erek erek ikan patin

Berasal dari negeri asing

Airlangga Usulkan Hilirisasi Demi Kerek CPO: Jangan Cuma Minyak Goreng******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan hilirisasi menjadi kunci untuk menaikkan harga crude palm oil (CPO). Ia menegaskan jangan cuma mengandalkan minyak goreng.

Menurutnya, harga CPO tahun ini memang lebih rendah dibandingkan tahun lalu. Namun, Airlangga menyebut harga CPO relatif meningkat. Apalagi dengan resminya penggunaan B35 di Indonesia sejak 1 Februari lalu.

Ia menegaskan kehadiran B35 yang merupakan bahan bakar campuran antara 65 persen BBM solar dengan 35 persen minyak sawit akan menambah permintaan domestik minyak sawit hampir 3 juta ton.

"Harga turun-naik itu tergantung supply dan demand. Salah satu yang harus kami kembangkan adalah produk-produk turunan sehingga tidak menggantungkan hanya untuk minyak goreng, tetapi kami juga dorong ke oleochemical," tuturnya di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (9/2).

"Nilai tambah yang lebih atau hilirisasi ini akan terus didorong. Sehingga tentu hilirisasi juga menggantikan beberapa komoditas bahan baku yang lain," sambung Airlangga.

Dalam pertemuan tersebut, Airlangga juga menegaskan bahwa Indonesia telah menyerahkan Keketuaan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) ke Malaysia. 'OPEC' kelapa sawit RI-Malaysia itu bakal mengajak Honduras bergabung sebagai anggota ketiga.

Selain itu, Airlangga mengatakan Indonesia dan Malaysia akan terbang ke Uni Eropa (UE), tetapi bukan dalam rangka menyetop ekspor sawit.

"Terkait kesepakatan politik tentang proposal komoditas bebas deforestasi di UE, pertemuan ini sepakat untuk melakukan misi bersama ke UE untuk mengkomunikasikan dan mencegah konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan tersebut," jelasnya.

Kendati, Airlangga dan Fadillah belum memastikan kapan kedua negara berangkat ke UE. Ia hanya menegaskan soal waktu keberangkatan masih akan diatur oleh Kantor CPOPC.

[Gambas:Video CNN]

Kurir dunia bawah

DPR Sentil Garuda soal Harga Pesawat Haji Mahal: Banyak Titipan******

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany menyebut PTGaruda Indonesia (Persero) punya banyak 'titipan' dalam komponen biaya haji hingga membuat harga pesawatmakin mahal. Padahal, komponen itu tidak wajib disediakan Garuda sebagai perusahaan penerbangan.

Komponen tidak wajib yang ia maksud antara lain penyediaan koper, transportasi darat dari asrama haji ke bandara dan lainnya.

"Saya sedih dari kemarin kita berbicara naik, naik, naik, tetapi kewajibannya menjadi hilang karena terlalu banyak titipan. Tolong Pak Ade (Direktur Layanan dan Niaga Garuda Ade R Susar), saya titip dari hati nurani, sudah lah yang nggak penting dicoret," ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Garuda hari ini, Kamis (9/2).

"Tugas bapak itu bagaimana melayani para jemaah di pesawat, supaya mereka nyaman. Tugas bapak itu bagaimana pramugari, pramugara melayani para jemaah bisa ibadah dalam pesawat dengan nyaman. Saya sedihlho," ucapnya.

Menurut Selly, Garuda telah dininabobokan dengan titipan ini sebab telah mengantar jemaah haji 60 tahun terakhir. Ia pun meminta Garuda untuk menyisir komponen wajib dan tidak wajib agar biaya penerbangan bisa ditekan.

Tudingan itu langsung dijawab Ade R Susardi. Menurutnya, komponen tidak wajib itu merupakan permintaan dari Kemenag yang harus dipenuhi Garuda.

Ia menyebut beberapa yang tidak harus dipenuhi adalah pilgrim servicesdengan perkiraan biaya Rp1,1 juta. Yang juga tidak wajib lainnya adalah mengirimkan air zamzam ke 34 kantor wilayah.

Sedangkan, untuk koper, kata Ade, saat ini Garuda diminta menyediakan jenishard caseatau spesifikasi yang ditetapkan Kemenag.

"Kita sih secara terbuka bersedia saja untuk merilis (melepas) pekerjaan itu. Tapi ini adalah prasyarat yang ditetapkan oleh Kemenag untuk menjadi partnerkita," sahut Ade.

[Gambas:Video CNN]

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Alasan Bahlil Berani Sebut Uni Eropa Penjajah Baru RI******

Menteri Investasidan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern.

Julukan ia berika terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor bijih nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization (WTO). Bahlil mengatakan larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia.

Nikal merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor bijih nikel itu terbukti ampuh memberikan memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri.

