akub

Raja Malam Abadi

promo gojek gocar

Kemarin, Kemensos inovasi kompor hingga Jokowi bayangkan konser di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai berita humaniora yang menarik pada Kamis (29/2) masih menarik untuk dibaca hari ini, seperti inovasi kompor bertenaga limbah sawit dari Kemensos, hasil kerja sama dengan IPB.

Ada juga berita-berita lainnya, seperti data BRIN yang menunjukkan ancaman kepunahan spesies air akibat perubahan iklim, Jokowi membayangkan konser-konser besar diadakan di IKN, Wakil Presiden meninjau penyembelihan sapi di Selandia Baru, dan penutupan Bandara Internasional Minangkabau (BIM) karena abu vulkanik erupsi Gunung Marapi.

1.) Kemensos luncurkan kompor inovasi berbahan bakar limbah sawit

Kementerian Sosial (Kemensos) meluncurkan inovasi berupa kompor ramah lingkungan yang berbahan limbah sawit sebagai solusi untuk mengatasi mahalnya harga gas elpiji di Desa Seuneubok Simpang, Kecamatan Darul Aman, Kabupaten Aceh Timur.

Menurut keterangan dari Menteri Sosial Tri Rismaharini, inovasi tersebut adalah hasil kerja sama Kemensos dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) sebagai respon dari keluhan warga akan sulitnya stok serta mahalnya gas elpiji tiga kilogram di daerah itu. Sementara itu, Ketua Forum Keserasian Sosial (FKS) Desa Seuneubok Simpang Kafriyadi mengatakan kompor inovatif itu sudah diuji coba sejak September 2023, dan hasilnya sangat memuaskan.

2.) BRIN: Spesies air paling berisiko punah akibat perubahan iklim

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengungkapkan, fenomena perubahan iklim membuat spesies air berisiko terancam punah akibat perubahan suhu, lingkungan, dan habitat.

Peneliti Ahli Utama dari Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi BRIN Amir Hamidy mengatakan, berbagai spesies yang hidup di air menjadi makhluk hidup pertama yang merasakan dampak perubahan iklim tersebut. Menurutnya, hal itu disebabkan oleh perubahan siklus air yang berdampak pada perilaku reproduksi spesies.

Sebagai contoh, ujarnya, distribusi Katak Merah yang ditemukan di Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat telah mengalami penurunan dan menjauhi ketinggian yang biasanya mereka tempati, akibat perubahan suhu di kawasan pegunungan itu.

3.) Jokowi bayangkan konser-konser besar kelak bisa diadakan di IKN

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membayangkan Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak hanya menjadi kota pemerintahan melainkan juga tempat diselenggarakannya konser-konser besar kelak.

Dalam sambutannya saat meresmikan peletakan batu pertama pembangunan gedung Kantor Bank Negara Indonesia (BNI) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kamis, dia berharap seiring pemenuhan fasilitas di ibu kota baru itu, berbagai konser akbar dapat diselenggarakan di sana. Dia juga berharap kawasan itu juga dapat menjadi pusat ecotourism.

4.) Wapres tinjau penyembelihan sapi bersertifikasi halal di Selandia Baru

Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin meninjau proses penyembelihan hewan sapi bersertifikasi halal di perusahaan ekspor daging, Taylor Preston, Selandia Baru, Kamis.

Peninjauan itu dalam rangka memastikan produk daging yang diekspor ke Indonesia telah memenuhi standar penilaian sertifikasi halal secara global dan nasional. Adapun kriteria-kriteria halal yang ditinjau meliputi ertifikat pengakuan halal dari beberapa lembaga halal di Selandia Baru yang memperoleh dukungan Badan Pengelola Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag) RI.

5.) Otoritas bandara kembali tutup operasional BIM akibat erupsi Marapi

Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI kembali menutup operasional Bandara Internasional Minangkabau (BIM) yang terletak di Kabupaten Padang Pariaman akibat terdampak sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Marapi.

