petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

slot slot gacor hari ini

slot gacor 4d gampang menang 602Jutaan kata 586074Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot slot gacor hari ini》

Cerita Luhut Berantem Lawan Kemenkeu soal Subsidi Kendaraan Listrik******

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku sempat berantem dengan Kemenkeu soal subsidi kendaraan listrik. Tapi dia tetap ngotot agar subsidi gol.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengaku sempat berantem dengan Kemenkeu soal subsidi kendaraan listrik. Tapi dia tetap ngotot agar subsidi gol. ( CNN Indonesia/Feri Agus Setyawan).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Kemaritiman dan InvestasiLuhut Panjaitan bercerita soal lika liku pemerintah dalam mengambil keputusan soal pemberian subsidi kendaraan listrik. Karena masalah tersebut, Luhut bercerita sampai harus berantem dan perang urat syaraf dengan Kementerian Keuangan yang dipimpin Sri Mulyanisoal kebijakan itu.

"Electric vehicle (EV) itu saya dorong habis-habisan. Saya kadang berkelahi dengan Kemenkeu. Mereka bilang, 'wah ini insentif'. Ini kan carbon emission harus kita dorong, kasih insentif juga. Kita harus secepat mungkin membuang bus, sepeda motor, sama mobil yang karbon emisinya tinggi," jelasnya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Menurut Luhut, mendukung program kendaraan listrik sebenarnya mudah karena Indonesia tinggal mengikuti benchmark dengan Thailand dan Vietnam. Namun, insentif yang diberikan kudu bersaing jika RI ingin dilirik dunia.

Menko Marves Luhut menyebut hampir seluruh dunia menggalakkan program untuk mendorong kendaraan listrik itu. Dengan begitu, Indonesia tidak bisa semena-mena melawan arus.

"Mengenai mobil listrik sudah ada studi komprehensif. Saya kira seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita lawan arus dunia juga. Siapa yang berkomentar saya tidak tahu, suruh dia datang ke saya biar saya jelaskan bahwa itu tidak benar omongannya," tegasnya.

Sebelumnya, kritik datang dari bakal calon presiden 2024 Anies Baswedan. Ia menyebut solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik.

Menurut Anies, 'keistimewaan' berupa subsidi atau insentif bukan solusi menyelesaikan permasalahan lingkungan dan meningkatkan penjualan kendaraan listrik, bahkan insentif diklaim banyak diserap masyarakat berkocek tebal.

"Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup apalagi soal polusi udara bukan terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik yang pemilik-pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi," ujar Anies dalam acara deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

[Gambas:Video CNN]



(skt/agt)

Menantang Luhut Buka******

Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan.
Pengamat meminta Menkomarinves Luhut Panjaitan buka-bukaan soal 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki supaya tak timbulkan kebingungan. (AFP/CHAIDEER MAHYUDDIN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

Lihat Juga :
Luhut soal Anies Kritik Subsidi Mobil Listrik: Suruh Datang ke Saya

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Lihat Juga :
Luhut Kritik Bappenas di Depan Jokowi: Janji Surga Terus Bahasanya


Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

Lihat Juga :
Luhut Cerita Gaya 'Diktator' Jokowi Benahi Birokrasi RI

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Lihat Juga :
Beda Sikap Anies vs Anak Buah Luhut soal Subsidi Mobil Listrik

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Data BPS: 200 Orang Masih Menganggur Akibat Covid******

BPS menyebut 200 ribu orang masih menjadi pengangguran di Indonesia akibat pandemi covid-19 sampai akhir Februari 2023.
BPS menyebut 200 ribu orang masih menjadi pengangguran di Indonesia akibat pandemi covid-19 sampai akhir Februari 2023. ( CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

BPSmenyebut 200 ribu orang masih menjadi penganggurandi Indonesia akibat pandemi covid-19 sampai akhir Februari 2023.

