bo slot sering maxwin 783Jutaan kata 881303Orang-orang telah membaca serialisasi
《situs slot terbesar》
Apakah Food Estate yang Dilaksanakan Jokowi******Jakarta, CNN Indonesia--
Cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar(Cak Imin) dan cawapres nomor urut 03 Mahfud MDkompak menyebut proyek food estate gagal dalam debat, Minggu (21/1) malam.
Cak Imin mengaku prihatin upaya pengadaan pangan nasional dilakukan melalui food estateyang gagal. Ia pun menegaskan program lumbung pangan itu harus dihentikan lantaran merugikan petani hingga memicu konflik agraria.
"Food estateterbukti mengabaikan petani kita, meninggalkan masyarakat adat kita, menghasilkan konflik agraria, dan bahkan merusak lingkungan kita. Ini harus dihentikan," ujarnya.
"Jangan sepertifood estateyang gagal dan merusak lingkungan, yang bener aja, rugi dong kita," katanya.
Melalui akun media sosial X, Mahfud juga melontarkan kritik bersifat satir terhadapfood estate.
Ia mengatakan Indonesia seperti kolam susu; menanam jutaan hektare singkong untukfood estate, yang tumbuh jagung.
"Menanam singkong, panen jagung. Ajaib. Itu terjadi di Gunung Mas (Gunung Mas, Desa Tewai Baru, Kalimantan Tengah). Eh ternyata jagungnya pun ditanam dengan goody bag sebab di tanah bergambut Gunung Mas tak mungkin tumbuh jagung," kata dia.
[Gambas:Twitter]
Menanggapi kritikan dari Cak Imin dan Mahfud, cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa program food estatememang ada yang gagal. Namun, ia menyebut ada juga yang berhasil dan sudah sukses panen.
"Saya tegaskan sekali lagi, pak. Memang ada yang gagal, tapi ada yang berhasil juga yang sudah panen. Misalnya di Gunung Mas, Kalteng, itu sudah panen jagung, singkong," ungkap Gibran.
Proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek senilai Rp 1,5 triliun itu masuk salah satu Program Strategis Nasional (PSN) 2020-2024 yang mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.
Pemerintah telah menetapkan tugas lintas sektor dalam proyek ini untuk periode 2021-2023. Pembagian tugas itu yakni, Kementerian Pertanian berperan menyediakan sarana produksi dan pengawalan budi daya.
Lihat Juga :Apa Beda Inflasi Hijau, Senjata Gibran Serang Mahfud Vs Ekonomi Hijau? |
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berperan merehabilitasi dan meningkatkan jaringan irigasi. Sementara itu, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) bertugas merevitalisasi lahan transmigrasi eksisting.
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) berperan melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan gambut. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) bertugas mewujudkan korporasi, merancang rencana detail tata ruang (RDRT), validasi tanah hingga sertifikasi.
Di pucuk pimpinan, Jokowi secara resmi menunjuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebagai koordinator dalam rencana pembangunan dan pengembangan kawasan food estate.
[Gambas:Video CNN]
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilaifood estatedi Kalimantan Tengah yang terbengkalai menambah daftar panjang cerita kegagalan proyek lumbung pangan pemerintah.
Pasalnya, program food estatesecara historis, sejak masa Presiden Soeharto, tak pernah mendulang cerita sukses. Dengan begitu, menurut Walhi, kegagalan lumbung pangan di Kalteng itu bukti pemerintah tidak belajar dari pengalaman.
Hal itu diungkapkan Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI Uli Arta Siagian merespons tanaman singkong di lahan seluas 600 hektare di Gunung Mas, Desa Tewai Baru yang tidak terurus.
"Semua cerita food estateitu cerita kegagalan. Sekarang cerita kegagalan itu diulang lagi [di Kalteng]. Seperti tidak belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya," kata Uli kepada CNNIndonesia.com beberapa waktu lalu.
Lihat Juga :Daftar Petinggi BUMN yang Terseret Korupsi di Tengah Cerita Miris Ahok |
Uli juga menyoroti program lumbung pangan itu yang banyak mengalih fungsi lahan. Ditambah, alih fungsi lahan itu tidak banyak mempertimbangkan karakteristik tanah.
Uli berkata food estatedi Kalimantan banyak dilakukan di lahan gambut.
Padahal, tidak semua tanaman bisa di tanam di lahan tersebut, sehingga proyek food estatebanyak menjadi gagal.
