pinjaman online aman dan cepat cair

Perang Wu Geng Liuli

Bahlil Akui Tingginya Investasi Masuk RI Tak Serap Tenaga Kerja******

Menteri Investasi/Kepala BKPMBahlil Lahadalia mengakui investasiyang masuk ke Indonesia tidak sebanding dengan penciptaan dan penyerapanlapangan kerja.

Menurut Bahli, idealnya realisasi investasi di industri padat karya seharusnya berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja. Namun, investasi yang masuk di Indonesia saat ini hampir semuanya high technology, bukan lagi padat karya yang membutuhkan banyak pekerja.

"Aku harus akui itu, antara target nilai investasi dengan tenaga kerja nggak berbanding lurus karena investasi sekarang ini bukan lagi padat karya yang banyak. Kalau kita mau bangun hilirisasi bauksit, nikel, tembaga, mana ada pakai manusia-manusia. Palingan bangun konstruksinya saja, setelah itu dioperasikan semua oleh mesin," tuturnya di Kementerian Investasi, Jakarta Selatan, Jumat (28/4).

"Pemerintah tidak bisa hanya fokus pada sektor ini, harus ada padat karyanya di UMKM. Jadi kita blending. Ini pun kita sudah maksimal. Ada bagian pekerjaan yang saya bilang kalau bisa dikerjakan tenaga orang, kita kasih, jangan semuafullteknologi," jelasnya.

Di lain sisi, realisasi investasi per kuartal I 2023 ini menyerap tenaga kerja Indonesia sekitar 384.892 orang. Sedangkan jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang dipekerjakan ada 5.334 orang.

Bahlil menegaskan TKI yang terserap adalah tenaga kerja langsung, belum termasuk tenaga kerja tidak langsung. Menurutnya, ada juga tenaga kerja yang terlibat dalam suplai makanan, transportasi, logistik, dan lain-lain.

"Dari total penciptaan lapangan kerja, dibandingkan TKA dan TKI, TKA-nya cuma 2 persen dari 384 ribu itu," tegas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

penyedia sistem

Pemegang Saham Sritex Pecat Semua Direksi dan Komisaris******

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex memutuskan untuk memecat seluruh dewan direksi dan komisaris lama. Adapun RUPSLB Sritex digelar pada Jumat (17/3) lalu, dengan agenda rapat adalah perubahan susunan direksi dan dewan komisaris.

Rapat tersebut dihadiri oleh 13.212.355.802 pemegang saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 64,60 persen dari jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan perseroan.

"Rapat menyetujui pemberhentian secara hormat seluruh dewan komisaris dan direksi yang lama," bunyi ringkasan risalah dilaporkan dalam keterbukaan Bursa Efek Indonesia, Selasa (23/3) lalu.

Lalu, Karunakaran Ramamoorthy selaku direktur produksi, Eddy Prasetyo Salim selaku direktur operasional dan M. Nasir Tamama Tamimi selaku direktur independen.

Meski begitu, beberapa nama yang dicopot tetap masuk dalam susunan dewan komisaris dan direksi baru, meski dengan jabatan berbeda.

Dewan Komisaris dan Direksi Baru:

Komisaris Utama: Iwan Setiawan
Komisaris: Megawati
Komisaris Independen: Liem Konstantinus

Direktur Utama: Iwan Kurniawan Lukminto
Direktur Operasional: Mira Christina Setiady
Direktur Keuangan: Welly Salam
Direktur Umum: Supartodi
Direktur Independen: Regina Lestari Busono
Direktur Bisnis Benang: Karunakaran Ramamoorthy
Direktur Bisnis Kain: Sandeep Kr Gautam
Direktur Bisnis Pakaian Jadi: Teo Khek Thuan

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

Kemendag Respons Kabar RI Bakal Gabung BRICS******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) merespons kabar Indonesia akan bergabung dengan blok negara-negara Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan (BRICS).

Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga mengatakan keputusan Indonesia akan bergabung dengan blok tersebut masih akan melihat situasi ke depan. Namun, ia tak menampik Indonesia ingin bergabung dengan BRICS.

