daftar situs slot terpercaya 2022

Badak

Gubernur Riau Risau Bahlil Terus Kerek Target Investasi Setiap Tahun******

Gubernur Riau Syamsuar risau karena Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia terus mengerek target investasi setiap tahunnya.

Ia menyebut peringkat Riau dalam menarik investasi memang naik cukup pesat. Sebelumnya, provinsi ini berada di peringkat ke-10 nasional dalam urusan menarik investasi pada 2018.

Namun, seiring berjalannya waktu Riau melesat ke urutan 6 pada 2019 dan tahun ini berada di posisi ke-5 se-Indonesia. Bahkan, Riau menempati posisi kedua capaian penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp18 triliun pada kuartal II 2023 ini, tepat di bawah DKI Jakarta.

"Saya bilang, 'Kita siap sajalah, yang penting bagaimana kerja kita bersama kabupaten/kota. Kita yakin senantiasa memberikan kemudahan pelayanan, baik pelaku usaha mikro kecil (UMK) maupun pelaku usaha lain," tambah Syamsuar.

Kendati risau, Syamsuar melaporkan Riau kedatangan investor anyar di sektor energi baru terbarukan (EBT). Investor tersebut menanamkan uang Rp19 triliun untuk proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) yang ditargetkan rampung 2027 mendatang.

Syamsuar menyebut pihak investor berjanji akan menyerap tenaga kerja lokal. Menurutnya, sekitar 5.000 warga Riau dan sekitarnya akan dipekerjakan dalam proyek tersebut.

Lihat Juga : Jokowi Pastikan Jalur LRT Bakal Diperpanjang Sampai Bogor

Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan realisasi investasi di Indonesia sudah bagus, bahkan naik terus setiap tahunnya. Semula masuk Rp800 triliun pada 2020, lalu naik ke Rp900 triliun pada 2021.

Kemudian, capaian investasi pada 2022 menembus Rp1.207 triliun dan tahun ini ditargetkan terkumpul Rp1.400 triliun. Bahlil menegaskan investasi jumbo tersebut kudu menyejahterakan para pengusaha dan tenaga kerja lokal, termasuk kelompok UMKM.

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" tutur Bahlil.

"Orang daerah juga harus dihargai investor. Kalau ini mampu kita lakukan, Insyaallah kita bisa membawa Indonesia mewujudkan apa yang dicita-citakan para pendiri kita," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Toko Senjata Wanjie

Teten Sebut Jokowi Ingin UMKM Terlibat Hilirisasi Nikel******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengatakan UMKM harus terlibat dalam proses hilirisasi barang tambang mineral, termasuk nikel.

Ia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah meminta agar UMKM bisa menggarap produk hasil hilirisasi.

"Pak presiden sudah arahkan ke saya, nanti hilirisasi tambang, nikel dan sebagainya, produk hilirnya seperti garpu, sendok yang dari nikel itu, UMKM-lah yang bikin pabriknya. Enggak usah lagi yang lain-lain," kata Teten dalam acara Indonesia Startup Ecosystem Summit 2023, Jumat (11/8).

"Kuncinya hanya menaikkan kualitas lapangan kerja, karena hari ini 97 persen disediakan sektor mikro, sektor informal. Enggak mungkin kita bisa jadi US ribu kalau enggak menciptakan pertumbuhan baru dengan sektor ekonomi yang inovatif," kata Teten.

Pemerintah tengah gencar melakukan hilirisasi nikel yang dinilai bisa menciptakan nilai tambah dan membuka lapangan kerja.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah berulang kali menyampaikan dengan hilirisasi, nilai perdagangan nikel mengalami peningkatan. Ia juga menyebut kebijakan hilirisasi nikel telah membuka lapangan kerja hingga 40 kali lipat.

Namun, kebijakan hilirisasi mendapat kritik dari berbagai pihak. Ekonom Senior Faisal Basri yang menyebut Indonesia hanya menikmati 10 persen dari keuntungan hilirisasi, sedangkan 90 persen dirasakan oleh China.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Sistem Merit Barat

Harta Bos Properti China Raib Rp434 T, Paling Rugi dari Semua Taipan******

Bos properti asal China Yang Huiyan menjadi yang terbanyak kehilangan harta di antara jajaran orang kaya dunia versi Bloomberg.

Harta pimpinan perusahaan real estate kenamaan Country Garden itu raib US,6 miliar atau setara Rp434 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS) sejak Juni 2021. Dengan kata lain, hartanya anjlok 84 persen dalam dua tahun terakhir.

"Country Garden yang pernah menjadi pengembang terbesar di China melewatkan pembayaran bunga pada dua obligasi berdenominasi dolar AS. Ini meresahkan investor karena sektor properti China kembali terpukul," tulis laporan CNN, dikutip Kamis (10/8).