Kepala Kantor Otoritas Bandara Wilayah VI Kapten Megi H. Helmiadi di Padang, Kamis, mengatakan, kebijakan penutupan bandara tersebut akibat sebaran abu vulkanik Gunung Marapi yang berada di Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar telah mencapai BIM. Akibat penutupan bandara tersebut tujuh penerbangan, yaitu empat kedatangan dan tiga jadwal keberangkatan,dari dan ke BIM menjadi tertunda.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Taihuang Tianshou Jue Liu Wuxie

link alternatif login

KPK segera sidangkan penyuap Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba******

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera menyidangkan para terdakwa pemberi suap terhadap Gubernur Maluku Utara nonaktif Abdul Ghani Kasuba (AGK) dalam kasus dugaan korupsi suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

"Jaksa KPK Gilang Gemilang, pada Jumat (1/3) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan dengan Terdakwa Stevi Thomas C dan kawan-kawan ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ternate," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan terdakwa yang turut dilimpahkan perkaranya sebagai pihak pemberi suap pada tersangka AGK, yakni Kristian Wuisan, Daud Ismail dan Adnan Hasanudin.

Dengan pelimpahan tersebut, penahanan terhadap terdakwa kini beralih menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan dalam waktu dekat segera dilakukan pemindahan tempat penahanan sesuai dengan penetapan Majelis Hakim.

"Informasi dari Panitera Muda Tipikor, agenda persidangan untuk pembacaan surat dakwaan pada Rabu (6/3)," kata Ali.

Sebelumnya, KPK menetapkan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba (AGK) sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Penyidik KPK juga langsung melakukan penahanan terhadap Abdul Ghani Kasuba dan lima orang lainnya yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 20 Desember 2023.

Tersangka lainnya, yakni Kadis Perumahan dan Pemukiman Pemprov Maluku Utara Adnan Hasanudin (AH), Kadis PUPR Pemprov Maluku Daud Ismail (DI), Kepala BPPBJ Pemprov Maluku Utara Ridwan Arsan (RA), ajudan gubernur Ramadhan Ibrahim (RI), serta pihak swasta Stevi Thomas (ST) dan Kristian Wuisan (KW).

Konstruksi perkara yang menjerat Abdul Ghani Kasuba dan para tersangka lainnya berawal saat Pemprov Maluku Utara melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan anggaran bersumber dari APBD.

AGK dalam jabatannya selaku Gubernur Maluku Utara ikut serta dalam menentukan siapa saja pihak kontraktor yang akan dimenangkan dalam lelang proyek pekerjaan tersebut.

Untuk menjalankan misinya tersebut, AGK kemudian memerintahkan AH selaku Kadis Perumahan dan Pemukiman, DI selaku Kadis PUPR dan RA selaku Kepala BPPBJ untuk melaporkan soal berbagai proyek yang akan dikerjakan di Provinsi Maluku Utara.

Adapun besaran berbagai nilai proyek infrastruktur jalan dan jembatan di Pemprov Maluku Utara mencapai pagu anggaran lebih dari Rp500 miliar, di antaranya pembangunan jalan dan jembatan ruas Matuting-Rangaranga, serta pembangunan jalan dan jembatan ruas Saketa-Dehepodo.

Dari proyek-proyek tersebut, AGK kemudian menentukan besaran yang menjadi setoran dari para kontraktor.

Selain itu, AGK juga sepakat dan meminta AH, DI dan RA untuk memanipulasi progres pekerjaan seolah-olah telah selesai di atas 50 persen agar anggaran dapat segera dicairkan.

Kontraktor yang dimenangkan dan menyatakan kesanggupan memberikan uang adalah KW dan ST. Keduanya juga telah memberikan uang kepada AGK melalui RI untuk pengurusan perizinan pembangunan jalan oleh perusahaannya.

Teknis penyerahan uang dilakukan secara tunai maupun rekening penampung dengan menggunakan nama rekening bank atas nama pihak lain maupun pihak swasta. Inisiatif penggunaan rekening penampung ini adalah hasil ide antara AGK dan RI.

Buku rekening dan kartu ATM tetap dipegang oleh RI sebagai orang kepercayaan AGK. Sebagai bukti permulaan awal, terdapat uang yang masuk ke rekening penampung sejumlah sekitar Rp2,2 miliar.

Uang-uang tersebut kemudian digunakan, antara lain, untuk kepentingan pribadi AGK berupa pembayaran menginap hotel dan pembayaran dokter gigi.

Atas perbuatannya tersangka ST, AH, DI, dan KW sebagai pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001

Tersangka AGK, RI, dan RA sebagai penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001.

