usaha188

Sistem lotere penuh waktu

pinjaman resmi

Bamsoet terima Dubes Singapura dan mengajak berinvestasi di IKN******

Pembiayaan pembangunan IKN bersumber dari APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima Duta Besar Singapura untuk RI, Kwok Fook Seng, dan mengajak negara tetangga itu berinvestasi di berbagai program untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dia memastikan Indonesia tetap aman dan damai setelah pelaksanaan Pemilu 2024, sehingga Singapura maupun negara lainnya tidak perlu khawatir berinvestasi di RI. "Pembiayaan pembangunan IKN bersumber dari APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta," kata Bamsoet, sapaan karib Bambang Soesatyo dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Dia mengatakan bahwa selama ini hubungan bilateral kedua negara telah berkembang secara baik, positif, dan konstruktif. Di sektor ekonomi, menurutnya, Singapura merupakan negara mitra dagang Indonesia yang paling strategis dan terbesar di kawasan ASEAN. Sejak tahun 2010 hingga tahun 2023, menurutnya Singapura merupakan investor terbesar bagi Indonesia, kecuali pada tahun 2013. Dia menyebut data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menunjukkan bahwa pada 2023 nilai investasi Singapura mencapai 15,4 miliar dolar AS, lebih tinggi dari Tiongkok yang 'hanya' sebesar 7,4 miliar dolar AS.

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY: Kekuatan utama pembangunan IKN ada di investasi

Baca juga: OIKN lakukan groundbreaking investasi swasta kelima di IKN pascapemilu Menurutnya dia, investasi Singapura pada umumnya bergerak di sektor transportasi, pergudangan dan telekomunikasi, tanaman pangan dan perkebunan, industri makanan, pertambangan, hingga industri mineral non-logam. Adapun fokus investasi Singapura itu tersebar di wilayah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Maka dari itu, menurutnya peluang investasi bagi Singapura masih terbuka lebar untuk proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Selain memindahkan kantor kedutaannya dari Jakarta ke IKN, menurutnya Singapura juga bisa berinvestasi di IKN. Hingga tahun 2024 nanti, menurutnya penggunaan APBN untuk pembangunan IKN direncanakan mencapai Rp75,4 triliun atau 16,1 persen dari total anggaran.

Sejauh ini, dia mengatakan total investor pelopor yang masuk ke IKN dan melakukan ground breakingsudah mencapai 23 instansi, dengan nilai investasi sebesar Rp41 triliun. "Masih sangat terbuka bagi investor lain dari dalam maupun luar negeri," tuturnya.

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Selir Chunqiu

situs menang judi

Djarum Bersuara soal Tak Ikut Konsorsium Pimpinan Aguan di IKN******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Djarum merespons hilangnya nama perusahaan dan Wings Group dari daftar Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung SedayuGroup Sugianto Kusuma alias Aguan yang membangun IKN.

Corporate Communications Manager Djarum Budi Darmawan mengatakan perusahaan milik Budi dan Michael Hartono itu memang sedari awal tidak tergabung dalam Konsorsium Nusantara. Begitu pula dengan Wings yang dipimpin Eddy William Katuari.

"Djarum dan Wings di IKN sejak awal terlibat dalam kegiatan penghijauannya atau botanical. Jadi, memang sejak awal tidak masuk dalam konsorsium," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/1).

Budi hanya menegaskan tidak ada istilah hengkang dalam keberadaan Djarum di konsorsium tersebut.

"Kesimpulannya kami terlibat dalam pembangunan IKN. Jadi, tidak ada istilah hengkang," tandasnya.

Sementara itu, pihak Wings Group enggan berkomentar soal hilangnya nama perusahaan dalam daftar Konsorsium Nusantara. CNNIndonesia.com telah menghubungi Head Public Relations PT Sayap Mas Utama (Wings Corp) Maria Gabriella da Silva dan External Communication Lead Wings Group Andini Mardiani.

Berdasarkan data paparan Otorita IKN di Badan Anggaran DPR RI pada 18 September 2023 lalu, Djarum dan Wings merupakan bagian dari 10 perusahaan di daftar anggota Konsorsium Nusantara.

Keduanya disebut akan menggarap proyek di IKN bersama Agung Sedayu Group, Salim Group, Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Mulia Group, dan Astra.

