situs gacor pragmatic

pinjaman online 100 juta 425Jutaan kata 906955Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs gacor pragmatic》

KAI kerahkan tiga unit alat berat evakuasi KA tabrakan di Cicalengka******

Kabupaten Bandung (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (KAI) mengerahkan tiga unit alat berat (crane) untuk mengevakuasi Kereta Api (KA) Turangga dan KA Lokal Bandung yang bertabrakan di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Jumat.

Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo, menegaskan pihaknya masih berupaya untuk mengevakuasi dua kereta tersebut dengan mengerahkan tiga unit crane yang berasal dari Bandung, Solo, dan Cirebon.

"Ini akan memakan waktu karena cukup banyak kereta yang anjlok, namun kita masih upayakan secepatnya dengan mendatangkan crane baik dari Bandung maupun dari Solo dan juga dari Cirebon," kata Didiek di Kabupaten Bandung, Jumat.

Didiek mengungkapkan pihaknya bersama Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) masih terus menginvestigasi penyebab kecelakaan KA di Cicalengka.

Baca juga: PT KAI: Sejumlah kereta via Daop Bandung direkayasa atau dibatalkan

Baca juga: Jasa Raharja menjamin korban kecelakaan KA di Bandung dapat santunan

Baca juga: KNKT kumpulkan data hingga keterangan saksi kecelakaan KA di Bandung

"Kami bersama dengan Pak Dirjen dan Ketua KNKT akan melakukan investigasi mengenai penyebab kecelakaan ini untuk menjadi pembelajaran ke depan. Saya rasa itu," katanya.

Hingga saat ini, dilaporkan bahwa korban meninggal yang sudah teridentifikasi sebanyak empat orang, sementara korban luka 37 orang. Tidak ada korban jiwa dari pihak penumpang.

Korban meninggal terdiri atas satu orang masinis, satu orang asisten masinis, satu orang Petugas Keamanan Dalam Stasiun Cimekar, serta satu orang Prama KA Turangga.

Korban meninggal dan luka sudah dilarikan ke RSUD Cicalengka, RS AMC dan RS Edelweiss guna penanganan lebih lanjut.

Baca juga: Pemprov Jabar siapkan enam Faskes tangani kecelakaan KA Cicalengka

Baca juga: Tiga KA perjalanan dari dan ke Daop 7 Madiun dialihkan

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Jelang debat capres kedua, KPU umumkan 11 nama panelis******

Karena debatnya tanggal 7, karantina mulai 5 Januari 2024 dan sehari setelahnya.

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan 11 nama panelis yang akan merumuskan daftar pertanyaan seputar isu dari tema debat ketiga yang akan mempertemukan ketiga calon presiden (capres) untuk kedua kalinya. Anggota KPU RI August Mellaz menerangkan bahwa pihaknya sudah mengantongi konfirmasi kesediaan kesebelas panelis tersebut yang memiliki latar belakang dan kompetisi berkaitan erat dengan pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. "Yang dapat kami updatelagi itu kami sudah mendapatkan konfirmasi dan kesediaan dari 11 orang panelis," ujar anggota KPU RI August Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Rabu. Dikatakan pula bahwa kesebelas panelis tersebut juga akan dikarantina selama 3 hari untuk merumuskan daftar pertanyaan pada debat ketiga. "Untuk tim panelis, sebagaimana yang lalu, yang besok ini juga begitu. Karena debatnya tanggal 7, karantina mulai 5 Januari 2024 dan sehari setelahnya," jelasnya. Adapun kesebelas panelis pada debat capres kedua mendatang adalah sebagai berikut: Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Fisipol Universitas Kristen Indonesia Angel Damayanti, dosen Hubungan Internasional sekaligus ahli kajian industri pertahanan dan alih teknologi Universitas Binus Curie Maharani Savitri, dan Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia Evi Fitriani. Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia sekaligus Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani Hikmahanto Juwana, ahli aspek geospasial hukum laut Universitas Gadjah Mada I Made Andi Arsana, dan dosen Program Studi Hubungan Internasional sekaligus ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina Ian Montratama. Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Irine Hiraswari Gayatri, pakar keamanan Universitas Pertahanan Kusnanto Anggoro, KSAL 2012—2014 sekaligus Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan Laksamana TNI Purn. Marsetio. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS Philips J. Vermonte, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Padjadjaran R. Widya Setiabudi Sumadinata.