Baca juga: Putri Maluku Utara 2022 Gusti Chairunissya mangkir dari panggilan KPK

Baca juga: KPK panggil dua personel TNI ajudan Abdul Ghani Kasuba

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Bab dari masa lalu

voucher razer gold

Rakhmad tak ingin Madura terlalu percaya diri hadapi Bhayangkara******

Jakarta (ANTARA) - Asisten pelatih Madura United Rakhmad Basuki tak ingin timnya terlalu percaya diri setelah tak terkalahkan dari tiga laga terakhir, saat melawan Bhayangkara Presisi Indonesia FC dalam pekan ke-27 Liga 1 Indonesia di Stadion Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jakarta Selatan, Jumat (1/3) pukul 19.00 WIB.

Madura dari tiga laga terakhir meraih satu hasil imbang dan dua kemenangan dengan kemenangan terakhir yang diraih secara dramatis karena comeback tiga gol setelah tertinggal dua gol dari Persikabo 1973 pada babak pertama di Stadion Gelora Bangkalan, Madura, Senin (26/2) lalu.

“Sebenarnya kami bermain dengan cara Madura sendiri tanpa melihat hasil kemarin. Tapi yang jelas dari sisi psikologis, mungkin ada keuntungan buat kita karena kita di laga terakhir meraih tiga poin dengan cara luar biasa. Mungkin itu yang menjadi motivasi berlebih pemain,” kata Rakhmad pada sesi jumpa pers di PTIK, Jakarta, Kamis.

“Mudah-mudahan motivasi anak-anak tidak membuat mereka over confidence, tapi yang jelas motivasi kami sedang bagus-bagusnya,” tambahnya.

Baca juga: Madura United taklukkan Persikabo 3-2

Rakhmad lalu mengatakan dua kemenangan beruntun Laskar Sape Kerrab di dua laga terakhir adalah bukti kerja keras tim yang menargetkan finis di posisi empat besar atau zona Championship Series.

“Itu adalah kerja keras kami selama ini di latihan. Karena kami sesuai target awal, ingin masuk empat besar dan sampai sekarang target itu tidak akan kami rubah,” katanya.

Pada laga nanti, Madura terancam tak dapat dipimpin langsung oleh pelatih kepala Mauricio Souza karena pelatih asal Brasil itu keadaannya sedang tidak baik.

Meski demikian, Rakhmad sebagai asisten pelatih tetap melibatkan Mauricio dengan menjalin komunikasi intens soal persiapan tim jelang menghadapi The Guardians.

“Coach Mauricio kondisinya sedang kurang baik. Tapi kami tetap melakukan komunikasi kontinyu dengan beliau, termasuk tadi mengenai siapa saja yang harus rotasi terkait beberapa pemain yang absen,” katanya.

Baca juga: Witan berharap dapat menit bermain lebih banyak di bawah pelatih baru

“Kami juga harus melakukan itu bersama Coach Mauricio. Yang jelas beliau sebetulnya ingin hadir besok tapi kondisinya tidak memungkinkan, makanya terpaksa ditunda lagi,” lanjutnya.

Sementara itu dari sisi pemain, Novan Setya Sasongko mengaku ingin melanjutkan tren positif Madura dengan meraih tiga kemenangan beruntun di liga untuk terus meramaikan persaingan empat besar.

Madura sendiri saat ini berada di posisi kelima klasemen sementara dengan 42 poin, terpaut tiga poin dari Persib Bandung yang ada di posisi runner-up dan terpaut 18 poin dari sang pemuncak klasemen sementara Borneo FC.

“Kalau saya lihat sendiri persaingannya kan sekarang dari peringkat dua sampai enam cukup sedikit-sedikit. Jadi motivasi kami untuk setiap pertandingannya meraih hasil maksimal,” ucap bek 34 tahun itu.

Baca juga: Gol Riski Afrizal gagalkan Persija raih poin dari Madura United
Baca juga: Penampilan gemilang Lilipaly antar Borneo FC hantam Bhayangkara FC 4-0
Baca juga: Bhayangkara FC pecat Mario Gomez setelah rentetan hasil buruk
 

Pewarta: Zaro Ezza Syachniar
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Sang pangeran sedang bertani di langit

akun slot resmi

BAZNAS DKI adakan Program Duta Imam Tarawih selama Ramadhan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)-BAZIS DKI Jakarta mengadakan Program Duta Imam Tarawih selama bulan Ramadhan 1445 Hijrah dengan 20 persennya merupakan imam penyandang disabilitas.

