slot gacor adalah

Saya kembali dari ruang dewa utama

Benarkah Buruh Terancam dan Investasi Moncer Usai Ada Perppu Ciptaker?******

Presiden Jokowi telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) sebagai jawaban dari putusanMahkamah Konstitusi(MK) yang menyatakan UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan perppu diterbitkan karena ada beberapa kegentingan, seperti ancaman resesi global hingga stagflasi yang menghantui Indonesia.

Aturan ini pun rupanya banyak tak menyenangkan para buruh yang terimbas langsung. Sebab, beberapa poin yang diatur dalam Perppu tersebut dinilai sangat merugikan dan melemahkan posisi buruh dalam mendapatkan penghidupan yang layak.

Pasalnya, kompensasi pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima buruh korban pemutusan hubungan kerja (PHK) berkurang dibandingkan aturan lama.

Sebagai pembanding, dalam UU Ketenagakerjaan besaran uang pesangon yang diterima buruh korban PHK paling banyak dibatasi 10 bulan gaji. Selain pesangon, korban PHK itu juga mendapatkan uang penggantian hak seperti cuti tahunan yang belum diambil atau belum gugur, biaya ongkos pulang kerja, penggantian perumahan serta pengobatan yang ditetapkan 15 persen dari uang pesangon.

Komponen upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak yang seharusnya diterima yang tertunda, terdiri atas; upah pokok, tunjangan yang bersifat tetap, termasuk harga pembelian dari catu yang diberikan kepada pekerja/buruh secara cuma-cuma, yang apabila catu harus dibayar pekerja/buruh dengan subsidi, maka sebagai upah dianggap selisih antara harga pembelian dengan harga yang harus dibayar oleh pekerja/buruh.

Sementara kalau dalam perppu, pesangon dibatasi maksimal hanya 9 bulan gaji.

Kedua,sistem upah. Buruh memandang sistem upah yang berlaku dalam Perppu Cipta Kerja merugikan. Dengan sistem upah itu, buruh berpotensi mendapatkan upah yang rendah.

Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan Upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja, dikutip pada Rabu (4/1).

Berdasarkan ketentuan Pasal 88D Perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Hal itu, berbeda jika dibandingkan dengan UU Ketenagakerjaan. Pasalnya, dalam UU Ketenagakerjaan, UMP dihitung dengan turut memperhitungkan komponen kebutuhan hidup layak (KHL).

Ketiga, aturan PHK. Para buruh mengklaim aturan PHK dalam Perppu Cipta Kerja juga berpotensi merugikan buruh. Pasalnya, aturan itu memberikan kemudahan kepada perusahaan melakukan PHK. Termasuk hilangnya ketentuan PHK harus melalui penetapan pengadilan.

Keempat, terkait sistem pekerjaan alih daya. Perppu Cipta Kerja tidak mengatur batasan jenis pekerjaan alih daya atau outsourcing, sama seperti Omnibus Law sebelumnya yang diputus Mahkamah Konstitusi inkonstitusional bersyarat.

Ketentuan soal pekerjaan yang dapat dialihdayakan diatur dalam Pasal 64 Perppu tersebut.

"Perusahaan dapat menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lainnya melalui perjanjian alih daya yang dibuat secara tertulis," bunyi Pasal 64 ayat (1) Perppu Cipta Kerja.

Pada ayat (3) Pasal 64 menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan sebagian pelaksanaan pekerjaan akan diatur dalam peraturan pemerintah (PP).

Aturan ini berbeda dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang berlaku sebelum Perppu maupun UU Omnibus Law. Batasan pekerjaan outsourcing diikat produk hukum setingkat uu, bukan PP.

Kelima, memudahkan masuknya tenaga kerja asing. Buruh memandang Perppu Cipta Kerja memberikan kemudahan bagi tenaga kerja asing untuk masuk ke semua jenis pekerjaan yang sebenarnya bisa digarap oleh pekerja Indonesia.

Kemudahan juga diberikan pemerintah dengan menghapus kewajiban bisa berbahasa Indonesia bagi pekerja asing yang mau kerja di RI.

Karena hal-hal di atas, tak heran Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos mengatakan Perppu Cipta Kerja selain 'berganti baju' hanya menghindari inkonstitusional saja.

Menurutnya, Perppu ini lebih memberikan karpet merah pada investor dan merusak tatanan hukum demokrasi Indonesia. Nining juga menyebut jika Perppu in tetap dijalankan hubungan harmonis antara buruh dan pengusaha pun terancam.

