vava4d slot

Kacamata VR tingkat dewa

Bahlil Minta Tukin PNS Kementerian Investasi Naik Seperti Kemenkeu******

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikkan tunjangan kinerja (tukin) pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Investasidan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP) di daerah.

Bahkan, ia membandingkannya dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Kalau menteri kan enggak perlu bayar tukin Pak (Jokowi), tapi kalau mereka-mereka di depan saya ini pak kata mereka 'kenapa kementerian lain yang menerima pajak saja tukinnya tinggi tapi yang mendatangkan kok enggak naik-naik," ujar Bahlil saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Investasi 2023 di Balai Kartini, Kamis (7/12).

Namun, Bahlil mengingatkan peran kementeriannya yang penting dalam mendatangkan pemasukan bagi negara. Tanpa instansinya, penanaman modal tidak bisa masuk dan membayar pajak di Indonesia.

"Mereka juga bilang sama saya, 'Pak, yang tukang petikan enggak pernah tahu susahnya bagaimana merayu orang untuk masuk. Kok yang bagian merayu dengan yang bagian metik, yang bagian metik lebih dapat banyak daripada yang merayu ini," ujarnya.

Di tempat yang sama, Jokowi berpesan agar Kementerian Investasi bisa melayani investor dengan baik, termasuk dalam menyelesaikan keluhan dan permasalahan. Dengan demikian, target investasi 2024 sebesar Rp1.650 triliun bisa tercapai.

"Mereka (investor) sudah berbicara dengan teman-teman mereka, karena investor global itu bisa dihitung. Pasti mereka akan berbicara, wah kita berinvestasi di Indonesia, dibantu pengurusan perizinan, dibantu pengurusan pembebasan lahan," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Kecintaan pada hiburan Korea

Kadin Tegaskan Netral di Pilpres 2024 Meski Arsjad******

Pelaksana Tugas Harian Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Yukki Nugrahawan Hanafi menegaskan bahwa Kadin sebagai organisasi usaha berada pada posisinetralpada Pilpres 2024 meski sejumlah pentolannya menjadi tim sukses (timses) capres.

"Saya sebetulnya sudah pernah sampaikan mengenai hal ini. Posisi Kadin Indonesia netral," kata Yukki dalam konferensi pers Rapimnas Kadin 2023 di Swissotel PIK, Jakarta Utara, Kamis (7/12).

Penegasan itu untuk menanggapi keterlibatan Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid yang terpilih menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD. Lalu, Ketum Kadin periode 2015-2020 Rosan Roeslani, yang ditunjuk menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menurutnya, pemilihan presiden merupakan pesta demokrasi yang seharusnya bersifat pribadi untuk masing-masing orang. Yukki menekankan, sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987, Kadin tidak boleh dibawa masuk ke dalam konteks politik praktis.

"Jadi jelas ya, tidak membawa Kadin dalam politik praktis. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik kesejahteraan. Politik Kadin yang kita perjuangkan adalah politik ekonomi. Itu yang kita akan usung," tegas dia.

"Kita ingin tetap damai, kita ingin tetap ekonomi itu tumbuh, karena kita punya pekerjaan besar mencapai apa yang kita sebut dengan Indonesia Emas 2045. Intinya di situ," lanjut Yukki.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pahlawan yang tak terkalahkan

ByteDance Dikabarkan Gandeng Tokopedia, TikTok Shop Bakal Buka Lagi?******

Platform media sosialTikTok milik ByteDance dikabarkan telah sepakat untuk berinvestasi di salah satu unit group PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk di Indonesia.

Dilansir dari Bloomberg, layanan video milik China itu disebut telah setuju untuk bekerja sama dengan Tokopedia GoTo di beberapa area, alih-alih bersaing langsung dengan platform Indonesia tersebut.

Menurut sejumlah sumber yang terlibat dalam kesepakatan itu, kedua belah pihak akan mengumumkan rincian kerja sama secepatnya pada pekan depan.

Adapun sumber Bloomberg itu menambahkan kesepakatan antara TikTok Shop dan Tokopedia juga tunduk pada persetujuan regulasi dan masih berpotensi mengalami kegagalan.

Investasi di Tokopedia bisa menjadi yang pertama bagi anak perusahaan ByteDance tersebut. Kinerja TikTok Shop sebelumnya tumbuh pesat sejak awal tahun hingga beberapa bulan lalu.

Namun, perkembangan TikTok Shop di Indonesia melawan Shopee dan Tokopedia terhenti imbas keluhan dari pedagang lokal.

Bulan lalu dilaporkan bahwa TikTok dan GoTo tengah mendiskusikan potensi investasi. Namun opsi lainnya adalah usaha patungan atau joint venture. Hal itu mencakup pembangunan platform e-commercebaru.

Terkait hal itu, perwakilan dari TikTok dan GoTo menolak untuk memberikan komentar.

Indonesia sendiri adalah pasar pertama dan terbesar untuk TikTok Shop. TikTok Shop memulai layanannya di Indonesia pada 2021 dan langsung sukses dengan para pembeli yang lebih muda dan mengutamakan video sehingga mendorongnya untuk berekspansi ke pasar lain, termasuk Amerika Serikat.

