muliaslot88 778Jutaan kata 707703Orang-orang telah membaca serialisasi
《kredivo bisa pinjam berapa kali》
Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Salahkan B35 hingga Ibu******
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuding banyak hal yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, di pasaran.
Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.
Zulhas lantas membongkar mengapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Namun, ada beberapa versi kelangkaan tersebut yang diungkap Zulhas.
Berdasarkan data Zulhas, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.
Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.
"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).
Lihat Juga :Harga Emas Antam Merosot ke Rp1,027 Juta per Gram |
Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.
Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.
"B20 nyedotCPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, di hari yang sama.
Selain dua alasan di atas, Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.
Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.
"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.
Menanggapi kelangkaan ini, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.
Lihat Juga :ESDM Sebut Harga Asli Pertalite Rp11 Ribu per Liter |
Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.
"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.
Bahkan, Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.
Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.
Namun, saat ini Minyakita justru langka di pasar. Abdullah bahkan menyebut, stok Minyakita juga sudah tidak ada, mengutip keterangan para agen dan distributor produk tersebut.
[Gambas:Video CNN]
BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.
Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.
"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).
"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.
Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.
"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Pelindo Prediksi Penumpang Mudik di Pelabuhan Makassar Naik 6 Persen******
General Manager (GM) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 4 Makassar Iwan Sjarifuddin memprediksi jumlah penumpang di Pelabuhan Makassar meningkat 6 persen pada musim mudik lebaran tahun ini.
Iwan menyebutkan musim lebaran tahun lalu pihaknya mencatat jumlah penumpang naik dan turun di Pelabuhan Makassar sebanyak 107.875 orang.
"(Jumlah penumpang 2023) mengalami trendpertumbuhan sebesar 122,06 persen, jika dibandingkan dengan musim mudik 2022 lalu," kata Iwan, Senin (18/3).
"Diprediksi musim mudik lebaran tahun ini jumlah arus penumpang kapal di Pelabuhan Makassar akan sebanyak 114.348 orang," bebernya.
Sementara untuk puncak arus mudik dan arus balik di Pelabuhan Makassar, kata Iwan akan terjadi pada H-10 dan H+10 Idul Fitri 1445 H.
"Kita berharap momen mudik lebaran tahun ini berjalan aman, nyaman, dan lancar, sehingga para pemudik yang menggunakan moda transportasi laut bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga tercinta di kampung halaman masing-masing," pungkasnya.
Diketahui bahwa Pelabuhan Makassar yang menjadi hub di Kawasan Timur Indonesia (KTI) selalu mencatat jumlah penumpang yang paling banyak, khususnya di musim mudik Lebaran, dibandingkan pelabuhan-pelabuhan lain di bawah kelolaan Pelindo Regional 4, di antaranya Pelabuhan Kendari, Pantoloan, Manado, Bitung, Gorontalo, Balikpapan, Jayapura, dan Pelabuhan Merauke di Papua.
[Gambas:Video CNN]
Label:doku lucky pinjol legal atau ilegal、daftar situs slot gacor 2022、voucher cashback
Terkait:surya77、pinjaman online yang terdaftar di ojk、voucher blibli、suhuslot88、hitogel、cara menghasilkan uang lewat shopee、slot bagus gacor、slot aman gacor、doyan303、indo slot188
bab terbaru:mytogel(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Kementerian PPPA minta kepolisian untuk memeriksa kasus ini dengan melibatkan ahli, baik ahli pidana dan psikologi anak, maupun hukum adat, bagi penanganan kasus-kasus kekerasan seksual dengan korban anakJakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) meminta Kepolisian melibatkan ahli dalam menangani kasus kekerasan seksual dan hubungan sedarah di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).
"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.
Pilihan Redaksi
|
"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.
Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.
Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.
Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.
Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.
Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.
Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.
"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.
Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.
"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.
(pop/pua)Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".
Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri
"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).
Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.
"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.
Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.
"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.
Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.
"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.
Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.
Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.
"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.
Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.
"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.
Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
(inh/inh)Pewarta: Vinny Shoffa Salma
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024
Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".
Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri
"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).
Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.
"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.
Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.
"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.
Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.
"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.
Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.
"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.
Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.
"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.
Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.
"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.
Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
(inh/inh)Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan harga berassampai saat ini masih mahal. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menduga ada dua penyebab utama kenaikan harga beras ini. Pertama, kesalahan Bulog yang tidak menyerap beras dari petani di awal tahun.
Kesalahan tersebut berdampak hingga saat ini. Hal itu tercermin dari kenaikan harga beras di pasaran meski sudah ada beras impor.
"Memang tidak bisa di pungkiri tidak bisa dihindari bahwa beras tetap di atas HET sampai panen raya akan terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).
Menurutnya, dampak kenaikan beras ini berdampak tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pedagang. Sebab, para pedagang tidak memiliki stok yang cukup.
Oleh karenanya, IKAPPI meminta Bulog untuk betul-betul menyelesaikan persoalan beras ini dengan baik. Sebab, jika tidak bisa menangani harga beras akan tetap tinggi.
"Fokus saja soal beras tidak usah ngurus yang lain, walaupun begitu kami tetap mengapresiasi langkah Bulog untuk melakukan operasi pengendalian harga sehingga harga tidak melambung tinggi dan stok tetap ada di pasar," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap terjadinya kenaikan harga beras di seluruh provinsi. Ia memerintahkan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga.
"Sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi, terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kita lakukan operasi pasar," katanya saat mengecek harga pangan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2).
Sehari sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beras sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan terbesar RI. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia tercatat menyentuh 5,28 persen secara tahunan (yoy).
[Gambas:Video CNN]
《kredivo bisa pinjam berapa kali》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,egp77 slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredivo bisa pinjam berapa kali》bab terbaru。