"Ketika semakin eksploitatif terhadap kaum buruh, maka hubungan yang harmonis tidak mungkin terjadi karena ketimpangan dan kesewenang-wenangan diamini oleh kekuasaan," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Ia pun berharap Perppu Cipta Kerja ditarik kembali. Jika tidak, pihaknya akan membuat surat terbuka hingga aksi bersama gerakan rakyat lainnya, tidak hanya kaum buruh.

Hal senada juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar. Ia menilai Perppu Cipta Kerja juga malah menimbulkan potensi konflik baru antara pengusaha dan buruh.

"Muncul Perppu ini juga tidak bisa menjadi jembatan yang bisa menurunkan tingkat konflik, malahan menciptakan konflik baru," ujarnya.

Menurut Timboel hal itu terjadi karena ada beberapa ketentuan yang membuat ketidakpastian dan cenderung menguntungkan pengusaha.

Misalnya, soal pengaturan upah minimum. Dalam perppu formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu. Selain itu, formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Timboel mengatakan indeks tertentu ini terlalu mengawang-ngawang karena tolok ukurnya tidak jelas.

"Indeksnya berapa kami juga tidak tahu, apakah dijumlah inflasi dengan pertumbuhan ekonom atau dibandingkan. Kalau dijumlah saya yakin bisa di atas inflasi (kenaikan upahnya), tapi kalau dibandingkan mana yang lebih tinggi itu akan di bawah inflasi. Jadi positifnya memang untuk pengusaha," ujarnya.

Selain itu, kata Timboel, semakin luasnya alasan pengusaha untuk melakukan PHK pada buruh dalam Perppu Cipta Kerja juga merugikan. Terlebih, kini pengusaha bisa melakukan PHK jika perusahaan sedang merestrukturisasi utang.

Hal ini tercantum dalam Pasal 154 A ayat (1) huruf e. Menurutnya, tidak ada korelasi antara restrukturisasi utang dengan alasan PHK pekerja. Karenannya, dalam perppu ini kepastian bekerja para buruh sangat rendah.

Lebih lanjut, Timboel menuturkan jika alasan pemerintah menerbitkan perppu untuk meningkatkan investasi dan pembukaan lapangan kerja, hal ini juga belum tentu terjadi.

Pasalnya, untuk menggaet investasi bukan hanya soal mengatur ketenagakerjaan saja, tapi ada faktor yang lebih penting, yakni tingkat inflasi dan suku bunga acuan.

"Pertamakan suku bunga, kalau suku bunganya tinggi, orang belum mau investasi. Jadi jangan hanya menyasar komponen yang bukan faktor utama (ketenagakerjaan) kalau coreinflasi masih tinggi, suku bunga tinggi, gak akan masuk investor," ujarnya.

.

Tak Ada Jaminan Investasi Melesat Akibat Perppu Cipta Kerja

Pahlawan seni bela diri yang hebat

Proyek Rumah Mangkrak, PT Maswindo Milik Aswin Yanuar Banjir Protes******

Kontraktor kondangAswin Yanuar dibanjiri protes oleh kliennya di media sosial. Protes disampaikan karena perusahaannya, PTMaswindo Bumi Mas, dinilai lalai melaksanakan tugas.

PT Maswindo menjadi pembicaraan ketika sebuah video viral di media sosial yang memperlihatkan sejumlah karangan bunga berjejer rapi di depan sebuah lahan kosong. Karangan bunga tersebut berisi ungkapan protes.

Berdasarkan pantauan Detikcom, Selasa (7/2), ternyata protes tak hanya berseliweran di Instagram. Ungkapan protes juga nampak beredar Twitter. Terpantau, beberapa akun yang mengaku klien Maswindo mengadukan kesusahannya.

Selain itu, ada dua orang juga yang mengaku sebagai klien Maswindo menyampaikan keluhan ke redaksi Detik. Konsumen pertama mengatakan dana refund-nya tak kunjung cair dan berharap agar uangnya bisa segera kembali. Sedangkan yang lainnya, mengeluhkan rumah yang tiba-tiba berhenti dibangun dan tak kunjung berlanjut pembangunannya.

Pengacara sekaligus kuasa hukum korban Maswindo Sapto Dewi Trianawati mengatakan gejolak ini sebetulnya telah terasa sejak awal 2021. Namun para kepala cabang berupaya menutupi kondisi sebenarnya sehingga baru terasa di akhir tahun lalu.

