cara cairkan voucher alfamart

Xianwu Menganugerahkan Tuhan

Gejolak Rupiah Diprediksi Tekuk IHSG Hari Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) masih diproyeksi tertekan pada perdagangan Kamis (5/10).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memaparkan perkembangan IHSG saat ini terlihat sedang menguji supportlevel terdekat. Ia melihat gelombang tekanan cukup besar yang berasal dari gejolak ekonomi di luar negeri yang berimbas terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.

Namun, peluang tetap dapat dimanfaatkan untuk mendulang cuan dari saham yang memiliki fundamental kuat.

Dengan sentimen itu, ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support6.789 dan resistance6.978.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BMRI, TLKM, INDF, BBCA, SMRA, ASRI, dan ICBP.

Senada, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG telah menembus ke bawah level 6.861 yang sebelumnya merupakansupportFibonacci terdekat. Hal ini memungkinkan IHSG akan melanjutkan struktur wave bmenuju supportberikutnya di level 6.804.

"Namun demikian, hari ini IHSG dapat mengalami rebound minor karena penutupan hariannya masih di atas level 6.861," kata Ivan dalam riset hariannya.

Ia memprediksi IHSG bergerak di levelsupport6.861 dan resistance7.058.

IHSG ditutup di level 6.886 pada Rabu (4/10) sore. Indeks saham melemah 54,31 poin atau minus 0,78 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,06 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 22,57 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 120 saham menguat, 439 terkoreksi, dan 195 lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pastoral Petani

Waskita Respons JK soal BUMN Nunggak Utang Rp300 M ke Kalla Group******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menanggapi klaim Jusuf Kalla (JK) terkait BUMNyang memiliki tunggakan utang Rp300 miliar kepada salah satu perusahaan di bawah Kalla Group.

VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita membenarkan jika perusahaannya memiliki utang ke perusahaan JK, PT Bukaka Teknik Utama (BUKK). Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ.

"Dapat kami sampaikan bahwa angka final masih dalam proses persiapan penghitungan atau verifikasi di Proyek Jakarta - Cikampek Elevated II (Tol MBZ)," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (11/10).

Hasil reviewtersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS.

"Selain itu, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak," katanya.

Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan utang Rp300 miliar itu sudah menunggak selama tiga tahun. Namun, ia tak mengungkap BUMN mana yang punya utang ke perusahaannya tersebut.

Sementara itu, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tak terkalahkan

Anugerah Paritrana Award, Wapres Dorong Perluasan Cakupan Jamsostek******

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menginstruksikan kepada Kementerian Lembaga serta seluruh kepala daerah, untuk terus mendukung perluasan cakupan kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan (jamsostek). Dukungan itu bisa dilakukan melalui regulasi hingga kebijakan program dan anggaran.

"Saya minta agar kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah segera melakukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan cakupan ini. Antara lain melalui sosialisasi dan edukasi berkelanjutan, optimalisasi layanan dan manfaat, serta rumusan kebijakan dan penganggaran yang tepat," tegas Wapres dalam acara penganugerahan Paritrana Award, Jum'at (20/10).

Ma'ruf menyebut, hal ini bertujuan agar program strategis pemerintah tersebut mampu memberikan perlindungan dan manfaat optimal bagi pekerja Indonesia.

Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 2 tahun 2021 dan juga Inpres Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Bertempat di Istana Wapres, dalam kesempatan tersebut Wapres juga menyerahkan kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada perwakilan pekerja rentan dari beragam profesi. Antara lain petani, nelayan, pekerja lintas agama, tukang ojek dan pedagang.

Wapres berharap dengan adanya Paritrana Award mampu memotivasi seluruh elemen untuk memperluas kebermanfaatan program jamsostek. sekaligus menjadi sarana lahirnya terobosan untuk melindungi pekerja rentan seluas-luasnya, tak terkecuali pekerja perempuan dan penyandang disabilitas.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang turut hadir menyebut bahwa untuk meningkatkan coverage jaminan sosial ketenagakerjaan, pemerintah tengah melakukan kajian terhadap skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi para pekerja informal.

"Jadi memang masih perlu effort yang keras untuk ke depan bagaimana supaya memastikan mereka-mereka yang usia produktif itu betul-betul bekerja secara produktif dan dapatkan jaminan yang layak, agar nanti dia bisa bekerja dengan baik dan setelah bekerja dia juga mendapat jaminan yang baik," kata Muhadjir.

Sementara itu Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo melaporkan, hingga saat ini BPJS Ketenagakerjaan telah melindungi 40,2 juta tenaga kerja. Di mana 7,1 juta di antaranya pekerja bukan penerima upah, 4,3 juta pegawai non ASN, serta 1,8 juta pekerja rentan.

