buku mimpi 82

Mitos Asing

Gelombang PHK Hantui Perusahaan Raksasa Disney******

Perusahaan raksasa Disneyikut bersiap menghadapi gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHKyang juga dialami banyak perusahaan di dunia.

Tidak hanya akan melakukan PHK terhadap sejumlah pekerja, perusahaan juga telah menerapkan pembekuan perekrutan hingga membatasi perjalanan karyawan. Disney mengaku PHK dilakukan untuk memotong biaya perusahaan.

Dalam memo yang dikirim ke jajaran eksekutif perusahaan, CEO Disney Bob Chapek menulis pilihan itu adalah hal yang sulit. Tapi mereka tetap harus mengambil keputusan tersebut.

Lihat Juga : PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia

Kabar PHK itu dipublikasikan empat hari setelah Disney mempresentasikan hasil pendapatan kasar yang membuat saham perusahaan jatuh ke harga terendah dalam lebih dari dua tahun.

Sementara perusahaan melihat langganan untuk Disney+ yang didukung iklan secara signifikan melampaui ekspektasi Wall Street. Disney melaporkan kerugian operasional untuk segmen streaming sebesar US,47 miliar untuk kuartal yang berakhir 1 Oktober 2022.

Berikut memo lengkap yang disampaikan Chapek kepada jajaran direksinya.

"Saat kita memulai tahun fiskal 2023, saya ingin berkomunikasi dengan Anda secara langsung tentang upaya manajemen biaya yang saya dan Christine McCarthy rujuk pada panggilan pendapatan minggu ini.

Upaya ini akan membantu kami mencapai tujuan penting untuk mencapai profitabilitas Disney+ pada tahun fiskal 2024 dan menjadikan kami perusahaan yang lebih efisien dan gesit secara keseluruhan. Hal ini terjadi dengan latar belakang ketidakpastian ekonomi yang dihadapi oleh semua perusahaan dan industri kita.

Sementara faktor-faktor makro ekonomi tertentu berada di luar kendali kita, tapi tujuan kita adalah untuk memenuhi tujuan. Maka ini mengharuskan kita semua untuk terus melakukan dan mengelola hal-hal yang dapat kita kendalikan, terutama, biaya kita. Anda semua akan memiliki peran penting dalam upaya ini.

Untuk lebih jelasnya, saya yakin dengan kemampuan kami untuk mencapai target yang telah ditetapkan, dan dalam tim manajemen ini untuk membawa kami ke sana.

Untuk membantu memandu kami dalam perjalanan ini, saya telah membentuk satuan tugas struktur biaya pejabat eksekutif: CFO kami, Christine McCarthy dan Penasihat Umum, Horacio Gutierrez. Bersama saya, tim ini akan membuat keputusan gambaran penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan kita.

Kami tidak memulai pekerjaan ini dari awal dan telah menetapkan beberapa langkah selanjutnya-yang saya ingin Anda dengar langsung dari saya.

Pertama, kami telah melakukan tinjauan ketat terhadap pengeluaran konten dan pemasaran perusahaan, bekerja sama dengan pemimpin konten kami dan tim mereka. Meskipun kami tidak akan mengorbankan kualitas atau kekuatan sinergi yang tak tertandingi, kami harus memastikan bahwa investasi kami efisien dan memberikan manfaat nyata bagi audiens dan perusahaan.

Kedua, kami membatasi penambahan jumlah karyawan melalui pembekuan perekrutan yang ditargetkan. Perekrutan untuk subset kecil dari posisi penggerak bisnis yang paling kritis akan berlanjut, tetapi semua peran lainnya ditangguhkan. Pemimpin segmen dan tim SDM memiliki detail yang lebih spesifik tentang bagaimana hal ini akan diterapkan pada tim Anda.

Ketiga, kami meninjau pembiayaan dan telah menentukan bahwa ada ruang untuk peningkatan efisiensi, serta peluang untuk mengubah organisasi menjadi lebih gesit. Gugus tugas akan mendorong pekerjaan ini dalam kemitraan dengan tim segmen untuk mencapai penghematan dan peningkatan organisasi.

Saat kami bekerja melalui proses evaluasi ini, kami akan melihat setiap operasi dan tenaga kerja untuk mendapatkan penghematan, dan kami mengantisipasi beberapa pengurangan staf sebagai bagian dari tinjauan ini.

Dalam jangka pendek, perjalanan bisnis harus dibatasi hanya untuk perjalanan penting. Sesi kerja tatap muka atau di luar lokasi yang memerlukan perjalanan akan memerlukan persetujuan dan peninjauan terlebih dahulu dari anggota tim eksekutif Anda (yaitu, bawahan langsung ketua segmen atau pejabat eksekutif perusahaan).

Sebisa mungkin, pertemuan ini harus dilakukan secara virtual. Kehadiran di konferensi dan acara eksternal lainnya juga akan dibatasi dan memerlukan persetujuan dari anggota tim eksekutif Anda.

Transformasi dirancang untuk memastikan kami berkembang tidak hanya hari ini, tetapi jauh di masa depan-dan Anda akan mendengar lebih banyak dari gugus tugas dalam beberapa minggu dan bulan mendatang.

