Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

Dirut Bulog Pamer Sentra Pengolahan Beras di Sukoharjo******

Menurut dia, Presiden Jokowi memberi perhatian terhadap kualitas beras dan fasilitas Bulog tersebut, karena tak lama lagi musim panen.

“Mudah-mudah pada bulan Maret sudah ada panen, diharapkan hasilnya cukup besar,” katanya sebagaimana dilansir Antara.

Bayu juga menegaskan Bulog tidak ditujukan untuk mematikan pengusaha penggilingan kecil, justru bermitra dengan usaha penggilingan tersebut, sehingga gabah petani akan diserap penggilingan-penggilingan kecil yang teknologinya belum setinggi Bulog.

“Jadi, Bulog dan usaha penggilingan kecil bermitra dalam rangka melakukan pengadaan pangan di dalam negeri,” kata Bayu Krisnamurthi.

Ia mengatakan hingga awal 2024 ini Bulog belum melakukan penyerapan beras karena panen masih sangat sedikit. Diakuinya, Bulog pada tahun ini agak kesulitan membuat perkiraan karena situasi panen belum menentu. Namun ia memastikan stok beras Bulog masih cukup hingga Juni, yaitu sekitar satu juta ton yang akan disalurkan untuk bantuan pangan dan SPHP.

“Jadi Bulog untuk bantuan pangan hingga Juni, stok masih siap dan aman. Stok di Soloraya masih sedikit, karena masih masa tanam,” katanya.

Bayu juga menegaskan penyaluran bantuan pangan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk Januari dan Februari harus selesai sebelum akhir Februari 2024. Jadi, kata dia, kini penyalurannya dikebut agar masa Pemilu tidak ada aktivitas penyaluran.

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

UII Desak Presiden Jokowi Netral di Pemilu 2024******

“Kondisi ini kian diperburuk dengan gejala pudarnya sikap kenegarawanan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo,” sambung dia.

Pihaknya pun menyoroti salah satu indikator penyelewengan kekuasaan ditunjukkan dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres yang didasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

“Putusan yang proses pengambilannya sarat dengan intervensi politik dan dinyatakan terbukti melanggar etika hingga menyebabkan Ketua MK, Anwar Usman diberhentikan,” lanjut Prof. Fathul.

Jokowi dinilai semakin terlihat tidak netral saat mengumumkan institusi kepresidenan boleh berkampanye dan berpihak. Selain itu, Jokowi juga dianggap telah menyalahgunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik dengan sikapnya yang terlihat mendukung salah satu paslon capres-cawapres.

Dalam pernyataan sikapnya, UII menyampaikan sejumlah tuntutan yang mana mendesak Presiden Jokowi untuk kembali netral dan kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan. Hal tersebut harusnya ditandai dengan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan guna memenuhi kepentingan politik keluarga melalui keberpihakan pada salah satu pasangan calon presiden-wakil presiden.

“Kedua, menuntut Presiden Joko Widodo beserta semua aparatur pemerintahan untuk berhenti menyalahgunakan kekuasaan dengan tidak mengerahkan dan tidak memanfaatkan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, termasuk salah satunya dengan tidak melakukan politisasi dan personalisasi bantuan sosial,” ujar Fathul.

Ketiga, UII juga meminta agar DPR aktif melakukan fungsi pengawasan, memastikan pemerintahan berjalan sesuai koridor konstitusi dan hukum, serta tidak membajak demokrasi yang mengabaikan kepentingan dan masa depan bangsa.

Keempat, UII mendesak agar calon presiden, calon wakil presiden, para menteri, dan kepala daerah yang menjadi tim sukses, serta tim kampanye salah satu pasangan calon, untuk mengundurkan diri dari jabatannya guna menghindari konflik kepentingan yang berpotensi merugikan bangsa dan negara.

UII juga meminta masyarakat untuk terlibat memastikan pemilihan umum berjalan secara jujur, adil, dan aman demi terwujudnya pemerintahan yang mendapatkan legitimasi kuat berbasis penghormatan suara rakyat.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Giliran UII Ambil Sikap, Kritik Jokowi Tak Netral dalam Pemilu 2024”

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

Megawati Restui Mahfud Md Mundur dari Kabinet******

SOLO —Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, sudah merestui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, untuk melepaskan jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Restu Megawati itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto. Menurutnya, mundurnya Mahfud sebagai pembantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu sudah dari dulu disetujui oleh Megawati.

Promosi Digitalisasi, Layanan Keuangan Holding Ultra Mikro BRI Group Lebih Efisien

“Sudah lama diberikan restu,” ungkap Hasto di Media Center TPN, Jakarta Pusat, Selasa (30/1/2024).

Hasto menambahkan, Mahfud Md sudah bertemu Megawati pada Senin (29/1/2024) sore. Hasto mengungkapkan, pertemuan antara dua elite politik itu berlangsung sebelum Mahfud menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, pada Senin (29/1/2024) malam.

