samurai188

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Koper President buat Staycation Diskon 50%+20% di Transmart******

Punya rencanastaycationdi akhir pekan bareng keluarga? Pastikan kamu bawa koper biar bebas ribet sama barang bawaan sekeluarga.

Masih belum punya koper yang pas buat dibawa jalan-jalan? Sini deh keTransmart sekarang, soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale yang berlangsung hari ini aja, Selasa (19/9).

Lihat Juga : Serbu Diskon Up to 50% Aneka Produk Kebutuhan Rumah di Transmart

Selain koper President, ada juga koper Polo Twin yang menawarkan harga spesial mulai dari Rp348.000, plus diskon tambahan 20 persen menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Hemat dan pastinya bakal muat banyak kalau beli kopernya di Transmart. Apalagi diskonnya nggak main-main.

Yuk, beli kopernya ke Transmart sekarang mumpung diskonnya masih berlangsung sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Aroma dingin kamar kerja musim semi

Bahlil Janji Berjuang Agar Kasus Hukum 8 Warga Rempang di SP3******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berjanji akan memperjuangkan nasib delapan orang warga Rempangyang terjerat kasus hukum akibat kisruh Rempang Eco City.

Perjuangan akan dilakukannya dengan berupaya agar kasus hukum yang menjerat delapan orang itu dihentikan penyidikannya oleh polisi (SP3).

"Delapan orang yang kemarin ditangguhkan saya akan memperjuangkan insyaAllah SP3-kan," kata Bahlil dalam video resmi, Rabu (20/9).

Namun selain delapan orang tersebut, Bahlil mengatakan masih akan diproses.

"Yang lainnya masih dalam proses lebih lanjut karena ada hal lain yang harus kita clear-kan," imbuhnya.

Pengembangan Rempang Eco City sedang bermasalah belakangan ini akibat terjadinya konflik agraria dalam pembebasan lahan untuk proyek tersebut. 

Presiden Jokowi menduga konflik terjadi akibat ada komunikasi yang tak baik. Untuk menyelesaikan masalah itu, Jokowi memerintahkan Bahlil untuk turun tangan. 

"Sebenarnya sudah ada kesepakatan bahwa warga akan diberi lahan 500 meter plus bangunan tipe 45, tetapi ini tidak dikomunikasikan dengan baik," ucap Jokowi di Pasar Kranggot, Cilegon, Banten, Selasa (12/9).

[Gambas:Video CNN]

Legenda Master Yuemang

Luhut Soal Desakan Cabut PSN Rempang: Jangan Lumbung Padi Dibakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) Luhut Binsar Panjaitan merespons soal desakan untuk mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN)Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

"Kenapa mesti dicabut-cabut sih? Untung barangnya bagus, bahwa ada yang salah satu ya diperbaiki satu lah, jangan terus main cabut," ujar Luhut usai menghadiri 2nd Edition Marine Spatial Planning & Services Expo 2023 di Jakarta, Selasa (19/9).

Menurut Luhut, pengembangan Rempang Eco City akan sangat menguntungkan Indonesia. Sebab, akan masuk investasi bernilai jumbo untuk membangun industri sel photovoltaic (PV) untuk membuat solar panel hingga semikonduktor. Salah satu investor yang siap masuk adalah perusahaan asal China Xinyi Group.

"Bukan saja dapat investasi, tapi kita itu jadi pusat, karena sekarang ada pertikaian daripada negara-negara besar, kita menjadi alternatif. Bahwa ada yang kurang lebih di sekitar jangan mau terus main ada tikus dalam lumbung padi, lumbung padinya dibakar," ujarnya.

Kendati demikian, Luhut mengakui pendekatan yang dilakukan untuk merelokasi warga terdampak beberapa waktu lalu kurang pas. Kondisi itu menimbulkan konflik yang diperpanas oleh provokator

"Mungkin ya kita sekarang lagi mau slow down, saya pikir mungkinapproach,pendekatannya, kemarin kurang pas. Tapi, selama saya yang menangani banyak pembebasan tanah, tidak ada masalah," terangnya.

Menurut Luhut, warga terdampak bersedia direlokasi selama kompensasi yang diberikan sesuai.

"Ada yang mau dikasih rumah dengan pekerjaan, sekolah dan sebagainya, ada juga yang mau uang saja, cash. Nah, kemudian yang provokator pasti ada, itu mesti dipisah-pisahkan," terangnya.

Desakan untuk mencabut status PSN Rempang Eco City muncul dari sejumlah pihak, salah satunya Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Pasalnya, proyek dianggap bermasalah.

[Gambas:Video CNN]

Dalam keterangan tertulis yang ditandatangani Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah, Busyro Muqoddas, disebutkan payung hukum Rempang Eco-City baru disahkan pada 28 Agustus 2023, melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Daftar PSN.

