depo slot88

Dunia Gelap Tertinggi

Pesangon Eks Karyawan Merpati Akan Diambil dari Hasil Jual Aset Rp54 M******

Mantan karyawanmaskapai MerpatiAirlines akan mendapatkan pesangonsama seperti dengan perusahaan lain yang dibubarkan pemerintah.

Namun, pemerintah belum menetapkan besaran nilainya. Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membubarkan perseroan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Yadi Jaya Ruchandi mengatakan sebanyak 1.225 karyawan Merpati akan mendapatkan pesangon melalui hasil penjualan aset senilai Rp54,8 miliar.

Yadi mengatakan seluruh kreditur yang terdaftar dan terverifikasi pada daftar pembagian tahap pertama akan menerima pembagian sebagaimana penetapan pengadilan.

Adapun dalam daftar pembagian tahap pertama, sebanyak 1.225 eks karyawan Merpati Airlines mendapatkan pembagian sebesar Rp54,8 miliar.

Lebih lanjut, penetapan pengadilan atas daftar pembagian tahap pertama menyebut pembagian atas gaji terutang kepada 50 eks karyawan Merpati Airlines sebesar Rp3,8 miliar.

"Selanjutnya, tim kurator akan melanjutkan upaya penjualan aset Merpati Airlines yang hasilnya nanti akan dibagikan kembali kepada para kreditur," pungkas Yadi.

Adapun, Majelis Hakim Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Surabaya menetapkan PT Merpati Nusantara Airlines pailit pada 2 Juni 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Naga Tersembunyi di Kota

BPS Prediksi Harga Beras 'Terbang' Gara******

Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap cuaca ekstremmembuatharga beras masih akan tetap naik meski produksi padi meningkat.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini memproyeksi produksi padi pada subron alias periode empat bulanan Januari-April 2023 mencapai 23,94 juta ton.

Angka ini meningkat 0,13 juta ton alias 0,53 persen dari subron yang sama di tahun sebelumnya, yakni sebesar 23,82 juta ton.

"Jadi, sebelum digiling itu biasanya ada treatment menggunakan blowersehingga costnaik berakibat pada kenaikan ongkos produksi. Kenaikan ongkos produksi ini dibebankan kepada harga jual beras di penggilingan," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (1/3).

Ia juga menyebut cuaca ekstrem bakal mengancam panen raya 2023, terlebih banjir merendam beberapa sawah di berbagai daerah di Indonesia.

Pudji merinci ada beberapa sawah di Indonesia yang terendam banjir akibat cuaca ekstrem belakangan ini, antara lain di Mojokerto, Enrekang, Bontang, hingga Sumbawa.

"Pada minggu-minggu terakhir Februari 2023, kita memasuki masa panen dan akan berlangsung hingga Maret ini. Akan tetapi, pada saat yang sama, curah hujan masih tinggi di sebagian besar wilayah Indonesia. Pengalaman menunjukkan cuaca ekstrem tentu dapat mempengaruhi atau berpengaruh terhadap periode panen," jelasnya.

BPS merinci produksi padi gabah kering giling (GKG) terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatra. Rinciannya, 11,27 juta ton (20,58 persen) di Sumatra, 30,67 juta ton (56,02 persen) di Jawa, 2,16 juta ton (3,95 persen) di Kalimantan, 2,89 juta ton (5,28 persen) di Bali dan Nusa Tenggara, 7,42 juta ton (13,55 persen) di Sulawesi, dan 0,33 juta ton (0,61 persen) di Maluku dan Papua.

Di lain sisi, BPS mencatat harga beras eceran naik 2,63 persen secara month to month (mtm) atau 10,41 persen secara year on year (yoy) pada Februari 2023. Kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di tingkat eceran, melainkan juga di level grosir dan penggilingan.

"Harga beras grosir pada Februari 2023 meningkat sebesar 2,94 persen secara mtm dan 14,50 secara yoy," ujar Pudji.

Harga gabah di tingkat petani juga meningkat pada Februari 2023. Harga gabah kering panen (GKP) menurun 2,16 persen secara bulanan dan naik 17,78 persen secara tahunan. Sedangkan harga gabah kering giling (GKG) menurun 0,99 persen secara bulanan dan naik 18,12 persen secara tahunan.

Namun, kenaikan harga beras tertinggi terjadi di tingkat penggilingan yang mencapai 4,30 persen secara bulanan dan meroket 20,06 persen secara tahunan.

Pada Februari 2023, BPS mencatat inflasi sebesar 5,47 persen yoy dengan inflasi bulanan terealisasi 0,16 persen. Beras punya andil inflasi terbesar secara bulanan pada Februari 2023 mencapai 0,08 persen mtm.

BPS merinci 5 kota dengan inflasi beras tertinggi secara tahunan, yakni Palangka Raya sebesar 29,51 persen, Madiun 21,85 persen, Mobagu 20,98 persen, Pekanbaru 20,05 persen, dan Bungo 18,93 persen.