"Itu kan dari dulu ada aspirasi dari negara-negara luar (mau gabung BRICS). Kita lihat progresnya karena BRICS kan salah satu kekuatan terbesar regional. Indonesia kan sangat berpotensi untuk itu," katanya di kantor Kementerian Perdagangan, Kamis (4/5).

Menurut Jerry, Indonesia telah lama ingin bergabung dengan BRICS. Namun, ia enggan memberi kepastian apakah Indonesia telah mendaftar untuk bergabung dengan blok itu.

"Dari dulu itu kan. Kan Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Ada yang bilang (huruf) I (dalam BRICS) harusnya ada dua yaitu India dan Indonesia," katanya.

Sebelumnya, duta besar Afrika Selatan untuk BRICS, Anil Sooklal mengatakan 13 negara telah secara resmi meminta untuk bergabung dengan Brics. Sedangkan enam negara lainnya telah meminta secara tidak resmi.

"Kami menerima lamaran untuk bergabung setiap hari," ujarnya, dikutip dari CNBC.

Arab Saudi dan Iran disebut telah mendaftar secara resmi. Sementara negara lain yang menunjukkan minat untuk bergabung adalah Argentina, Uni Emirat Arab, Aljazair, Mesir dan Bahrain, ditambah satu negara dari Afrika Timur dan satu negara Afrika Barat.

Indonesia juga dilaporkan sudah tertarik bergabung dengan BRICS dan diharapkan memberi peran besar di organisasi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Yang Dijunjung Dunia

Menaker Ungkap Alasan Driver Ojol Tak Dapat THR******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah menjelaskan alasan sopir (driver) ojek online (ojol) dan taksi online tidak mendapatkan tunjangan hari raya (THR) Lebaran.

Ia menerangkan salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4).

"Saya kira kita sudah punya Posko Pengaduan THR. Teman-teman yang mengalami tidak dibayar THR-nya saya kira bisa mengadu ke posko yang ada," ujarnya.

Secara terpisah, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan acuan THR adalah Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Aturan tersebut mengatur kewajiban perusahaan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja, yakni dalam bentuk Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Beleid itu tidak mencakup hubungan kemitraan seperti drivel ojol dengan operator aplikasi transportasi daring. Namun, Putri mengatakan perusahaan tidak dilarang memberikan THR kepada mitranya.

"Apabila perusahaan platform-nya akan memberikan THR, itu baik dan tidak dilarang. Pemberian THR-nya memang tidak masuk dalam pengaturan di SE Menaker karena ojek online bukan hubungan kerja konvensional, tapi kemitraan," kata Putri kepada CNNIndonesia.com, Selasa kemarin.

[Gambas:Video CNN]

pencuri ganda

Pemerintah Naikkan Insentif Pengali Ekspor Demi Kerek DMO Minyakita******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan Minyakita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal, serta dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Kenaikan diharapkan mendorong produsen meningkatkan kewajiban pasok ke dalam negeri atau domestic market obligation(DMO) dalam bentuk kemasan merek Minyakita. Dengan insentif itu, produsen yang memasok Minyakita memiliki hak ekspor CPO lebih banyak dibanding hanya memasok minyak goreng curah.

"Diharapkan dengan menaikkan angka (insentif) kemasan, bisa menarik untuk dijadikan DMO," kata Direktur Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

"Minyakita yang proporsi naik jadi 55 persen saat ini dibanding minyak curah, ini perlahan menurunkan harga Minyakita di berbagai daerah," katanya.

Ke depan, Isy mengatakan kenaikan insentif diharapkan proporsi Minyakita dapat terus meningkat menjadi 70 persen dan minyak curah 30 persen.

Lihat Juga : Fakta Terkini Indomie Ayam Spesial Ditarik di Taiwan dan Malaysia

Selain itu, Kemendag akan bertemu dengan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) pada minggu ini untuk membahas utang pemerintah sebesar Rp344 miliar. Utang tersebut berasal dari selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022 lalu, yang belum dibayar hingga saat ini.

"Kami masih menunggu pendapat hukum Kejaksaan Agung. Untuk Aprindo kami sudah menjadwalkan pertemuan minggu ini,"katanya.

