yomanbet

Yulingzhenxian

Kemenhub Buka Suara soal Kecelakaan KA Turangga dan KRL Lokal Bandung******

Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) mengungkapkan rasa prihatin atas kecelakaan antara KA Turangga dan KRL lokal Bandung Raya.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal mengatakan saat ini pihaknya sudah mengirimkan tim ke lokasi untuk melakukan evakuasi.

"Guna menindaklanjuti dan mengevakuasi korban dari insiden ini, DJKA bersama KAI dan pihak terkait telah mengirimkan tim teknis untuk mengamankan lokasi kejadian," ujar Risal dalam unggahan di X, Jumat (5/1).

"Informasi lebih lanjut terkait insiden ini akan segera disampaikan kembali," jelasnya.

[Gambas:Twitter]

Kapolresta Bandung Kombes Kusworo Wibowo pada Jumat pagi menyebutkan ada dua korban yang sedang kritis akibat kecelakaan tersebut.

"Masinis dan asisten masinis kritis, kita sudah bawa ke RS (rumah sakit)," kata Kusworo.

Sementara itu, Manager Humas Daop 2 Bandung Ayep Hanafi mengatakan ada 300 penumpang yang tercatat di KA Turangga tersebut. Menurut laporan dari CNNIndonesia TV KA Bandung Raya mengangkut 191 penumpang.

Saat ini evakuasi masih terus berlangsung di lokasi kejadian yakni di KM 181 yang berada di antara Stasiun Haurpugur dan Stasiun Cicalengka. Alat-alat berat seperti crane dan mobil pemadam kebakaran sudah datang ke lokasi yang berada di area persawahan dan rumah warga.

Kontrak Hantu yang Salah

Erick Thohir Respons soal Saham WIKA Disuspensi BEI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara terkait perdagangan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk atau WIKA yang dihentikan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ia hanya menjawab singkat dengan mengatakan bahwa itu merupakan bagian dari restrukturisasi.

"Itu kan bagian dari restructuringwaktu itu," kata Erick di Kementerian BUMN, Senin (18/12).

"Tapi sebagian besar setuju dengan apa yang diajukan WIKA. Tapi ada yang enggak setuju," katanya.

BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA pada Senin (18/12) kemarin. Penghentian itu dilakukan karena WIKA telah menunda pembayaran pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1). Padahal, kewajiban pembayaran itu jatuh tempo pada hari ini.

Menurut BEI, hal tersebut mengindikasikan adanya permasalahan pada kelangsungan usaha perusahaan pelat merah itu.

"Bursa Efek Indonesia (Bursa) memutuskan untuk melakukan penghentian sementara Perdagangan Efek PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) di seluruh pasar terhitung sejak sesi I perdagangan efek tanggal 18 Desember 2023, hingga pengumuman Bursa lebih lanjut," tulis BEI seperti dikutip dari keterbukaan informasi.

BEI juga meminta kepada pihak-pihak terkait untuk selalu memperhatikan keterbukaan informasi yang disampaikan oleh WIKA.

Adapun landasan BEI menghentikan sementara perdagangan saham WIKA adalah sebagai berikut:

1. Surat PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. ("Perseroan") No. SE.01.01/A.CORSEC.02005/2023 tanggal 14 Desember 2023 perihal Informasi terkait Pembayaran Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A;

2. Surat PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) No. KSEI-4860/DIR/1223 tanggal 15 Desember 2023 terkait Penundaan Pembayaran Pelunasan Pokok Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Wijaya Karya Tahap I Tahun 2020 Seri A (SMWIKA01ACN1).

Merespons penghentian itu, manajemen WIKA mengaku dapat memahami langkah BEI.

"Itu hak dari Bursa Efek Indonesia atas konsekuensi penangguhan pembayaran pokok Sukuk Mudharabah PUB I Tahap I tahun 2020 Seri A yang jatuh tempo pada 18 Desember 2023, di mana WIKA tetap membayarkan bagi hasilnya (kupon) sesuai jadwal dan nilai yang sesuai pada perjanjian dengan pemegang sukuk," kata manajemen dalam pernyataan resmi yang diterima CNNIndonesia.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Aktor Terbaik

Masih Ada Waktu buat Nikmati Diskon 50% + 20% di Transmart, Cus!******

Kabar gembira nih buat kaum pemburu diskon, soalnyaTransmart Full Day Sale balik lagi kasih diskon gede-gedean, ada diskon 50 persen dan ekstra diskon 20 persen.

