kredit hp tenor 24 bulan

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

situs slot sering jp

Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik******

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll menilai hasil pertandingan yang diperoleh Macan Kemayoran selama Februari tidak baik namun para pemain bisa bangkit dengan memutus tiga kekalahan.

Persija mengakhiri rentetan hasil buruk setelah menghajar Dewa United  4-1 pada pekan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Sabtu.

"Bulan Februari ini bukanlah bulan terbaik untuk Persija tapi saya senang karena para pemain bisa bangkit dari dari kekalahan," kata Pelatih Persija Jakarta Thomas Doll dalam konferensi pers seusai laga.

"Selain itu, selama sesi latihan para pemain selalu menunjukkan performa yang bagus, pada malam ini kalau kami tidak melakukan banyak kesalahan akhirnya kami bisa menang juga."

Lemenangan Persija Jakarta dalam laga Sabtu itu tercipta berkat dua gol Marko Simic dan Ryo Matsumura, sementara Dewa United membalas lewat penalti Risto Mitrevski.

Baca juga: Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4-1

Menurut mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut, kemenangan atas Dewa United memang bisa menjadi titik balik untuk mengembalikan mental Persija. 

Namun Thomas Doll mengungkapkan para pemainnya harus tetap waspada karena akan menantang seteru berat, Persib Bandung, pada pekan ke-28 Liga 1 Indonesia.

"Namun kami akhirnya bisa kembali lagi ke Jakarta dengan suasana yang menyenangkan karena dua kali tanding di Bali, kami tidak mendapatkan hasil yang menyenangkan ," ujar pelatih berkebangsaan Jerman tersebut.

Kemenangan ini mengantarkan Persija naik ke peringkat tujuh dengan 35 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Dewa United turun ke posisi delapan dengan poin sama.

Baca juga: Ajak Riak optimistis PSS Sleman mampu rebut tiga poin dari Persebaya
 

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Raja Makanan

gacorjp

Rizky Ridho persembahkan kemenangan Persija untuk The Jakmania******

Jakarta (ANTARA) - Bek Persija Rizky Ridho mengutarakan kemenangan Macan Kemayoran atas Dewa United yang memotong rentetan hasil negatif tim ini, dipersembahkan untuk para suporter setia, The Jakmania.

Persija Jakarta mengakhiri rentetan hasil buruk setelah  menghajar Dewa United 4-1 pada pertandingan Liga 1 Indonesia pekan ke-27 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, Sabtu.

"Alhamdulillah kami kembali meraih tiga poin, ini semua hasil kerja keras semua orang yang ada di dalam tim dan kami persembahkan kemenangan ini untuk The Jakmania yang ada dimanapun," kata Rizky Ridho pada konferensi pers seusai pertandingan, dalam  keterangan resmi klub Jakarta itu.

Bek tim nasional Indonesia tersebut mengungkapkan Macan Kemayoran kini membidik hasil positif kala bersua dengan rival abadi, Persib Bandung,  pada pertandingan  pekan ke-28. 

Baca juga: Pelatih Persija nilai hasil selama Februari tidak baik

Rizky Ridho mengatakan timnya akan bersiap semaksimal mungkin agar bisa memperoleh hasil maksimal saat menjamu Maung Bandung.

Menurut Pelatih Persija Thomas Doll, kemenangan atas Dewa United bisa mengembalikan mental Persija, tapi para pemainnya harus tetap waspada karena berikutnya akan menghadapi Persib.

Kemenangan ini mengantarkan Persija Jakarta naik ke peringkat tujuh dengan 35 poin dari 27 pertandingan, sedangkan Dewa United turun ke posisi delapan dengan poin sama.

Baca juga: Persija akhiri rentetan hasil buruk seusai hajar Dewa United 4-1

Pewarta: Fajar Satriyo
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

kehilangan masa remaja

naga3388

IDI diskusikan konsolidasi etik kedokteran******

Jakarta (ANTARA) - Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menggelar seminar etik kedokteran bertema ‘Dilema Terapi Kedokteran dengan Pendekatan Penelitian Berbasis Pelayanan’ untuk mengkonsolidasi soal etik dalam profesi kedokteran.