Berdasarkan data yang mereka rilis, Jumat (5/5), total penduduk yang masih merasakan dampak covid-19 sebanyak 3,6 juta orang atau 1,70 persen dari 211,59 orang penduduk usia kerja di akhir Februari 2023.

Penduduk usia kerja terdampak pandemi tersebut terbagi menjadi empat. Pertama,yang masih pengangguran karena covid-19 sebanyak 200 ribu orang. Jumlah ini turun dari Februari 2022 yang sebanyak 960 ribu orang.

Keempat,penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 masih ada sebanyak 3,07 juta orang. Ini adalah dampak yang paling banyak dirasakan oleh pekerja, meski sudah turun dari Februari 2022 sebanyak 9,44 juta orang.

Secara total, BPS mencatat masih ada sebanyak 7,99 juta orang Indonesia yang menganggur per Februari 2023. Secara persentase sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Jumlah pengangguran terbanyak ada di wilayah Banten sebesar 7,97 persen dan Jawa Barat sebesar 7,89 persen. Sedangkan terendah ada di wilayah Sulawesi Barat dan Gorontalo masing-masing 3,04 persen dan 3,07 persen.

Menurut jenis kelamin, pengangguran terbanyak ada pada laki-laki sebesar 5,83 persen dan perempuan sebanyak 4,86 persen. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja yang memang masih didominasi oleh kaum laki-laki.

Sedangkan, jika berdasarkan wilayah, pengangguran di perkotaan lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pengangguran di perkotaan tercatat sebanyak 7,11 persen dan di perdesaan hanya 3,42 persen.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/agt)




bab terbaru:cara menghasilkan uang buat pelajar

Perbarui waktu:2024-07-03

Daftar bab terbaru
buku mimpi 2d bergambar joker merah
57 di erek erek
dogeluxus
emas rupiah pinjol
situs slot gacor pagi hari
dapat uang dari google adsense
daftar game judi slot online
kumpulan link slot mpo
slot gacor hari ini rtp
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot138
Bab 2 surya99
Bab 3 cara pinjam saldo dana di lazada
Bab 4 slot terjamin
Bab 5 rtp naga138
Bab 6 pinjaman online modalku
Bab 7 idcash88 rtp
Bab 8 classic 88 slot
Bab 9 qqmega368
Bab 10 gacor max login
Bab 11 jamintoto
Bab 12 snicasino
Bab 13 paito vegas
Bab 14 semua slot gacor
Bab 15 cbogaming
Bab 16 jp slot 168 vip
Bab 17 shop gacor
Bab 18 bonus new member casino
Bab 19 lunar gacor
Bab 20 asian slot888
Klik untuk melihattersembunyi di tengah4525bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Pengubah kehidupan perkotaan

link gacor pagi ini
LinkedIn akan melakukan PHK pada 716 karyawan buntut penurunan pendapatan iklan dan informasi rekrutmen.
LinkedIn akan melakukan PHK pada 716 karyawan buntut penurunan pendapatan iklan dan informasi rekrutmen. (istockphoto./hocus-focus)
Jakarta, CNN Indonesia--

LinkedIn akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) pada 716 karyawanbuntut penurunan pendapatan.

Media sosial yang fokus pada profesional bisnis itu umumnya menghasilkan pendapatan lewat iklan serta perusahaan yang membuka rekrutmen via LinkedIn.

CEO LinkedIn Ryan Roslansky menjelaskan PHK akan diberlakukan pada tim penjualan, operasi, dan divisi penunjang. Menurutnya, PHK ini bisa memangkas biaya operasional perusahaan

Di sisi lain, ia juga mengatakan pihaknya akan membuka 250 posisi pekerjaan baru. Karyawan yang terkena PHK pun punya kesempatan untuk melamar di posisi tersebut.