Dengan total dana kelolaan mencapai Rp688 triliun pada tahun ini, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat sebesar Rp40 triliun kepada 3,4 Juta pekerja atau ahli waris, serta pemberian beasiswa pendidikan sebesar Rp279 miliar kepada 65 ribu anak pekerja.

Anggoro menyadari bahwa masih banyak pekerja yang belum terlindungi. Karena itu pihaknya berharap dengan adanya Paritrana Award ini mampu menjadi penambah semangat bagi seluruh pihak untuk saling bersinergi mewujudkan

Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk selalu memberikan experience dan kualitas layanan terbaik kepada peserta, mulai saat mendaftar, aktif menjadi peserta, hingga klaim.

"Kami juga berkomitmen untuk mencapai Universal Coverage Jamsostek di tahun 2026. Tentunya, upaya ini juga memerlukan sinergi dan komitmen bersama dari seluruh stakeholders, diantaranya Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha," ujar Anggoro.

Daftar Pemenang Paritrana Award

Foto: Dok. BPMI Setwapres).

Memasuki gelaran ke-6 Paritrana Award, penghargaan bergengsi ini kian mempertegas komitmen Kemenko PMK bersama BPJS Ketenagakerjaan serta Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri dalam mendorong optimalisasi pelaksanaan program jamsostek di Indonesia.

Terdapat pembaharuan pada pelaksanaan Paritrana Award tahun ini. Dimana skalanya diperluas mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat nasional.

Pembaharuan selanjutnya, penerapan sistem zonasi untuk pemerintah daerah. Terdapat 5 zona, yaitu zona Sumatera, zona Jawa-Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi, dan zona Maluku Nusra Papua.

Sementara sektor Badan Usaha terdiri dari Perusahaan besar sektor keuangan, perdagangan dan jasa; Perusahaan besar sektor manufaktur, pertambangan dan migas; Perusahaan Besar sektor perkebunan, pertanian, peternakan dan perikanan; Usaha sektor layanan publik, yaitu rumah sakit dan perguruan tinggi ;serta Perusahaan Menengah.

Pennilaian dan penjurian dilakukan oleh tim yang terdiri dari unsur pemerintah, ahli jaminan sosial, ahli hukum, ahli kebijakan publik, ahli ekonomi, wakil pengusaha dan wakil serikat pekerja.

Berikut adalah daftar pemenang Paritrana Award:

Zona Sumatera
- Provinsi Jambi
- Kabupaten Kepulauan Anambas

Zona Jawa-Bali
- Provinsi Bali
- Kabupaten Tangerang

Zona Kalimantan
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kabupaten Kutai Kartanegara

Zona Sulawesi
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Morowali

Zona Nusra Maluku Papua
- Provinsi Papua Barat
- Kota Jayapura

Perusahaan Besar Sektor Keuangan, Perdagangan & Jasa
- PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten

Perusahaan Besar Sektor Manufaktur, Pertambangan & Migas
- PT. Fonusa Agung Mulia

Perusahaan Besar Sektor Perkebunan, Pertanian, Peternakan Dan Perikanan
- PT. Ciomas Adisatwa

Usaha Sektor Layanan Publik
- Rumah Sakit Syafira Pekanbaru

Perusahaan Skala Menengah Terbaik
- PT. Sera Food Indonesia
- BPR Syariah Bangka
- BPR Tanaoba Lais Manekat Kupang

UKM Terbaik
- Kinasih Abyudaya Batik - Jawa Timur
- Galery Ulos Sianipar Medan - Sumatera Utara
- Toko Roti Arsila Bakery - Kalimantan Selatan

Penghargaan Khusus
- Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara
- Pemerintah Kabupaten Raja Ampat

Adapun Penghargaan Khusus diberikan kepada pemerintah daerah yang telah meraih Paritrana Award di tahun sebelumnya, dan berhasil mempertahankan keberlanjutan perlindungan serta memiliki Universal Coverage Jamsostek yang tinggi berkat inovasi-inovasi yang dilahirkan. Penghargaan khusus ini diserahkan langsung oleh Ma'ruf.

Pada tahun ini juga diberikan penghargaan bagi sektor pendidikan yaitu Pendidikan Tinggi Peduli Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diberikan kepada Universitas Gadjah Mada.

Anggoro pun mengapresiasi kepada seluruh pemenang. Dia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama pemerintah daerah yang telah memberikan dukungannya melalui regulasi serta mengalokasikan anggarannya untuk melindungi para pekerja rentan.

"Semoga inovasi ini terus disebarluaskan untuk memastikan para pekerja rentan seperti petani, nelayan, pekebun, pedagang pasar, ojek, guru ngaji dan profesi lainnya terjamin kesejahteraannya melalui perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan," kata dia.