Namun, tiga hari berselang, nama Djarum dan Wings hilang. Pada peletakan batu pertama atau groundbreaking Hotel Nusantara di IKN, 21 September 2023, posisi

keduanya digantikan Kawan Lama Group dan Alfamart Group.

"Yang saya hormati para investor yang tergabung dalam konsorsium dari grup Agung Sedayu (Agung Sedayu Group), Indofood (bagian dari Salim Group), Sinarmas, Pulauintan, Adaro, Barito Pacific, Astra, Mulia Group, dan Kawan Lama Group," sapa Jokowi saat memberikan sambutan dalam groundbreaking itu.

Jokowi melewatkan Alfamart Group yang tergabung dalam konsorsium yang berinvestasi senilai Rp20 triliun itu. Namun, ia secara langsung menyapa Djoko Susanto yang merupakan bos Alfamart Group.

"Pak Aguan (Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma), Pak Franky (Bos Sinarmas Group Franky Wijaya), Pak Prajogo (Bos Barito Pacific Prajogo Pangestu), Pak Eka Tjandranegara (Bos Mulia Group), Pak Pui (Bos Pulauintan Pui Sudarto), Pak Boy Thohir (Bos Adaro), Pak Kuncoro Wibowo (Bos Kawan Lama Group), Pak Djoko Susanto (Bos Alfamart Group), dan yang lain yang tidak bisa saya sebut satu per satu," lanjut Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Pada penghujung 2023, Otorita IKN merilis dokumen berjudul 'Kaleidoskop Investasi IKN 2023'. Pada dokumen tersebut, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono melampirkan daftar anggota Konsorsium Nusantara yang tanpa melibatkan Djarum dan Wings.

Agung mengatakan jika ada perubahan susunan anggota konsorsium swasta, termasuk yang dipimpin Aguan, adalah kewenangan internal pihak investor.

"Hal itu (hilangnya Djarum dan Wings dari Konsorsium Nusantara) merupakan keputusan internal konsorsium swasta," ucap Agung saat dikonfirmasi.

(skt/agt)

One Piece: Mencuri Langit

erek erek pemburu

Kementerian ESDM dan Kemenkeu koordinasi soal IUPK Vale Indonesia******

mungkin nanti akan diputuskan Kementerian Keuangan bagaimana sistem perpajakannya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan masih berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perihal proses perpanjangan kontrak karya (KK) PT Vale Indonesia menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

"Seperti di dalam aturannya kan ada tahapan-tahapannya dan itu sudah berjalan. Selama ini proses-proses untuk perpanjangan IUPK-nya mudah-mudahan tidak lama. Dalam artian karena sudah berjalan disiapkan cukup lama, sekarang kami lagi koordinasi dengan Kementerian Keuangan, kan di dalam IUPK itu salah satu yang sebaiknya itu ada dan ini yang diminta adalah naiknya penerimaan negara," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ESDM Dadan Kusdiana di Jakarta, Jumat.

Ia mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Kemenkeu soal IUPK Vale Indonesia tersebut, salah satunya soal sistem perpajakan.

"Itu yang sekarang lagi dikoordinasikan, mungkin nanti akan diputuskan Kementerian Keuangan bagaimana sistem perpajakannya, misalnya," ucap Dadan.

Lebih lanjut, ia mengatakan pascaakuisisi 14 persen sama Vale Indonesia, diharapkan semua pihak mendapatkan manfaat seperti dari sisi pemerintah, penerimaan negara naik, hilirisasi terjadi serta kinerja Vale Indonesia juga semakin baik.

"Kami ingin bahwa semuanya itu mendapatkan manfaat, pemerintah penerimaan negaranya naik, hilirisasinya terjadi, dan secara perusahaan Vale-nya juga semakin baik," kata Dadan.

Pemerintah Indonesia melalui holdingBUMN pertambangan MIND ID resmi mengakuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia.

Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan serangkaian perjanjian definitif dalam rangka divestasi saham kepemilikan asing PT Vale Indonesia Tbk (INCO) di Jakarta, Senin (26/2).

Dengan penandatanganan tersebut, MIND ID saat ini memegang saham Vale Indonesia sebesar 34 persen. Adapun, harga divestasi saham Vale tersebut, yakni Rp3.050 per saham.