"Awalnya lancar, biasanya kan gitu, pertama dibagusin dulu. Termin tidak ada masalah, ada yang BASP, tapi kemudian profit tidak diberikan, retensi tidak diberikan. Nah ini asal mula dari sini. Padahal Aswin mensyaratkan mutlak konsumen ketika mau membangun rumah harus bayar cash," katanya saat dihubungi.

Wanita yang akrab disapa Yana ini menjelaskan para konsumen Maswindo membayar tunai proyek langsung ke rekening kantor pusat. Untuk memulai pembangunan, para kantor cabang ini harus menunggu dana cair dari pusat.

Terkait dengan aksi protes yang viral ini, pihak Maswindo belum memberikan komentar apapun. Bahkan pesan singkat redaksi melalui Instagram @maswindocontractor dan Whatsapp belum juga direspons.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir terhebat di dunia sihir

PUPR Bantah Wisma Atlet Sarang Kuntilanak: Bakal Kembali Jadi Hunian******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membantah tudingan DPRD DKI Jakarta yang mengklaim Wisma Atlet Kemayoran mangkrak dan menjadi sarangkuntilanak.

Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan Wisma Atlet Kemayoran bakal diserahkan kepada Sekretariat Negara sebagai pemilik aset tersebut dan dikembalikan fungsinya seperti semula sebagai hunian.

"Tidak mangkrak sebagaimana informasi yang beredar luas di lapangan. Jadi tidak benar bahwa pemerintah membiarkan bangunan vertikal tersebut pasca pandemi covid-19 karena kami akan tetap merawatnya sebaik mungkin untuk bisa dikembalikan sebagaimana fungsinya sebagai hunian," kata Iwan di Jakarta, Jumat (3/2).

Saat ini, Kementerian PUPR dan BNPB sedang melakukan pendataan terkait aset milik kementerian atau lembaga yang ada di Wisma Atlet Kemayoran. Ini dilakukan agar aset-aset tersebut tetap terjaga dengan baik dan tidak mengalami kerusakan.

Masa pinjam Wisma Atlet Kemayoran sebagai Rumah Sakit Darurat Covid-19 oleh BNPB telah berakhir pada 31 Desember 2022. Namun, BNPB sedang melakukan perpanjangan peminjaman khusus untuk Tower 6 sebagai RSDC-19.

Lihat Juga : Viral Video PT Sai Apparel Tak Bayar Lembur Pegawai

"Ditargetkan tahun ini proses serah terima dan kewenangan pemanfaatan Wisma Atlet Kemayoran akan diserahkan Kementerian PUPR pada Kementerian Sekretariat Negara sebagai pemilik aset dari wisma tersebut," ujarnya.

Tudingan soal Wisma Atlet Kemayoran menjadi sarang kuntilanak muncul dari Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta Ida Mahmudah. Ia mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memproses alih fungsi bangunan tersebut menjadi rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Ida mengatakan wacana itu sudah bergulir sejak sebelum covid-19, tetapi urung terlaksana lantaran wisma itu dipakai sebagai tempat perawatan pasien covid-19.

Politikus dari Fraksi PDIP itu mengatakan preseden soal alih fungsi sebelumnya sudah pernah dilakukan oleh Pemprov DKI terhadap Rusun Pasar Rumput. Rusun tersebut dibangun oleh Pemerintah Pusat, namun pengelolaannya telah diserahkan kepada Pemprov DKI.

"Kita sudah berhasil yang di Pasar Rumput, nah sekarang tambah lagi Wisma Atlet, daripada mangkrak, lama kosong, banyak kuntilanaknya, banyak kuntilanak, pak, serius, karena dekat rumah saya, saya tahu itu tempatnya kuntilanak," kata Ida dalam rapat Komisi D, Rabu (1/2).

Wisma Atlet Kemayoran dijadikan sebagai tempat perawatan covid-19 sejak Maret 2022 imbas melonjaknya kasus positif.

Namun, rumah sakit darurat di Wisma Atlet Kemayoran berhenti beroperasi pada akhir tahun lalu seiring dengan tak adanya pasien yang dirawat karena covid-19.

[Gambas:Video CNN]

Apa yang harus dilakukan jika Anda terlalu populer

IHSG Lanjut Menguat ke 6.641 di Akhir Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) bertengger di 6.641 pada penutupan perdagangan Jumat (13/1).  Indeks saham menguat 11,89 poin atau plus 0,18 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,44 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,72 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 250 saham menguat, 268 terkoreksi, dan 196 lainnya stagnan. Terpantau, tujuh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,83 persen.

