kocok303 slot

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

ojk daftar pinjol

Benarkah Food Estate Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Diskusi mengenai food estatekembali mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah food estate menjadi salah satu isu yang dibahas dalam debat calon wakil presiden (cawapres) pada Minggu (21/1) kemarin.

Dalam debat tersebut, cawapres nomor urut satu Muhaimin Iskandar (Cak Imin) dan cawapres nomor urut tiga Mahfud MD kompak mengatakan program food estategagal.

Cak Imin menilai program tersebut merugikan petani hingga memicu konflik agraria sehingga perlu dihentikan. Sementara Mahfud menyebut program food estateadalah program gagal dan merusak lingkungan yang dapat merugikan negara.

Namun, tuduhan gagal itu dibantah oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.

Menurutnya, food estate sedang dikerjakan di beberapa daerah dengan berjalan baik dan sesuai target, bahkan ada yang sudah panen.

"Food estate ini bukan proyek instan, butuh proses. Kenyataannya kita memiliki 10 juta hektare yang sebelumnya tidak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Kami sekarang menggarap itu, butuh proses, butuh teknologi agar menjadi lahan produktif," katanya dalam keterangan resmi, Senin (22/1)

Amran mencontohkan food estate di Temanggung dan Wonosobo, Jawa Tengah, seluas 907 hektare yang telah panen komoditas hortikultura. Kemudian food estate di Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT) yang telah panen jagung seluas 500 hektare.

Lihat Juga : Respons Djarum-Adaro Usai Diklaim Boy Thohir Siap Menangkan Prabowo

Lalu benarkah tuduhan itu? 

Segendang sepenarian dengan Cak Imin dan Mahfud, Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa yang merupakan ahli pertanian menyatakanfood estate memang gagal semua. Hal ini dikarenakan program tersebut dilaksanakan tidak memenuhi pilar pengembangan lahan.

Ia menjelaskan ada empat pilar pengembangan lahan pangan yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu, meliputi kelayakan tanah dan agroklimat, kelayakan teknologi, kelayakan infrastruktur, juga kelayakan sosial dan ekonomi.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibilitydari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," jelasnya.

Ia mencontohkan, salah satunya lokasi food estate di Gunung Mas, Kalimantan Tengah yang diklaim Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi yang sekaligus cawapres nomor urut dua berhasil adalah tidak benar.

Lihat Juga : Luhut 'Ceramahi' Habis Tom Lembong: Saya Sedih Lihat Anda

Menurutnya, lahan di Gunung Mas tersebut memang tidak cocok untuk menanam karena bukan tanah yang mengandung pasir melainkan pasir total. Sehingga, apapun yang ditanam pasti gagal.

"Tapi supaya seakan-akan berhasil ditanam jagung pake polibag, ya saya juga bisa tanam padi di jalan tol," imbuhnya.

Andreas menjelaskan kegagalan itu tercermin dari hasil panen yang hanya 0,8 juta per hektare. Padahal seharusnya paling sedikit hasil panen mencapai 4 juta ton per hektare agar petani untung.

Kendati, ia menekankan menghentikan program tersebut bukan solusi yang tepat. Sebab, sudah banyak lahan yang digunduli dan anggaran yang dikeluarkan selama ini.

Lihat Juga : Daftar Food Estate Jokowi yang Disebut Gagal Cak Imin dan Mahfud MD

Karenanya, ia memiliki tiga solusi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut diklaim sudah disampaikan kepada pemerintah.

"Kalau menurut saya lebih fokus ke satu lokasi saja, karena pengalaman 25 tahun itu kan setiap ganti pemerintah ganti lahan untuk food estate. Usulan saya fokus gambut 1 juta hektare saja, karena tingkat kerusakan di sana itu sudah luar biasa," usulnya.

Dari 1 juta hektare lahan gambut itu, pemerintah tinggal mengidentifikasi lokasi-lokasi yang memenuhi pilar pengembangan lahan. Dengan demikian, ia menilai kemungkinan besar akan berhasil.

"Jangan sampai dilanggar empat pilar yang saya sebutkan tadi," kata Andreas.

INFOGRAFIS: Daftar Proyek Food Estate Jokowi yang Disebut Cak Imin-Mahfud MD Gagal (Agder Maulana/ CNNIndonesia).

Kedua,ia mengusulkan agar pemerintah membuat payung hukum pengelolaan lahan food estate. Hal ini bertujuan agar siapapun presidennya, lokasi lahan tidak berubah seperti saat ini.