Penandatanganan tersebut disaksikan langsung Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana.

Dengan rampungnya proses divestasi tersebut maka syarat bagi Vale untuk bisa memperpanjang KK menjadi IUPK telah terpenuhi.

"Saya juga minta kepada semua teman-teman kementerian untuk memastikan pengembangan hilirisasi berjalan secara menguntungkan dan ini harus ada dalam kewajiban IUPK-nya," ucap Luhut.

"Dan juga saya terakhir minta kepada teman-teman menteri, semua perizinan yang masih belum keluar segera diselesaikan. Terutama IUPK bisa dikeluarkan dalam minggu ini sehingga proses transaksi akuisisi ini bisa dituntaskan segera. Ini saya pikir penting, buat kita Indonesia harus terkenal transparan," lanjutnya.


Baca juga: Menteri Erick sebut akuisisi 14 persen saham Vale lanjutkan hilirisasi
Baca juga: MIND ID resmi akuisisi 14 persen saham PT Vale Indonesia
Baca juga: Arya: Pemegang saham mayoritas Vale bisa tentukan sosok direksi

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Pencuri besar

cara maxwin slot pragmatic

Sri Mulyani beri masukan solusi 2 pilar perpajakan kepada OECD******

Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil..

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan masukan soal solusi 2 pilar perpajakan (two-pillar solution) kepada Sekretaris Jenderal Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) Mathias Cormann.

“Saya sampaikan masukan terkait Pillar 1 dan Pillar 2 sehingga dapat mengakomodir terciptanya lingkungan yang lebih adil serta kerja sama yang lebih efektif dalam pengimplementasian Two-Pillar Solution ini,” kata Sri Mulyani dalam akun Instagram resmi @smindrawati, seperti dikutip di Jakarta, Jumat.

Solusi 2 pilar tersebut diinisiasi oleh OECD/G20. Pilar 1 merupakan usulan solusi daru OECD/G20 untuk menjamin hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital.

Baca juga: Keanggotaan RI di OECD dapat tingkatkan PDB hingga 0,94 persen 

Sementara itu pilar 2 menyangkut perpajakan minimum global untuk perusahaan yang bergerak antarnegara yang berpotensi terjadi praktik penghindaran pajak atau tax avoidancedan penggelapan pajak atau tax evasion.

Dalam pertemuan itu, Sri Mulyani juga menyatakan dukungan Indonesia terhadap Inclusive Framework on Base Erosion Profit Shifting (BEPS) dalam rangka mereformasi kerangka pajak internasional.

Menkeu juga mengapresiasi OECD Economic Survey of Indonesia 2024 yang membantu dalam memberikan analisis objektif dan komprehensif terhadap perekonomian Indonesia dengan dua tema utama, yaitu digitalisasi dan transisi menuju perekonomian hijau.

Baca juga: Sri Mulyani bahas inisiatif JFHTF dengan Uni Eropa

Selanjutnya, Bendahara Negara bersama dengan Sekjen OECD membahas proses aksesi Indonesia menjadi anggota penuh OECD dan juga beberapa topik lain terkait kerja sama Indonesia dengan OECD.

Aksesi ini, lanjut Sri Mulyani, merupakan wujud komitmen Indonesia dalam meningkatkan peranannya untuk terus aktif berkontribusi dalam skala global, sejalan dengan visi pembangunan Indonesia Emas 2045.

“Saya sampaikan apresiasi atas dukungan Mathias dan seluruh negara anggota OECD terhadap aksesi Indonesia, dukungan ini penting dalam melanjutkan proses keanggotaan penuh Indonesia,” ujar dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh seluruh dunia

new member slot 100 di awal

Rokok Elektrik Kena Pajak Mulai Hari Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Aturan pajak rokok elektrikresmi diterbitkan oleh Kementerian Keuangandan berlaku mulai hari ini, 1 Januari 2024. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 143/PMK/2023 mengenai Tata Cara Pemungutan, Pemotongan, dan Penyetoran Pajak Rokok.

Berdasarkan PMK tersebut, tarif pajak rokok ditetapkan sebesar 10 persen dari cukai rokok. Rokok elektrik juga dipastikan ikut terkena pajak rokok karena tercantum dalam aturan terbaru itu.