Bursa saham Eropa terpantau dominan menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,89 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,74 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 0,74 persen.

Sementara itu, bursa Amerika mayoritas menguat. Indeks S&P 500 naik 0,34 persen, indeks NYSE menguat 0,70 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 0,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Bayar Tol Tanpa Setop Mulai Diuji Coba Sebelum Juni 2023 di Bali******

Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan uji coba pertama multi lane free flow (MLFF) atau bayar tol tanpa setop akan dilakukan sebelum Juni 2023 di Tol Bali Mandara.

Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan Sekretariat BPJT Kementerian PUPR Ali Rachmadi mengatakan nantinya akan ada lima ruas tol lagi yang diuji coba bayar tol tanpa sentuh, salah satunya di Jabodetabek. Namun, ia enggan menyebutkan lima ruas jalan itu.

"Ada beberapa ruas yang rencananya kita siapkan, ada lima ruas lagi. Tapi bertahap satu dulu Jalan Tol Bali Mandara. Nanti kami info, ada salah satunya (tol di Jabodetabek)," ujarnya dalam acara diskusi publik Sistem Bayar Tol Tanpa Henti, dikutip dari detikcom Selasa (7/2).

Ali menjelaskan bahwa dalam uji coba di Tol Bali Mandara, tidak semua gerbang akan menerapkan bayar tol tanpa setop. Hanya setengah dari total gerbang yang akan menerapkan sistem tersebut.

Sebelumnya, Kepala BPJT Danang Parikesit mengatakan pihaknya telah menyiapkan lima ruas tol untuk uji coba bayar tol tanpa setop, yakni Tol Bali Mandara, Tol Jagorawi, Tol Jakarta Cikampek, Tol Dalam Kota, dan Tol JORR (termasuk Ulujami-Pondok Aren-Serpong).

"Kelima ruas jalan tol tersebut merupakan perwakilan lebih dari 60 persen traffic keseluruhan jalan tol di Indonesia," jelasnya pada September 2022 lalu.

Danang menambahkan dalam uji coba bayar tol tanpa setop hanya beberapa gerbang tol yang difasilitasi teknologi MLLF. Maka dari itu, pihaknya masih akan menyiapkan gerbang tol pembayaran dengan kartu.

"Untuk diujicobakan agar orang bisa mengaplikasikan cantas kemudian nanti sambil familiar pada saatnya akan dioperasikan secara komersial," lanjutnya.

MLFF akan mengandalkan perangkat on board unit (OBU) yang bentuknya bisa digital dinamakan e-OBU di aplikasi ponsel Cantas atau fisik OBU yang dipasang di kendaraan.

e-OBU dan OBU terhubung ke teknologi digital Global Navigation Satellite System (GNSS) yang memungkinkan perjalanan pengguna jalan tol dipantau melalui GPS.

Saat e-OBU aktif maka GPS bakal menentukan posisi berdasarkan satelit yang kemudian dicocokkan ke pusat sistem MLFF. Setelah pengguna keluar jalan tol maka sistem mengkalkulasi tarif dan memotong dana di dompet elektronik menyesuaikan rute perjalanan.

[Gambas:Video CNN]

Saya memiliki manik-manik ajaib untuk ditanami

Data Kemnaker: 25 Ribu Pekerja Jadi Korban PHK Sepanjang 2022******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat lebih dari 25 ribu pekerja di Indonesia jadi korban pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang 2022.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI JSK) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan jumlah itu berasal dari berbagai daerah dan sektor industri.

"Jumlah tenaga kerja ter-PHK sampai Desember 2022 sebanyak 25.114 orang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (8/2).

Kemudian, untuk bidang pekerja yang paling banyak di PHK berasal dari aneka sektor industri dan industri dasar mencapai 5.805 orang di seluruh Indonesia, serta sektor pertambangan sebanyak 5.192 orang.

Sedangkan, yang paling sedikit terdampak PHK adalah pekerja di sektor pendidikan yang jumlahnya hanya 105 orang dari seluruh wilayah di Tanah Air.

Tak hanya itu, sepanjang tahun lalu masih ada juga pekerja yang dirumahkan. Dari data Kemnaker terdapat 8.813 pekerja yang di rumahkan pada 2022.

Sementara, untuk tahun ini belum ada perusahaan yang melaporkan sudah melakukan PHK ataupun akan melakukan PHK ke Kemnaker.

"Belum ada data (PHK tahun ini)," pungkas Putri.

[Gambas:Video CNN]