“Seminar etik sekaligus sebagai upaya untuk konsolidasi etik di dalam profesi kedokteran, karena saat ini di dalam aspek pelayanan kesehatan diperlukan inti di dalam pelayanan, yakni etik profesi. Sehingga ini menjadi suatu hal yang sangat penting, yakni upaya untuk melakukan perlindungan kepada masyarakat,” kata Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Mohammad Adib Khumaidi saat konferensi pers di Jakarta, Sabtu.

Adib menjelaskan dalam pelayanan kesehatan, etika profesi kedokteran menjadi landasan yang harus dijunjung tinggi.

Baca juga: IDI tekankan pentingnya penguatan kode etik kedokteran

Baca juga: Menkes harap IDI bantu wujudkan transformasi sistem kesehatan

Pelayanan yang didasarkan pada bukti ilmiah dan dilakukan oleh dokter sesuai dengan kompetensinya, serta tetap memperhatikan etika profesi, menjadi jaminan bagi kualitas pelayanan kepada masyarakat, ujarnya.

Berdasarkan tema yang diangkat pada seminar ini, IDI menyoroti soal dilema etik yang dihadapi dalam pelayanan kesehatan, baik di Indonesia maupun secara global. Era digitalisasi, sosial media, dan regulasi yang berlebihan telah menimbulkan tantangan baru dalam menjaga etika dalam pelayanan kesehatan.

Majelis Kehormatan Etik Kedokteran menjadi lembaga otonom yang bertugas menjaga etika profesi kedokteran.

“Dalam unsur organisasi profesi, kita bicara soal berbagai permasalahan internal dan yang paham adalah kelompok sebayanya. Jadi kenapa ada majelis kehormatan etik? Karena untuk menjaga profesi ini tetap di dalam koridor yang juga kemudian memberikan perlindungan kepada masyarakat,” jelas Adib.

Seminar ini juga menjadi wadah bagi dokter untuk memahami betapa pentingnya menjaga etika dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan memperkuat pemahaman tentang etika profesi, diharapkan dokter dapat terus menjaga kualitas pelayanan dan menjadi teladan yang baik bagi profesi kedokteran.

“Perlindungan soal pelayanan kepada masyarakat, perlindungan juga supaya menjamin dokter dokter di Indonesia tetap menjadi dokter yang baik, dokter yang sesuai dengan kompetensinya,” ujarnya.

Baca juga: Kode etik dan disiplin tak beri jaminan dokter hati-hati bertugas
 

Pewarta: Putri Hanifa
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Nenek moyang Jindan di zaman modern

slot gacor pg soft bet 200

Polisi terapkan sistem buka tutup jalur di lokasi longsor Liwa******

buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan

Lampung Barat (ANTARA) - Kepolisian Resor Polres Lampung Barat, melakukan sistem buka tutup jalur, di lokasi tanah longsor yang menutupi bahu jalan lintas barat Liwa Lampung Barat menuju Krui Kabupaten Pesisir Barat.

"Tidak ditutup. Hanya diberlakukan buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan, Kecuali roda 6 atau lebih hanya diperbolehkan melintas di atas pukul 17.00 WIB," kata Kasat Lantas Polres Lampung Barat Iptu David Pulner saat dihubungi dari Lampung Selatan, Sabtu.

Ia menyebut bahwa saat ini sebagian material longsor sudah dievakuasi petugas dari ruas jalan dan hingga kini proses evakuasi material masih terus berlangsung.

Baca juga: Longsor, jalur lintas Liwa-Krui Lampung ditutup untuk kendaraan besar
Baca juga: Polisi evakuasi ibu hamil terjebak macet akibat longsor Lampung Barat

Ia juga mengatakan, hingga saat ini petugas gabungan penanggulangan bencana alam Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari TNI, Polri dan dinas terkait bahu membahu untuk membantu masyarakat yang akan melintas di jalur tersebut.

