nomor ular togel

Sekilas tentang melampaui

situs slot yang terpercaya

Menhub Lanjutkan Proyek LRT Bali Demi Atasi Kemacetan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadimenindaklanjuti rencana proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, Minggu (17/12).

Ia menilai dukungan transportasi massal perlu dilakukan untuk mengantisipasi masalah kemacetan di Bali.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT yang ada di Bali. Pulau Bali ini merupakan showcasepariwisata internasional dan memang terjadi kemacetan yang kronis yang bisa menjadi bumerang jika ini tidak kita tangani," ujar Budi di Parkir Sentral, Kuta, didampingi Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, dalam keterangan resmi.

"Jadi baikcapital expenditure (capex) maupun operasional expenditure (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung sudah bersedia menjadi penyangga mendanai capex," kata Budi.

Menurut Budi, skema pendanaan dapat dilakukan dengan berbagai opsi, termasuk Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Ia berharap setelah koordinasi secara intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini bisa segera dimulai.

Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyampaikan wilayahnya sangat membutuhkan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.

"Pada jam-jam tertentu terjadi kemacetan luar biasa di Bali, terutama dari Bandara I Gusti Ngurah Rai ke wilayah Kuta sampai Canggu. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Presiden dan Bapak Menteri untuk kemajuan pariwisata di Bali," tuturnya.

Korea Selatan sebelumnya dikabarkan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali. Pemprov Bali saat ini memprioritaskan pembangunan Fase 1 LRT, yaitu rute Bandara I Gusti Ngurah Rai ke Seminyak melalui Parkir Sentral.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)

Shenglongxu

gacor slot 138 win

Indef Ungkap 4 Masalah Krusial Ekonomi Syariah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengungkap empat masalah krusial perkembangan ekonomi syariahdi Indonesia.

Hal ini diungkap dalam diskusi yang berjudul Mengonkretkan Omon-Omon Ekonomi Syariah: 5 Tantangan Utama dan Opsi Solusi yang digelar INDEF, Kamis (5/4).

Masalah pertamaadalah kelembagaan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) kementerian/lembaga di mana pimpinan ekonomi syariah perlu eselon I.

Ketiga, ekonomi syariah dinilai perlu digeneralkan sehingga menjadi bagian terintegrasi dengan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat,masalah sumber daya manusia (SDM) dan kebijakan pendidikan di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Associate Peneliti INDEF Nur Hidayah mengemukakan dari data masterplan ekonomi keuangan syariah 2019-2024, terlihat jumlah lulusan tenaga ahli yang tersertifikasi masih minim, yakni hanya 231 orang pada 2018.

Data lainnya, dari perbankan juga menunjukkan adanya permasalahan di sisi kesesuaian kualifikasi pendidikan dengan bidang tugas. Hanya sekitar 9,1 persen pegawai keuangan syariah yang berlatar belakang pendidikan ekonomi syariah.

Lihat Juga : OJK Cabut Izin Usaha BPR Bali Artha Anugrah

"Artinya, 90 persen supplytenaga kerja perbankan dan keuangan syariah bukan berasal dari prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah," kata Nur.

Tren yang terjadi saat ini, sambung dia, industri keuangan dan ekonomi syariah lebih memilih untuk memanfaatkan lulusan yang ada, kemudian diberikan pengetahuan dan keterampilan industri ekonomi dan keuangan syariah.

Selain dari minim latar belakang ekonomi syariah, menurutnya, SDM juga perlu kemampuan teknologi digital yang mumpuni bagi alumni ekonomi dan keuangan/perbankan syariah. Hal ini agar bisa memenuhi tuntutan industri keuangan dan ekonomi syariah.

Untuk itu, Nur meminta pemerintah sebagai pemegang kebijakan perlu melakukan hal-hal yang konkret untuk program peningkatan SDM ekonomi perbankan dan keuangan syariah.

Lihat Juga : Hadiri Sidang MK, Risma Beber Alasan Penyaluran Bansos Lewat PT Pos

"Perlu perombakan kurikulum ekonomi dan keuangan syariah agar lebih matchdengan kebutuhan industri keuangan dan ekonomi syariah," tuturnya.

Perombakan itu dilakukan antara lain dengan mendesain kurikulum yang memadai untuk mengintegrasikan bobot ilmu ekonomi syariah dengan ilmu ekonomi keuangan dan perbankan murni, sehingga lulusan memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan, tak hanya ilmu syariah tapi juga ilmu murni ekonomi keuangan dan perbankan.