Baca juga: KPU: Debat capres kedua akan digelar di Istora Senayan
Baca juga: KPU rapat dengan timses paslon dan TV penyelenggara soal debat ketiga Pada tanggal 12 Desember 2023 debat pertama Pilpres 2024 telah diselenggarakan di Kantor KPU RI, Jakarta, kemudian debat kedua Pilpres 2024 digelar di JCC Senayan, Jakarta, pada tanggal 22 Desember 2023. Rangkaian debat capres/cawapres dijadwalkan masih berlangsung tiga kali lagi, yakni pada tanggal 7 Januari 2024, 21 Januari 2024, dan 4 Februari 2024. Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada hari Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024. Hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada hari Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3. KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Aparat amankan 17 pengungsi Rohingya di Dumai******

Dumai, Riau, (ANTARA) - Aparat Kepolisian mengamankan 17 pengungsi Rohingya asal Myanmar yang masuk ke Kota Dumai, Provinsi Riau dari awalnya hanya 11, kini sudah menjadi 17 orang, dan saat ini ditempatkan di ruang detensi Kantor Imigrasi Dumai.

11 orang pengungsi Rohingya awalnya diamankan Kepolisian Sektor Medang Kampai Dumai di dua lokasi berbeda di Kelurahan Pelintung Kecamatan Medang Kampai, Selasa (2/1/24). Lalu, lima orang lagi diamankan Kapal Patroli Hayabusa-3008 Ditpolair Korpolairud Baharkam Polri masih di seputaran Pelintung Kecamatan Medang Kampai pada Selasa (2/1) sore. Menyusul seorang lagi Polsek Medang Kampai kembali menyerahkan ke Imigrasi Dumai, Rabu sore.

Komandan KP Hayabusa-3008 Inspektur Satu Andi Yasser di Dumai, Rabu mengatakan, kelima warga Rohingya ini sebelum diamankan sempat kejar-kejaran dengan mobil pengangkut jenis Avansa dan Calya di Jalan Lintas Dumai-Sei Pakning.

Informasi kehadiran warga asing ini diperoleh dari masyarakat, dan anggota KP Hayabusa akhirnya menemukan mereka di tepi jalan setelah diturunkan secara acak oleh mobil pengangkut.

"Supir mobil yang ditumpangi pengungsi Rohingya ini berhasil kabur, dan selanjutnya warga asing ini kita serahkan ke kantor Imigrasi Dumai," kata IPTU Andi Yasser.

Dijelaskan, informasi awal diterima, 5 pengungsi Rohingya ini bertolak dari Camp Bangladesh di Provinsi Aceh ke Pekanbaru, dan melanjutkan perjalanan ke Dumai lewat darat dengan tujuan hendak menuju Malaysia.

"Kita masih memburu supir mobil yang membawa masuk warga Rohingya ini ke Dumai. Selanjutnya mereka kita serahkan ke Imigrasi untuk proses lebih lanjut" sebut Andi.

Adapun nama nama 5 orang Rohingya ini, Shohida (15), Montas (18), Rohima (23), Umme Habiba (18) dan Sayed Hassain umur 31 tahun. Tambahan 1 orang lagi hasil penangkapan Polsek Medang Kampai bernama Robi Alom (17).

Sementara, Kepala Sub Seksi Intelijen Kantor Imigrasi Dumai Ryanda Pratama menjelaskan, pihaknya kembali menerima pelimpahan 5 warga Rohingya yang diamankan KP Hayabusa-3008 dan tambahan satu lagi dari Polsek Medang Kampai, Rabu sore.

