dewitogel

erek2d 298Jutaan kata 389227Orang-orang telah membaca serialisasi

《dewitogel》

KemenPPPA dan Save the Children bantu suarakan keresahan anak******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) berkolaborasi bersama Yayasan Save the Children Indonesia melalui Program Genpeace menggelar pagelaran Panca Sora untuk membantu anak-anak Kota Bandung menyuarakan keresahan masing-masing pada Musrenbang Kota Bandung 2024. Dalam rilis yang disiarkan oleh Yayasan Save the Children Indonesia di Jakarta pada Senin, pagelaran itu merupakan kegiatan rintisan sekaligus model alternatif dalam menyampaikan pendapat anak mengenai perencanaan pembangunan kota agar ramah anak dengan menggunakan pendekatan seni budaya. Suara anak yang disampaikan dalam pagelaran Panca Sora ditampilkan melalui penciptaan lagu orisinal, festival, tari tradisional, wayang golek, angklung masal, hingga kabaret di Saung Angklung Udjo, Kota Bandung, Jawa Barat pada Minggu (3/3). Seluruh penampilan tersebut memuat keresahan sekaligus harapan anak-anak terhadap pembangunan Kota Bandung berkenaan dengan lima klaster dalam Konvensi Hak Anak, yakni klaster hak sipil dan kebebasan, klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan, klaster pendidikan dan klaster perlindungan khusus. “Kami berharap, pemerintah wilayah lain dapat mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bandung dan Save the Children Indonesia dalam mewujudkan pemenuhan hak anak untuk berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan melalui pendekatan seni budaya yang lebih ramah anak,” kata Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pribudiarta Nur Sitepu. Pasalnya, ia mengingatkan partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan merupakan salah satu peran Forum Anak yang tercantum dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) No. 18 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Forum Anak yang telah diubah dengan Permen PPPA No. 1 Tahun 2022. Selama tujuh bulan, Yayasan Save the Children Indonesia dengan dibantu oleh Saung Angklung Udjo melatih sebanyak 30 anak yang berasal dari Forum Anak Kota Bandung serta 8 kelompok anak lainnya di Kota Bandung. Bukan hanya itu, ketiga puluh anak yang menjadi peserta pagelaran Panca Sora itu juga mendapatkan pendampingan untuk menggali permasalahan yang mereka hadapi di Kota Bandung sekaligus gagasan yang ingin disuarakan melalui Musrenbang Kota Bandung 2024. “Partisipasi anak yang bermakna menjadi kunci keberhasilan Pembangunan kota/ kabupaten yang layak anak. Suara anak harus menjadi tumpuan dan dasar bagaimana sebuah Kota dapat berupaya memenuhi hak-hak anak. Melalui program Genpeace, kami menciptakan model alternatif penyampaian suara anak melalui seni budaya,” kata Interim Chief of Advocacy, Campaign, Communication & Media Save the Children Indonesia Tata Sudrajat. Setiap tahun, sebagai upaya pemenuhan hak partisipasi anak, Pemerintah Kota Bandung telah melibatkan anak dalam proses perencanaan pembangunan dengan memberikan ruang kepada anak untuk menyampaikan suara anak pada kegiatan musrenbang.

Baca juga: KPPPA upayakan anak korban dan pelaku perundungan tetap bisa sekolah

Baca juga: KemenPPPA pastikan pendampingan dua anak korban perundungan di Batam

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat: TNI AL harus tingkatkan deteksi kapal selam untuk jaga IKN ******

ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam

Jakarta (ANTARA) - Pengamat militer Alman Helvas Ali mengatakan TNI AL harus melakukan upaya untuk meningkatkan deteksi kapal selam guna menjaga kawasan laut Ibu Kota Nusantara (IKN).

"Jadi itu tantangan jangka panjang kita harus bisa mendeteksi pergerakan kapal selam di selat Makassar," kata Alman kala dihubungi ANTARA di Jakarta, Senin.

Menurut Alman, kendala dalam mendeteksi aktivitas kapal selam asing di perairan Indonesia sudah menjadi persoalan sejak zaman orde baru.

Dia menilai pekerjaan rumah tersebut harus diselesaikan TNI AL dengan berbagai cara salah satunya meningkatkan teknologi intai dan memaksimalkan pengawasan di laut Indonesia.

Terlebih saat ini kawasan laut IKN berdekatan dengan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur laut ini merupakan lintasan yang kerap dipakai untuk aktivitas ekonomi seperti keluar dan masuknya kapal petikemas hingga nelayan.

"ALKI II itu juga jalur yang ideal untuk lalulintas kapal selam," kata dia.

Baca juga: TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Baca juga: TNI AU lanjutkan rencana pembangunan lanud di IKN

Baca juga: Kasad sebut pembentukan kodam di IKN dikaji usai pemerintahan berjalan

Dengan meningkatkan pengawasan aktivitas kapal selam di ALKI II, dia yakin kawasan maritim Indonesia akan sulit untuk dimasukkan kapal selam asing.

Sebelumnya, Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan bahwa perairan dekat IKN rawan, sehingga perlu segera ada sensor yang dipasang untuk mengawasi perlintasan di perairan tersebut.

IKN diketahui berada di dua kabupaten di Kalimantan Timur, yaitu Penajam Paser Utara dan Kutai Kertanegara, yang wilayahnya dekat dengan ALKI II, yaitu perairan terbuka yang merupakan jalur pelayaran dan niaga domestik serta luar negeri.

"Di situ memang lintasan dari ALKI II, sangat rawan juga maka harus disiapkan sensor-sensor yang bisa mengawasi perlintasan dari ALKI. Nanti, kapal-kapal yang akan disiapkan juga bisa langsung sandar di Lantamal Balikpapan," kata Ali saat jumpa pers sesaat sebelum Rapat Pimpinan (Rapim) TNI AL di Markas Besar TNI AL (Mabesal), Cilangkap, Jakarta, Kamis (28/2)

Sejauh ini, kata Ali, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) Balikpapan belum terbentuk karena komando utama (kotama) TNI AL itu nantinya dibentuk dari Pangkalan Utama TNI AL (Lanal) Balikpapan yang statusnya naik menjadi Lantamal.

Rencana untuk meningkatkan status Lanal Balikpapan itu diumumkan Ali sejak 2023 dan kembali disampaikan saat jumpa pers hari ini. Namun, Ali belum dapat menjelaskan detail kapan validasi organisasi Lanal Balikpapan menjadi Lantamal mulai berlaku.

"Sementara yang kami siapkan dari daerah Melawai, di situ mungkin untuk Lantamal-nya," ujar Ali.

Melawai yang disebut Ali merupakan daerah pesisir yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari Lanal Balikpapan.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：daftar cicilan hp、slot deposit 5rb dana、pinjam online resmi

Terkait：bukalapak kredivo、ssobet、slot sedang gacor hari ini、judi paling gacor、slot gampang jp、kumpulan slot infinix terbaru、duit cepat 4d slot、diskon slot、top slot 188、rtp bioskop777

---

---

bab terbaru：angkasa138（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07