Lihat Juga : Kemenhub Wujudkan Pemerataan Pembangunan dengan Bandara Baru di 3TP

Selain rokok elektrik, pajak rokok itu juga berlaku untuk berbagai hasil tembakau, seperti sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya (HPTL).

"Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Cukai Rokok," bunyi Pasal 2 Ayat 3 PMK Nomor 143/PMK/2023.

Pilihan Redaksi Wakil Erick Thohir Ungkap Nasib Karyawan 7 BUMN yang Dibubarkan Daftar Proyek Jokowi yang Ditinggalkan Investor Asing Daftar 10 Bos Perusahaan yang Ketiban Sial di 2023

Pengenaan pajak atas rokok elektrik ini, jelas Kemenkeu, merupakan bagian dari masa transisi, yakni sejak pengenaan cukai atas rokok elektrik pada 2018.

Rokok elektrik akhirnya ikut terkena pajak rokok yang merupakan pungutan atas cukai rokok alias piggyback taxes.

"Pemberlakuan Pajak Rokok atas Rokok Elektrik (REL) pada tanggal 1 Januari 2024 ini merupakan bentuk komitmen pemerintah pusat dalam memberikan masa transisi pemungutan pajak rokok atas rokok elektrik sejak diberlakukan pengenaan cukainya di pertengahan tahun 2018," bunyi keterangan resmi Kemenkeu.

Sebelumnya, pemerintah juga resmi menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) untuk rokok dengan kenaikan rata-rata 10 persen.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris (TIS).

Kenaikan tarif cukai yang berlaku pada harga jual rokok ini efektif berlaku mulai 1 Januari 2024, sebagaimana diatur Pasal 2 ayat (2) huruf b PMK tersebut.

"Batasan Harga Jual Eceran per Batang atau Gram dan tarif cukai per batang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran I huruf B Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024," bunyi aturan itu.

Lihat Juga : KALEIDOSKOPDaftar 5 Berita Ekonomi Terpopuler Sepanjang 2023

(pra/pra)

[Gambas:Video CNN]

Peningkatan monster terkuat

permataslot

BMKG: Waspada potensi cuaca ekstrem di NTT pada 4******

Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret

Kupang (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan potensi cuaca ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mulai tanggal 4 Maret hingga 8 Maret 2024.

"Waspada dampak yang ditimbulkan dari cuaca ekstrem yang berpotensi terjadi di NTT mulai tanggal 4 Maret," kata Kepala Stasiun Meteorologi El Tari Kupang, Sti Nenotek di Kupang, Jumat.

Secara umum BMKG memprakirakan cuaca ekstrem di Indonesia terjadi mulai hari ini (1/3) hingga 8 Maret mendatang.

Untuk wilayah NTT, BMKG memprakirakan cuaca ekstrem disebabkan pengaruh dari Madden Julian Oscillation (MJO) dan aktifnya kembali Gelombang Equatorial Rossby.

Berdasarkan prakiraan yang ada, kata dia, cuaca ekstrem di NTT berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Hujan sedang ditandai dengan intensitas curah hujan sebanyak 20 hingga 50 mm per hari. Sedangkan hujan lebat ditandai dengan intensitas sebanyak 50 hingga 100 mm per hari.

Baca juga: BMKG: Sebagian besar wilayah RI berisiko diguyur hujan sedang-lebat

Dengan adanya prakiraan ini, Sti mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak yang ditimbulkan yakni bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.

Ia mengingatkan agar tidak melakukan aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting untuk menghindari hujan lebat yang bisa disertai angin kencang. Selain itu ia berpesan agar masyarakat berhati-hati dan mewaspadai tanah longsor pada daerah tebing.

"Hati-hati ketika berkendara, khususnya di daerah yang rawan longsor," kata Sti.

BMKG akan terus memperbaharui informasi terkini terkait cuaca ekstrem ini setiap hari.

Sti berharap masyarakat tidak termakan informasi bohong terkait cuaca ekstrem.

Informasi resmi terkait peringatan dini cuaca, kata Sti, hanya dikeluarkan oleh BMKG.

Baca juga: BMKG: Waspada peningkatan intensitas hujan NTT pada 2-3 hari ke depan
Baca juga: BMKG ingatkan warga NTT waspada bencana karena hujan lebat

Pewarta: Fransiska Mariana Nuka
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024