Lihat Juga :
Blak-blakan Pegawai Bekasi Diajak Staycation Bos Jelang Kontrak Habis

Lebih lanjut, media sosial besutan Microsoft Corp itu juga akan menghapus aplikasi pekerjaan yang beroperasi khusus di China, yakni InCareer. Perusahaan ini akan angkat kaki dari Negeri Tirai Bambu dengan alasan lingkungan yang 'menantang'. InCareer dijadwalkan hanya akan beroperasi di China sampai 9 Agustus 2023 saja.

"Terlepas dari kemajuan awal kami, InCareer menghadapi persaingan yang ketat dan iklim ekonomi makro yang menantang, yang pada akhirnya membawa kami pada keputusan untuk menghentikan layanan," tulis perusahaan.

Meski demikian, LinkedIn menegaskan yang dicabut hanya operasi InCareer. LinkedIn sendiri akan tetap mempertahankan kehadirannya di China untuk membantu perusahaan yang beroperasi di sana dalam merekrut karyawan.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/pta)

Mulailah berlatih dari dasar laut

link slot mudah jp
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum dipajaki. Saat ini, pajak itu tengah diuber pemerintah.
Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak. Saat ini pajak itu tengah diuber pemerintah. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan melapor ke Jokowi bahwa pemilik 9 juta hektare lahan sawitbelum bayar pajak.

Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Luhut bercerita beberapa waktu lalu Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit.

Setelah penunjukan itu, ia meminta kepada BPKP untuk mengaudit tata kelola industri sawit di RI. Hasil audit menunjukkan ada 14,6 juta hektare lahan sawit. 

Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya. 

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," tegas Luhut.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani. 

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," imbuh Luhut.

Selain menginformasikan ke Sri Mulyani, ia juga menyarankan agar Jokowi tak mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut. Saran ia berikan karena saat ini sudah era digital.

[Gambas:Video CNN]

Ketimbang mengambil langkah hukum, Luhut menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

"Kalau dibawa ke pengadilan, seperti Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), 2023 gak selesai-selesai. Kungfu pengadilan itu macam-macam. Jadi bikin sederhana saja," tandasnya.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Buka-bukaan Soal Dampak Gagal Bayar Utang AS Pada RI
(skt/agt)

Gerbang Bayangan Langit

pinjaman online bri langsung cair ktp
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk ambil alih perbaikan ruas jalan di Provinsi Lampung.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk ambil alih perbaikan ruas jalan di Provinsi Lampung. Ilustrasi. (Arsip Biro Pers Sekretariat Presiden).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan Rp625 miliar untuk ambil alih perbaikan ruas jalandi Provinsi Lampung.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja pihaknya bisa mengambil alih perbaikan jalan dari pemerintah daerah. Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah.

Ia mengatakan pemerintah daerah Lampung telah mengajukan beberapa ruas jalan untuk diperbaiki. Namun, dari hasil evaluasi yang memenuhi syarat ada 14 ruas jalan.

"Kebanyakan penanganan yang dibutuhkan untuk pengembalian kondisi. Jadi, yang tadinya ada badan jalannya rusak, itu kami perbaiki lagi. Itu yang sementara kami hitung angkanya Rp625 miliar di 14 ruas," kata Endra kepada CNNIndonesia.com, Jumat (5/5).

Meski demikian, ia tak merinci ke-14 ruas jalan yang dimaksud. Endra hanya menyebut jalan tersebut tersebar di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran, Lampung Tengah, hingga Mesuji.

Adapun jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih yang viral karena rusak parah tidak masuk dalam 14 ruas jalan yang akan diperbaiki PUPR. Pasalnya, kata Endra, pemerintah daerah belum menyerahkan kewenangan perbaikan jalan itu ke PUPR.

Namun, Endra juga menyebut jika Presiden Jokowi memutuskan agar perbaikan jalan di ruas Simpang Randu-Gaya Baru wilayah Seputih itu diambil alih PUPR, pihaknya mengaku siap.

