slot 123 slot

Hunyuan Wuzong

Cara Cek Bansos Beras 10 Kg yang Mulai Dibagikan Jokowi Hari Ini******

Presiden Jokowi bakal mulai menyalurkan bantuan sosial (bansos) pangan berasmulai Senin (11/9).

Bansos akan disalurkan untuk periode September hingga November tahun ini. Kepala Badan Pangan Nasional AriefPrasetyo Adi mengatakan bansos beras diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan. Jokowi menyebut kebijakan itu ditempuh dengan pertimbangan untuk meredam inflasi. Pasalnya beras adalah komoditas utama pendorong inflasi.

Meski akan membagikan beras gratis, Jokowi meminta para menteri dan kepala daerah yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi (TPI), baik di pusat dan daerah, tetap rajin memantau harga beras di lapangan.

"Ini semi operasi pasar, sehingga setiap bulan keluar 210 ribu ton, selama 3 bulan akan terus kita berikan bantuan pangan lewat beras kepada 21,3 juta KPM," tutur Jokowi dalam pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi 2023 di Istana Negara, Kamis (31/8).

Sebelum mulai disalurkan pada hari ini, ada baiknya masyarakat mengeceknya dulu apakah mereka masuk dalam daftar penerima bantuan tersebut atau tidak.

Adapun cara cek penerima bansos beras bisa melalui situs Kementerian Sosial dengan cara berikut:

1. Buka laman website cekbansos.kemensos.go.id

2. Masukkan wilayah penerima manfaat berupa; provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

3. Masukkan nama penerima manfaat harus sesuai dengan data yang tertera di e-KTP atau Dukcapil

4. Ketik huruf kode chapta

5. Kik 'Cari Data'

6. Sistem Cek Bansos Kemensos akan mencari Nama Penerima Manfaat jika data tersebut terdaftar sebagai penerima bansos.

[Gambas:Video CNN]

Umat ​​​​manusia yang tak tertandingi di zaman prasejarah

Zulhas Ungkap Rahasia India Surplus Beras: Sistem Seperti Era Soeharto******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas menyinggung rahasia India yang bisa memiliki surplus produksiberas hingga 7 juta ton. Padahal, negara yang akan ganti nama menjadi Bharat itu memiliki jumlah penduduk yang cukup besar, 1,4 miliar jiwa.

Hal itu ia ketahui usai mendampingi Presiden Joko Widodo di KTT G20 ke-18 pada 9 September-10 September 2023.

"Saya baru dari India mendampingi bapak Presiden. India sekarang melarang ekspor beras. (Surplus) berasnya banyak, lebihnya ada 7 juta (ton). Saya juga heran, saya tanya sama menterinya 'kamu orang 1,4 miliar, tapi berasnya lebih, saya tanya apa rahasianya?' satu lagi, gulanya itu lebih, 20 juta lebih produksinya," kata Zulhas di Harris Vertu Harmoni Hotel, Jakarta Pusat, Senin (11/9).

"Jadi satu tahun ada dua-tiga kali panen, hasilnya banyak. Pupuknya free mereka," katanya.

Di sisi lain, imbuh Zulhas, India juga menerapkan sistem koperasi. Sedangkan Indonesia masih dijajah konglomerasi yang menguasai seluruh lini.

"Dan itu semua dikerjakan koperasi, enggak konglomerasi. Seperti zamannya Orde Baru Pak Harto (Soeharto) dulu. Pupuk koperasi, pabrik beras koperasi, agen beras ya koperasi, semua diatur begitu. Jadi, lingkaran masyarakat kepada masyarakat," tutur Zulhas.

"Ini yang mesti kita tata karena kita ini memang konglomerasi. Pakan ternak dia, ayam dia, telur dia, semua dia. Ini harus diatur, diperbaiki, tapi oleh pemerintah yang akan datang. Enggak terkejar kalau sekarang," imbuh Zulhas.

Selain memuji India, Zulhas heran dengan capaian Thailand. Ia mengatakan negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara itu juga punya hasil ciamik soal produksi beras.

Ia mengatakan penduduk Thailand lebih sedikit ketimbang Indonesia. Namun, Zulhas menyebut produk pertanian Negeri Gajah Putih itu bisa lebih maju dari tanah air.

Indonesia memang pernah swasembada beras di era Soeharto. Begitu pula dengan komoditas gula yang membuat Indonesia dikenal sebagai negara eksportir.

Mantan Menteri Pertanian 2014-2019 Amran Sulaiman mengatakan Indonesia mendapat penghargaan dari Organisasi Pangan Dunia (FAO) berbentuk medali emas bergambar Soeharto.

Kendati, apa yang ditorehkan Soeharto tak mudah. Selama memimpin Indonesia 32 tahun lamanya, Indonesia baru bisa swasembada pangan usai 16 tahun Soeharto memimpin, yakni pada 1984.