Saya sepenuhnya sadar ini akan menjadi proses yang sulit. Kita harus membuat keputusan yang sulit dan tidak nyaman. Tapi itulah yang dibutuhkan oleh kepemimpinan, dan saya berterima kasih sebelumnya karena telah melangkah selama masa penting ini.

Perusahaan kami telah melewati banyak tantangan selama 100 tahun sejarah kami, dan saya yakin kami akan mencapai tujuan kami dan menciptakan perusahaan yang lebih gesit yang lebih cocok untuk lingkungan masa depan.

Sekali lagi terima kasih atas kepemimpinan Anda". -Bob-

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

Raja Malam Abadi

Buruh Tolak Keras Putusan Menaker soal UMP 2023 Pakai PP 36/2021******

Buruh menolak keputusan pemerintah menggunakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 sebagai acuan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2023.

Pasalnya, beleid tersebut merupakan turunan dari Undang-undang Cipta Kerja yang dinilai bersifat inkonstitusional atau tidak sah di mata hukum.

Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menilai jika pemerintah memaksa menggunakan aturan yang cacat, artinya pemerintah tak memiliki perspektif bagaimana melindungi dan meningkatkan kesejahteraan buruh.

Menurut Nining, PP 36/2021 juga menjauhkan buruh dari upah dan kehidupan yang layak. Sebab, menggunakan skema dalam aturan tersebut, kenaikan UMP akan sangat kecil.

Padahal, ia melihat kenaikan upah buruh dengan kondisi saat ini harusnya bisa mencapai 30 persen.

"Apalagi dengan berbagai kenaikan kebutuhan pokok, kenaikan listrik,kenaikan BBM bahkan kenaikan PPN 11 persen berimbas kepada semua kebutuhan hidup termasuk harga kos/kontrak rumah sedangkan upah buruh semakin dikikis," ujarnya.

Senada, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengungkapkan jika perhitungan UMP 2023 berdasarkan PP 36, maka kenaikan hanya berkisar 2-4 persen. Hal itu tentu tidak mencerminkan kondisi saat ini, di mana berbagai harga barang naik.

"Jadi yang dipakai harusnya rumus kenaikan UMP adalah (PP 78/2015) inflasi plus pertumbuhan ekonomi, yaitu sebesar 13 persen," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Dekan Elit

Bahlil Luncurkan Bali Kompendium 'Panduan' Investasi yang Adil******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Bali Kompendium di InterContinental, Jimbaran, Bali, pada Senin (14/11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompendium adalah ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.

Dalam praktik negosiasi internasional, kompendium berarti kumpulan ringkasan praktik kebijakan yang dalam hal ini terkait kebijakan investasi berkelanjutan.

Bahlil menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya, menjadi latar belakang penyusunan Bali Kompendium.

Ia mengungkapkan ada negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya. Menurut Bahlil, hal ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

"Gak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bahlil atas dukungan dan solidaritasnya terhadap negara berkembang lainnya.

Ia menyampaikan Bali Kompendium ini memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.

Hal ini juga akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi" ungkap Rebeca.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Investasi/BKPM juga meluncurkan Sustainable Investment Guidelines (SIG) atau Panduan Investasi Lestari. Panduan ini menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau.

Penyusunan Panduan Investasi Lestari ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Koalisi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

PHK Buruh di Sektor Manufaktur Hantui Indonesia******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur kian menghantui Indonesia. Terbaru, sebanyak 54 ribu buruh PT Nikomas Gemilang yang merupakan pabrik produsen sepatu dengan merek dagang NIKE terancam kehilangan pekerjaan.

Hal ini terjadi karena pabrik dari perusahaan itu merupakan satu dari tiga pabrik di Serang, Banten, yang akan pindah ke Pekalongan, Jawa Tengah, pada tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi khawatir relokasi itu akan berdampak besar. Salah satunya terhadap nasib karyawan dan peningkatan jumlah pengangguran.

"Nikomas saja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam. Kalau sudah hengkang, kita enggak tahu disisakan berapa (pegawai) di sini," kata Septo, Kamis (10/11).

Tak hanya PHK, ia juga khawatir relokasi menimbulkan efek domino terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan ekonominya ke pabrik itu.

Hal itu karena relokasi akan membuat banyak usaha penjual makanan hingga jasa kos-kosan terancam gulung tikar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut terancam turun.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) sebelumnya disebut terancam gelombang PHK. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan, saat ini sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Lihat Juga : Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan demi menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK karena permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman PHK di industri tekstil. Ia menyebut perlambatan ekonomi terjadi pada mitra dagang Indonesia yang berimbas penurunan permintaan ekspor.

"Persoalannya industri padat karya (tekstil) ini terpengaruh demand yang menurun secara global di AS dan Eropa," ujarnya dalam konferensi pers.