Total warga negara asing Rohingya yang saat ini menghuni ruang detensi Imigrasi Dumai sebanyak 17 orang.

Sebelum memasuki ruang detensi, belasan warga asing ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya akan berkoordinasi dengan UNHCR dan Kanwil Imigrasi Riau.

"Kita harus mengundang penerjemah karena warga Rohingya ini tidak ada satupun bisa berbahasa Indonesia. Setelah diperiksa kondisi kesehatan cukup baik, termasuk seorang anak perempuan dibawah lima tahun," sebut Ryanda.

Baca juga: Jaringan penyelundupan Rohingya ke Aceh tersebar di 3 provinsi

Baca juga: Mahfud : Ada dugaan TPPO soal pengungsi Rohingnya ke Indonesia

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Abdul Razak
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Label：judi bola lapak pusat、trik menang slot rezeki nomplok、slot44

Terkait：cicilan akulaku 12 bulan、menangmenang login、jeus138、daftar slot online resmi、maksimal slot gacor、10000 tafsir mimpi 4d、kiwbet、ole777、pengalaman pake kredivo、situs slot vietnam

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：bonus new member bo togel（2024-07-04）

Perbarui waktu：2024-07-04

Daftar bab terbaru

voucher grab bike februari 2022

cara menonton youtube menghasilkan uang

erek melahirkan

bola206

rekomendasi situs togel terpercaya

takutBacaan TerkaitMore+

Suami yang misterius, genit dan penyayang!

sulapqq

KemenPPPA kawal proses hukum kekerasan seksual guru ngaji di Purwakarta******

Selain itu, kami juga mendorong pihak dinas dan kepolisian untuk menguatkan para orang tua atau wali korban untuk mengajukan permohonan restitusi ke LPSK

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA ) terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk mengawal proses hukum kasus kekerasan seksual oleh guru ngaji di Purwakarta, Jawa Barat.

KemenPPPA juga melakukan pendampingan terhadap 15 korban kekerasan seksual oleh guru ngaji tersebut.

"Tim Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus telah melakukan penjangkauan dan koordinasi kasus," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA Nahar saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Tingkat pelayanan SAPA 129 KemenPPPA naik jadi 94,57 persen pada 2023

Nahar mengatakan KemenPPPA mendorong dinas setempat terus mengupayakan pendampingan psikologis pada seluruh korban dan keluarganya agar dapat pulih dari trauma akibat kekerasan seksual yang mereka alami.

"Selain itu, kami juga mendorong pihak dinas dan kepolisian untuk menguatkan para orang tua atau wali korban untuk mengajukan permohonan restitusi ke LPSK," katanya.

Kekerasan seksual diduga telah dilakukan tersangka sejak 2018, dengan modus memanggil para korban untuk memijat dengan iming-iming menjanjikan kepada para korban akan mendapat ilmu spiritual.

Apabila korban menolak permintaan tersebut, tersangka berdalih para korban akan celaka.

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan anak korban selamat laka lantas Sumsel

Dalam kasus ini, diduga korbannya ada lebih dari 15 orang.

"Saat ini korban berjumlah 15 orang, empat korban diduga mengalami persetubuhan dan telah dilakukan visum et repertum, serta 11 korban lainnya diduga mengalami pencabulan oleh tersangka," kata Nahar.

Pihaknya pun meminta murid-murid tersangka dan masyarakat setempat agar tidak takut melapor.

"Dengan berani melapor kepada pendamping maupun pihak kepolisian, korban nantinya dapat mengakses pemulihan psikologis, memperoleh keadilan di ranah hukum, dan dibantu mengupayakan haknya atas restitusi," katanya.