Meski demikian, dia membantah pertemuan itu khusus untuk membicarakan terkait wacana mundurnya Mahfud Md sebagai Menko Polhukam. Lagi pula, sambungnya, mundurnya Mahfud sebagai Menko Polhukam juga sudah dibicarakan bersama calon presiden Ganjar Pranowo beberapa waktu lalu.

Lebih lanjut, Hasto berpendapat Mahfud Md sudah menaikkan standar Menko Polhukam. Oleh sebab itu, dia tidak ingin pengganti Mahfud nantinya akan memanfaatkan posisi tersebut untuk keuntungan sektoral.

“Siapapun yang nanti akan menggantikan Prof Mahfud tetap di dalam suatu spirit[semangat] yang sama untuk membela rakyat, untuk membela keadilan, jangan malah menumbuhkan suatu kekuatan intimidasi yang baru,” jelasnya.

Sebagai informasi, kabar Mahfud Md mundur sebagai Menko Polhukam semakin kencang seusai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu bertemu dengan Pratikno pada Senin malam kemarin. Pada saat itu, Mahfud meminta dijadwalkan bertemu dengan Presiden Jokowi.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Megawati Beri Restu Mahfud Md Lepaskan Jabatan Menko Polhukam”

Bayangan Konoha

Bawaslu Akhirnya Surati Presiden Jokowi, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu******

JAKARTA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bisa membina para menterinya sehingga tidak melanggar larangan yang diatur dalam Undang-undang No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengaku, pihaknya beri imbauan secara tertulis kepada Jokowi terkait potensi pelanggaran pemilu terutama oleh para pembantunya.

Promosi Hadiri WEF 2024 di Swiss, Dirut BRI Sunarso Ungkap Peran Holding Ultra Mikro

“[Imbauan tertulis] untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah [dikirim],” ungkap Bagja kepada wartawan, dikutip Selasa (30/1/2024).

Dia mengakui seorang menteri boleh berkampanye namun ada batasannya seperti harus cuti terlebih dahulu atau tidak gunakan fasilitas negara.

Bagja mengatakan, surat tersebut sudah dikirim sejak pekan lalu. Namun, sambungnya, belum dapat dipastikan apakah surat tersebut dikirim pasca-pernyataan kontroversial Jokowi terkait seorang presiden dan menteri yang boleh memihak dan berkampanye dalam pemilu pada pekan lalu.

“Nanti aku cek suratnya, tapi minggu kemarin sudah jalan. Bahkan sebelum minggu kemarin jangan-jangan,” tutup Bagja.

Sebagai informasi, belakangan pemerintah Jokowi mendapat sorotan sebab banyak menteri yang ikut berkampanye untuk salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

Jokowi sendiri mewajarkan keterlibatan menteri dalam kampanye, asalkan tidak menggunakan fasilitas negara.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Jokowi Dapat ‘Surat Cinta’ dari Bawaslu, Diingatkan Soal Pelanggaran Pemilu”

Keseharian saya

Kerja Sama dengan Pemkab Sragen, Dosen FEB UNS Luncurkan Aplikasi Go to Sragen******

SOLO —Tim dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo baru saja meluncurkan super aplikasi Go to Sragen.

Aplikasi ini merupakan salah satu produk Kedaireka Matching Fund tim yang diketuai oleh Prof. Izza Mafruhah bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Aplikasi ini diluncurkan secara terbatas pada Senin (21/11/2022) lalu. Go to Sragen mewadahi berbagai kebutuhan para pelancong saat berkunjung ke Kabupaten Sragen.

“Alhamdulillah aplikasi Go to Sragen hasil Kedaireka Sragen Hebat sudah bisa di-download pada Playstore. Apabila bapak/ibu mau tindak Sragen segala macam informasi ada di genggaman, mulai dari kuliner, tempat wisata, sampai toko oleh-oleh sudah tersedia,” terang Izza.

Aplikasi ini merupakan salah satu bagian dari kerja sama Kedaireka yang dilakukan oleh tim Izza. Program Kedaireka yang digagas oleh Izza bertajuk “Tiga Berlian”. Maksud “Tiga Berlian” ini adalah mengubah tiga destinasi wisata di Kabupaten Sragen yaitu Situs Purbakala Sangiran, Gunung Kemukus, dan Waduk Kedung Ombo menjadi destinasi yang diminati wisatawan.

Baca Juga: 4 Alasan Bali Cocok Jadi Lokasi Event Internasional Menurut Pakar Wisata UNS

Destinasi Waduk Kedung Ombo dan Gunung Kemukus diadakan program “Sailing to Boyolayar” atau berlayar menuju Boyolayar, sebuah tempat di Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen.

Wisatawan akan berlayar dari kawasan Gunung Kemukus ke Boyolayar selama satu jam. Selama perjalanan, ada pemandu wisata yang diminta untuk menceritakan sejarah dan hal menarik lain tentang kawasan yang dilewati. Begitu sampai di Boyolayar, wisatawan akan dijamu dengan makan siang di warung.

