bo gacor anti rungkad

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Bye bye Kursi Tegak KA Kelas Ekonomi, KAI Mulai Ganti Bertahap******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAIbuka suara soal viral kursi baru kereta api (KA) kelas ekonomi yang sudah tak lagi tegak 90 derajat.

VP Public Relations KAI Joni Martinus membenarkan pihaknya sedang melakukan modifikasi interior kereta beserta kursinya di Balai Yasa Manggarai. Ini dilakukan sebagai bagian program peningkatan pelayanan KAI untuk KA kelas ekonomi.

"Pada tahap awal ini, sudah ada 4 gerbong kereta ekonomi yang telah berhasil dimodifikasi," kata Joni dalam keterangan resmi, Kamis (25/5).

Selain itu, Joni menyebut interior kereta kelas ekonomi ditambah Public Information Display System (PIDS) yang dapat menampilkan jam dan suhu. Modifikasi lainnya juga dilakukan mirip dengan kereta eksekutif, seperti bentuk bagasi dan nuansa interior yang lebih cerah.

Joni juga menyebut modifikasi dilakukan pada toilet KA kelas ekonomi. Dari toilet jongkok, kini menjadi toilet duduk dengan nuansa lebih mewah.

"Untuk rencana operasionalnya akan dirangkaikan untuk kereta api apa dan kapan waktunya, sampai dengan saat ini masih dalam kajian manajemen. Yang pasti, dalam waktu dekat pelanggan kereta ekonomi akan merasakan pengalaman yang berbeda dan pastinya lebih nyaman," jelasnya.

"Melalui modifikasi ini, KAI berkomitmen untuk terus meningkatkan layanan ke depannya untuk menjadikan perjalanan kereta api aman, nyaman, dan sehat," tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]

hukum ilahi

IHSG Diprediksi Muram Gegara Sentimen Pekan Pendek******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah terbatas pada perdagangan Selasa (30/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan peluang koreksi bisa dimanfaatkan investor jangka menengah hingga panjang untuk melakukan akumulasi pembelian. Harapannya, bakal ada capital gainyang bisa dikumpulkan hingga akhir tahun.

"Pola gerak IHSG dalam melalui pekan pendek ini bergerak cukup moderat dan masih cenderung mengalami pelemahan terbatas," jelas William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBNI, BMRI, TLKM, AALI, TBIG, ASII, dan AKRA.

Sementara itu, Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai tidak ada peningkatan signifikan dalam penjualan indeks saham. Namun, secara teknikal IHSG diklaim membentuk pola yang mengindikasikan penguatan.

"Memperhatikan faktor-faktor di atas, hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak mixed cenderung menguat," ungkapnya.

William memproyeksi IHSG bakal menguat dengan pergerakan di rentang 6.635-6.754.

IHSG tergelincir ke posisi 6.681 pada perdagangan Senin (29/5). Indeks saham melemah 5,89 poin atau minus 0,09 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp8,49 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,02 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Pendekar Binatang

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Ternyata saya sudah mencapai level penuh

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Master Fantasi Super

DKI Terima Usul Agar TransJakarta Bisa Sampai Bandara Soekarno******

Pj GubernurDKI Jakarta Heru Budi Hartono mendapat usulan agar TransJakarta bisa sampai ke Bandara Soekarno-Hatta.

Hal itu disampaikan Heru usai meninjau Kereta Bandara bersama Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Kami mem-backupkebijakan Pak Menteri Perhubungan misalnya, tadi ada diskusi di meja rapat, misalnya tadi usulan dari dirut Angkasa Pura bagaimana kalau TransJakarta masuk, tapi di jam tertentu untuk kemudahan para karyawan yang ada di bandara," katanya seperti dikutip dari detik.com Minggu (28/5).

"Berikutnya adalah bagaimana bisa mempermudah konsumen yang akan menggunakan kereta bandara. Kira-kira dua poin itu, dan kami pemda tentunya men-supportuntuk kesuksesan ini, dan kemudahan-kemudahan ini bisa dimanfaatkan atau dirasakan oleh masyarakat Jakarta maupun Jabotabek," terangnya.

Ia mengakui selama ini masyarakat yang mau ke bandara sudah dilayani Bus Damri. Meski demikian, Budi Karya mengatakan, keberadaan TransJakarta nantinya akan memberikan layanan pada segmen yang berbeda dan saling melengkapi.

"Kalau berkaitan dengan Damri,alhamdulillahDamri ini menjadi satu bagian yang favorit di mana Damri relatif bisa menjangkau ke tempat di mana tempat tinggalnya mereka berada. Saya pikir ini ada satu segmentasi yang lain dan ini saling melengkapi saja, dan insyaallahangkutan massal ini lebih baik," terangnya dalam kesempatan yang sama.

[Gambas:Video CNN]

Ada pintu ke ruang bawah tanah

Wajib Ada Izin Mendag untuk Muluskan Restu Jokowi soal Ekspor Pasir RI******

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal ekspor pasir lautRI harus mendapatkan izin menteri perdagangan (mendag).

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Pasal 15 ayat 3 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di Pasal 9 ayat (2).

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid yang diteken Jokowi 15 Mei 2023 tersebut.

Terlepas dari itu, sikap Jokowi yang merestui ekspor pasir laut ini bertentangan dengan pelarangan pada 20 tahun lalu. Kala itu, pasir laut dilarang diekspor di masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]