"Ini kok masih ada negara seperti ini di dunia yang sudah merdeka, seperti penjajah baru. Ini nggak bener dengan alasan ini terjadi monopoli pasar. Padahal kan kita lakukan hilirisasi untuk mewujudkan SDG's," ujarnya dalam webinar Indef, Rabu (8/2).

Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut. Sebab, jika ekspor bijih nikel tidak dilarang pada 2020 lalu, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi.

"Sekalipun dibawa ke WTO nggak masalah, itu hak mereka, tapi kami nggak akan pernah gentar untuk melawan itu," jelasnya.

Lebih jauh, Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya, semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya.

"Nggak boleh negara A intervensi negara B. Negara ini semua di dunia ini sudah pada merdeka, kita hargai," pungkasnya.

Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah.

[Gambas:Video CNN]

Salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut kata Bahlil akan diperluas ke 21 komoditas lainnya.

"Selain bauksit, tembaga, timah kita juga sudah bangun peta jalan hilirisasi bagi Indonesia sampai 2040. Itu ada 21 komoditas," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Berikut daftar 21 komoditas yang bakal dilarang ekspornya:

1. Batu bara
2. Nikel
3. Timah
4. Tembaga
5. Bauksit
6. Besi baja
7. Emas perak
8. Aspal buton
9. Minyak bumi
10. Gas bumi
11. Sawit
12. Kelapa
13. Karet
14. Biofuel
15. Kayu log
16. Getah pinus
17. Udang
18. Perikanan
19. Rajungan
20. Rumput laut
21. Garam

Melawan Kaisar Jiwa Xuan

Jika Harga Toko Lain Lebih Murah, Transmart Ganti Selisih 2 Kali Lipat******

Transmartmemberi garansi harga lebih murah dari toko lain kepada konsumen ritel. Jika harga toko sebelah lebih murah, Transmart siap ganti selisih harga dua kali lipat.

Hal ini sesuai dengan taglinepromo Transmart yang berbunyi 'Ada yang Lebih Murah, Kami Ganti 2X Selisihnya' untuk penawaran produk periode 1-14 Februari 2023.

Lihat Juga : Kaum Hemat Boleh Cek, Produk Transmart Lebih Murah dari Toko Sebelah

Jaminan ini diberikan langsung oleh Chairman CT Corp Chairul Tanjung yang memimpin transformasi di Transmart sebagai raksasa ritel nasional. Transformasi juga dilakukan dengan menutup gerai tua dan memoles gerai terbaru.

Selain itu, Transmart juga senantiasa memberikan berbagai promo agar konsumen dapat belanja hemat.

Salah satunya berupa diskon 10 persen jika menggunakan pembayaran Allo Prime atau Bank Mega. Diskon ini berlaku setiap hari.

Tak hanya itu, Transmart juga memberi promo harian diskon 10 persen untuk pembelian semua buah setiap Senin, pembelian ayam setiap Selasa, serta pembelian ikan dan hasil laut setiap Rabu.

Lihat Juga : Keuntungan Transmart Kembali Melesat

Diskon 10 persen juga berlaku untuk pembelian daging setiap Kamis, pembelian produk bakerysetiap Jumat, dan pembelian sayur serta ayam pada Sabtu dan Minggu. Tunggu apalagi? Ayo berbelanja di Transmart!

Perjuangan menjadi lajang

Kemnaker Buka Suara Soal PHK Dadakan Ratusan Karyawan Moladin******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons pemutusan hubungan kerja (PHK) mendadak yang dilakukan marketplace jual beli mobil, Moladin. Perusahaan mengumumkan pemecatan dalam town hall meeting dan notifikasi e-mailkaryawan di hari yang sama.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan pihaknya belum menerima laporan terkait PHK Moladin. Kendati demikian, Kemnaker akan mencermati terlebih dahulu kasus tersebut.

"Kita cermati dulu. Jangan berasumsi dulu," katanya kepadaCNNIndonesia.com, Kamis (9/2).

"Kalau pekerja menerima, ya nggak ada masalah," katanya.

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan mengatakan dalam Perppu Cipta Kerja, PHK harus diberitahukan 14 hari sebelumnya. Ada tiga hal yang harus dicermati dalam PHK antara lain prosedur, alasan PHK dan hak pekerja alias pesangon.

Ia melihat alasan efisiensi atau adanya kerugian perusahaan sehingga melakukan PHK dibolehkan dalam regulasi itu.

"Dari kacamata Cipta Kerja, PHK dipermudah khususnya alasan yang bisa dipakai perusahaan. Tapi Perppu Cipta Kerja memastikan jika pekerja di PHK harus dibayar pesangonnya," katanya.