Aprindo sempat mengancam akan berhenti menjual minyak goreng jika utang itu tidak segera dilunasi. Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menjelaskan program minyak satu harga diluncurkan pemerintah pada awal Januari 2022 melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Dalam aturan itu, pengusaha harus menjual minyak goreng kemasan premium seharga Rp14 ribu per liter. Padahal, saat itu harga minyak tembus Rp17 ribu - Rp19 ribu per liter.

Pelaku usaha menutup selisih HET dan harga keekonomian dari Dana Pembiayaan Minyak Goreng Kemasan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Namun, dana itu tak kunjung diberikan.

Roy mengatakan saat utang tersebut belum dibayar, Permendag Nomor 3 Tahun 2022 justru digantikan dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal pembayaran selisih harga yang harusnya ditanggung pemerintah. Sehingga, sampai saat ini pengusaha belum menerima pembayaran utang tersebut.

"Permendag 6 muncul jadinya Permendag 3 jadi tak berlaku lagi, tapi bukan berarti rafaksi nggak dibayar. Kita sudah setorkan semua data pada 31 Januari sudah kita penuhi semuanya, tapi belum juga dibayar," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

Istri Manis di Atas: Suami Tidak Bisa Berhenti Menyayangi

Jepang Hapus Program Magang Bagi Pekerja Negara Berkembang******

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Tokyo menyebut Jepang akan menghapus program magang bagi pekerja negara berkembang, termasuk dari Indonesia. Karena itu, mereka mengimbau warga negara Indonesia (WNI) untuk mengikuti aturan Pemerintah Jepang secara benar.

"Sekarang kami bisa sarankan agar semua ketentuan terkait visa dan izin tinggal di sini, mekanismenya tentu kalau bisa diikuti dengan benar," ujar Wakil Duta Besar RI untuk Jepang John Tjahjanto Boestami seperti dikutip dari Antara, Kamis (5/5).

Panel Pemerintah Jepang mengusulkan penghapusan program magang pada 10 April lalu karena dinilai kontroversial akibat banyaknya pelecehan dan diskriminasi.

Kedua,penyesuaian bidang dan jenis kerja baru dengan bidang dan kerja SSW guna memberikan kemudahan peserta untuk alih status ke program tersebut. Ketiga,pemberian kelonggaran bagi peserta untuk berpindah perusahaan dalam jenis kerja yang sama.

Keempat,peran organisasi pengawas dalam program pemagangan akan terus diadopsi dengan memberikan syarat sertifikasi yang lebih ketat.

Kelima,mencabut izin organisasi pengawas yang tidak menjalankan tugasnya dengan benar serta pemenuhan mekanisme pengawasan kemampuan dan keahlian peserta.

Menurut John, ketidakjelasan status akibat visa kerja atau tinggal yang tidak sesuai akan menimbulkan berbagai masalah ke depan.

"Kalau statusnya tidak jelas di sini, yang rugi mereka masing-masing, yang akan merasakan itu. Tentunya bisa membawa masalah bukan hanya bagi diri sendiri melainkan juga bagi orang lain," katanya.

John juga mengingatkan kepada WNI untuk berlaku selayaknya tamu di negara sakura itu dan tetap mematuhi aturan pemerintah setempat.

"Kita, biar bagaimanapun, tamu di sini. Bagaimanapun kita perlu menjaga supaya kita di sini dapat tertib dalam berkegiatan," katanya.

Pascapandemi covid-19, WNI di Jepang tercatat 67 ribu orang. Angkanya naik 7.000u orang dari sekitar 60 ribu pada awal pandemi.

Namun, berdasarkan laporan Imigrasi Jepang pada Juni 2022, jumlah WNI di negara itu mencapai 83 ribu orang. Dari jumlah tersebut, pekerja magang atau kenshuseinaik dari 34 ribu menjadi 44 ribu orang.

Sementara itu, untuk kategori pekerja dengan keterampilan spesifik (specified skilled workers/SSW), jumlahnya mencapai hampir 10 ribu orang.

[Gambas:Video CNN]