Enggak tanggung-tanggung, di akhir tahun ini Transmart Full Day Sale hadir selama dua hari pada Sabtu (30/12) dan Minggu (31/12).

Lihat Juga : Belanja Auto Diskon di Transmart kalau Pakai Allo Bank atau Bank Mega

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

Ada banyak produk yang didiskon, mulai dari produk segar dan daging ayam, kebutuhan rumah tangga, furnitur, pakaian, barang elektronik, sampai sepeda listrik.

Lengkap banget kan produknya? Cus, belanja ke Transmart sekarang juga, ya! Mumpung pesta diskon ini masih berlangsung sampai pukul 22.00 aja.

Jangan lupa bayarnya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan dan promo diskon menarik. Selamat belanja!

Berani, 2017

Penjelasan Kantor Luhut soal Wacana Jokowi Standardisasi Pajak Bioskop******

Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) mengklarifikasi isu yang beredar soal rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menstandardisasi pajak bioskop.

Plh Sekretaris Kemenko Marves Odo RM Manuhutu mengatakan jangan hanya fokus pada urusan perpajakannya, tetapi intinya adalah bagaimana mengembangkan industri film nasional.

"Intinya bukan lihat pajaknya, tapi membangun industri film Indonesia lebih kuat. Kamu harus lihatnya bagaimana nanti pengumpulan uang itu supaya nanti industri film Indonesia sekuat seperti industri film di Korea dan negara lainnya," jelas Odo usai Konferensi Pers DIATF 2023 di Mal Central Park, Jakarta Barat, Jumat (1/12).

Anak buah Luhut Binsar Panjaitan itu menekankan pemerintah ingin menjaga, menghidupkan, dan memperbesar industri film Tanah Air. Kebetulan, salah satu instrumen pendukungnya adalah pajak.

"Kalau lihat di beberapa negara, seperti Holywood (AS), dia berkembang juga karena pembiayaan dari perbankan. Jadi, film itu bukan hanya sekadar melihat dari perpajakannya, tapi membangun ekosistem," tegas Odo.

Pria yang juga menjabat deputi bidang pariwisata dan ekonomi kreatif Kemenko Marves itu meminta Indonesia belajar dari AS. Odo mengatakan industri film juga perlu dukungan pembiayaan dari sektor swasta.

Intinya, Odo menegaskan rencana standardisasi pajak bioskop masih dalam pembahasan pemerintah. Pihaknya melihat berbagai skema untuk menghidupkan industri film nasional.

Lihat Juga : Daftar Harga BBM Terbaru 1 Desember Usai Diturunkan Pertamina

"Kan masih pembahasan (apakah nanti akan diterbitkan peraturan presiden), jangan langsung lihat di ujung. Digali dulu isunya, jadi biar jelas. Pemahamannya bagus," tegas Odo.

"Nanti Pak Erick (Menteri BUMN Erick Thohir) yang akan jelaskan (lebih lanjut soal rencana standardisasi pajak bioskop)," tandasnya.

Isu ini memang diembuskan pertama kali oleh Erick Thohir, yang kini menjabat menko marves ad interim gantikan Luhut. Erick mengatakan Jokowi akan mengeluarkan aturan baru yang pro-industri film nasional. Namun, ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," ucap Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

Padahal, pemerintah baru saja menerbitkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

Tarif bioskop di UU HKPD diklasifikasikan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pengawal pribadi dari dunia lain

Buruh soal Ancaman PHK Buntut Gerakan Boikot: Pengusaha Berlebihan******

Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) meminta pengusaha tak perlu berlebihan menanggapi gerakan boikotproduk terafiliasi dengan Israel, termasuk mengaitkan dengan ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai sebelum ada gerakan boikot pun para pengusaha kerap melakukan PHK sepihak. Apalagi, setelah adanya Undang Undang Cipta Kerja yang semakin memudahkan PHK dan juga memudahkan praktek kerja kontrak dan outsourcing.

"Kekhawatiran pengusaha itu terlalu mengada-ada dan berlebihan. Karena faktanya, PHK sepihak dan massal sudah banyak dilakukan oleh pengusaha, sebelum adanya gerakan boikot," ujarnya dalam keterangan tertulis (9/12).