"Kalau nanti pak presiden datang ke situ kemudian beliau menginstruksikan pada menteri PUPR untuk ditangani juga dengan Inpres jalan daerah, Mungkin saja (bisa dieksekusi)," ucap Endra.

Lampung viral setelah konten kreator asal Kabupaten Lampung Timur bernama Bima Yudho Saputro mengkritik pembangunan kampung halamannya di TikTok. Bima menyebut Lampung tak kunjung maju karena banyak jalan yang rusak.

Alih-alih berbenah, Bima malah dilaporkan ke polisi oleh seorang advokat. Namun, Polda Lampung memutuskan untuk menghentikan penyelidikan kasus Bima tersebut karena tidak ditemukan unsur-unsur pidana.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/sfr)

Catatan Jiwa Setan

dadu4d
Analis menyebut sejumlah saham sektor perbankan dan pertambangan bersinar pada pekan ini.
Analis menyebut sejumlah saham sektor perbankan dan pertambangan bersinar pada pekan ini. (CNN Indonesia/Hesti Rika).
Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 56,39 poin atau minus 0,82 persen ke level 6.787 pada perdagangan akhir pekan lalu. Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,99 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,1 miliar saham.

Dalam rentang Selasa-Jumat pekan lalu, indeks saham sudah melemah sebanyak tiga kali dan menguat satu kali. Sementara, performa indeks melemah sebesar 2,27 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Yulianto Aji Sadono memaparkan dalam sepekan data perdagangan saham mayoritas ditutup negatif.

Selanjutnya, rata-rata volume transaksi harian bursa melemah 4,17 persen menjadi 15,015 miliar saham. Lalu, rata-rata frekuensi transaksi harian bursa melemah 5,03 persen menjadi 1.275.793.

"Sementara itu, rata-rata nilai transaksi harian bursa berubah sebesar 21,7 persen menjadi Rp10,387 triliun dari Rp13,265 triliun pada pekan yang lalu," terang Yulianto seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (5/5).

Untuk sepekan ke depan, Analis Teknikal MNC Sekuritas Herditya Wicaksana memprediksi IHSG bergerak di rentang support6.690 danresistance6.868. Menurutnya, pergerakan IHSG akan terbebani oleh beberapa sentimen negatif.

Lihat Juga :
IHSG Diprediksi Rebound Awal Pekan Ini

Salah satunya, adalah ancaman krisis perbankan di Amerika Serikat (AS). Belakangan, First Republic Bank resmi bangkrut menyusul Silicon Valley Bank (SVB).

Tak hanya itu, kini PacWest Bank pun ikut terancam bangkrut dan sedang menjajaki semua opsi strategis, termasuk menjual perusahaan. Kebangkrutan sejumlah bank tersebut tak lepas dari deposan yang ramai-ramai menarik simpanan mereka.

Hal ini, kata Herditya, turut membuat investor di pasar saham was-was.

"Dari AS masih ada kekhawatiran akan lanjutan krisis perbankan yang belum selesai ditambah perkembangan debt ceilingAS yang belum menemui keputusan," kata dia kepada CNNIndonesia.com, Minggu (7/5).

Selain itu, Herditya juga mengatakan harga komoditas dunia juga akan turut mempengaruhi pergerakan emiten-emiten di IHSG. Ia menyebut saat ini harga minyak dunia masih naik.

Hal ini kemungkinan akan menguntungkan emiten yang bersangkutan. Hal itu berbeda dengan harga batu bara yang sedang terkoreksi. Herditya menambahkan pada pekan depan investor juga akan menanti sejumlah rilis data ekonomi, seperti cadangan devisa RI, indeks keyakinan konsumen (IKK), dan inflasi AS.

Lihat Juga :
TAIPANSulaiman Al Rajhi, Taipan Rp112 T yang Pilih Jatuh 'Miskin' Demi Amal

Menurutnya, dengan kondisi yang ia jabarkan di atas, investor dapat melakukan Buy on weakness (BoW)terlebih dahulu. BoW adalah membeli saham di harga rendah, namun berprospek mengalami kenaikan kembali dalam jangka pendek.

