bonus new member deposit 25

Sistem Penukaran Poin Super

BPS Beber Bukti Ekspor Nikel Melesat di Era Jokowi Berkat Hilirisasi******

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bukti soal ekspornikel yang melesat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya karena hilirisasi.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci data ekspor nikel khusus untuk kode HS 75 periode Januari-Juli 2023. Ia menegaskan nilai ekspor komoditas ini meningkat sangat tajam dibandingkan 2015 lalu.

"Jadi, ekspor nikel dengan program hilirisasi yang dilakukan dan difasilitasi pemerintah telah mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US miliar (setara Rp61,3 triliun) atau sekitar lima kali lipat dibandingkan 2015," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Faisal menerangkan nilai ekspor bijih nikel dengan kode HS 2604 hanya Rp1 triliun pada 2014. Angka itu berasal dari ekspor senilai US,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yakni Rp11.865 per dolar AS.

Sementara pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. Angka itu berasal dari nilai ekspor US,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS.

Meski ada ekspor, ia menilai uang hasil ekspor tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Menurutnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Selain itu, ia menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena menikmati tax holidayselama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Presiden Jokowi menanggapi santai kritik tersebut. Ia tetap percaya hilirisasi nikel memberikan banyak manfaat ke ekonomi Indonesia.

"Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun," katanya di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).

"Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?" sambung Jokowi.

Bantahan juga datang dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto. Ia menilai Faisal Basri kurang update soal hilirisasi Indonesia.

Seto menyebut ekspor nickel matte mencapai US,8 miliar pada 2022, naik dari tahun sebelumnya yang hanya US miliar. Sedangkan ekspor MHP mencapai US,1 miliar pada 2022, naik dari 2021 yang baru mencapai USJokowi: RI Bisa Masuk 5 Besar Negara Ekonomi Terkuat Dunia******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar masuk dalam lima besar negara dengan ekonomi terkuat di dunia.

"Saya berkali-kali menyampaikan bahwa negara kita ini memiliki potensi yang sangat besar. Dengan potensi yang kita miliki, bisa kita ini masuk lima besar ekonomi terkuat dunia," kata Jokowi saat pembukaan Rakernas Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) di Medan, Sabtu (19/8).

Lihat Juga : Jokowi: Ada yang Tanya ke Saya, RI Dapat Apa dari Hilirisasi Nikel?

Jokowi mengingatkan saat ini sudah 96 negara masuk menjadi pasien Dana Moneter Internasional (IMF). Kondisi tersebut menggambarkan perekonomian global yang masih dalam masa sulit.

"Supaya kita tahu semuanya saat ini sudah 96 negara masuk jadi pasien IMF, 96 negara. Mengerikan tapi itulah fakta," katanya.

"Negara negara di Uni Eropa memikirkan pertumbuhan ekonomi, yang namanya inflasi itu sudah sangat pusingnya, kalau kondisinya kita melihat betul seperti itu," ujar Jokowi menambahkan.

Lihat Juga : Pengusaha Ritel Ancam Buat Minyak Goreng Langka Lagi

Oleh karena itu, Jokowi meminta agar masyarakat tetap bersatu dan mampu bersinergi menuju Indonesia maju.

"Kemudian antar masyarakat sendiri tidak bersatu tidak kompak bagaimana pemimpin bisa menyelesaikan masalah atau problem yang ada. Bersatu itu bukan hanya sekedar tidak bertengkar tapi lebih dari itu. Bersatu itu mampu bergerak bersama, mampu bersinergi bersama dalam meraih visi Indonesia maju yang kita cita-citakan," katanya.

"Selain kode HS 75 dan HS 72, beberapa produk di kode HS 73 juga merupakan produk turunan nikel," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/8).

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

BPS Beber Bukti Ekspor Nikel Melesat di Era Jokowi Berkat Hilirisasi******

Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bukti soal ekspornikel yang melesat di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), utamanya karena hilirisasi.

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti merinci data ekspor nikel khusus untuk kode HS 75 periode Januari-Juli 2023. Ia menegaskan nilai ekspor komoditas ini meningkat sangat tajam dibandingkan 2015 lalu.

"Jadi, ekspor nikel dengan program hilirisasi yang dilakukan dan difasilitasi pemerintah telah mendorong ekspor nikel dengan kode HS 75 naik lebih dari US miliar (setara Rp61,3 triliun) atau sekitar lima kali lipat dibandingkan 2015," katanya dalam konferensi pers di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa (15/8).

Faisal menerangkan nilai ekspor bijih nikel dengan kode HS 2604 hanya Rp1 triliun pada 2014. Angka itu berasal dari ekspor senilai US,913 juta dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun yang sama, yakni Rp11.865 per dolar AS.

Sementara pada 2022, nilai ekspor besi dan baja (kode HS 72) yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi tercatat Rp413,9 triliun. Angka itu berasal dari nilai ekspor US,8 miliar dikalikan rerata nilai tukar rupiah pada tahun lalu sebesar Rp14.876 per dolar AS.