Kini, kekayaan bersih Yang tersisa US,5 miliar atau Rp83 triliun. Bos properti China ini terperosok ke peringkat 475 dari 500 orang terkaya dunia.

Meski Country Garden bungkam, sumber anonim perusahaan menyebut ada tekanan likuiditas imbas penjualan yang memburuk. Mau tak mau, perusahaan pimpinan Yang kudu putar otak mencari dana demi melunasi krisis utang tersebut.

Setidaknya Country Garden masih bisa bernapas dalam sebulan ke depan. Namun, jika utang mereka tak dibayar dalam masa tenggang 30 hari, perusahaan bakal dicap mangkir.

Lihat Juga : Indonesia Ingin Setop Ekspor Pasir Kuarsa

Kejatuhan sektor properti China menjadi perhatian dunia, tak terkecuali Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jokowi menyebut utang sederet perusahaan properti Negeri Tirai Bambu mengalahkan jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kita tahu di Republik Rakyat Tiongkok (RRT) banyak perusahaan properti besar yang ambruk, utangnya mengalahkan APBN kita. Utangnya sampai Rp4.400 triliun. Jangan ditepuk tanganin," ungkap Jokowi dalam Pembukaan Musyawarah Nasional Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (MUNAS REI) XVII 2023 di Hotel Sheraton, Jakarta Selatan, Rabu (9/8).

"Sekali lagi hati-hati mengenai ini. Semua harus dikendalikan. Berapa backlog kita, jangan hanya bangun bangun bangun, padahal backlog kita sudah gak ada misalnya. Semua manajemen dikendalikan, harus dikelola. Alhamdulillah di Indonesia enggak begitu," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Tang Bohu menyalakan obat nyamuk bakar

Faisal Basri Sebut TKA China di Smelter Nikel Tak Punya Visa Kerja******

Ekonom Senior Faisal Basri mengungkap banyak tenaga kerja asing (TKA) asal China di smelter nikel Indonesia yang tak memiliki visa kerja.

Dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Faisal mengungkapkan banyak skandal yang harus dibongkar di balik kebijakan hilirisasi nikel.

Skandal mulai dari masalah TKA nonskill asal China yang masuk tanpa visa/paspor kerja hingga keuntungan dari hilirisasi yang didominasi oleh Negeri Panda itu.

Selain masalah tenaga kerja, Faisal juga menyinggung soal keuntungan dari hilirisasi ekspor nikel yang didominasi oleh China.

Ia menyebut kebijakan hilirisasi nikel adalah sebuah ketololan yang luar biasa.

Pasalnya, harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai.

"Kenapa saya bilang tolol? Pertama,harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," jelasnya.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Kedua,trader hingga surveyor ditentukan oleh pihak smelter.

"Karena tambang enggak bisa dijual langsung ke smelter harus lewat trader, tradernya dia yang menentukan. Lalu sebelum menentukan trader harus lewat surveyor, surveyornya dia yang menentukan," katanya.

Faisal mengungkapkan hampir semua modal dalam proses hilirisasi dilakukan oleh pemerintah.

"Modalnya dari mereka, keuntungannya ke China semua dan dia mengeruknya luar biasa, cadangan kita 12 juta ton, sungguh ketololan yang luar biasa. Mereka gak tolol tapi mereka bersiasat tapi mereka berkolaborasi," katanya.

Sebab itu, Faisal berharap skandal ekspor nikel itu harus dibongkar usai selesainya rezim Presiden Joko Widodo.

"Kalau pak Jokowi sudah enggak berkuasa, dan penerusnya bukan orangnya dia, ini skandal wajib dibongkar," tukasnya.

Sementara itu Dirjen Imigrasi Silmy Karim membantah pernyataan Faisal Basri soal TKA China yang tak memiliki visa kerja tersebut. Ia mengatakan sejauh penelusuran Ditjen Imigrasi TKA China yang bekerja di proyek smelter masuk sesuai aturan.

Sejauh yang saya tahu sudah sesuai dengan aturannya. Jika ada yang melanggar tentu kami tindak," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Menyerang! elang

Bahlil Ungkap Pesan Khusus Jokowi Jelang Pilpres 2024******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)Bahlil Lahadalia menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar masyarakat Indonesia tak ribut melulu soal politik jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

"Saya mau sampaikan pesan Pak Presiden (Jokowi). Ini tahun politik, politik ini panas. Pak Presiden mengatakan jangan terlalu panas, kalau boleh dingin, naik sedikit paling tinggi hangat-hangat. Supaya ekonomi kita bagus," ujarnya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

"Karena tiap hari kita ribut dengan politik, kita lupa ekonomi ini penting. Jadi, kita harus betul-betul menjaga stabilitas. Itu pesan Bapak Presiden," tambah Bahlil.

Bahlil juga cerita soal pembelaannya kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menurutnya, selama ini UMKM tidak benar-benar diperhatikan negara.