"Sehingga mereka bisa kerja keras bebas cemas yang pada akhirnya berujung pada meningkatnya produktivitas," tutup Anggoro.

Kaisar Agung

Waskita Respons JK soal BUMN Nunggak Utang Rp300 M ke Kalla Group******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk menanggapi klaim Jusuf Kalla (JK) terkait BUMNyang memiliki tunggakan utang Rp300 miliar kepada salah satu perusahaan di bawah Kalla Group.

VP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita membenarkan jika perusahaannya memiliki utang ke perusahaan JK, PT Bukaka Teknik Utama (BUKK). Utang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan Tol MBZ.

"Dapat kami sampaikan bahwa angka final masih dalam proses persiapan penghitungan atau verifikasi di Proyek Jakarta - Cikampek Elevated II (Tol MBZ)," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (11/10).

Hasil reviewtersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS.

"Selain itu, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak," katanya.

Jusuf Kalla sebelumnya mengatakan utang Rp300 miliar itu sudah menunggak selama tiga tahun. Namun, ia tak mengungkap BUMN mana yang punya utang ke perusahaannya tersebut.

Sementara itu, mengutip CNBCIndonesia.com, Direktur Keuangan Bukaka Teknik Utama (BUKK), salah satu anak usaha Kalla Group Afifuddin Kalla pernah menyebut Waskita punya utang ke perusahaannya.

Utang Waskita kepada Bukaka sekitar Rp 200 miliar. Utang salah satunya untuk proyek Tol MBZ.

Afifuddin mengatakan sebelum Lebaran 2023 lalu, pihaknya sudah bertemu dengan Waskita untuk menagih utang tersebut. Namun, pucuk pimpinan Waskita ditahan terkait tindak pidana korupsi.

"Tetapi setelah lebaran kemarin kita mendengar kabar dirutnya ditahan. Jadi kami juga bingung sekarang kelanjutannya tetapi mudah-mudahan komitmen bisnisnya tidak berubah," katanya.

[Gambas:Video CNN]

senjata luar angkasa

Perjalanan KRL Prameks Batal Buntut Kecelakaan KA Argo Semeru******

PT Kereta Api Indonesia (KAI) membatalkan perjalanan Commuter Line Prameks karena insiden anjloknya kereta api(KA) Argo 17 Semeru relasi Surabaya Gubeng - Gambir dan KA 6 Argo Wilis relasi Bandung - Surabaya Gubeng.

"Demi keselamatan dan keamanan perjalanan kereta maka untuk perjalanan operasional Commuter Line Prameks dibatalkan sementara hingga lintas perjalanan tersebut sudah dapat dilalui," ujar KAI dalam akun Twitter @CommuterLine, Selasa (17/10).

KAI meminta maaf atas pembatalan operasional Commuter Line Prameks tersebut. Sementara, penumpang yang telah membeli tiket bisa melakukanrefunddi loket yang tersedia di stasiun.

Vice President (VP) Public Relations KAI Joni Martinus menuturkan imbas kejadian tersebut, untuk sementara waktu kedua jalur yang berada di antara Stasiun Wates dan Stasiun Sentolo tidak bisa dilalui oleh semua kereta api.

"Kami melakukan upaya rekayasa operasi untuk mempercepat dan juga memperkecil dampak dari kejadian tersebut," ujarnya melalui pernyataan resmi.

Joni mengatakan pihaknya juga saat ini terus melakukan upaya-upaya evakuasi kepada semua penumpang pada dua rangkaian kereta api tersebut. Ia pun menegaskan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini.

Ia menambahkan bahwa perseroan juga melakukan upaya perbaikan dan normalisasi terhadap gerbong-gerbong yang anjlok.

Selain itu, perusahaan juga berupaya memperbaiki sarana-sarana dan jalan yang rusak.

"PT KAI menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat atas terganggunya pelayanan perjalanan kereta api," kata Joni.

[Gambas:Video CNN]

Bintang besar di dunia seni bela diri

Pemerintah Ubah Kriteria Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian******

Pemerintah mengubah kriteria peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Perubahan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Dalam pasal 5 ayat 1, peserta program JKK dan JKM terdiri atas tiga. Pertama,peserta penerima upah yang bekerja pada penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada PP Nomor 44 Tahun 2015, peserta JKK dan JKM hanya terdiri atas dua yakni peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan peserta bukan penerima upah.

Dalam pasar 5 ayat 2 UU PP Nomor 49 tahun 2023, yang dimaksud peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, meliputi pekerja pada perusahaan, pekerja pada orang perseorangan, dan orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat enam bulan.

Sedangkan, peserta bukan penerima upah meliputi pemberi kerja selain penyelenggara negara, pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, dan pekerja yang tidak termasuk pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri yang bukan penerima upah.

[Gambas:Video CNN]