Adapun sejumlah saham yang ia rekomendasikan untuk dibeli itu seperti, PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BRIS yang ditutup stagnan pada pekan lalu di posisi 1.750. Herditya memprediksi emiten sektor perbankan itu bisa menyentuh posisi 1.900 pekan ini.

Selanjutnya, PT Ace Hardware Indonesia Tbk atau ACES yang ditutup menguat 1,72 persen ke posisi 472 pada pekan lalu. Di pekan ini, Herditya memprediksi ACES dapat menyentuh level 520.

Kemudian, ia juga merekomendasikan saham PT Aneka Tambang Tbk atau ANTM yang ditutup melemah 4,23 persen ke posisi 2.040 pada pekan lalu. Ia memprediksi ANTM dapat menyentuh posisi 2.200 pekan ini.

Lihat Juga :
Erick Thohir: Perbaikan Jalan Lampung Bukan karena Viral di Medsos

Fenomena Dedolarisasi

BACA HALAMAN BERIKUTNYA
HALAMAN: 1 2

Kronik Aslan: Kesulitan

cihuy88
Bappenas menyebut kerusakan jalan parah tak hanya terjadi di Lampung saja. Kerusakan juga dterjadi di daerah lain.
Bappenas menyebut kerusakan jalan parah tak hanya terjadi di Lampung saja. Kerusakan juga dterjadi di daerah lain. ( ANTARA/Akmal Saputra).
Jakarta, CNN Indonesia--

Jalan rusak dan belum diperbaiki tidak hanya ada di Provinsi Lampung.

Berdasarkan data transportasi darat Badan Pusat Statistik (BPS) 2021, total panjang jalan rusak di Indonesia mencapai 87.454 kilometer (km). Sementara, untuk kondisi rusak berat, panjang jalannya mencapai 86.844 km.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan jalan dengan kemantapan yang paling minim ada di jalan kewenangan kota/Kabupaten disusul jalan kewenangan provinsi dan nasional.

"Kemudian provinsi masih di angka 72 persen dari target 75 persen. Kabupaten-kota masih 60 persen dari 65 persen," katanya beberapa waktu lalu dalam Rapat Kerja (Raker) dengan komisi XI DPR RI seperti dikutip dari detik.com, Senin (8/5).

Hal ini membuat pemerintah memutuskan ikut membantu anggaran jalan ke daerah dengan mengambil alokasi dari APBN. Pemerintah pusat berencana mengalokasikan tambahan Rp32,7 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2023.

Angka tersebut ditargetkan dapat memperbaiki 8.000 km jalan-jalan di daerah. Targetnya, dengan anggaran itu kemantapan jalan daerah sebesar 65 persen bisa dicapai.

Lihat Juga :
Sri Mulyani Blak-blakan Soal Anggaran Pembangunan Jalan Lampung

Adapun jumlah jalan kota/kabupaten rusak berat terpanjang ada di Sumatera Utara, yakni 9.187 km.

Sementara, untuk kewenangan provinsi, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni 677 km. Sedangkan, untuk kewenangan negara, daerah dengan jalan rusak berat terpanjang ada di provinsi Papua, yakni 278 km.

Berikut daftar daerah dengan kondisi jalan rusak dan rusak berat menurut kewenangannya baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten:

A. Kewenangan nasional:

Kondisi rusak

1. Papua 283 km
2. Kalimantan Timur 224 km
3. Papua Barat 181 km
4. Jawa Timur 163 km
5. Sulawesi Tenggara 147 km

Kondisi rusak berat

1. Papua 278 km
2. Kalimantan Tengah 244 km
3. Papua Barat 143 km
4. Kalimantan Timur 77 km
5. Maluku 55 km

[Gambas:Video CNN]