[Gambas:Video CNN]
Kantor SAR Palu latih 51 orang terkait metode SAR permukaan air******
Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup daratPalu (ANTARA) - Kantor SAR pencarian dan pertolongan (Kansar) atau Basarnas Palu Sulawesi Tengah melatih sekitar 51 orang tentang metode SAR di permukaan air, guna meningkatkan kompetensi dalam melakukan kegiatan penyelamatan. "Pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas potensi SAR, karena kegiatan operasi SAR tidak hanya mencakup darat," kata Kepala Pusat Latihan Basarnas Anggit Mulyo Satoto saat meninjau pelaksanaan pelatihan SAR di Palu, Jumat. Ia menjelaskan, potensi SAR harus memiliki keterampilan dan keahlian rescue, karena dalam kegiatan SAR ada hal-hal teknis dalam melakukan tindakan pencarian serta pertolongan. Maka hal itu diperlukan pengetahuan yang cukup, sehingga dalam melaksanakan operasi bisa cepat, tepat, dan akurat. "Pelatihan ini berkat kerja sama Basarnas dan pemangku kepentingan lainnya. Kami berharap dari kegiatan ini kapasitas potensi SAR di Palu dan sekitarnya lebih meningkat, sehingga dalam pelaksanaan manajemen operasi lebih kuat," katanya. Peserta pelatihan berasal dari personel TNI/Polri, Badan Penanggulangan Bencana (BPBD), maupun Kelompok Pecinta Alam (KPA), dan organisasi kemanusiaan yang berada di Kota Palu. Dalam penguatan kapasitas potensi SAR Basarnas memberikan materi substansial, yakni Medical Frlirts Responder (MFR),dan metode pertolongan di permukaan air, setelah itu dilanjutkan simulasi. "Dalam dunia SAR peningkatan kapasitas harus dilakukan secara berkala, ini dimaksudkan untuk menyegarkan kembali metode-metode penyelamatan yang sudah pernah dipelajari," kata Anggit. Pelaksanaan operasi SAR, katanya, wajib memperhatikan standar operasional prosedur (SOP), dalam artian tindakan penyelamatan dilakukan tidak hanya memperhatikan keselamatan korban, tetapi keamanan dan keselamatan individu juga menjadi bagian penting dalam menjalankan operasi. "Kegiatan ini berlangsung selama tujuh hari, mulai 29 Februari sampai dengan 6 Maret 2024," katanya.
Pewarta: Mohamad Ridwan
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Kemenkominfo ungkap perkembangan pembentukan komite "Publisher Rights"******Jakarta (ANTARA) - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengungkapkan perkembangan pembentukan komite untuk nantinya mengawasi berjalannya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 32 tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital Untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas atau PerpesPublisher Rights.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo (Dirjen IKP) Usman Kansong mengatakan komite tersebut nantinya akan bersifat independen dan dibentuk oleh Dewan Pers namun para anggotanya akan diajukan oleh Dewan Pers dan perwakilan pemerintah.
"Nah saat ini Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) sedang rapat untuk menjajaki siapa yang akan diusulkan untuk menjadi anggota komite sebagai perwakilan masyarakat atau pun pakar," kata Usman di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat.
Baca juga: Mekanisme pemantauan algoritma distribusi berita di Publisher Rights
Dalam Perpres nomor 32 tahun 2024 pembentukan Komite Pengawas diatur khusus dalam BAB IV dan harus berjumlah gasal maksimal 11 orang.
Unsur keanggotaan Komite itu tertulis dalam Pasal 14 dengan susunan harus terdiri atas unsur Dewan Pers yang tidak mewakili perusahaan pers, kementerian, serta pakar di bidang layanan platform digital yang tidak terafiliasi dengan perusahaan platform digital atau perusahaan pers.
Untuk perwakilan pakar seperti diatur dalam Pasal 14 poin (5) disebutkan bahwa perwakilan tersebut harus diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Usman menegaskan nantinya setiap nama yang diusulkan untuk menjadi komite pengawas Perpres baik dari Dewan Pers dan Kementerian dipastikan tidak akan memiliki hubungan dengan perusahaan media maupun platform digital sehingga dapat dipastikan independensinya.
Baca juga: PWI sebut "publisher right" dapat tingkatkan kualitas hidup awak media
"Setiap pengusul nantinya Dewan Pers, Kementerian Kominfo, dan Kemenkopolhukam bakal diminta mengusulkan nama dua kali dari jumlah. Misalnya Dewan Pers nanti perwakilannya ada lima, maka mereka bisa usulkan sepuluh nama. Begitu juga dengan Kemenkopolhukam dan Kementerian Kominfo," ujar Usman.
Nama-nama itu bakal diseleksi secara khusus oleh task force yang dibentuk oleh Dewan Pers sehingga nantinya dapat memenuhi ketentuan dalam Perpres 32/2024.
Adapun dalam Perpres diatur bahwa anggota komite pengawas dari perwakilan Dewan Pers maksimal berjumlah lima orang, lalu untuk perwakilan pakar dan profesional yang diajukan oleh Kemenkopolhukam maksimal berjumlah lima orang, dan perwakilan dari Kementerian Kominfo berjumlah satu orang.
Baca juga: Merunut awal mula lahirnya regulasi Publisher Right
Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Label:link gacor saat ini、jiwaplay、slot gacor 100 persen
Terkait:cara pinjam uang akulaku ke dana、okeplay777 slots、angka jitu 3d hk malam ini、deposit pulsa tanpa potongan、cara dapat kan uang、spaceman pragmatic play、noken188、bonus new member 100 slot、ratu188、luxury138 slot
bab terbaru:pinjaman online cicilan 24 bulan(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
《situs slot terbesar》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,pusatwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《situs slot terbesar》bab terbaru。