Namun proyek tersebut tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco-City sebagai PSN," demikian pernyataan dalam keterangan tertulis, Rabu (13/9) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

Profil 10 Konglomerat Bantu Jokowi Garap IKN, Aguan hingga Boy Thohir******

Presiden Joko Widodo (Jokowi)mengucapkan terima kasih kepada 10investorIndonesia yang rela mengucurkan Rp20 triliun demi membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kesepuluh taipan itu adalah konsorsium nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Salah satu buah investasi mereka yang sudah diresmikan Jokowi adalah Hotel Nusantara IKN.

Jokowi menilai kucuran duit tersebut membuka mata banyak orang bahwa investasi di IKN memang cuan. Ia paham betul Aguan Cs juga mengincar keuntungan dalam investasi ini.

"Tidak mungkin beliau mau mulai dengan Rp20 triliun kalau tidak ada cuan, dipikir beliau-beliau ini lembaga sosial? Bukan. Mereka datang menanamkan modalnya pasti mencari keuntungan sebesar-besarnya. Itu wajar," sambungnya.

Lantas, siapa sebenarnya 10 konglomerat tersebut dan bagaimana latar belakang mereka?

Berikut profil singkat 10 pengusaha lokal yang investasi di IKN seperti dikutip dari berbagai sumber:

1. Sugianto Kusuma alias Aguan (Agung Sedayu Group)

Wajar jika Aguan didapuk sebagai pimpinan konsorsium nusantara, namanya memang kesohor sebagai pebisnis ulung tanah air. Ia adalah pendiri Agung Sedayu Group yang berkecimpung di industri properti Indonesia, mulai dari apartemen, mal, hotel, hingga industrial estate.

Aguan juga pernah menjadi wakil komisaris utama PT Bank Artha Graha 1990-1999. Usai penggabungan PT Bank Inter-Pacific Tbk dan PT Bank Artha Graha Tbk, Aguan kembali dipercaya sebagai wakomut PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Ia dan keluarganya juga menguasai 50 persen saham PT Cahaya Kusuma Abadi Sejahtera (CKAS).

Terlepas dari portofolio bisnisnya yang mentereng, Aguan pernah terjerat kasus korupsi berupa suap rancangan peraturan daerah terkait reklamasi di Teluk Jakarta. Pada 2016 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Aguan memberi fee Rp50 miliar kepada sejumlah anggota DPRD DKI Jakarta untuk mempercepat raperda tersebut.

Aguan sempat dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Namun, dirinya tak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

2. Anthony Salim (Bos Indofood dan Salim Group)

Anthony Salim masyhur sebagai raja perusahaan mie instan di Indonesia. Bahkan, produknya dalam bendera Indofood terkenal hingga mancanegara, mulai dari Nigeria hingga Amerika Serikat.

Cuan Salim juga datang dari kelapa sawit via Indofood Agri Resources Ltd. Perusahaan yang berbasis di Singapura ini bergerak di bidang agribisnis, seperti pembibitan, pembudidayaan dan penggilingan kelapa sawit, pemasaran minyak goreng dan margarin, hingga produk turunan minyak sawit lainnya.

Namun, Salim pernah terseret kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), di mana kala itu dirinya masih menjadi pengendali PT Bank Central Asia (BCA). Saat krisis keuangan 1997-1998, BCA mendapat dana bailout Rp53 triliun dari pemerintah.

Pada 2007 lalu, Kejagung sempat beberapa kali memanggil Anthony Salim terkait dugaan penyelewengan dana BLBI tersebut. Akar masalahnya adalah jumlah utang Salim Group dengan yang dibayarkan ke pemerintah tidak sesuai alias lebih sedikit.

Utang Salim Group dibayar dengan penyerahan 92,8 persen saham BCA dan saham 108 perusahaan kelompok usaha Salim lain kepada pemerintah. Jumlah jaminan kewajiban pemegang saham itu ditaksir senilai Rp52,7 triliun.

"Walaupun hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan nilai aset yang diserahkan obligor hanya Rp19 triliun, tim tidak menemukan unsur korupsi," kata pihak Kejagung kala itu, dikutip dari situs Kementerian Keuangan.

3. Franky Wijaya (Sinar Mas)

Franky Wijaya atau Franky Oesman Widjaja merupakan salah satu putra konglomerat sekaligus pendiri Sinar Mas, yakni Eka Tjipta Widjaja. Franky meneruskan bisnis keluarganya, terlebih karena sang ayah meninggal pada 2019 lalu.

Berdasarkan situs Sinar Mas, Franky merupakan CEO Golden Agri-Resources Ltd, yang merupakan anak usaha grup tersebut. Ia bersama dua saudaranya, Indra dan Muktar Widjaja saling mengisi posisi tertinggi di Sinar Mas Group.

Namun, konflik internal menyulut keluarga Eka Tjipta pada 2020 lalu, di mana salah satu anaknya Freddy Widjaja menggugat kelima kakak tirinya terkait hak waris senilai Rp672,61 triliun. Bahkan, pengacara Freddy melaporkan Franky Cs dengan tuduhan tindak pidana pencucian uang (TPPU) pada tahun lalu.