B. Kewenangan provinsi

Kondisi rusak

1. Papua 289 km
2. Riau 441 km
3. Aceh 361 km
4. Kalimantan Barat 361 km
5. Sulawesi Selatan 309 km

Kondisi rusak berat

1. NTT 667 km
2. Riau 633 km
3. Papua Barat 623 km
4. Sumatera Utara 583 km
5. Sulawesi Tengah 442 km

Lihat Juga :
KAI Diskon Tiket Kereta 20 Persen, Argo Bromo Anggrek Jadi Rp480 Ribu

Kewenangan Kabupaten/Kota

Kondisi rusak

1. Sumatera Utara 5.798 km
2. Lampung 5.402 km
3. Aceh 5311 km
4. Riau 5.277 km
5. Jawa Timur 3.806 km

Kondisi rusak berat

1. Sumatera Utara 9.187 km
2. NTT 6.306 km
3. Papua 4.888 km
4. Kalimantan Tengah 4.579 km
5. Sumatera Barat 4.024 km

(mrh/agt)

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

vegashoki88
Kemendag dan pengusaha ritel saling bersilang pendapat soal utang Rp344 miliar terkait program minyak goreng murah yang dijalankan beberapa waktu lalu.
Kemendag dan pengusaha ritel saling bersilang pendapat soal utang Rp344 miliar terkait program minyak goreng murah yang dijalankan beberapa waktu lalu. ( REUTERS/WILLY KURNIAWAN).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kisruh antaraKementerian Perdagangan(Kemendag) dan Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) mengenai utang pengadaan minyak gorengmurah sebesar Rp344 miliar pada 2021 lalu belum juga usai.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pihaknya belum bisa menerbitkan persetujuan pembayaran utang oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) karena aturan pengadaan minyak murah tersebut sudah tak lagi berlaku.

Karena masalah itu, jika utang dibayarkan dengan menggunakan anggaran negara tidak bisa. Sebab, tidak ada alokasi dana APBN untuk pembayaran utang tersebut.

Menurut Zulhas, BPDPKS sebenarnya mau membayar utang tersebut tetapi masih menunggu payung hukum yang pasti. Pasalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 3 tahun 2022 yang mengatur rafaksi minyak goreng tersebut telah dihapus.

Maka dari itu, Kemendag tengah meminta pendapat dari Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait hal tersebut. Namun, hingga saat ini Kejagung disebut belum memberikan pendapat hukum.

"Kalau sudah ada nanti kita bilang dan bikin surat untuk 'eh bayar nih utangnya'. Jadi bukan Kemendag, kalau kita enggak ada anggarannya," kata Zulhas.

Sementara, Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey sebelumnya mengancam akan berhenti menjual minyak goreng kemasan premium di seluruh gerai ritel anggotanya jika utang tersebut tak kunjung dibayar.

Tak hanya itu, bila perlu pihaknya juga berencana bakal menggugat pemerintah ke jalur hukum jika tak dibayar dalam tiga bulan ke depan.

"Opsi ketiga, kita bisa juga coba memikirkan jalur hukum. Tapi itu langkah yang terakhir sekali," kata Roy usai bertemu dengan pihak Kemendag.

[Gambas:Video CNN]

Sebelum menempuh jalur hukum, Aprindo bakal melakukan dua opsi sembari melihat perkembangan penyelesaian utang. Pertama, mengurangi hingga menghentikan pembelian minyak goreng dari produsen.

Kedua, memotong tagihan ke produsen. Dengan begitu, Aprindo bakal mengurangi pembayaran minyak goreng yang telah dipasok produsen ke peritel.

"Bagi kami sebenarnya disuruh PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara), disuruh gugat, dan sebagainya bukan itu langkah yang bagusnya. Kita kan waktu penugasan (program minyak goreng satu harga) kan tidak pakai hukum, masak mengakhirinya dengan hukum," pungkas Roy.

(ldy/agt)