Menurutnya, perlu juga pengembangan dosen-dosen yang berkualifikasi di bidang ilmu ekonomi dan keuangan syariah, yang akan mengisi kebutuhan tenaga-tenaga pendidik di prodi ilmu ekonomi dan keuangan syariah.

"Dibutuhkan policyyang memihak misalnya pos-pos anggaran yang diperbesar untuk beasiswa ke luar negeri pada prodi-prodi terbaik dunia, di bidang ekonomi dan keuangan syariah," katanya.

Dalam kesempatan sama, associate peneliti INDEF Hakam Naja mengusulkan agar lebih konkret urusan ekonomi syariah ini perlu diurus langsung di bawah satu menteri koordinator. Menurutnya, hal itu perlu segera dikaji.

"Oleh karena itu di Indonesia saat ini nampak tidak adanya upaya serius untuk membangun ekosistem ekonomi syariah. Baiknya ke depan hal itu menjadi agenda yang dimasukkan dalam program salah satu menteri koordinator. Agar pertanggungjawabannya jelas, pelaksanaannya juga terjadwal dan tidak ada ego sektoral antar kementerian," tegas Hakam.

Ia menambahkan semua itu dibutuhkan agar ada satu mainstream (arus utama) ekonomi syariah yang diurus dengan benar.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Penguasa Misteri

gemoy88

Hari Persandian dan pentingnya jaga ruang siber******

Jakarta (ANTARA) - Setiap tanggal 4 April kita memperingati Hari Persandian Indonesia, sebuah kesempatan untuk merayakan peran penting lembaga persandian dalam menjaga keamanan negara.

Sewaktu masih di Akademi Sandi Negara (Aksara) atau yang sekarang dikenal sebagai Politeknik Siber dan Sandi Negara (Poltek SSN) diajarkan bagaimana beratnya perjuangan Mayjen TNI dr. Roebiono Kertopati merintis, sampai akhirnya terbentuk Badan Persandian Negara pada tanggal 4 April 1946.

Sebelum menerima penugasan dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mr. Amir Sjariffudin (saat itu) untuk mendirikan serta memimpin sebuah badan pemberitaan rahasia bagi kepentingan pemerintahan, Roebiono adalah sosok yang awam dengan dunia persandian. Sebelumnya ia adalah seorang dokter yang berdinas di Kementerian Pertahanan Bagian-B (intelijen).

Tugas berat lainnya adalah membentuk serta membangun "dinas code" bersamaan dengan tugas membangun sistem kode sandi. Awal pembentukan dinas code dilakukan oleh Roebiono, dia dibantu oleh Lettu Santoso yang ditunjuknya sebagai kepala pendidikan persandian pada Desember 1946.

Dinas Code pada waktu itu juga dikenal sebagai Badan Persandian Negara, sebuah badan yang berlokasi di Yogyakarta dan memiliki kedudukan langsung di bawah Kementerian Pertahanan Bagian-V dengan tugas pokok mengelola persandian.

Selain mengembangkan sistem kode sandi, dinas code juga memiliki tugas untuk memecahkan pesan-pesan bersandi milik musuh serta melaksanakan tugas dinas kurir untuk memeriksa berita dari dalam serta luar negeri. Mungkin kita dahulu juga belum benar-benar bisa merdeka jika tidak ada persandian serta dinas code karena semua rencana operasi perang akan mudah sekali disadap oleh pihak musuh.

Dari dinas code itulah akhirnya terus berkembang, sehingga menjadi organisasi besar, yaitu Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), setelah beberapa kali bertransformasi.

Ruang siber telah menjadi arena yang dinamis dan tidak terduga dengan berbagai ancaman yang terus berkembang. Dari serangan siber yang bertujuan merusak infrastruktur kritis hingga pencurian data dan penyebaran disinformasi, tantangan yang dihadapi dalam ruang siber makin kompleks dan mengkhawatirkan.

Ruang siber adalah domain virtual yang mencakup jaringan komputer, sistem informasi, perangkat lunak, dan data yang terhubung secara global. Dalam ruang siber ini terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi, baik oleh individu, organisasi, maupun negara, seperti serangan siber, pencurian identitas, penyebaran disinformasi dan hoaks, kejahatan siber dan kriminalitas daring, perang informasi dan kebijakan, kerentanan infrastruktur kritis, serta perlindungan privasi dan data.