Bagi GoTo, perusahaan internet terbesar di Indonesia, kesepakatan dengan TikTok bisa jadi berisiko karena bisa membantu saingan ritel online utama untuk beroperasi di Indonesia.

Namun, kesepakatan ini juga akan memberikan GoTo mitra media sosial global yang kuat dalam pengaturan yang dapat meningkatkan volume belanja, logistik, dan pembayaran untuk kedua perusahaan.

Saham GoTo sendiri mendapatkan angin segar dari rumor kerja sama dengan perusahaan asal China itu. Tercatat, harga sahamnya bertengger di Rp101 pada penutupan perdagangan hari ini setelah sempat tertekan hingga Rp56 pada akhir Oktober lalu.

CNNIndonesia.com sudah menghubungi manajemen TikTok, Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal hingga Kementerian Perdagangan terkait rumor kesepakatan tersebut. Namun, pihak-pihak terkait belum merespons.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki sebelumnya mengungkap platform media sosial TikTok tengah menjalin pembicaraan dengan perusahaan-perusahaan e-commerce Indonesia terkait peluang kemitraan.

Hal ini terjadi sebulan usai pemerintah melarang TikTok berjualan dan melakukan transaksi melalui TikTok Shop.

Teten menyebut TikTok telah berhubungan dengan lima perusahaan, termasuk unit e-commerce GoTo Tokopedia, Bukalapak.com, dan Blibli.

"Beberapa perusahaan e-commercedi Indonesia telah berbicara dengan TikTok," ujarnya dalam sebuah wawancara, Senin (13/11), seperti dilansir Reuters.

[Gambas:Video CNN]

Siaran Langsung Terbaik: Petualangan Alam Liar

Profil Rudy Tanoesoedibjo, yang Diperiksa KPK Terkait Korupsi Bansos******

Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo atau Rudy Tanoesoedibjoterseret dalam kasus dugaan korupsipenyaluran bantuan sosial (bansos) beras.

Komisaris PT Dos Ni Roha Logistik (DNR) sekaligus kakak dari Ketua Umum Hary Tanoesoedibjo itu telah dipanggil Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (6/12).

Kasus dugaan korupsi bansos beras ini menjerat Direktur Utama (Dirut) PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) periode 2018-2021 M. Kuncoro Wibowo. Lembaga antirasuah telah menetapkan Kuncoro sebagai tersangka.

Rudijanto Tanoesoedibjo atau yang akrab dipanggil Rudy Tanoe merupakan Presiden Direktur Dos Ni Roha (DNR) Corporation yang bergerak di sektor penyedia distribusi dan logistik untuk ritel offlinemaupun online.

Pada 1963, DNR dirikan sebagai perusahaan distribusi farmasi dan medis. Namun selama beberapa dekade berikutnya, DNR berkomitmen untuk membangun jaringan infrastruktur yang menghubungkan kepulauan Indonesia yang luas.

Berdasarkan akun Linkedin pribadinya, pria kelahiran Surabaya pada 16 Januari 1964 itu sebelumnya memiliki pengalaman di sektor media dengan menjadi Presiden Direktur MNC Sky Vision pada 2004-2016.

Ia juga pernah menjabat sebagai komisaris GTV (2008-2016), komisaris RCTI (2002-2016), wakil presiden Komisaris PT Global Mediacom Tbk (2002-2016), dan komisaris MNC Group (2002-2006).

Saat ini, ia juga tercatat menempati posisi lainnya diantaranya CEO PT Zebra Nusantara Tbk serta CEO Trinity Healthcare.

Trinity Healthcare merupakan pemegang saham pengendali DNR Corporation. Trinity Healthcare kemudian resmi menjadi pemegang saham pengendali Zebra Nusantara menggantikan Infinity Wahana melalui penandatanganan jual beli saham (PJBB) yang telah dilakukan pada 25 Februari 2021 lalu.

Dari sisi pendidikan, Rudy memperoleh gelar master Bisnis Administrasi dari Universitas San Fransisco pada 1989.

[Gambas:Video CNN]

Tanda Naga di Langit Berbintang

Pemerintah Bakal Kirim 'Surat Cinta' ke Bank yang Akali Aturan KUR******

Pemerintah bakal mengirimkan surat teguran kepada bank-banknakal yang mengakali aturan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR).

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mencatat masih ada bank penyalur KUR yang melanggar ketentuan. Salah satunya, tetap meminta agunan untuk kredit maksimal Rp100 juta, padahal seharusnya bebas jaminan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius menyebut perbankan menggunakan modus plafon kriting agar bisa menarik agunan dari debitur. Perbankan akan melebihkan pinjaman menjadi Rp101 juta hingga Rp110 juta demi bisa mendapatkan jaminan.

"Pertama, kita sudah laporkan ke Kemenko Perekonomian, tapi tampaknya masih dalam diskusi. Kedua, kemungkinan besar kita akan tegur kepada perbankan dengan resmi," jelasnya dalam konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Kamis (7/12).

