slot paling banyak member

tuan perak

Batal Dibeli Suami Puan, Saham TAXI Dijual Peter Sondakh ke Publik******

PT Rajawali Corpora milikPeter Sondakh menjual seluruhsaham milikinya sebesar 10,7 persen di PT Ekspress Transindo Utama Tbk (TAXI) kepada publik.

Sebelumnya, isu yang gencar beredar saham TAXI Ekspress bakalan diakuisisi suami Puan Maharani, Happy Hapsoro, melalui PT Basis Utama Prima (BUP) sebanyak 2,2 miliar saham atau setara 35 persen.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (8/2), PT Rajawali Corpora telah melepas kepemilikannya yang terdiri dari 1,09 miliar lembar, dengan harga 3,90 per saham melalui transaksi pada 10-12 Januari 2023.

Sedangkan kepemilikan publik di TAXI bakal bertambah, dari sebelumnya hanya 61,38 persen atau 6,27 miliar lembar menjadi 72,08 persen atau 7,36 miliar lembar saham.

Laporan penjualan saham tersebut disampaikan oleh Abed Nego dan Rizki Indrakusuma selaku Direktur PT Rajawali Corpora kepada PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

[Gambas:Video CNN]

Berdasarkan laporan kepemilikan saham per Januari 2023, pemegang saham TAXI lainnya adalah Zico Trust LTD sebanyak 22,39 persen atau 2,28 miliar lembar, dan Asuransi Multi Artha Guna Tbk sebanyak 5,53 persen atau 565,46 juta lembar saham. Tidak ada nama perusahaan suami Puan di daftar tersebut.

PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) atau Express group adalah operator taksi di Indonesia yang telah beroperasi sejak 1989. Perusahaan ini menyediakan tiga layanan bisnis, yaitu taksi reguler, taksi premium, dan penyewaan mobil.

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

Irwan Hermawan Diminta Mundur dari Komisaris PT Solitechmedia Synergy******

PT Solitechmedia Synergy meminta Irwan Hermawan mengundurkan diri dari posisi komisaris perusahaan usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara base transceiver station(BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

Direktur PT Solitechmedia Synergy Ronald Abdi Nurhadi mengatakan pihaknya menyayangkan praktik ilegal yang diduga dilakukan oleh Irwan.

"Kami mengambil tindakan tegas karena ini sudah menyimpang dari nilai-nilai perusahaan. Kami berharap fakta sesungguhnya tentang perusahaan dapat terdengar dan kami sangat menghargai upaya dari seluruh pihak yang sudah membantu kami untuk menyampaikan informasi ini," ujarnya melalui keterangan resmi, Kamis (9/2).

Bahkan, kata Ronald, ada kabar yang beredar bahwa PT Solitechmedia Synergy merupakan salah satu pemenang lelang/tender BTS tadi.

Menurut Ronald, Irwan memang merupakan Komisaris PT Solitechmedia Synergy, namun penting untuk diketahui bahwa terkait permasalahan hukum tersebut, Irwan bertindak dalam kapasitasnya secara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan perusahaan.

"Kami bahkan tidak mengetahui kabar tentang adanya lelang tersebut dan perusahaan tidak pernah berpartisipasi di dalam prosesnya," ucap Ronald.

Ia pun kembali menegaskan bahwa Irwan bertindak atas kapasitasnya sendiri dan itu di luar dari tanggung jawab PT Solitechmedia Synergy.

"Perusahaan tidak ada sangkut-pautnya dengan lelang tersebut, jadi tidak mungkin kami yang memenangkan proyeknya," tandasnya.

Kejagung RI kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2,3,4 dan 5 BAKTI Kominfo.

"Adapun satu orang Tersangka tersebut yaitu IH (Irwan Hermawan) selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kuntadi kepada wartawan, Selasa (7/2) lalu.

Berdasarkan perannya, Kuntadi mengatakan yang bersangkutan selaku Komisaris PT Solitech Media Sinergy melakukan permufakatan bersama Direktur Utama BAKTI Kemenkominfo Anang Achmad Latif (AAL).

Dalam perencanaan itu, Irwan disebut merekayasa pelaksanaan pengadaan proyek BTS 4G.

"Untuk mempercepat proses penyidikan, tersangka IH dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 6 sampai 25 Februari," jelasnya.

Atas perbuatannya itu, Irwan dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Kejagung sebelumnya telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Salah satunya merupakan Direktur Utama BAKTI Kominfo AAL.

Sementara untuk tiga tersangka lainnya berasal dari sektor swasta, yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia berinisial GMS, Tenaga Ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 berinisial YS, serta Account Director of Integrated Account Departement PT Huawei Tech Investment Mukti Ali.

Kuntadi menjelaskan dalam kasus ini, sejatinya proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Dalam perencanaannya, Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di pelbagai wilayah Indonesia. Akan tetapi, kata dia, ketiga tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengondisikan proses lelang proyek.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Wakil PM Malaysia ke UE: Sawit Bikin Petani Keluar dari Kemiskinan******

Wakil Perdana Menteri Malaysia sekaligus Menteri Perladangan dan Komoditas Dato' Sri Haji Fadillah bin Haji Yusof menegaskan ke Uni Eropa (UE) bahwa kelapa sawitmembawa para petani keluar dari garis kemiskinan.