"Difokuskan dan harus dibuat kesepakatan bersama, siapapun presidennya ya tetap di satu lahan itu saja. Tetap di gambut 1 juta hektare itu karena sudah rusak berat tadi itu," jelasnya.

Ketiga, menjalin kerja sama dengan perusahaan untuk mengelolanya, bisa BUMN ataupun swasta. Sehingga nantinya, Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan menjadi pengawas dan perusahaan yang fokus menjalankan di lapangan.

Peneliti Center of Food, Energy, and Sustainable Development Indef Rusli Abdullah mengatakan food estatesangat penting untuk Indonesia, terutama untuk mengembangkan komoditas pangan yang selama ini masih bergantung pada impor.

"Menurut saya Indonesia butuh food estatedan memang harus dibangun dengan perencanaan yang matang dalam artian bertahap, lokasi jelas dan bisa menjangkau seluruh pelosok negeri dan komoditasnya apa. Seharusnya yang selama ini kita impor atau di masa depan dibutuhkan jadi komoditas yang dipilih," kata Rusli.

Untuk keberhasilan dan tidaknya programfood estate, ia menilai itu bisa dilihat dari perencanaan dan hasil yang didapatkan. Jika sesuai maka berhasil, jika tidak artinya gagal.

Selain itu, bisa dilihat dari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Gagal dan tidaknya ada BPK dan BPKP nanti yang akan mengeluarkan laporan. Kalau gagal sudah pasti menjadi catatan karena ada pemborosan anggaran di sana. Nanti tinggal di cek apakah gagal karena sengaja, force majeure, apa karena ada kesalahan perencanaan, BPK dan BPKP yang akan menilai," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

yes 88 slot

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix sebagai mak comblang

semangat slot

KPAI rekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga santri******

Kediri (ANTARA) - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Pusat merekomendasikan pendampingan psikologis bagi keluarga BM (14), santri Pondok Pesantren Tartilul Quran (PPTQ) Al Hanifiyyah, di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, yang menjadi korban penganiayaan hingga meninggal dunia.

Anggota KPAI bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Budaya, Aris Adi Leksono, mengatakan dalam perkara anak perlindungan akan diberikan terutama bagi anak korban. Dalam kasus ini adalah keluarga BM, karena korban meninggal dunia.

"Kami mendorong adanya pendampingan dari pihak terkait secara psikologis dan juga mendorong adanya kepedulian sosial, santunan, karena itu juga bagian dari perintah UU Perlindungan Anak," katanya di Kediri, Jumat.

Ia menambahkan, pendampingan juga diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum, karena mereka juga mempunyai hak untuk mendapatkan pendampingan hukum, mendapatkan pemulihan, kemudian rehabilitasi sosial.

Dia mengatakan, KPAI juga sepakat untuk mendorong proses hukum yang sekarang sedang diproses. Untuk keputusan seperti apa, nantinya diharapkan juga harus didukung bersama.

Untuk itu dia juga meminta komitmen dari Kementerian Agama dan instansi terkait untuk membantu polisi. Pondok pesantren juga diharapkan memberikan informasi selengkapnya.

Baca juga: Kapolres : Santri dianiaya berulang-ulang

Baca juga: Fatayat NU kutuk keras kasus kekerasan terhadap santri di Kediri

"Karena ini persoalan anak, sesuai dengan UU harus cepat selesai, harus cepat tertangani, keadilan untuk keluarga korban bisa diwujudkan sambil hak lain baik keluarga maupun anak yang berkonflik hukum dengan status tersangka maupun saksi," kata dia.

Terkait dengan informasi soal pemindahan santri karena pondok pesantren tidak berizin, Aris mengatakan harus dipikirkan lebih panjang, sebab memindahkan anak tidak semudah yang diperkirakan.

"Saya kira lebih objektif untuk dilakukan asesmen awal. Dilihat, dipetakan mana anak yang perlu mendapatkan layanan pendampingan klasikal atau layanan pendampingan personal baik psikis, mental maupun pendampingan lainnya. Kalau itu bisa dipetakan maka bagaimana perlakuannya, intervensinya akan objektif," kata dia.

Sebelumnya, penganiayaan terjadi terhadap santri PPTQ Al Hanifiyyah di Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, berinisial BM oleh seniornya hingga berujung meninggal dunia di area pondok.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengungkapkan penganiayaan dilakukan beruntun yakni 18 Februari, 21 Februari dan 22 Februari 2024 sampai 23 Februari 2024 dini hari.

Empat tersangka yakni AF (16) asal Denpasar Bali, MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya mempunyai peran dalam penganiayaan tersebut sehingga menyebabkan kematian korban.