Ruang siber telah menjadi medan perang modern yang memperlihatkan kompleksitas dan keunikan tersendiri. Ancaman siber berkembang dengan cepat dan sering kali bersifat tak terlihat, mencakup serangan siber, pencurian data, propaganda daring, dan bahkan perangkat lunak jahat yang bertujuan untuk merusak infrastruktur kritis. Dalam menghadapi tantangan ini, persandian Indonesia dihadapkan pada tugas yang tidak mudah.

Sudah banyak deretan lembaga pemerintahan serta swasta yang menjadi korban pencurian data, di antaranya 74 gigabita data Bank Indonesia, 17 juta data pelanggan PLN, 17.000 data akun Ditjen Pajak, 679.000 surat untuk Presiden Jokowi, 26 juta data Polri, 3,2 miliar data Peduli Lindungi, 2,3 juta data DPT 2014, 6 juta data pasien rumah sakit, dan 1,3 juta data eHAC.

Berikutnya 38 megabita data pengaduan KPAI, 26 juta data anggota Polri, 1,3 triliun data registrasi simcard, 36 juta data kendaraan bermotor, 272 juta data BPJS kesehatan, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, 2 juta data foto dari BPJS, 34 juta data paspor, dan 6,9 juta data visa.

Selanjutnya 186 juta data KPU, 1 triliun data Kemendesa, 337 juta data disdukcapil, 6,8 juta data DPT Provinsi DKI, 1.64 terabita data dicuri dari situs Kemhan, 204,8 juta data DPT KPU, dan yang paling akhir adalah pencurian 380.000 data pelanggan Biznet & 154.000 pelanggan Biznet Gio yang disinyalir dilakukan oleh orang dalam perusahaan sendiri.

Mengingat banyaknya kebocoran data tersebut, persandian memainkan peran yang sangat vital sebagai benteng terakhir dalam menjaga keamanan siber karena tidak ada sistem yang betul-betul kuat. Persandian berupa enkripsi akan memastikan bahwa data yang dikirimkan dan disimpan di lingkungan digital dilindungi dari akses yang tidak sah, sehingga jika terjadi pencurian data, pelaku tidak akan bisa membaca isi informasi di dalamnya.

Dengan menggunakan teknik persandian yang tepat, pesan atau data yang ditransmisikan melalui jaringan dapat diacak, sehingga tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang untuk mencegah penyadapan. Memastikan kerahasiaan komunikasi dan persandian menjadi instrumen penting dalam menjaga kerahasiaan operasi, perencanaan strategis, dan pertukaran informasi rahasia pada militer dan intelijen yang tentunya akan membantu menjaga keunggulan strategis dan keamanan nasional suatu negara.

Selain enkripsi, salah satu bentuk persandian yang juga perlu dimanfaatkan adalah "digital signature" yang dapat disematkan pada dokumen digital yang akan menjamin otentitas dari dokumen digital. Dokumen digital yang sudah disematkan "digital signature" akan dapat diketahui dengan mudah jika dilakukan perubahan pada dokumen tersebut, sehingga tidak akan dapat disangkal apakah dokumen digital tersebut masih autentik atau sudah diubah.

Pada zaman yang serba digital ini kebutuhan "digital signature" akan sangat besar, baik pada sektor pemerintahan maupun sektor swasta. Di Indonesia sendiri, saat ini sudah terdapat cukup banyak penyelenggara sertifikat elektronik dan "digital signature". Hanya saja, pada era digital yang makin kompleks ini, ruang siber menjadi medan perang yang tak terlihat, meski sangat berpengaruh.

Di balik layar, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Indonesia menjalankan peran krusial dalam menjaga keamanan dan kedaulatan dalam ranah siber.

Sebagai lembaga strategis yang bertanggung jawab atas keamanan siber nasional, kepemimpinan serta personel yang memiliki kompetensi tinggi sangatlah krusial karena tantangan dalam ruang siber makin kompleks dan beragam, sehingga BSSN memerlukan pemimpin serta personel yang memahami secara mendalam berbagai aspek keamanan siber, termasuk ancaman yang berkembang, teknologi terbaru, dan regulasi terkait.

Pemimpin yang berkompeten akan dapat memimpin tim dengan efisien serta mampu merespons dengan cepat dan tepat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan merespons ancaman siber yang muncul dalam menghadapi ancaman siber yang terus berubah.