Ia malah mempertanyakan komitmen para pengusaha yang menolak gerakan boikot Israel. Pasalnya, di banyak perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, masih banyak terjadi pelanggaran UU ketenagakerjaan, seperti upah minimum, hak kebebasan berserikat, dan lain sebagainya.

"Ke mana para pengusaha itu, khususnya asosiasi atau organisasi pengusahanya? Kok tidak bersuara ketika ada pelanggaran hak normatif di perusahaan-perusahaan lain?" imbuh Mirah.

Mirah menilai akar penyebab maraknya PHK massal bukan gerakan boikot Israel, tetapi regulasi pemerintah yang semakin memudahkan pemangkasan karyawan dengan menurunkan nilai pesangon. Penyebab lain, keserakahan pengusaha untuk memperkaya perusahaan dengan cara menekan biaya kesejahteraan pekerja.

Menurutnya, gerakan boikot produk terafiliasi Israel adalah gerakan moral rakyat, yang sesuai dengan amanah Pembukaan UUD 1945.

"Boikot Israel adalah perjuangan minimal yang bisa dilakukan oleh rakyat Indonesia untuk ikut mewujudkan perdamaian dunia. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan," imbuhnya.

Mirah menuturkan gerakan boikot ini seharusnya bisa dimanfaatkan para pengusaha Tanah Air untuk memajukan usaha-usaha lokal asli Indonesia.

"Jika sebelumnya orang membeli ayam goreng dan kopi di perusahaan yang terafiliasi dengan Israel, saat ini beralihlah ke ayam goreng dan kopi produk usaha kecil menengah asli Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Respons Kemnaker dan Kantor Luhut soal Ledakan Tungku Smelter PT ITSS******

Kementerian Ketenagakerjaanbuka suara soal ledakan tungku smelteryang terjadi di PTITSS, Sulawesi Tengah. Kemnaker juga menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa tersebut.

Melalui Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Kemnaker Haiyani Rumondang, mereka menyatakan akan menurunkan tim pengawas ketenagakerjaan pada Senin (25/12) ini untuk mengetahui masalah yang terjadi.

"Merespons kejadian kecelakaan tersebut, Kadisnaker Provinsi Sulawesi Tengah langsung menurunkan Tim Pengawas Ketenagakerjaan. Tim Pengawas Ketenagakerjaan Kemnaker juga akan turun Senin," ucap Haiyani, Minggu (24/12) malam.

Kementerian yang dikomandoi oleh Luhut Panjaitan itu akan menerjunkan tim untuk mengusut penyebab tungku smelter yang meledak di Morowali. Tim akan berangkat Selasa (26/12) atau Rabu (27/12).

"Iya Selasa/Rabu ini berangkat," kata Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Septian Hario Seto, Minggu (24/12) seperti dikutip dari detik.com.

Tungku smelter milik PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel (ITSS) meledak hingga menewaskan 13 orang pekerja pada Minggu (24/12) kemarin.

Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Agus Nugroho menerangkan bahwa kecelakaan tersebut terjadi bermula ketika tim teknis dari PT ITSS akan melakukan perbaikan terhadap salah satu tungku feronito yang ada di lantai dua gedung PT ITSS.

"Pada saat tim teknis melakukan pembongkaran terhadap tungku yang dimaksud, terjadi ledakan disertai dengan semburan api yang mengakibatkan terjadinya kebakaran," kata Agus saat memberikan keterangan persnya, Minggu (24/12) malam.

Setelah kejadian itu, kata Agus pihaknya telah membentuk tim untuk melakukan proses penyelidikan kejadian tungku smelter yang meledak tersebut dengan melibatkan tim Laboratorium Forensik Polri.

"Saat ini kita juga sudah membentuk tim penanganan penyelidikan terhadap perkara ini dengan melibatkan dari polda dengan tim laboratorium dari Makassar," jelasnya.

Selain itu, kata jenderal bintang dua ini pihaknya juga telah mengerahkan tim DVI Polda Sulteng untuk membantu mengindentifikasi para korban meninggal maupun luka-luka.

Haiyani mengatakan ledakan terjadi karena memang industri smelter termasuk industri dengan risiko bahaya tinggi. Karena itu untuk mencegah bahaya, perusahaan wajib menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang tinggi. 

[Gambas:Video CNN]