Ketika swasembada di era Soeharto, produksi beras nasional mencapai 27 juta ton dan kebutuhan konsumsi masyarakat hanya 25 juta ton. Dengan kata lain, Indonesia surplus 2 juta ton beras.

Kendati, saat itu pun impor beras masih dilakukan sebanyak 414 ribu ton, yakni beras premium dan khusus demi memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat. Swasembada pun hanya bertahan selama lima tahun.

Sementara itu, Presiden Jokowi mengatakan saat ini pemerintah punya cadangan beras 1,6 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, Indonesia juga bakal mendapatkan pasokan lagi 400 ribu ton beras.

Namun, ia membuka kemungkinan untuk mengimpor beras lagi demi mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri. Jokowi menyebut sudah mencolek India yang sekarang sedang melarang ekspor beras.

"Iya (impor lagi). Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok demi menjaga agar tidak terjadi kenaikan harga karena memang produksi pasti turun imbas El Nino," jelasnya saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

"Sudah bicara dengan banyak (negara). Kalau stok kita sudah banyak, tetapi kita tetap masih melihat di mana yang bisa kita beli. Tidak sekarang, tapi plantahun depan juga," imbuh Jokowi.

Beberapa pihak yang sudah diajak Jokowi bicara soal impor beras adalah Perdana Menteri China Li Qiang, Perdana Menteri India Narendra Modi, dan Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Menhub Tegaskan Tarif Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadimenegaskan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) tidak akan mendapatkan subsidi tarif alias public service obligation(PSO).

"Jawab singkat, tidak ada (subsidi tarif (KCJB)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Jawaban Budi itu untuk merespons pertanyaan Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKS Sigit Susiantono. Ia mengungkit ucapan Budi tempo hari lalu soal tidak adanya subsidi PSO untuk kereta cepat.

"Pak Menteri (Menhub Budi Karya Sumadi) pernah menyatakan bahwa PSO untuk KCJB itu tidak ada. Sementara, Pak Presiden (Joko Widodo) itu menyatakan bahwa akan memberikan subsidi tarif atau PSO kepada KCJB. Kami minta penegasan saja, apakah ada subsidi PSO di daftar ditjen-ditjen yang ada di Kemenhub?" tanyanya kepada Budi.

"Kalau tidak ada, kami sepakat sebagaimana anggota, tapi kalau ada kami ingin itu dicatat bahwa Sigit Susiantono tidak setuju dengan anggaran (subsidi PSO KCJB)," sambung Sigit.

Berdasarkan Pasal 151 ayat 3 UU Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, penetapan tarif angkutan dilakukan berdasarkan perhitungan modal, biaya operasi, biaya perawatan, dan keuntungan. Lalu, di Pasal 152 ayat 2 disebutkan tarif bisa ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pemerintah daerah khusus untuk angkutan pelayanan kelas ekonomi dan perintis.

Kemudian, di Pasal 153 ayat 1 disebutkan bahwa tarif tersebut bisa saja lebih murah dari yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian. Inilah yang disebut PSO, di mana biaya subsidinya ditanggung pemerintah.

"Untuk pelayanan kelas ekonomi, dalam hal tarif angkutan yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) huruf a lebih rendah daripada tarif yang dihitung oleh penyelenggara sarana perkeretaapian berdasarkan pedoman penetapan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah, selisihnya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemerintah daerah dalam bentuk kewajiban pelayanan publik," tulis beleid tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya juga menegaskan belum ada pembahasan terkait subsidi tiket moda transportasi tersebut. Ia menekankan pemerintah masih berfokus menyelesaikan proyek KCJB.

"Masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas," ujar Sri Mulyani usai Konferensi Pers Nota Keuangan dan RAPBN 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).

Jokowi juga sempat melontarkan transportasi publik harus disubsidi, termasuk KCJB. Ia menyebut subsidi perlu diberikan demi mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.

Kendati, ia enggan menyebutkan nominal subsidi untuk kereta cepat. Menurutnya, subsidi nanti diatur Menhub Budi Karya Sumadi.

"Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya," kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas usai menjajal LRT Jabodebek, Kamis (10/8).

Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu. Ketentuan itu merupakan permintaan Kemenhub.

[Gambas:Video CNN]

Seni Penciptaan dan Pemurnian Tubuh

Menhub Bakal Terbitkan Izin Operasi Kereta Cepat 1******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menjanjikan izin operasional Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) akan terbit dalam 1 minggu hingga 2 minggu ke depan.

"Insyaallah kita proses, dalam 1 minggu-2 minggu ini akan kita keluarkan (izin operasional KCJB)," ujarnya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (7/9).

Selain itu, Budi membocorkan perkiraan jadwal uji coba gratis kereta cepat untuk masyarakat umum. Ia menyebut kemungkinan uji coba akan dihelat setelah Presiden Joko Widodo pulang dari India.