Meski ada ekspor, ia menilai uang hasil ekspor tidak seutuhnya mengalir ke Indonesia. Menurutnya, hampir seluruh perusahaan smelter pengolah bijih nikel dimiliki oleh China dan Indonesia menganut rezim devisa bebas. Artinya, perusahaan China berhak membawa semua hasil ekspornya ke luar negeri atau ke negerinya sendiri.

Selain itu, ia menyebut perusahaan smelter nikel bebas pajak karena menikmati tax holidayselama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Presiden Jokowi menanggapi santai kritik tersebut. Ia tetap percaya hilirisasi nikel memberikan banyak manfaat ke ekonomi Indonesia.

"Hitungan dia bagaimana. Kalau hitungan kita ya, contoh saya berikan nikel, saat diekspor mentahan setahun kira-kira hanya Rp17 triliun. Setelah masuk ke industrial downstreaming, ada hilirisasi, menjadi Rp510 triliun," katanya di Stasiun Dukuh Atas, Kamis (10/8).

"Bayangkan saja, kalau kita ambil pajak dari 17 triliun sama yang dari Rp510 triliun besar mana? Karena dari situ, dari hilirisasi, kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), semuanya ada di situ. Coba dihitung saja, dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun besar mana?" sambung Jokowi.

Bantahan juga datang dari Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi Septian Hario Seto. Ia menilai Faisal Basri kurang update soal hilirisasi Indonesia.

Seto menyebut ekspor nickel matte mencapai US,8 miliar pada 2022, naik dari tahun sebelumnya yang hanya US miliar. Sedangkan ekspor MHP mencapai US,1 miliar pada 2022, naik dari 2021 yang baru mencapai USTeten Ngeluh Revisi Permendag soal Perlindungan UMKM Belum Kelar******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengeluh lamanya revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

"Belum (revisi permendag), masih harmonisasi. Ini kelamaan memang, kita kan sudah sejak Januari, bahkan (sejak) mendag yang lama. Ini sudah kelamaan. Janjinya sih secepatnya dari Pak Mendag (Zulkifli Hasan)," keluh Teten dalam konferensi pers di kantornya di kawasan Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten juga menentang ide mendag soal positive listalias daftar barang yang diperbolehkan diimpor. Menurutnya, barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri juga tak berhak melenggang bebas masuk tanah air.

"Saya enggak setuju kalo dibikin positive list.Menurut saya, katakanlah barangnya belum ada di kita tapi kita tutup, nanti produksi dalam negeri akan mengisi pasar kebutuhan yang tidak ada itu. Itukan kebijakan hirilisasi, kebijakan dari Pak Presiden," tegas Teten.

Selain itu, Teten akan mengusulkan kenaikan tarif bea masuk untuk produk-produk impor. Menurutnya, barang dari luar negeri terlalu mudah masuk ke Indonesia karena pungutannya rendah.

Ia juga ingin produk-produk dari negara lain berlabuh di Sorong, Papua Barat. Menurutnya, opsi ini bisa dijajal agar produk tersebut dibebani ongkos transportasi tinggi saat memasuki Pulau Jawa. Sehingga, harga produk impor dan UMKM lokal bisa bersaing sehat.

"Ini juga kan sejalan dengan kebijakan tol laut Pak Presiden. Tol laut Pak Jokowi itu kan ingin agar harga-harga di Indonesia timur itu sama dengan harga di Jawa. Tapi praktiknya kan tidak bisa karena muatan itu hanya ada di barat, ini kan ketimpangan antara Indonesia barat dan timur," tuturnya.

"Sehingga barang-barang di Indonesia timur itu selalu lebih mahal karena dibebankan ongkosnya dua kali lipat. Nanti kalau misalnya Sorong jadi hub impor kita, jadi hidup kan. Ini yang saya kira cara-cara seperti ini yang harus dilakukan Pemerintah Indonesia," tutup Teten.

Mendag Zulkifli Hasan sebelumnya mengatakan positive list bakal termaktub dalam revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020. Muatan ini berdampingan dengan larangan barang impor di bawah US0 atau Rp1,5 juta dijual di e-commerce.

"Misalnya orang mau beli onlinebuah-buahan. Alpukat kita kan banyak. Itu bisa tidak termasuk positive list karena alpukat disini banyak. Jadi positive list itu yang kita enggak punya," kata Zulkifil di Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis (10/8).

[Gambas:Video CNN]

"Selain kode HS 75 dan HS 72, beberapa produk di kode HS 73 juga merupakan produk turunan nikel," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (11/8).

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Gak Cuma Bayar Nanti, Pakai Allo Paylater di Transmart Diskon 20%******

Tahu enggak sih kalau belanja di Transmart pakai Allo Paylater selain bisa belanja sekarang bayar nanti, juga bisa dapat ekstra diskon sebesar 20 persen loh!