Untuk itu, ia mengimbau warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tidak melakukan perjalanan, baik dari Lampung Barat menuju Pesisir Barat, maupun sebaliknya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju Krui ataupun sebaliknya agar selalu waspada dan berhati-hati," katanya.

Baca juga: Waspada 10 ruas jalan nasional rawan banjir dan longsor di Lampung
Baca juga: Basarnas Lampung: Dua korban longsor Desa Juku Batu ditemukan
Baca juga: Alat berat buka jalan salurkan bantuan usai longsor Lampung Barat

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Setengah kebahagiaan seumur hidup

slot gacor server thailand no 1

Pandemi percepat reformasi bidang kesehatan******

Jakarta (ANTARA) - Indonesia mengalami reformasi kesehatan yang sangat cepat mulai dari aspek sumber daya manusia hingga teknologi akibat kemunculan pandemi COVID-19 yang menyebar secara merata di seluruh dunia.  

Rektor Universitas Yarsi Fasli Jalal mengatakan alat-alat yang dulu didatangkan dari luar negeri ternyata bisa diproduksi di dalam negeri secara mandiri.

"Banyak keahlian yang dulu samar-samar, ternyata ada orang-orang yang sebetulnya basisnya sudah ada tinggal penguatan dan mereka muncul menjadi ahli-ahli baru," kata Fasli dalam pernyataan yang dikutip di Jakarta, Minggu.

Pada 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 yang diumumkan di Indonesia. Saat itu ada dua orang yang terinfeksi virus Corona di Depok, Jawa Barat. Mereka adalah seorang ibu berusia 64 tahun dan puterinya yang berusia 31 tahun.   

Fasli menerangkan pandemi menyadarkan semua pihak bahwa cara yang selama ini dilakukan baik di tingkat kesehatan masyarakat maupun pelayanan belum memadai.

Ketika krisis itu muncul, orang-orang masih belum siap dan gelagapan tentang bagaimana cara menangani penularan penyakit yang menyerang saluran pernafasan tersebut.

"Kita mendapatkan banyak pelajaran dari pandemi COVID-19 dan kita juga belajar dengan sangat cepat," kata Fasli.

Lebih lanjut dia mengungkapkan bahwa koordinasi berbagai laboratorium di Indonesia menjadi kian mapan akibat kemunculan pandemi tersebut.

Ketika pemeriksa reaksi berantai polimerase atau PCR belum ada di Indonesia, kata Fasli, Rumah Sakit Yarsi adalah salah satu lembaga kesehatan yang menyediakan alat itu di Jakarta.

Metode pemeriksaan PCR dipakai untuk mendeteksi virus Corona. Bahkan, Rumah Sakit Yarsi yang saat itu baru diresmikan langsung beralih fungsi menjadi rumah sakit COVID-19.

"Kami menangani lebih dari 200 pasien COVID-19. Rumah sakit baru, orang mencari-cari rumah sakit yang bisa, kami pindahkan satu rumah sakit menjadi rumah sakit COID-19," kata Fasli yang pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan Nasional era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut.

Jaringan laboratorium juga dibangun dengan negara-negara maju, seperti Belanda, Australia, maupun Korea Selatan. Hubungan kerja sama lintas negara dalam lembaga global memperkuat kapasitas laboratorium di Indonesia.

Praktik berbasis bukti kian menggelora tidak hanya di kalangan pakar dan ilmuwan, tetapi juga orang-orang yang bekerja di bidang non medis maupun masyarakat secara umum.

Setiap keputusan maupun kebijakan berlandaskan data dan bukti yang menepiskan berbagai keraguan, sehingga orang-orang tidak bertengkar atas perbedaan pendapat karena terbukti secara ilmiah dan atas rekomendasi para ahli.

"Kita belajar banyak dan belajar sangat cepat dari pandemi. It can be done!" pungkas Fasli.

Baca juga: Menkes: Indonesia terus lakukan reformasi sistem kesehatan

Baca juga: Menkeu: Dukungan Rp4,2 triliun dari IsDB perkuat layanan kesehatan RI

Baca juga: Bappenas: Inovasi teknologi kunci reformasi sistem kesehatan

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

tanda ukiran

totosoju

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024