"Selain daripada engagement dengan UE, tapi lebih penting untuk educate pengguna-pengguna, countries termasuk di UE, bahwa ini bukan sekadar menghasilkan, tapi juga adalah salah satu tool untuk kami angkat atau keluarkan mereka (petani) dari garis kemiskinan," jelasnya usai bertemu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam rangka membahas masa depan CPOPC di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

Dalam pertemuan tersebut, Malaysia juga menerima tampuk kepemimpinan CPOPC dari RI. Salah satu misi utama Negeri Jiran tersebut, bersama Indonesia, adalah melakukan diskusi dengan Uni Eropa (UE) terkait UU baru soal anti-deforestasi.

Memang, UU tersebut tak melarang negara pengekspor sawit seperti Indonesia dan Malaysia untuk mengekspor barang dagangan mereka ke Uni Eropa. Hanya saja, perusahaan pengekspor harus bisa memperlihatkan bukti bahwa barang yang mereka jual tidak merusak hutan, hingga menghilangkan hak asasi manusia.

Dikutip dari European Parliament, meskipun tidak ada negara atau komoditas yang dilarang, perusahaan tidak akan diizinkan untuk menjual produk mereka di UE tanpa pernyataan bebas dari deforestasi. Hal tersebut sesuai dengan yang diminta oleh anggota parlemen.

"Misi utama kami untuk menyusun strategi dalam rangka misi bersama Malaysia dan Indonesia ke UE dan dalam misi tersebut kami merencanakan bukan hanya dalam konteks scientific, ekonomi, tapi juga dalam konteks sosial. Kami akan membawa pekebun-pekebun (petani sawit) kecil untuk menyuarakan dan memberi pandangan," jelas Fadillah.

Namun, Airlangga dan Fadillah belum memastikan kapan kedua negara berangkat ke UE. Airlangga hanya menegaskan soal waktu keberangkatan masih akan diatur oleh Kantor CPOPC.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

DPR Sebut Meikarta Zalim Usai Permainkan dan Tuntut Konsumen Rp56 M******

DPR menilai apa yang dilakukan pihak Meikarta kepada para konsumennya adalah tindakan zalim karena tak juga menyerahkan unit apartemen sesuai janji, serta menggugat pembeli ke pengadilan. Hal ini memantik parlemen untuk membahasUU Perlindungan Konsumen.

Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal hingga Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi dari pembeli apartemen Meikarta, yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Komplain dan aduan konsumen terhadap developeradalah kedua terbesar keluhan masyarakat Indonesia terhadap pengusaha-pengusaha. Masa nggak ada caranya (perlindungan) di negeri ini, konsumen beli (apartemen) dizalimi seperti Bapak/Ibu," kata Hekal saat audiensi, Jumat (10/2).

"Jadi UU Perlindungan Konsumen ini memang di Komisi VI sebagai tupoksinya, melindungi konsumen akan dibahas. Supaya tidak tumpang tindih mengenai masalah berapa persen yang sudah dan bagaimana konsumen, semua akan diatur di situ," jelas Dasco selepas audiensi.

Ia menegaskan aduan konsumen Meikarta yang tak kunjung menerima unit apartemen yang dijanjikan PT MSU sejak 2019 itu menjadi masukan bagus bagi DPR dan pemerintah. Ini menjadi momen baik untuk membahas UU tentang perlindungan konsumen.

Sementara itu, Ketua PKPKM Aep Mulyana menegaskan apa yang dialami salah satu konsumen Meikarta, Muhammad, adalah sebuah kezaliman. Namun, ia masih berharap iktikad baik pengembang.

"Pak Muhammad mintarefundcuma dikembalikan 10 persen. Itu kalau nggak disebut zalim, ya apa? Maknanya apa? Dari uang (sekitar) Rp400 juta, cuma dikembalikan Rp40 juta setelah menunggu sekian lama," jelas Aep di momen yang sama.

Muhammad adalah salah satu konsumen Meikarta yang mengadu ke DPR. Ia menjelaskan dipaksa dua kali relokasi ke unit yang lebih mahal, dari Rp250 juta ke Rp430 juta, lalu Rp670 juta. Jika menolak, uang setorannya akan hangus.

CNN Indonesiaberupaya mengonfirmasi perihal relokasi unit itu kepada Head Marcomm Meikarta Andika Surya Pratama dan Humas PT Lippo Karawaci Tbk Paulus Pandiangan. Keduanya tak merespons hingga berita ini diturunkan.

PT MSU juga pernah dimintai keterangan soal gugatan perdata terhadap 18 orang konsumennya dengan tuntutan senilai Rp56 miliar. Dalam sidang perdana di PN Jakarta Barat pada 24 Januari lalu, PT MSU lagi-lagi irit bicara soal polemik Meikarta.