Lihat Juga : Badai Pemecatan Berlanjut, Disney PHK 7.000 Karyawan

Hadi menekankannya dalam Perppu Cipta Kerja patokannya adalah pesangon. Urusan prosedur PHK dadakan bisa dinomorduakan asal pesangon dibayarkan dan pekerja yang dipecat menerimanya.

"(Perppu Cipta Kerja) menggunakan teoriflexibilty labour market. Mudah merekrut, mudah memecat, tapi harus bayar pesangon," ungkapnya.

Moladin melakukan PHK terhadap 400 hingga 600 dari total 1.600 karyawan. Berdasarkan informasi dari seorang sumberCNNIndonesia.com, PHK disampaikan mendadak dalam town halldan notifikasi e-mailkaryawan.

Sumber itu mengatakan setelahtown hall, notifikasi pemecatan langsung diterima oleh karyawan melalui e-maildi hari yang sama.

Moladin merupakan platform jual beli mobil bekas. Pada 2022 lalu, startupini baru saja memperoleh pendanaan seri B sebesar US juta yang dipimpin oleh DST Global.

Investor utama yang telah bergabung di putaran sebelumnya seperti East Ventures, Northstar Group, dan Sequoia Capital India juga berpartisipasi.

Sejak beralih ke pasar mobil bekas pada Juni 2021, Moladin memilih model yang sedikit berbeda dengan pesaingnya.

Daripada hanya fokus ke marketplace,startup ini mendukung para agen penjual mobil dengan aplikasi yang dikembangkan secara in-house.

[Gambas:Video CNN]

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

DPR Bicara Potensi Pencabutan Izin Pengembang Meikarta******

DPR RI menyinggung soal potensi pencabutan izin PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pengembangMeikarta buntut polemik pihak Meikarta dengan para pembeli apartemen.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai pencabutan izin bisa berdampak luas pada pembeli yang menuntut haknya. Hal itu ia sampaikan usai bertemu pembeli apartemen Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta (PKPKM).

"Saya pikir soal pencabutan izin itu juga kita jangan masuk ke ranah itu, karena bisa berdampak pada konsumen lain yang ribuan. Tapi bagaimana solusinya supaya permasalahan yang ada ini di beberapa atau sekelompok pembeli bisa teratasi dengan baik," katanya di Gedung DPR, Jakarta Pusat, Jumat (10/2).

Sebelumnya, Wendy salah satu konsumen Meikarta meminta pemerintah perlu membuat peraturan bagi pengembang yang akan memasarkan apartemen. Ia mencontohkan para pengembang di Singapura minimal harus membuat progres pembangunan 20 persen baru bisa mengajukan izin kepada pemerintah.

"Mereka ada progres pembangunan baru boleh jual. Di sini malah (baru ada) lahan saja sudah boleh jual. Salah dari awal," tuturnya di PN Jakarta Barat usai menghadiri sidang kedua gugatan perdata dari PT MSU, Selasa (7/2) lalu.

Lihat Juga : Kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan Dihapus Mulai 1 Januari 2025

Sebetulnya, pemerintah sudah punya UU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun. Di dalam beleid tersebut, pengembang wajib memenuhi persyaratan progres 20 persen sebelum melakukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dengan pembeli. Hal itu dijelaskan di pasal 16 ayat 2.

Lalu, di Pasal 43 ayat 1 disebutkan bahwa proses jual beli satuan rumah susun (sarusun) sebelum pembangunan rumah susun selesai dapat dilakukan melalui PPJB yang dibuat di hadapan notaris.

Kemudian di Pasal 43 ayat 2 dijelaskan bahwa PPJB dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan kepastian atas status kepemilikan tanah, kepemilikan IMB, ketersediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum; keterbangunan paling sedikit 20 persen dari hal yang diperjanjikan.

Pasal 43 ayat 2 huruf d soal keterbangunan paling sedikit 20 persen diartikan sebagai 20 persen dari volume konstruksi bangunan rumah susun yang sedang dipasarkan. Hal tersebut dipertegas dalam Pasal 97.

"Setiap pelaku pembangunan rumah susun komersial dilarang mengingkari kewajibannya untuk menyediakan rumah susun umum sekurang-kurangnya 20 persen (dua puluh persen) dari total luas lantai rumah susun komersial yang dibangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)," tulis Pasal 97.

Jika melanggar ketentuan progres 20 persen tersebut, pengembang bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp20 miliar. Hal tersebut dirinci dalam Pasal 109.

Namun, ada beberapa perubahan di UU Rusun melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja), yang diterbitkan 30 Desember lalu.

Salah satu perubahan mencakup mekanisme sanksi yang diatur dalam Pasal 117 Perppu Cipta Kerja. Ayat (2) Pasal 117 ayat 2 menyebut selain pidana denda, badan hukum dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan perizinan berusaha atau pencabutan status badan hukum.

[Gambas:Video CNN]