Korban kemudian dibawa ke puskesmas, namun oleh dokter yang memeriksa dinyatakan meninggal dunia pada Jumat (23/2) pagi. Dokter yang memeriksa juga mengungkapkan di tubuh korban luka yang banyak ditemukan pada anggota tubuh bagian atas.

Hingga saat ini Polres Kediri Kota telah memeriksa sembilan orang saksi. Untuk pengasuh pesantren, saat pemanggilan tidak datang sehingga dijadwalkan ulang untuk dimintai keterangannya.

"Jadi, pengasuh pondok pesantren yang ikut mengantarkan jenazah pada hari H saat ini sudah kami monitor sedang koordinasi dengan keluarga korban di Banyuwangi. Dalam waktu dekat kami akan adakan pemeriksaan khususnya yang langsung saat itu mengetahui, menyaksikan dan mengantarkan ke Banyuwangi," kata Kapolres.

Baca juga: KemenPPPA kawal kasus kekerasan terhadap santri berujung meninggal

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

zaman prasejarah yang tak terbatas

bonus new member 100 to x3

McConnell tak akan pimpin Partai Republik di Senat AS pada akhir 2024******

Washington (ANTARA) - Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnell, pemimpin terlama dalam sejarah Senat Amerika Serikat (AS), pada Rabu (28/2) mengumumkan akan mengundurkan diri dari jabatan tersebut pada akhir tahun ini.

"Salah satu keterampilan hidup yang paling kurang diapresiasi adalah mengetahui kapan waktunya untuk beralih ke tahap selanjutnya dalam hidup. Jadi saya berdiri di hadapan Anda hari ini, Bapak Presiden dan rekan-rekan saya, untuk mengatakan bahwa ini akan menjadi masa jabatan terakhir saya sebagai pemimpin Partai Republik di Senat," ujar McConnell dalam sebuah pidato di hadapan Senat AS pada Rabu.

McConnell (82) telah menjabat sebagai pemimpin Partai Republik sejak 2007. Transisi kepemimpinan akan berlangsung pada November ketika pemungutan suara digelar untuk memilih penggantinya. Pemimpin terpilih yang baru nantinya akan mulai menjabat pada Januari 2025.

McConnell, oleh sesama anggota parlemen, dipandang sebagai ahli strategi yang terampil dalam politik dan salah satu tokoh paling kuat di Washington.

Berkolaborasi dengan mantan presiden Donald Trump, McConnell memainkan peran penting dalam meloloskan rancangan undang-undang tentang pemotongan pajak senilai 1,5 triliun dolar AS (1 dolar AS = Rp15.673) pada 2017 lalu.

Namun, pengaruh McConnell yang dahulu signifikan di Senat Partai Republik mulai berkurang dalam setahun terakhir sejak partai tersebut menunjukkan kedekatan yang semakin erat dengan Trump, yang memiliki ketegangan hubungan dengan pemimpin Partai Republik tersebut.

Keretakan antara Trump dan McConnell ini diperparah dengan peristiwa kerusuhan di Capitol pada 6 Januari 2021 lalu.

Meskipun turut memberikan suara untuk membebaskan Trump dalam sidang pemakzulannya, McConnell menegaskan bahwa mantan presiden itu memikul tanggung jawab moral yang besar karena menghasut peristiwa pada hari itu.

Dalam indikasi terbaru dari meningkatnya kekuatan Trump dan memudarnya pengaruh McConnell, pemimpin Senat dari Partai Republik itu baru-baru ini mendorong para senator Partai Republik untuk mengesahkan kesepakatan bipartisan tentang imigrasi dan bantuan untuk Ukraina.

Namun, hanya empat orang dari mereka yang mendukung usulannya tersebut.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Direktur Kasdim

paling gacor hari ini

Citigroup PHK Karyawan di New York******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank Citigroup melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sebagian karyawannya yang ada di New York City. Namun, tidak disebutkan jumlahnya secara detail.

Berdasarkan Reuters, Kamis (25/1), karyawan yang terdampak PHK hanya akan menerima gaji hingga April 2024. Citigroup menolak berkomentar soal PHK ini.

Meski jumlah pekerja yang di PHK belum diketahui, tapi PHK ini disinyalir akan menjadi pengurangan pekerja terbesar di perbankan sejak krisis keuangan.

Proses untuk setiap karyawan mungkin berbeda-beda tergantung pada keadaan individu.