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan anak korban pemerkosaan di Bandung

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Pegadaian kecil Wanjie

situs slot semua bank

KPU respons video viral WNI di Malaysia klaim tak terdaftar DPT******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI merespons terkait beredarnya sebuah video yang viral tentang warga negara Indonesia (WNI) di Kuala Lumpur, Malaysia yang mendaku/klaim tidak termuat dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik menilai video yang sedang beredar itu harus dipastikan autentik-tidaknya atau justru masuk dalam kategori disinformasi.

"Terkait dengan video yang beredar secara luas di media sosial tersebut menjadi penting bagi kita untuk memastikan bahwa video tersebut itu autentik," kata Idham di Jakarta, Selasa.

Ia menjelaskan ada kategori khusus untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT luar negeri. Mereka masuk dalam kategori Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri (DPKLN).

Menurutnya, masyarakat yang masuk ke dalam kategori ini belum pernah terdaftar di dalam daftar pemilih dalam negeri.

"Jika ada pemilih luar negeri yang sampai saat ini belum pernah terdaftar sama sekali, maka pemilih tersebut dikategorikan sebagai pemilih di DPKLN," tuturnya.

Berdasarkan video yang beredar si media sosial X, ada ratusan WNI di Kuala Lumpur, Malaysia mendaku/klaim pihaknya tidak termasuk dalam DPT Pemilu 2024.

Mereka mengaku namanya tidak termuat setelah KPU memutakhirkan DPT luar negeri. Hal ini pun dinilai sebagai kesengajaan yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Malaysia.

Faktor kesengajaan PPLN Malaysia juga dicurigai untuk menguntungkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden serta partai politik peserta pemilu tertentu.

Para WNI sudah melaporkan hal ini ke pihak Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Malaysia. Mereka berharap dapat segera mendapatkan hak pilihnya untuk dapat mencoblos saat proses pemungutan suara mendatang.

KPU RI pada Senin, 13 November 2023, menetapkan tiga bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024.

Berdasarkan hasil pengundian dan penetapan nomor urut peserta Pilpres 2024 pada Selasa, 14 November 2023, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ratuku Zhou Jielun

rtp sakti55

Rafael Alun akan divonis pada Kamis, 4 Januari******

Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan

Jakarta (ANTARA) - Mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Rafael Alun Trisambodo akan divonis pada Kamis, 4 Januari 2024 oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat dalam kasus dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

"Itu tadi jawaban kedua atau duplik dari penasihat hukum. Ini tidak perlu ditanggapi lagi oleh penuntut umum, selanjutnya adalah giliran majelis hakim untuk membacakan putusan (vonis). Jadi kami jadwal hari Kamis tanggal 4 untuk pembacaan putusan," kata Hakim Ketua Suparman Nyompa mengakhiri sidang pembacaan duplik di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa.

Adapun dalam sidang pembacaan duplik hari ini, Rafael alun melalui kuasa hukumnya meminta majelis hakim melepaskan dirinya dari segala tuntutan.

Kuasa hukum yakin kliennya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, sehingga dimohonkan pula pemulihan nama baik, hak-hak, serta sederet aset terdakwa.

Baca juga: Rafael Alun minta dilepaskan dari segala tuntutan

Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, Senin (11/12/2023), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman 14 tahun kurungan penjara serta pidana denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp18.994.806.137,00, subsider 3 tahun.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Gratifikasi itu diduga diterima Rafael Alun dan istrinya, Ernie Meike Torondek, yang merupakan salah seorang saksi dalam perkara dugaan penerimaan gratifikasi itu.

"Terdakwa bersama-sama dengan Ernie Meike Torondek secara bertahap sejak tanggal 15 Mei 2002 sampai dengan bulan Maret 2013 telah menerima gratifikasi berupa uang, seluruhnya sejumlah Rp16.644.806.137," kata JPU KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (30/8/2023).

Selain itu, Rafael bersama istrinya juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan nilai mencapai Rp100 miliar.