"Kami pada bulan Ramadhan ini merekrut kurang lebih 100 imam dengan bacaan yang tartil, untuk disebar ke masjid-masjid," kata Pengarah Panitia Ramadhan BAZNAS-BAZIS DKI Jakarta Muhamad Nurminto di Jakarta, Senin.

Nurminto mengatakan bahwa program tersebut merupakan upaya BAZNAS-BAZIS DKI Jakarta untuk memberdayakan para imam yang ada dan menyediakan kebutuhan masjid atau mushala pada saat bulan Ramadhan.

Selain imam tarawih, kata Nurminto, pihaknya juga menyediakan 100 penceramah untuk mengisi kajian pada bulan Ramadhan, 20 persennya juga melibatkan penyandang disabilitas.

Baca juga: PAM Jaya dan Baznas DKI berdayakan disabilitas
Baca juga: Baznas-Bazis DKI bantu rumah ikan untuk nelayan Kepulauan Seribu

Ia menjelaskan bahwa Program Duta Imam Tarawih merupakan bentuk kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dan tujuan utamanya, yaitu memberdayakan generasi penghafal Quran.

"Kami pastikan baik imam maupun penceramah akan kami libatkan penyandang disabilitas sebanyak 20 persen," tuturnya.

Selain itu, pada bulan Ramadhan 1445 Hijrah BAZNAS-BAZIS DKI juga memiliki Program Bedah Rumah bagi keluarga penghafal Al Quran, yang masing-masing mendapatkan bantuan Rp55 juta per rumah.

"Kalau keluarganya ada yang hafal 10 juz atau 30 juz bisa mengajukan Program Bedah Rumah bagi tahfidz dan tentunya harus berkoordinasi dengan pihak kelurahan serta kecamatan agar tidak ada masalah terutama tanahnya," tuturnya.

Nurminto yang juga Kepala Bidang III Keuangan BAZNAS-BAZIS Provinsi DKI Jakarta menambahkan bahwa pihaknya masih memiliki beberapa program unggulan lainnya selama bulan Ramadhan ini seperti hapus tato, mudik gratis bagi difabel dan lain sebagainya.
Baca juga: BAZNAS DKI targetkan himpun ZIS Rp112,5 miliar pada Ramadhan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Zhanye Panjang

rtp slot gacor jam berapa

Pengamat sebut pendekatan gereja dipakai agar tidak ada korban sipil******

Jakarta (ANTARA) - Pengamat hubungan internasional Universitas Padjadjaran Arfin Sudirman menyebut upaya pemerintah menggunakan pendekatan gereja untuk membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang masih disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) dipakai agar tidak terdapat korban sipil.

"Diharapkan dengan menggunakan pendekatan identitas ini pihak kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egianus Kogoya dapat lebih mendengarkan tuntutan pemerintah karena pihak yang memiliki kedekatan identitas umumnya memiliki pengaruh yang lebih tinggi daripada negara," kata Arfin saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Kamis malam.

Baca juga: Mahfud dukung penggunaan pendekatan gereja untuk bebaskan pilot Philip

Arfin menjelaskan, pendekatan berbasiskan identitas seperti agama atau etnis memang terkadang dapat dipakai sebagai alternatif dari pendekatan represif yang dilakukan oleh negara untuk membebaskan sandera.

"Umumnya pendekatan ini dilakukan pada daerah-daerah konflik di mana penculikan lazim terjadi. Sebagai contohnya, ketika tokoh-tokoh Muslim Sunni Arab meminta pembebasan aktivis perdamaian Kristen yang diculik ketika konflik di Irak terjadi tahun 2005," ujarnya.

Baca juga: PP Muhammadiyah dukung upaya pembebasan pilot dengan pendekatan gereja

Selain itu, dia mencontohkan pendekatan berbasis agama pernah digunakan dalam peristiwa penyanderaan yang terjadi di Haiti.

"Di mana Paus Fransiskus memohon agar penculik membebaskan biarawati yang disandera oleh kelompok bersenjata di Port-au-Prince," tuturnya.

Baca juga: Menko Hadi upayakan pembebasan pilot Philip dengan pendekatan gereja 

Oleh sebab itu, dia menilai pendekatan gereja yang digunakan pemerintah dipakai agar tidak adanya korban sipil yang berjatuhan, terutama pilot Philip asal Selandia Baru.