Bahkan ia menyindir pihak yang koar-koar membela UMKM, padahal bukan datang dari kelompok miskin. Menurutnya, orang kaya yang tak pernah miskin tidak pantas bicara soal kesejahteraan UMKM.

"Saya buat kebijakan, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, 'Bapak Presiden, UMKM ini hidup ketika ada pilkada, pileg, pilpres, dan mereka selalu dijadikan komoditas politik. Saya sebagai menteri yang berasal dari UMKM tidak ingin itu terjadi terus menerus'," tutur Bahlil.

"Saya minta ke Pak Presiden, kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," sambungnya.

Oleh karena itu, ia berpesan agar para UMKM segera mengurus NIB untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan. Menurutnya, mengurus NIB mudah karena langsung melalui Online Single Submission (OSS), bahkan bisa dibantu langsung oleh petugas terkait.

Bahlil berpesan jangan sampai pelaku UMKM yang selama ini menopang perekonomian Indonesia terjebak jerat utang pinjaman online (pinjol).

"Kalau untuk kredit usaha rakyat (KUR) jangan ke pinjol. Selama bisnis benar, urus NIB. NIB syarat pinjam uang di bank karena tanpa jaminan, dijamin negara. Tahun ini (kredit ke UMKM) kurang lebih Rp400 triliun, tahun depan bisa lebih. Ini keberpihakan negara kepada UMKM," tegas Bahlil selepas acara.

"Saya sarankan kepada UMKM jangan salah pinjam, jangan ke pinjol atau rentenir, urus NIB. Jangan ke pinjol, negara menyiapkan ngapain (pinjam) ke pinjol," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Kendaraan Tak Lolos Uji Emisi Bakal Dilarang Lintas di Jabodetabek******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengungkapkan kendaraan yang tak lolos uji emisi bakal dilarang melintas di Jabodetabek.

Menurut Budi, uji emisi menjadi sesuatu yang sentral dalam upaya memperbaiki kualitas udara di Ibu Kota.

Budi menuturkan pihaknya bersama Pemprov DKI dan kepolisian akan melakukan penegakan hukum bagi kendaraan yang tak lolos uji emisi.

Selain uji emisi, untuk mengurangi polusi dan menekan kemacetan, pihaknya juga menentukan aturan keterisian penumpang dalam sebuah mobil. Budi menilai saat ini satu mobil kebanyakan hanya diisi oleh satu orang atau maksimal dua orang.

Oleh karena itu, pihaknya akan mempertimbangkan mengubah aturan 3 in 1menjadi 4 in 1. Artinya, satu mobil wajib diisi empat orang.

"Jadi katakanlah mereka dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok mereka bersama-sama ke kantor gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun," terang Budi.

Dalam kesempatan terpisah, Pemprov DKI bersama kepolisian berencana menerapkan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi. Pemprov DKI menyatakan bakal melakukan penegakan hukum terkait hal tersebut paling lama dua bulan ke depan.

"Mudah-mudahan bisa kami terapkan dalam satu atau dua bulan ini," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto mengutipAntara, Kamis (3/8) lalu.

Asep mengatakan pihaknya kini juga tengah membahas masalah tilang tersebut dengan Polda Metro Jaya, selaku pihak yang akan menindak para pengguna kendaraan tidak lulus uji emisi di jalan.

"Kami sudah mulai dengan polisi, dengan Dirlantas Polda Metro Jaya. Kami akan serius untuk melaksanakan tilang bagi kendaraan yang tidak lulus uji emisi," Asep.

Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memakai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum untuk menjerat pengguna kendaraan yang tunggangannya tak lulus uji emisi.

Pada Pasal 285 ayat 1 ditetapkan:

"Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250 ribu".

Lalu pada Pasal 286 isinya: Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor beroda empat atau lebih di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500 ribu".

Berdasarkan aturan ini pengemudi motor bisa ditilang dengan denda Rp250 ribu bila kendaraan yang digunakan tak diuji emisi. Sedangkan denda untuk mobil sebesar Rp500 ribu.

Selain itu ada juga Peraturan Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2020 yang mengatur tentang kewajiban uji emisi, yakni pada Pasal 2 ayat 1 yang isinya: "Sasaran uji emisi gas buang Kendaraan Bermotor: (a) Mobil Penumpang Perseorangan; dan (b) Sepeda Motor, yang beroperasi di jalan di wilayah Provinsi DKI Jakarta".

Kemudian, pasal 2 ayat (2) "Mobil Penumpang Perseorangan dan Sepeda Motor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang batas usia kendaraannya lebih dari 3 (tiga) tahun".

Pelanggar uji emisi juga dapat sanksi berupa bayar tarif parkir termahal dan penerapan koefisien denda Pajak Kendaraan Bermotor sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

[Gambas:Video CNN]