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

rtp sdtoto

Moeldoko: Pemerintah tetap lanjutkan program bantuan sosial******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan pemerintah tetap akan melanjutkan program bantuan sosial (bansos), meski ada pihak-pihak yang meminta program tersebut dihentikan karena memunculkan persepsi menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu.

Moeldoko dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, menegaskan bansos merupakan program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah, dan telah memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat Indonesia terutama yang kurang mampu.

"Ndak akan menghentikan (bansos). Jadi nggak ada, nggak ada tendensi apapun, ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” kata Moeldoko di Jakarta, Rabu.

Ia mencontohkan bansos beras sebesar 10 kilogram yang telah disalurkan oleh pemerintah sejak bulan April 2023, di mana dari penyaluran awal terbukti mampu mengendalikan inflasi.

“Masyarakat akhirnya mengurangi pengeluaran dengan adanya bantuan pemerintah yang 10 kilogram," ujar dia.

Dia menegaskan program bansos, termasuk bantuan beras kepada masyarakat miskin itu jauh dilakukan sebelum pasangan capres-cawapres ditetapkan.

Panglima TNI 2013-2015 ini mengatakan program bansos terutama bansos beras tidak ada hubungannya dengan pemilu atau Pilpres 2024, dan bansos akan terus diberikan hingga Maret 2024.

“Jadi kalau ada hubungannya dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus, nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko juga menepis anggapan pemberian bansos tidak lagi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Ia menyampaikan dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data, yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial, Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kemenko PMK.

“Semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran, nggak ada tujuan lain,” jelasnya.

Baca juga: Ketua Banggar pastikan bansos disalurkan sesuai kesepakatan dengan DPR
Baca juga: Gus Imin soal penundaan bansos: Tetap diberikan namun ada pengawasan
Baca juga: PDIP pastikan bansos terus berlanjut tanpa ada politisasi
Baca juga: TPN Ganjar-Mahfud bantah usul penghentian program bansos

Sistem yang paling kuat

slot pola maxwin

Sebanyak 21 RT dan 8 ruas jalan tergenang imbas hujan lebat di Jakarta******

Jakarta (ANTARA) - Akibat hujan yang mengguyur di wilayah DKI Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat genangan yang sebelumnya terjadi di 44 RT dan 4 Ruas Jalan saat ini menjadi 21 RT atau 0.068 persen dari 30.772 RT dan 8 ruas jalan tergenang.

Adapun wilayah yang terdampak yakni Jakarta Selatan terdapat 20 RT yang terdiri dari Kelurahan Kuningan Barat dengan jumlah 8 RT dan ketinggian air 30 sampai dengan 100 cm. Dikabarkan penyebab naiknya air dikarenakan curah hujan tinggi serta luapan Kali Mampang dan Kali Krukut.

Kemudian Kelurahan Pela Mampang dengan jumlah 11 RT, ketinggian air mencapai 100 cm dan diperkirakan penyebab naiknya air karena curah hujan tinggi.

Kelurahan Duren Tiga sebanyak 1 RT dengan ketinggian air 40 cm, penyebabnya karena curah hujan tinggi dan luapan Kali Mampang.

“Di Jakarta Timur terdapat 1 RT yang terdiri dari Kelurahan Kebon Pala sebanyak 1 RT dengan ketinggian air 30 cm. Penyebabnya karena curah hujan tinggi dan luapan Kali Cipinang,” kata Kepala Pelaksana BPBD DKI Jakarta, Isnawa Adji di Jakarta, Kamis.

Menurut data, jalan tergenang terdapat 8 ruas jalan yakni Jl. Kamal Raya, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dengan ketinggian 20 cm, Jl. Lingkungan 3, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat dengan ketinggian 15 cm dan Jl. Kemang Utara IX, Kel. Duren Tiga, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan dengan ketinggian 40 cm.