"Meskipun hal tersebut bergantung pada siapa tokoh agama yang diminta oleh pemerintah untuk melakukan upaya persuasif," katanya.

Baca juga: Menko Polhukam temui tokoh dari Nduga bahas pembebasan pilot Philip

Sementara itu, Arfin mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah tersebut dinilai untuk menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru.

"Upaya Indonesia tersebut tampaknya lebih mementingkan keselamatan pilot Philip sebagai individu yang perlu dilindungi demi menjaga hubungan baik dengan Selandia Baru, dan menunjukkan profesionalitas pemerintah dan aparat keamanan Indonesia dalam operasi pembebasan sandera pilot Philip," kata Arfin.

Baca juga: Wapres: PM Luxon setuju pendekatan persuasif bebaskan Kapten Philip

Selain itu, lanjut dia, terdapat kesepakatan antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Selandia Baru bahwa pendekatan persuasif harus lebih diprioritaskan daripada pendekatan represif dalam upaya membebaskan pilot Philip.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto dengan tiga tokoh asal Nduga, Papua, membicarakan upaya membebaskan pilot Philip Mark Mehrtens yang disandera KKB melalui pendekatan gereja.

"Mereka tiga tokoh asal (Nduga) juga ingin membantu, terutama dengan pendekatan gereja yang bisa membantu supaya pilot Philip Merthens ini bisa segera dibebaskan," kata Hadi saat ditemui di kantor PP Muhammadiyah, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (28/2).

Baca juga: Moeldoko: Komunikasi tokoh adat semakin kuat bebaskan Pilot Susi Air

Pendekatan gereja dipilih lantaran mayoritas warga di Papua menganut agama Kristen dan Katolik.

Melalui pendekatan gereja, pihaknya dapat dengan mudah melakukan pendekatan kepada para penyandera untuk membebaskan pilot tersebut.

Hadi pun tidak menjelaskan secara teknis metode pendekatan gereja yang dimaksud. Dia hanya menjelaskan bahwa hal tersebut baru berupa rencana yang belum direalisasikan.

Baca juga: Bamsoet minta pemerintah terus upayakan negosiasi Pilot Susi Air

"Ini baru tingkat pembicaraan saja dan mudah-mudahan dari situ mereka juga bisa melakukan tindakan-tindakan di lapangan," kata Hadi.

Pilot pesawat Susi Air Phillip Mark Mehrtens disandera KKB pimpinan Egianus Kogoya sejak tanggal 7 Februari 2023 sesaat setelah mendaratkan pesawatnya di Lapangan Terbang Paro, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan.

Pesawat yang dikemudikan pilot asal Selandia Baru itu kemudian dibakar oleh KKB pimpinan Egianus Kogoya.

Berbagai upaya pembebasan sudah dilakukan pemerintah dan aparat keamanan, salah satunya melalui pendekatan persuasif yang dilakukan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.

Baca juga: Pakar: Pembebasan Philip Mark Mehrtens penting untuk jaga diplomasi RI
Baca juga: Panglima TNI pastikan negosiasi opsi utama pembebasan pilot Susi Air

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

rekomendasi situs slot gacor hari ini

Titi: Pembentuk UU harus rumuskan ambang batas secara partisipatoris******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengemukakan bahwa pembentuk undang-undang harus merumuskan parliamentary threshold(ambang batas parlemen) secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pemerintah dan DPR RI selaku pembentuk undang-undang, menurut Titi Anggraini yang juga anggota Dewan Pembina Perludem ini, harus memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai.

"Selain itu, juga dengan menggunakan metode yang terukur dan jelas sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga," kata dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia ini kepada ANTARA di Semarang, Jumat pagi, ketika merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).

Ketua MK Suhartoyo saat membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis (29/2), menyatakan, "Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian."

Dalam putusan itu, lanjut Titi Anggraini, Mahkamah berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ditentukan norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 perlu segera dilakukan perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal.

Disebutkan pula oleh Titi beberapa hal yang perlu diperhatikan pembentuk undang-undang, antara lain, ambang batas parlemen didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Perubahan norma parliamentary threshold, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR RI.

Beberapa hal lainnya yang patut mendapat perhatian Pemerintah dan DPR RI, yakni: perubahan harus ditempatkan dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; dan perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029.

Selain itu, lanjut Titi, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR RI.

Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024