lobby303

Pengetahuan unik Jin Yong merajalela di berbagai dunia

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

IHSG Diprediksi Menguat Terbatas Jelang Libur Panjang Iduladha******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang menguat terbatas pada perdagangan Selasa (27/6).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan jelang akhir perdagangan sebelum libur panjang IHSG tak akan berubah banyak dari penutupan hari sebelumnya. Pasalnya, tidak ada sentimen yang bisa memberikan kejutan.

"Berdasarkan indikator MACD dalam kondisi netral," ujar Ivan dalam riset hariannya.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat IHSG berpotensi menguat. Hal ini dikarenakan bulan depan mulai bermunculan rilis kinerja emiten sepanjang semester I-2023.

"Rilis kinerja emiten ini akan menambah semarak pergerakan IHSG sepanjang bulan mendatang, hari ini IHSG berpotensi menguat," jelasnya.

Hari ini, William memperkirakan IHSG bakal berada di rentang support6.601 dan resisten 6.742. Beberapa saham yang direkomendasikan untuk dikoleksi adalah HMSP, BBCA, BBNI, BBRI, TLKM, UNVR, INDF, ASRI, dan SMRA.

IHSG sebelumnya ditutup di level 6.664 pada Senin (26/6). Indeks saham menguat 24,93 poin atau 0,38 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,07 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 236 saham menguat, 294 terkoreksi, dan 213 lainnya stagnan. Sembilan dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi, yakni minus 1,47 persen.

[Gambas:Video CNN]

Gadis cantik dan menawan

Indonesia Kebanjiran Modal Asing Rp2,22 T Sepanjang Pekan Ini******

Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asingmasuk (capital inflow) sebesar Rp2,22 triliun sepanjang 19 sampai 22 Juni 2023.

Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menuturkan modal asing masuk berasal dari beli neto Rp3,26 triliun di pasar SBN dan jual neto Rp1,05 triliun di pasar saham.

Sementara sepanjang Januari hingga 22 Juni 2023, modal asing masuk mencapai Rp81,97 triliun di pasar SBN. Sedangkan beli neto di pasar saham mencapai Rp14,48 triliun.

Sementara itu, premi credit default swap(CDS) Indonesia 5 tahun naik dari 81,03 bps per 16 Juni 2023 menjadi 84,04 bps per 22 Juni 2023.

Bank sentral juga mencatat nilai tukar rupiah dibuka pada level (bid) Rp14.960 per dolar AS danyieldSBN 10 tahun naik ke level 6,29 persen. Sementara, yieldUST (US Treasury) note 10 tahun naik ke level 3,79 persen.

"Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi dengan Pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan guna mendukung pemulihan ekonomi lebih lanjut," pungkas Erwin.

[Gambas:Video CNN]

Perburuan protagonis tanpa batas

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

surga memancing

Erick Thohir Rombak Susunan Direksi Holding BUMN Pangan ID Food******

Menteri BUMN Erick Thohir merombak susunan direksi holding BUMNpangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) (Persero) atauID Food.

Erick menunjuk Yossi Istanto menjadi Direktur SDM dan Legal. Sebelumnya, Yossy menjabat sebagai SEVP Manajemen Aset. Ia juga mengangkat Nina Sulistiowaty, yang sebelumnya menjabat Direktur Utama PT PPI, sebagai Direktur Komersial ID Food.

Penunjukkan itu tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor SK- 172/MBU/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia, yang ia teken 27 Juni 2023.

Seiring pergantian beberapa direksi di ID Food, Erick juga mengganti beberapa direksi di anak perusahaan ID Food, yakni Berdikari dan PPI.

Pergantian tersebut antara lain Direktur Utama Berdikari Harry Warganegara digantikan oleh Syarkawi Rauf.

Sementara Direktur Utama PPI yang sebelumnya ditempati oleh Nina Sulistiowaty, kini dijabat oleh Soegeng Hernowo. Lalu, Direktur Komersial PPI yang sebelumnya dijabat oleh Andry Tanudjaja kini ditempati oleh Edhy Rizwan.

[Gambas:Video CNN]

Petualangan animasi domestik

Pemerintah Respons Usulan Pengusaha Bentuk Regulator Khusus Sawit******

Pemerintah merespons positif usulan pelaku industri terkait pembentukan lembaga khusussawit, yang nantinya berfungsi sebagai regulator.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kemenko Perekonomian Musdalifah Mahmud menyebut usulan itu sangat dibutuhkan demi mendorong keberlanjutan sawit.

"Silakan diupayakan melalui usulan yang komprehensif, apalagi kita akan membentuk kabinet baru. Silakan diusulkan untuk bisa jadi upaya kita menjaga keandalan sawit di Indonesia," ujar Musdalifah dalam acara Special Dialogue, dikutip dari CNBC Indonesia, Senin, (26/6).

"Silakan proses, usulkan, tentu butuh proses regulasi, secara saintifik, dan operasional bisa betul-betul kita tunjukkan manfaat yang kita berikan dari usulan kreatif tadi," imbuhnya.

Plt Ketua Dewan Sawit Indonesia Sahat Sinaga menjelaskan untuk memperkuat industri sawit dalam negeri, maka perlu dibentuk sebuah lembaga khusus yang juga bertindak sebagai regulator untuk menjaga keberlanjutan sawit ke depan.

Ia yakin keberadaan lembaga khusus sawit ini bakal membuat industri lebih kuat dan tidak akan bernasib sama dengan industri karet yang belakangan terpuruk.

"Saya kira kita memahami sejarah karet. Waktu perang Korea itu harganya sampe US per kilo (kg), tingginya harga jadi racun. Ahli kimia mengembangkan karet sintetis, karena margin besar, dengan demikian karet kita terpuruk. Nah, jangan sampai ini terjadi di sawit," ujar Sahat.

Gagasan serupa disampaikan Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono. Ia sepakat perlu dibentuknya lembaga khusus untuk menjaga keberlangsungan sawit.

Alasannya, ia melihat saat ini masih banyak kebijakan yang tumpang tindih dan perlu adanya sinkronisasi yang harus dilakukan antar lembaga. Kehadiran lembaga khusus ini nantinya diharapkan bisa memberikan kepastian bagi pengusaha, serta tidak bergantung pada kondisi global.

"Tidak bisa hanya dibebankan pada pelaku usaha, pembuat kebijakan harus aktif dan sinkron. Apalagi ekspor kita 2022 memecahkan sejarah terbesar secara nilai US,07 miliar, itu karena harga sawit dan minyak nabati baik," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]