Sementara itu, 5 kota dengan inflasi beras tertinggi secara bulanan, yaitu Luwuk, Maumere, Palu, Tasikmalaya, dan Depok.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

IHSG Loyo di 6.584 Usai 318 Saham Terkoreksi******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.854 pada Senin (27/2). Indeks saham turun 1,7 poin atau 0,03 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,30 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,93 miliar lembar saham.

Pada penutupan sore ini, sebanyak 200 saham menguat, 318 saham terkoreksi, dan 201 saham lainnya stagnan.

Kemudian, di bursa saham Asia, indeks Nikkei 225 di Jepang tercatat turun 0,11 persen, index Kospi di Korea turun 0,87 persen, dan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,57 persen.

Bursa saham Eropa juga tak berbeda jauh. Indeks CAC 40 di Prancis turun 1,78 persen, disusul indeks FTSE 100 di Inggris turun 0,38 persen, serta Indeks DAX di Jerman turun 1,72 persen.

[Gambas:Video CNN]

Istri Peri Tertinggi

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Setan mengganggu langit

Asosiasi Senang Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Umrah******

DPD Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri) Aceh mengapresiasi kebijakan Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang mencabut syarat rekomendasi dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk pengurusan paspor untuk umrah.

"Kita di daerah sangat mengapresiasi kebijakan Dirjen Imigrasi ini karena ini sangat memberi kemudahan bagi para jemaah umrah, khususnya di Aceh," kata Ketua DPD Amphuri Aceh Welly Rifandi di Banda Aceh, Sabtu (25/2) seperti dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Imigrasi Cabut Syarat Rekomendasi Kemenag untuk Urus Paspor Umrah

"Tentu ini yang membuat lama. Maka dengan dicabutnya syarat rekomendasi oleh Dirjen Imigrasi ini, sekarang jemaah umrah bisa langsung pergi ke imigrasi setempat untuk pembuatan paspor," katanya.

Di sisi lain, kata dia, tren masyarakat Aceh berangkat umrah juga semakin menunjukkan pertumbuhan positif pascaterkurung pandemi Covid-19.

Apalagi, pemerintah juga telah membuka rute penerbangan umrah langsung dari Aceh, sehingga jemaah tidak lagi harus ke Medan, Sumatera Utara untuk berangkat.

"Jadi setiap saat ada saja masyarakat Aceh yang berangkat umrah. Dari Amphuri saja ada sekitar 1.000 jemaah yang sedang menunggu jadwal keberangkatan, hingga Ramadhan dan bulan Syawal mendatang," kata Welly.

Lihat Juga : SKB 2 Menteri soal Pendirian Rumah Ibadah Diminta Dikaji Lagi

Sebelumnya, Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Silmy Karim mencabut rekomendasi Kemenag dari syarat pengurusan paspor umrah.

"Pencabutan rekomendasi Kemenag tersebut untuk mempermudah. Kita jangan mempersulit masyarakat yang ingin menjalankan ibadah," kata Silmy Karim.

Pencabutan rekomendasi sebagai syarat tersebut juga dibahas saat audiensi Dirjen Imigrasi dengan Dewan Pengurus Pusat Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia beberapa waktu lalu.

Imigrasi, kata Silmy, selalu berkomitmen untuk melayani secara maksimal jemaah haji dan umrah, baik pada saat pembuatan paspor maupun dalam proses berangkat dan pulang dari dan ke Indonesia.

Adapun pencabutan rekomendasi Kemenag sebagai syarat pengurusan paspor untuk umrah tercantum dalam Surat Direktur Jenderal Imigrasi perihal pelayanan penerbitan paspor RI bagi jemaah haji dan umrah tertanggal 22 Februari 2023.

Kebangkitan Seni Bela Diri Ilahi

Kripto Jagoan Menghijau Lagi, Bitcoin Kokoh di US Ribu******

Mayoritas asetkripto teratas kompak naik padaperdaganganKamis (23/2). Bitcoin menguat tipis, diikuti koin-koin jagoan lainnya.

Mengutip coinmarketcap.com, Bitcoin bertengger di harga US.471 per keping setelah menguat 1,1 persen.

Harga Ethereum juga meningkat 1,3 persen ke US.668 per koin. Namun dalam sepekan, koin berkapitalisasi pasar terbesar kedua ini turun 0,9 persen.

Penguatan juga terjadi pada XRP dan cardano, masing-masing sebesar 1,6 persen dan 1,1 persen. Keduanya dihargai US<句子>,39 per koin.

Polygon yang dalam beberapa hari terakhir konsisten naik, masih melanjutkan tren penguatan. Kini harganya US,41 setelah naik 3,1 persen.

Sementara itu, tiga koin stabil tetap di harga US per keping. Ketiganya adalah Tether, USD Coin, dan Binance USD.

Kripto sendiri masih dilarang sebagai alat bayar di Indonesia. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga tak masalah selama digunakan sebagai investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Uang kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Selain itu, aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]