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," tegas Yulius.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

Ia menjelaskan responden laki-laki dominan di KUR kecil sebesar 55 persen dan KUR mikro 52 persen. Sedangkan debitur perempuan sebanyak 56 persen paling banyak meminjam di KUR super mikro.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta tidak boleh dikenakan jaminan.

Menurutnya, modus plafon kriting merugikan debitur. Selain melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023, agunan yang dibebankan banyak yang melebihi nominal pinjaman.

"Aturannya yang tidak pakai agunan itu (KUR) mencapai Rp100 juta, tapi dipinjamkannya Rp101 juta-Rp110 juta. Jadi ini kan seperti main-main," tegasnya.

"KUR untuk plafon Rp100 juta-Rp500 juta dimintakan agunan melewati kewajaran. Jumlah akad (agunan) dengan yang diterima melebihi. Misalnya, katakanlah pinjamannya Rp102 juta, agunannya misalnya tanah yang lebih mahal atau harga mobil lebih mahal. Jadi, pinjaman dengan agunan lebih tinggi (agunan)," tambah Yulius.

[Gambas:Video CNN]

ketika pahlawan itu datang

BPK Temukan Masalah Signifikan di 11 BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 11 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan.

Pemeriksaan itu terungkap dalam laporan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2023. Ketua BPK Isma Yatun membacakan penggalan hasil laporan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-10 Masa Persidangan II 2023-2024.

"Hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu dalam IHPS 2023, di antaranya atas pendapatan biaya dan investasi pada 11 BUMN atau anak perusahaannya dengan permasalahan signifikan, antara lain pemberian uang muka perikatan perjanjian jual beli gas (PJBG) tidak didukung mitigasi risiko dan jaminan memadai," kata Isma di saat Rapat Paripurna di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa (5/12).

Sejumlah BUMN atau anak perusahaan yang diperiksa BPK, antara lain PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telekomunikasi Indonesia (Persero), hingga PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Pemeriksaan ini meliputi kegiatan pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi 11 BUMN tersebut pada kurun waktu 2017-2022.

BPK menemukan bahwa PJBG sebesar US juta oleh PT PGN kepada PT IAE tidak didukung dengan mitigasi risiko memadai. Ada 4 catatan dari hasil temuan BPK.

Pertama, PJBG tidak mengacu pada kajian tim internal atas mitigasi risiko dan cost benefitanalysis. Kedua, tidak didukung dengan jaminan yang memadai, yakni dokumen parent company guaranteetidak dieksekusi oleh PT PGN dan nilai jaminan fidusia berupa jaringan pipa PT BIG senilai Rp16,79 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan nilai uang muka yang diberikan.

Ketiga, PGN tidak memperhatikan kebijakan pemerintah atas larangan transaksi gas secara bertingkat karena pembelian gas kepada PT IAE yang bukan produsen gas.

Keempat,tidak melalui analisis keuangan dandue diligenceyang memadai. Ini ditunjukkan dengan nilaicurrent liabilityPT IAE yang lebih besar dibandingkancurrent asset-nya.

"Akibatnya, sisa uang muka sebesar US,19 juta berpotensi tidak tertagih yang dapat membebani keuangan perusahaan," jelas BPK dalam IHPS.

"Atas permasalahan tersebut, BPK merekomendasikan direksi PT PGN untuk mengoptimalkan pemulihan piutang uang muka kepada PT IAE sebesar US,19 juta dan berkoordinasi dengan direksi PT Pertamina dan Kementerian BUMN untuk melaporkan permasalahan ini kepada aparat penegak hukum (APH)," tandasnya.

CNNIndonesia.com telah menghubungi Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk meminta tanggapan atas temuan BPK dan upaya tindak lanjut Kementerian BUMN. Kendati demikian, hingga berita ini diturunkan yang bersangkutan belum meresponsnya.

[Gambas:Video CNN]

PLN Berikan Respons

Terkait pemberitaan media mengenai hasil pemeriksaan, Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PLN, Gregorius Adi Trianto, mengatakan pihaknya telah menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK, terkait pengelolaan pendapatan, biaya, dan investasi.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti terkait PLN adalah mengenai pengenaan tarif untuk keperluan layanan khusus (Tarif L) berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 28 Tahun 2016 dan hal tersebut sudah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi.

Sebelumnya kebijakan tarif Layanan Khusus cukup beragam disesuaikan dengan kekuatan daya beli dan standar pelayanan dimasing-masing golongan tarif. Untuk itu PLN menindaklanjuti hasil rekomendasi BPK dengan implementasi yang dilaksanakan secara bertahap sampai dengan akhir tahun.

Selain itu ketentuan mengenai Layanan Khusus sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 28 Tahun 2016 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dan peraturan perubahannya yaitu Permen ESDM Nomor 3 Tahun 2020 telah diturunkan melalui Peraturan Pelaksana di PLN berupa pelaksanaan kebijakan single tarif layanan prioritas di mana hal tersebut mengakomodir kebutuhan pelanggan di semua golongan tarif.

PLN pun mengapresiasi langkah-langkah BPK RI yang terus memberikan rekomendasi guna perbaikan kinerja dan operasional perseroan, demi meningkatkan layanan yang prima kepada pelanggan.