Mengutip CNBC Indonesia, Sinar Mas diduga melawan hukum dengan menghindari pajak melalui perusahaan-perusahaan cangkang di luar negeri. Selain merugikan Freddy Widjaja, para terlapor diklaim berpotensi menipu atau menggelapkan uang Rp1 triliun dan pajak Rp40 triliun.

4. Pui Sudarto (Pulauintan)

Pui Sudarto merupakan salah satu raja konstruksi di Indonesia. Ia adalah pendiri sekaligus Presiden Direktur PT Pulauintan Bajaperkasa Konstruksi yang berdiri sejak 1990 lalu.

Mengutip detikcom, Pui sempat sulit orderan di masa krisis moneter 1998. Namun, perusahaannya kala itu masih sanggup menerima proyek pembangunan gedung parkir di Pasaraya Blok M.

Ia lantas mendiversifikasi bisnisnya sejak 2004. Pui mengantongi saham di berbagai proyeknya, mulai dari pusat perbelanjaan, gedung kantor, jasa pembersih gedung, apartemen, hotel hingga rumah sakit.

5. Prajogo Pangestu (Barito Pacific)

Prajogo Pangestu adalah orang terkaya keempat di Indonesia saat ini versi Forbes. Hartanya menyentuh US,5 miliar yang bersumber dari bisnisnya di Barito Pacific Tbk, yakni perusahaan di sektor petrokimia dan energi.

Terlepas dari pundi-pundi hartanya, Prajogo pernah berkasus dalam dugaan korupsi dana reboisasi di Sumatra Selatan senilai Rp331 miliar.

Bahkan, Prajogo sempat berstatus tersangka dalam pusaran korupsi proyek hutan tanam industri (HTI) tersebut. Namun, ia bebas usai kasusnya di-surat perintah penghentian penyidikan (SP3) oleh Kejagung.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Garibaldi Thohir hingga Djoko Susanto

Dewa Perang Abadi

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Sistem penyelamatan diri ilahi

Menteri Hadi Janji Beri Sertifikat Lahan Warga 16 Kampung Tua Rempang******

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN)Hadi Tjahjanto janji memberikan sertifikat hak milik (SHM) kepada warga 16 kampung tua di Rempangyang bersedia direlokasi.

"ATR/BPN ingin langsung menyerahkan sertifikat. Jadi ketika sudah ditentukan di 16 titik, kita ingin menyerahkan sertifikat, sambil melakukan proses pembangunan dan diawasi oleh pemilik," kata Hadi di Batam, Kepulauan Riau, dikutip dari keterangan resmi Kementerian Investasi/ BKPM, Senin (18/9).

"Kami juga sudah sampaikan bahwa sertifikat itu agar disamakan dengan sertifikat 37 kampung tua yang sudah diserahkan. Itu adalah dengan status SHM yang tidak boleh dijual, harus dimiliki oleh masyarakat yang terdampak tersebut," sambungnya.

Di lain sisi, Bahlil menyebut 17 ribu hektare lahan di Pulau Rempang akan dijadikan kawasan industri, perdagangan, hunian, dan pariwisata yang terintegrasi. Pada tahap awal, ia menyebut sudah masuk investasi perusahaan China Xinyi Group senilai Rp175 triliun untuk membangun pabrik kaca dan solar panel terbesar kedua setelah Tiongkok.

Ia mengatakan pemerintah bakal menyiapkan hunian baru untuk 700 kartu keluarga (KK) terdampak, di mana akan dibangun dalam 6 bulan-7 bulan. Sembari menunggu waktu konstruksi, Bahlil menyebut warga akan diberikan fasilitas uang dan tempat tinggal sementara.

"Pertama, pemerintah telah menyiapkan tanah seluas 500 meter persegi per KK. Kedua, rumah dengan tipe 45 yang nilainya kurang lebih sekitar Rp120 juta. Ketiga, uang tunggu transisi sampai dengan rumahnya jadi, per orang Rp1,2 juta dan biaya sewa rumah Rp1,2 juta," jelas Bahlil.

Ia berjanji pemerintah akan memenuhi hak masyarakat Rempang. Akan tetapi, Bahlil menyebut investasi di Rempang harus tetap jalan demi menggerakkan roda ekonomi dan menyerap tenaga kerja.

Meski ada penolakan yang berujung konflik, Bahlil mengklaim masyarakat akan rugi jika investasi di Rempang Eco City batal. Ia pun menyinggung soal investor yang tak akan sudi menunggu lama gerak Pemerintah Indonesia.

"Ini kita ingin merebut investasi untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau kita tunggu terlalu lama, emang dia (investor) mau tunggu kita? Kita butuh mereka, tapi juga kita harus hargai yang di dalam," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]