Promo ini khusus untuk pembelian produk di pesta diskon seharian Transmart bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Lihat Juga : Daftar Produk Diskon di Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja

Diskonnya mencapai 50 persen untuk produk-produk terpilih. Nah, kalau bayar pakai Allo Paylater akan ada diskon tambahan sebesar 20 persen per transaksi.

Jadi dengan pakai Allo Paylater, kamu enggakcuma bisa mengatur keuangan dengan belanja sekarang bayar nanti, tapi juga bisa menghemat dengan bonus diskon 20 persennya.

Makanya yuk segera unduh aplikasi Allo Bank di App Store atau Google Play Store. Kemudian, daftar akun danupgradeke Allo Prime.

Setelah itu, ajukan Allo Paylater. Prosesnya dijamin cepat dan mudah, langsung sat set sat set bisa dipakai belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja.

Selain pakai Allo Paylater, ekstra diskon 20 persen juga berlaku untuk pembayaran menggunakan kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Jadi buruan ajukan diri dan pakai untuk belanja di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja sebelum promonya berakhir.

Paparazzi tingkat dewa dari dunia lain

Satgas UU Cipta Kerja Dorong Kemitraan Strategis Usaha Besar dan UMKM******

Pemerintah terus mendorong kemitraan antara usaha besar dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan daya saing UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi Satgas UU Cipta Kerja, I Ketut Hadi Priatna, mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan kerja sama dalam rangka kemitraan Penanaman Modal Asing (PMA) dan perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan UMKM melibatkan 29 PMA dan 27 PMDN yang akan bermitra dengan 196 UMKM.

"Presiden Joko Widodo mengharapkan agar kemitraan usaha besar dan UMKM memiliki kontribusi yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (18/8).

"Dengan begitu pelibatan UMKM dalam kegiatan ekspor dan terlibat dalam rantai produksi global atau global value chain, dapat terwujud segera," imbuhnya.

Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo melalui Inpres Nomor 4 Tahun 2022 mengamanatkan Kementerian atau Lembaga dan Pemerintah Daerah agar dapat melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memperkuat kolaborasi kemitraan dengan sektor non pemerintah. Selain itu, memperkuat pembinaan dan pendampingan UMKM guna mendorong perolehan hasil yang maksimal.

Ketut menjelaskan, kehadiran UU Cipta kerja mendorong ekosistem berusaha yang inklusif dan bertumpu pada aspek kolaborasi antara pelaku usaha melalui pola kemitraan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Kemitraan pun diharapkan bisa terbangun dalam suatu sistem supply chainyang melibatkan seluruh kelompok atau golongan usaha (besar, menengah, kecil, maupun mikro) di segala sektor atau kluster aktivitas ekonomi.

Ketut melanjutkan, Presiden juga mengarahkan untuk terbangun suatu sinergi kemitraan strategis antara industri mikro, kecil, menengah maupun besar yang skala usahanya sudah multinasional.

"Diharapkan UMKM bisa bersatu dan bersinergi untuk berkolaborasi sehingga bisa saling membangun suatu kooperasi yang dan diharapkan bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak," kata dia.

Di sisi lain, Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi selaku Sekretaris Satgas UU Cipta Kerja, Arif Budimanta, mengatakan, salah satu tujuan dibentuknya UU Cipta kerja adalah membangun suatu ekosistem usaha yang memberikan kemanfaatan yang masif bagi pengembangan atau penciptaan lapangan kerja melalui aktivitas yang dilakukan oleh golongan usaha besar kecil menengah.

"Kami harapkan bisa saling terkoordinasi sesuai dengan mandat dari para founding fatherssatu spirit usaha yang kooperatif yang kami sebut pada saat ini dengan kemitraan," katanya.

Dia mengatakan bahwa pada intinya mereka menginginkan kawasan ekonomi khusus Batam ini benar-benar menjadi satu ekosistem industri yang terintegrasi antara golongan usaha mikro kecil dan menengah dengan usaha besar.

"Diharapkan juga terjadi suatu proses transfer of knowledge,transfer of know howdan juga sekaligus upskillingdan reskillingbagi tenaga kerja Indonesia. Memang ini salah satu tujuan kami dalam menyelenggarakan Rakor kemitraan ini," papar Arif.

Kemitraan antara usaha besar dan UMKM merupakan hal yang penting untuk dilakukan. UMKM memiliki peran yang strategis dalam perekonomian Indonesia, namun UMKM juga memiliki keterbatasan dalam hal akses pasar, modal, dan teknologi.

Kemitraan dengan usaha besar dapat membantu UMKM untuk mengatasi keterbatasan-keterbatasan tersebut dan dapat meningkatkan daya saing UMKM.

Surga Monster

<句子>

Tianzhimen

<句子>