Akan tetapi, Budi menegaskan tarif kereta cepat tak akan disubsidi, di mana berdasarkan bocoran PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih mahal dari Rp250 ribu.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Mohammad Risal Wasal meminta masyarakat sabar. Ia menegaskan izin operasional kereta cepat bakal segera terbit.

Risal juga yakin serangkaian proses mulai dari uji coba gratis hingga penerbitan izin operasional akan terkejar menuju peresmian yang dijadwalkan dihelat pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kekejar, kekejar. Insyaallah selesai, insyaallah (sebelum 1 Oktober). Pede kan? Insyaallah. Tunggu undangannya ya (uji coba gratis), biar enak ngomongnya," kata Risal.

[Gambas:Video CNN]

hubungan pasien

Buwas Sebut Impor 2 Juta Ton Beras Tahun Ini Sudah Selesai******

Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso alias Buwas menyebut impor 2 juta ton berasuntuk tahun ini sudah selesai.

Indonesia sendiri mengimpor 2 juta ton beras untuk tahun ini. Namun, hingga akhir Agustus impor tersebut baru terpenuhi 1,6 juta ton.

Buwas mengatakan sisa 400 ribu ton beras impor saat ini sudah terpenuhi. Namun, kedatangannya ke Tanah Air akan bertahap.

Dalam kesempatan terpisah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan stok beras RI aman dengan masuknya impor beras tersebut. Dengan begitu, pemerintah pun optimis bisa menjaga stabilitas harga di pasaran.

Biasanya stok kita itu hanya 1,2 (juta ton). Normal 1,2 juta (ton). Ini kita memiliki 2 juta (ton) sehingga kita tidak usah khawatir," ujar Jokowi saat meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat.

Pemimpin negara menerangkan seluruh negara sedang mengalami kekeringan el nino, termasuk Indonesia. Setidaknya ada 7 provinsi yang diperkirakan menghadapi kekeringan di Indonesia.

"Oleh sebab itu, saya datang ke gudang-gudang Bulog di sini, nanti di Jakarta, mungkin nanti di daerah untuk memastikan bahwa stoknya itu ada," ujarnya.

Meski disebut aman, Jokowi pun tetap membuka kemungkinan Indonesia kembali mengimpor beras. Hal itu dilakukan sebagai langkah antisipasi penurunan produksi beras dalam negeri buntut el nino.

"Harus, harus untuk menjaga agar tidak terjadi kenaikan karena memang produksi pasti turun karena el nino meskipun juga saya lihat angkanya juga tidak banyak," ucapnya.

Selain itu, per 1 September lalu, Jokowi juga sudah memerintahkan untuk mempercepat penyaluran bantuan pangan ke masyarakat. Dengan demikian, masyarakat bisa terhindar dari kenaikan harga beras dan pemerintah bisa meredam inflasi.

"Setiap bulan kira-kira 210 ribu ton dikeluarkan oleh Bulog untuk bantuan pangan itu dan ini sudah dimulai terus September, Oktober, November," ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi sebelumnya mengatakan bansos beras diberikan untuk 21,35 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dengan total anggaran Rp8 triliun.

Setiap KPM masing-masing akan mendapatkan 10 kg beras per bulan atau 30 kg beras selama tiga bulan.

[Gambas:Video CNN]

Kegilaan budidaya

Luhut soal Jaminan Utang Kereta Cepat ke China: Enggak Ada Itu APBN******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dipakai sebagai jaminan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB).

"Enggak ada itu (pakai) APBN," tegasnya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Ia juga memastikan sudah tidak ada lagi perbedaan angka pembengkakan biaya KCJB antara Indonesia dengan China. Kedua negara menyepakati angka US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS) sebagai cost overrun proyek ini.

"Sekarang sudah enggak (China minta jaminan APBN), pakai PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) sekarang, sama kayak yang lain. PII sudah oke, siap. Pokoknya enggak beda jauh dengan PLN, Mandalika, segala macam," kata Seto kepada CNNIndonesia.com di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (26/6).

"Ada struktur PII. Mereka (China) ya awalnya belum mengerti saja. Setelah kita jelaskan, gini-gini, oh ya sudah. Kayak orang pacaran saja, kan awalnya belum kenal gitu," sambungnya.

Seto menyebut bunga utang pinjaman tersebut sudah turun dari kesepakatan terakhir 3,4 persen. Ia mengatakan CDB sepakat menurunkan bunga utang tersebut ke angka 3,2 persen.

Meski tidak sesuai target awal sebesar 2 persen, Seto berdalih angka 3,2 persen sudah ideal di era sekarang. Ia membandingkan tenor dengan suku bunga yang ditawarkan Pemerintah AS, di mana jauh lebih tinggi dari tawaran China.

[Gambas:Video CNN]