Menurut dua sumber itu, pemerintah negara bagian New York melalui aturan terbaru mengharuskan proses PHK diberitahukan 90 hari sebelumnya kepada pekerja. Ini berlaku sejak 1 Februari 2024. Sehingga proses PHK akan lebih dipercepat di negara tersebut sebelum aturan berlaku.

Sampai April ini, karyawan yang terdampak masih akan menerima gaji dan tunjangan. Namun, akses ke sistem perusahaan akan terputus.

Awal tahun kemarin, bank terbesar ketiga di AS ini memang sudah mengumumkan rencana untuk mengurangi jumlah karyawannya sebanyak 20.000 orang selama dua tahun ke depan.

CEO Jane Fraser mengatakan kepada para manajer melalui telepon minggu lalu bahwa sekitar 5.000 karyawan akan dipecat sebagai bagian dari reorganisasi, sekitar 5.000 dari divestasi dan 10 ribu dari teknologi dan operasi, menurut sumber yang mengetahui hal tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Loli lich-ku luar biasa

midas777

3 Perusahaan Media AS Ramai******

Jakarta, CNN Indonesia--

Tigaperusahaan media Amerika Serikat (AS) kompak mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sejumlah pegawai mereka pada awal 2024 ini.

Terbaru, ada Business Insider yang bakal memangkas 8 persen jumlah pegawai mereka. Namun demikian, perusahaan tak merinci total berapa orang pekerja yang masuk angka 8 persen tersebut.

Kepala Eksekutif Business Insider Barbara Peng dalam sebuah memo kepada pegawai mengatakan media yang berkantor pusat di New York itu perlu memfokuskan kembali prioritas demi keberlangsungan di masa yang akan datang.

Peng mengatakan pekerja yang terkena dampak akan menerima gaji minimal 13 pekan dan asuransi kesehatan.

Business Insider bukan media pertama yang mengumumkan PHK awal tahun ini. Sebelumnya, Los Angeles Times dan Majalah Time juga melakukan hal serupa.

Los Angeles Times secara gamblang mengungkapkan bahwa perusahaan memangkas 100 jurnalis. Menurut manajemen perusahaan, PHK dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi tekanan keuangan.

Tak terima, serikat pekerja perusahaan itu pun mogok kerja pada Jumat (19/1) lalu. Serikat pekerja meminta Los Angeles Time untuk menjelaskan berapa target penghematan biaya serta jumlah persis karyawan yang akan dirumahkan. Pasalnya, perusahaan cukup tertutup mengenai informasi tersebut.

Lihat Juga : Basuki Akhirnya Bicara soal Giant Sea Wall Ala Prabowo-Airlangga

Di sisi lain, Pihak perusahaan juga mengaku kecewa dengan rencana mogok para pegawai. Namun, manajemen Los Angeles Times tetap menghormati putusan itu.

"Kami kecewa dengan keputusan serikat pekerja, namun menghormati hak mereka untuk mogok," kata Los Angeles Times.

PHK terjadi setelah editor eksekutif surat kabar tersebut, Kevin Merida, mengundurkan diri dari jabatannya satu pekan sebelum pengumuman PHK 100 jurnalis tadi.

Menyusul Los Angeles Times, Majalah Times melakukan PHK pada 15 persen karyawan pada Selasa (23/1) lalu. Hal ini diungkapkan langsung oleh serikat pekerja.

Berdasarkan laporan CNN, juru bicara TIME mengungkapkan PHK berdampak terhadap 30 karyawan dari berbagai departemen, termasuk divisi editorial, teknologi, penjualan dan studionya.

Serikat pekerja menyebutkan yang paling banyak dirumahkan adalah karyawan TIME for Kids, kanal yang mempublikasikan berita untuk anak-anak usia sekolah.

"Saya mulai bekerja di Majalah TIME tepat satu tahun yang lalu, dan pagi ini saya diberhentikan bersama 12 jurnalis lainnya," ujar Haley Weiss, reporter kesehatan dan sains TIME dalam sebuah postingan di X.

Dalam memo kepada karyawan, Kepala Eksekutif TIME, Jessica Sibley mengatakan keputusan tersebut bukan hal yang mudah bagi perusahaan. Namun, harus dilakukan demi keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

"Kami telah berupaya mengelola pengeluaran di area lain dalam bisnis kami secara agresif untuk meminimalkan dampak keputusan ini terhadap karyawan kami," tulis Sibley.

"Meskipun keputusan ini tidak mudah diambil, ini adalah langkah penting yang harus kami ambil untuk memajukan bisnis kami dan meningkatkan posisi keuangan kami sebagai sebuah organisasi," imbuhnya dalam memo tersebut.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)