Sementara itu, pendekatan yang dipakai di destinasi Sangiran adalah menyediakan suvenir dengan harga yang ramah di kantong. Selama ini Sangiran terkenal dengan batu akik, tetapi harga batu akik melambung tinggi.

Baca Juga: Keren! Mahasiswa UNS Raih Juara I Creative Content Competition Tingkat Nasional

Untuk itu, pengrajin akik di sana akan dilatih cara membuat suvenir akik berharga murah sehingga nyaman di kantong wisatawan.

Program yang diinisiasi oleh Izza bersama lima anggota timnya lolos pendanaan Matching Fund Kedaireka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek). Program ini mendapat dana hingga Rp1 miliar untuk diimplementasikan pada tahun ini.

TikTok Dorong Kreator Konten Unggah Video Horizontal Ala YouTube

JAKARTA –TikTok mendorong para kreator konten agar mengunggah video horizontal seperti video YouTube. Selain itu, TikTok juga mendorong mereka untuk membuat video dengan durasi panjang.

TikTok tampaknya memberikan insentif kepada para kreator konten untuk mulai mengunggah video horizontal yang berdurasi lebih dari satu menit, menurut kreator @candicedchap dan @kenlyealtumbiz, sebagaimana disiarkan laman The Verge, Selasa (30/1/2024).

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

TikTok mengatakan akan “meningkatkan” video-video ini dalam waktu 72 jam setelah diunggah. Kreator yang telah menggunakan TikTok selama lebih dari tiga bulan akan memenuhi syarat untuk mendapatkan peningkatan jumlah penonton, selama video tersebut bukan iklan atau dari partai politik.

“YouTube-isasi” TikTok telah terjadi untuk sementara waktu. Platform ini sedang menguji video berdurasi 30 menit, dan itu terjadi hanya beberapa bulan setelah mulai memperluas durasi video hingga 15 menit.

Sebagian besar video YouTube cenderung berdurasi 10 menit atau lebih (bayangkan vlog “satu hari dalam kehidupanku”) untuk alasan monetisasi daripada konten berdurasi pendek yang menjadi ciri khas TikTok.

Ini bukan pertama kalinya TikTok mendorong asetnya yang paling berharga, yaitu para kreator, untuk mengunggah lebih banyak konten seperti YouTube di platform ini.

Program Paywall barunya, Series, memungkinkan pengguna membuat koleksi video, hingga 20 menit, untuk pelanggan berbayar. Para kreator bisa menetapkan harga mulai dari USD1 hingga USD190 atau sekitar Rp3 juta (kurs saat ini).

Dengan video horizontal dan preferensi yang meningkat untuk konten yang lebih panjang, pembuat konten mungkin tergoda untuk mengunggah kembali materi YouTube mereka.

Meskipun YouTube, atau setidaknya YouTube Shorts, masih membayar kreator lebih banyak, mengulang konten yang sama di berbagai platform sudah terjadi. YouTube, di sisi lain, memperkenalkan lebih banyak fitur sehingga akan terasa lebih seperti TikTok.

Jika telah tersedia, TikTok horizontal akan terlihat bagus di aplikasi iPad yang telah diubah.

Bai Yeyi

MK Respons Gugatan Anwar Usman******

Dengan menunjuk penasihat hukum, hakim konstitusi berharap perkara di PTUN bisa diputus dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas.

“Sebagaimana prinsip dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam UU No. 48/2009,” pungkas Enny.

Seperti diketahui, isi gugatan Anwar Usman terhadap Ketua MK Suhartoyo akhirnya terungkap ke publik. Dalam detail perkara No. 604/G/2023/PTUN.JKT yang dilayangkan pada November 2023 itu, Anwar Usman ingin agar kedudukannya sebagai Ketua MK dipulihkan seperti semula.

Dikutip dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, Anwar Usman selaku penggugat ingin hakim mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan MK No. 17/2023 tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028.

Di sisi lain, MK selaku tergugat diminta untuk menunda pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo itu selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Sementara itu dalam pokok perkara, Anwar Usman ingin keputusan pengangkatan Suhartoyo dinyatakan batal atau tidak sah oleh PTUN. MK juga diminta untuk mencabut keputusan tersebut, merehabilitasi nama baiknya, serta mengembalikan kedudukannya sebagai Ketua MK.

“Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggungat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan,” demikian bunyi angka terakhir pokok perkara gugatan Anwar Usman. Gugatan tersebut dilayangkan usai Majelis Kehormatan MK (MKMK) ad hoc yang diketuai Jimly Asshiddiqie mengeluarkan putusan No. 02/MKMK/L/11/2023, yang mencopot Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK karena pelanggaran etik berat dalam putusan No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

Sebagai amanat dari putusan MKMK tersebut, MK lantas menggelar rapat pleno yang kemudian menunjuk Suhartoyo untuk menggantikan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Suhartoyo akhirnya mengucapkan sumpah sebagai Ketua MK pada Senin (13/11/2023).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “MK Respons Gugatan Anwar Usman yang Ingin Tetap Jadi Ketua”