"Maaf ya kami no commentdulu karena ini kan baru persidangan pertama. Nanti saja ya. No comment, nanti saja. Intinya ini sidang dilanjutkan 7 Februari. Itu saja yang bisa disampaikan," kata Yohan perwakilan kuasa hukum PT MSU kepada CNNIndonesia.comdi lingkungan PN Jakbar kala itu.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Bangkitnya Ninja Kabut

Lapor ke Wapres, Menaker Sebut Sudah Bangun 3.757 BLK Sejak 2017******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah melapor ke Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah merampungkan 3.757 Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) dalam lima tahun terakhir.

"Alhamdulillah, sebagai contoh adalah BLK Komunitas Nurul Islam dengan kejuruan perhotelan yang alumninya telah bekerja di Hotel Pullman dan hotel-hotel lain di Kawasan Mandalika ini," ungkap Ida di Yayasan Ponpes Manhalul Ma`arif Darek, Lombok Tengah, dikutip dari keterangan resmi, Jumat (10/2).

Di hadapan Ma'ruf, Ida menjelaskan 3.757 BLK Komunitas dibangun dalam rentang 2017-2022. Ia membagi BLKK tersebut ke dalam tiga klasifikasi, yakni 1.752 klasifikasi tumbuh, 876 berkembang, dan 283 mandiri.

Kemudian, BLK Komunitas dengan klasifikasi mandiri adalah balai yang telah memproduksi barang maupun jasa dan telah menghidupi lembaganya. Sementara itu, 846 BLK Komunitas lainnya baru selesai dibangun dan diresmikan.

"Tentu saja terobosan pengembangan kurikulum pelatihan vokasi ini menyesuaikan dengan kondisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri saat ini," ungkap Ida.

Ida memamerkan BLK Komunitas sebagai solusi mengatasi kesenjangan daerah menghadapi pasar kerja yang berubah cepat. Terlebih, masyarakat lokal umumnya dipandang belum punya kompetensi sesuai dengan pasar kerja di hotel-hotel, restoran, dan lain-lain.

Kesenjangan tersebut yang membuat keberadaan kawasan strategis nasional belum dapat menyerap maksimal tenaga kerja lokal.

[Gambas:Video CNN]

Ahli alkimia

Dewan Sawit Minta Menkeu Hapus Bea Keluar Menjelang Lebaran******

Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) mendorong agar Kementerian Keuanganmenghapusbea keluaratas ekspor sawit menjelang Lebaran Idulfitri 2023.

Saat ini Kemenkeu menetapkan bea keluar ekspor crude palm oil (CPO) senilai US atau Rp806 ribu (asumsi kurs Rp15.500) per ton.

Plt Ketua Umum DMSI Sahat M Sinaga menjelaskan produk CPO yang diekspor saat ini selain dikenai bea keluar namun juga dikenai pungutan ekspor senilai US atau Rp1,3 juta per ton. Padahal, pasar secara global saat ini sedang lesu dan harga CPO milik Malaysia terhitung lebih murah.

Sahat menjelaskan ekspor produk sawit ini mesti didukung sebab ekspor ini lah yang menunjang produksi minyak goreng dalam negeri. Berdasar simulasi perhitungannya, rata-rata produsen harus menanggung beban Rp2.601 per liter untuk distribusi minyak goreng curah untuk distribusi dari pabrik ke warung-warung.

Sementara, untuk minyak goreng premium, produsen harus menanggung bebas Rp4.041 per liter untuk distribusinya.

"Selama ini kalau harga (migor) curah itu dari pabrik sampai ke lapangan itu ongkosnya Rp3.000 perak. Oleh karena itu, harga dari pabrik itu Rp11 ribu, maka produsen nombok Rp2.601 untuk menjual supaya (tetap) terjual Rp14 ribu," ucapnya.

Untuk menutup kerugian ini, menurutnya, para produsen minyak goreng banyak mengambil keuntungan dari ekspor sawit. Setidaknya, para produsen harus mengambil margin sebesar US untuk bisa menutup kerugian ini.

"Itu artinya kalau kita tidak ekspor, runyam semua ini, nggak akan jalan (rantai produksinya)," tutur Sahat.

Sedangkan, saat ini kondisi ekonomi global yang sedang lesu membuat 6 juta ton CPO tidak bisa diekspor ke luar negeri. Dengan lesunya pasar dan ketiadaan insentif, Sahat menilai para pengusaha akan semakin kehilangan gairah untuk memproduksi minyak goreng.

Padahal, dua bulan lagi adalah Ramadhan dan cenderung mengalami permintaan yang tinggi. Akibatnya, harga minyak goreng berpotensi melonjak atau kelangkaan akan terjadi.

"Supaya bisa lancar minta tolong gotong royong dari Kemenkeu untuk legowo freeze dulu 3 bulan, dari Februari-April supaya kita tidak dipecundangi Malaysia. Dia yang ekspor untungnya gede-gede, kita tidak bisa," paparnya.

"Tapi kalo bea keluar 0, dua minggu pasti langsung datang menteri Malaysia, help me (minta tolong). Pasti itu, karena kita ada 6 juta ton. Itu siap digelontorkan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]