja.

Berbeda dari ayah dan kakeknya, John juga tertarik di sektor teknologi. Ia mendirikan Venturra Capital yang beroperasi di bawah PT Multipolar Tbk (MLPL). Nantinya, MLPL digunakan oleh Lippo Group sebagai kendaraan ekspansi ke sektor teknologi dan digital.

[Gambas:Video CNN]

tuan perak

Tol Cisumdawu Mulai Beroperasi Akhir Bulan Ini******

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil mengungkapkan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan atau Cisumdawu akan beroperasi akhir bulan ini.

"Cisumdawu menurut laporan Pak Menteri PUPR, akhir Februari 2023 sudah bisa dioperasikan. Jadi berita optimisnya akhir Februari, Cisumdawu akan selesai," kata Ridwan Kamil dilansir dari Antara, Senin (13/2).

Menurutnya, Cisumdawu terdiri dari seksi satu hingga enam. Nantinya, jika tol seksi empat dan lima bisa berfungsi pada akhir Februari 2023, maka besar kemungkinan Cisumdawu bisa digunakan untuk menunjang aktivitas arus mudik tahun ini.

Jalan tol yang sudah fungsional artinya jalan bebas hambatan darurat yang dibuka secara sementara untuk mendukung kelancaran arus lalu lintas kendaraan pada waktu tertentu. Hal ini disesuaikan dengan kondisi dan pelaksanaan konstruksinya di lapangan.

Basuki juga terus mendorong Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT Citra Karya Jabar Tol (CKJT) untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, terutama di seksi empat Cimalaka-Legok (8,2 km) dan seksi lima a dan lima b Legok-Ujung Jaya (14,9 km).

Pada seksi lima a dan lima b, Basuki berpesan untuk memperhatikan kerapihan dan manajemen waktu.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Tuhan ke Dunia Lain

Menilik UU Rusun yang Disebut Ombudsman Dilanggar Meikarta******

Ombudsman RI mengungkapkan pemasaran apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat telah melanggar Undang-undang No 20 tahun 2011 tentangRumah Susun.

Pasalnya, pemasaran itu dilakukan kala apartemen belum terbangun dan masih berbentuk lahan kosong. Jika mengacu pada UU Rusun, pengembang seharusnya memasarkan apartemen setelah ada pembangunan minimal 20 persen.

"Jelas regulasi 20 persen terbangun baru boleh memasarkan dilanggar. Meskipun dulu beralibi 20 persen secara bertahap, itu dari setiap unit tower yang dibangun, tapi nyatanya masih lahan kosong," kata Anggota Ombudsman RI Dadan Suparjo Suharmawijaya saat dihubungi CNNIndonesia, Rabu (15/2).

"Tapi kenyataannya pemasaran besar-besaran dengan hanya uang sekitar Rp1 juta, tak jelas untuk pesan unit di tower yang mana, karena unitnya belum ada, meski 20 persen pun tidak. Jelas ini upaya menghimpun dana," ucapnya.

Pasal 16 ayat 2 UU Rusun mengatur kewajiban pengembang memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli.

"Pelaku pembangunan rumah susun komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun," tulis aturan tersebut.

Lihat Juga : Firma Akuntansi Global KPMG Umumkan PHK 700 Karyawan

Kemudian, Pasal 43 ayat (1) menyebutkan proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Lebih lanjut, di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas umum, keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat (2) huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Bahkan, jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, beberapa Pasal di UU Rusun digantikan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja alias Perppu Ciptaker, yang diterbitkan 30 Desember lalu. Ada beberapa pasal yang diubah, termasuk Pasal 16 dan 43.

Sebelumnya, Pasal 16 ayat 3 UU Rumah Susun berbunyi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan di luar lokasi kawasan rumah susun komersial pada kabupaten/kota yang sama. Kemudian, di Pasal 16 ayat 3 Perppu Ciptaker berubah.

"Dalam hal pembangunan rumah susun umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dalam 1 (satu) lokasi kawasan rumah susun komersial, pembangunan rumah susun umum dapat dilaksanakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/ kota yang sama," tulis Pasal 16 ayat 3 di Perppu Ciptaker.

Selain itu, ada penjelasan baru di Pasal 16 ayat 4 Perppu menyatakan kewajiban menyediakan rumah susun umum paling sedikit 20 persen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikonversi dalam bentuk dana untuk pembangunan rumah susun umum.

Lalu, di Pasal 16 ayat 5 dijelaskan pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh badan percepatan penyelenggaraan perumahan.

Proyek Meikarta yang dikembangkan oleh Grup Lippo belakangan ini memicu polemik. Sejumlah pembeli yang sudah membayar unit, sampai dengan saat ini banyak yang belum mendapatkan haknya. Lantas, mereka menuntut refund alias pengembalian dana.

CNNIndonesia berupaya untuk meminta tanggapan atas tuduhan pelanggaran hukum yang dilakukan dalam pemasaran Apartemen Meikarta itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Tapi, pihak terkait belum memberikan jawabannya.

[Gambas:Video CNN]