Lihat Juga : Daftar 3 Perusahaan yang Hengkang dari Banten dan 'Lari' ke Jateng

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerja.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan untuk mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

"Sektor padat karya akan dilihat dan pemerintah akan melakukan seperti penanganan Covid kemarin, di mana akan bisa diberikan kebijakan pemerintah, termasuk restrukturisasi kredit," jelasnya.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang betul-betul membutuhkan bantuan.

"Pemerintah melalui OJK sedang review beberapa sektor, termasuk industri padat karya, agar masih punya resilience dan agar perusahaan-perusahaan itu tidak lakukan PHK," imbuhnya.

Di sisi lain, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengimbau para pekerja tak perlu panik dengan isu PHK. Pasalnya, pemerintah akan melakukan berbagai langkah untuk mencegah hal tersebut terjadi.

"Kita usahakan isu PHK ini untuk diatasi, jadi jangan terlalu panik." tegasnya.

Raja Malam Abadi

Menaker Bicara Ancaman PHK Imbas 3 Pabrik Banten Hengkang ke Jateng******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan dialog dengan pelaku usaha yang memutuskan untuk hengkang dari Bantenke Jawa Tengah.

Menurutnya, dialog dilakukan untuk mencari cara terbaik bagaimana mencegah banyak pemutusan hubungan kerja (PHK) di perusahaan tersebut jika ia pindah ke wilayah lain. Dialog ini akan dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri.

"Kami terus meminta bu Dirjen PHI Jamsos dan timnya untuk memitigasi, memediasi dan mengajak mereka membicarakan itu secara bipartit perusahaan," ujarnya saat ditemui di Hotel Pullman, Jumat (11/11).

"Banyak perusahaan-perusahaan menyampaikan kondisi tertentu, biasanya mereka konsultasi ke Dirjen PHI Jamsos. Ini yang nanti kita terus mitigasi ya," imbuhnya.

Ida menyampaikan kondisi relokasi perusahaan ini sudah pernah terjadi sebelumnya. Misalnya, sebuah perusahaan sepatu yang kala itu ada di Jawa Barat dan pindah ke Jawa Tengah dan Kemnaker juga melakukan dialog.

Dari dialog tersebut ditemukan, meski saat perusahaan relokasi dan menyebabkan PHK, namun di wilayah yang dituju menciptakan lapangan kerja baru. Kondisi ini yang akan terus dipantau oleh pemerintah.

"Itu relokasi dari Jabar misalnya, itu yang sudah saya datangi di Kabupaten Tegal misalnya, memang mungkin, ada PHK di sini (Jabar) tapi ada menyerap tenaga kerja baru di perusahaan barunya tersebut. Ini yang akan kita mitigasi terus," jelasnya.

Sebelumnya, dilaporkan ada tiga perusahaan di Serang, Banten, merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

[Gambas:Video CNN]

"Nikomas ke Pekalongan, KMK ke Salatiga sama Temanggung, PWI 1 sama 2 di Pati. Industri besar, padat karya. Nikomas aja sekarang 54 ribu (karyawan) di dalam, kalau sudah hengkang kita nggak tahu disisakan berapa (pegawai) disini," kata Septo, Kamis (10/11).

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

tahun-tahun masa mudaku

Tiga Kapal Negara Siaga di Pelabuhan Benoa Jelang KTT G20******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan tiga kapal negara di Perairan Benoa, Bali, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)G20 pada 15-16 November 2022.

Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Arif Toha mengungkapkan tiga kapal ini disiapkan untuk mendukung keamanan dan monitoring keselamatan di wilayah Perairan Alur Benoa.

"Kita siagakan 2 kapal navigasi, VTS dan SROP di Pelabuhan Benoa untuk monitoring keselamatan pelayaran di Perairan Alur Benoa dan TSS Selat Lombok. Ditjen Hubla juga mengerahkan kapal KPLP yaitu KNP Chundamani meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli," kata Arif dilansir dari Antara, Senin (14/11).

Meski demikian, kapal negara atau militer asing harus mengisi data di aplikasi Clearance Approval for Indonesian Territory ( E-CAIT) sebelum berlabuh di Pelabuhan Benoa.

Ia menjelaskan Pelabuhan Sanur juga telah beroperasi usai diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Pelabuhan ini ditujukan untuk mempermudah delegasi yang ingin berkunjung ke Nusa Penida.

"Pelabuhan Sanur yang baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo tanggal 9 November 2022 lalu sudah beroperasi, para delegasi KTT G20 dan wisatawan yang ingin ke Nusa Penida sudah dapat dilayani melalui pelabuhan tersebut," ujarnya.

Sementara itu, Ditjen Perhubungan Laut mendirikan Poskodal di Pelabuhan Benoa untuk memonitor setiap pergerakan. Nantinya, KSOP Kelas II Benoa bertindak sebagai on scene commanderyang beranggotakan seluruh unit Pelaksana Teknis (UPT) di seluruh wilayah Bali serta Pangkalan PLP Tanjung Perak.

"Poskodal sudah ada di Pelabuhan Benoa. Di Poskodal tersebut kita kumpulkan informasi-informasi yang penting dari seluruh UPT di wilayah Bali untuk kelancaran KTT G20," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]