Kemudian Jl. Mangga, Kel. Tugu Utara, Kec. Koja, Jakarta Utara dengan ketinggian air 15 cm, Jl. Gang 8, Kel. Tugu, Kec. Koja dengan ketinggian 10 cm, Jl. Bhayangkara Koja Tretmall, Kel. Tugu, Kec. Koja dengan ketinggian 10 cm, Jl. Keramat Jaya Raya, Kel. Tugu, Kec. Koja dengan ketinggian 10 cm dan Jl. Pelabuhan Nizam Zachman, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan dengan ketinggian 20 cm.

Sedangkan wilayah yang sudah surut adalah Kel. Petogogan sebanyak 30 RT, Kel. Kalibata sebanyak 2 RT, Kel. Cilandak Timur sebanyak 1 RT, Kel. Jatipadang sebanyak 1 RT, Kel. Pejaten Barat sebanyak 2 RT.

Jalan tergenang yang sudah surut meliputi Jl. Taman Kemang, Kel. Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jl. Empang 3 Rt 01/01, Kel. Pejaten Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jl. AUP (Depan Bank BNI Pasar Minggu), Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jl. Bank Raya, Kel. Pela Mampang, Kec. Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

Termasuk juga di Jl. Pinang Ranti II, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur, Jl. Perjuangan Ceger, Kel. Ceger, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Jl. Pelita No.5, Kel. Lubang Buaya, Kec. Cipayung, Jakarta Timur, Jl. Pusdiklat Depnaker, Kel. Makasar, Kec. Makasar, Jakarta Timur, Jl. TMII 1, Kel. Pinang Ranti, Kec. Makasar, Jakarta Timur, Jl. Madrasah RW 001 , Kel. Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur dan Jl. Komodor Halim, Kel. kebon Pala, Kec. Makasar, Jakarta Timur.

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di empat kelurahan di Jakarta Selatan

Baca juga: Lima RT dan enam ruas jalan di Jakarta tergenang akibat hujan

Baca juga: SDA Jaktim bangun 85 saluran air baru selama 2023

Hubungi Rasul Terakhir

game terbaru slot

Bawaslu beberkan penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu Pj Bupati Bone******

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone membeberkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilu oleh Pj Bupati Bone dari video yang menggalang dukungan untuk anaknya.

"Hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh Bawaslu Bone menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Bone Alwi melalui keterangan rilisnya di Makassar, Rabu.

Alwi mengemukakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam video Pj Bupati Bone yang menggalang dukungan untuk anaknya dan telah viral di tengah masyarakat sejak 28 Desember 2023 di beberapa platform sosial media.

Dari video itu, Bawaslu Bone memandang terdapat potensi persoalan hukum mengingat video Pj Bupati Bone menjadi viral pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Namun berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait di antaranya A Islamuddin selaku PJ Bupati Bone, H Andi Muchlis (Camat Kahu), dan beberapa kepala Desa pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, diperoleh kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Alwi menjelaskan bahwa dalam tayangan video tersebut, Pj Bupati Bone mengajak/ menyosialisasikan anaknya yang merupakan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Bone menilai kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dengan alasan secara hukum, yakni jadwal kampanye belum dimulai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara kejadian tersebut pada 9 Oktober 2023 yang belum memasuki masa kampanye Pemilu 2024.

Selain itu, Penjabat Bupati Bone A Islamuddin berdasarkan fakta-fakta pada kasus posisi, informasi awal dan hasil penelusuran terkait dengan kasus yang terjadi, dinyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pasal 282 jo 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Bawaslu Bone menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa sebagaimana yang terdapat pada video PJ Bupati Bone yang viral pada tanggal 28 Desember 2023.

Hanya saja, Bawaslu Kabupaten Bone memandang terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Sebab berdasarkan peraturan, “Pejabat negara struktural dan pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

"Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bone akan menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Alwi.

《situs gacor pragmatic》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，kredit laptop akulakuHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs gacor pragmatic》bab terbaru。