BSSN juga bertanggung jawab atas pengembangan kebijakan dan regulasi terkait dengan keamanan siber, sehingga pemimpin serta personel yang berkompeten diharapkan akan dapat merancang kebijakan yang efektif dan adaptif sesuai dengan perkembangan teknologi dan ancaman.

Pemimpin serta personel yang berkompeten dapat membangun kemitraan yang efisien dan saling menguntungkan karena keberhasilan BSSN dalam menjaga keamanan siber nasional juga bergantung pada kemampuannya untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional.

Pemimpin serta personel yang berkompeten akan dapat memimpin program pelatihan, penelitian, dan pengembangan teknologi yang diperlukan untuk memperkuat pertahanan siber karena BSSN harus terus mengembangkan kapasitas teknis dan manusianya dalam bidang keamanan siber. Kepemimpinan serta personel yang kompeten dan efektif di BSSN akan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap kemampuan negara dalam melindungi warga dan infrastruktur dari ancaman siber.

Dengan penuh rasa hormat, terima kasih disampaikan kepada seluruh pahlawan tanpa tanda jasa dalam bidang persandian serta ahli persandian yang bekerja keras di balik layar untuk melindungi negara kita.

Selamat Hari Persandian Nasional!
Dirgahayu Badan Siber dan Sandi Negara!
Bersama BSSN, kita jaga ruang siber menuju Indonesia Emas.


*) Dr. Pratama Persadha adalah Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC

 

Copyright © ANTARA 2024

Gerbang Bayangan Langit

gacor terbaru

Erick Thohir Sebut BTN Syariah******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap rencana penyatuan atau merger PT Bank MuamalatTbk dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah. Merger itu ditargetkan berjalan pada Maret 2024.

"Kita kemarin sudah diskusi dengan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji), Pak Menteri Agama, mungkin enggak kita bersinergi antara Bank Muamalat dengan BTN Syariah untuk menjadikan alternatif bank syariah yang besar," ujar Erick dalam konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (19/12).

Erick berharap penyatuan Bank Muamalat dan BTN Syariah bisa masuk 16 besar bank syariah dunia, bahkan bisa menyaingi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Erick menjelaskan saat ini finansial syariah menjadi bisnis perbankan yang menarik. Maka itu, jika prosesnya berjalan lancar, merger antara kedua bank itu akan terjadi pada Maret 2024.

"Karena kenapa finansial syariah ini menjadi sesuatu yang justru menarik juga pada saat ini. Jadi jawabannya sedang dalam proses pembicaraan. Kalau semuanya lancar, Maret bisa final," ucap Erick.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando sebelumnya mengatakan perusahaan memang sedang menyiapkan opsi pemisahan alias spin offunit usaha syariah (UUS). Salah satu rencana yang dipertimbangkan adalah mengakuisisi saham bank syariah yang sudah eksis.

"Prosesspin offUUS menjadi Bank Umum Syariah (BUS) terus berjalan dengan mengkaji opsi yang paling efisien, mudah, dan cepat dilaksanakan," katanya dalam keterangan resmi, Senin (13/11).

"Perseroan sedang melakukan penjajakan dengan beberapa bank syariah yang ada dan terus berkomunikasi untuk mendapatkan penawaran terbaik," jelas Ramon menjawab kabar rencana mencaplok Bank Muamalat.

Direktur Utama BTN Nixon Napitupulu pun mengatakan spin offdipilih untuk menghindari risiko besar jika tiba-tiba seluruh aset perusahaan dialihkan.

Nixon berharap proses spin offdengan mengakuisisi bank syariah bisa rampung sebelum 2023 berakhir.

"Kami lagi proses, kami harap bisa ada kontrak kesepakatan jual beli dengan salah satu bank yang lagi kami dekati, sebelum akhir tahun. Ini lagi negosiasi harga dengan mereka," ujar Nixon usai Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

[Gambas:Video CNN]

(del/agt)

Orde Langit

buku tafsir mimpi 4d terlengkap

Tugas Erick Thohir Gantikan Luhut Jadi Menko Marves Selesai******

Jakarta, CNN Indonesia--

MenteriBUMNErick Thohir mengatakan tugasnya menjadi Menko Kemaritiman dan Investasi Ad Interim menggantikan Luhut Panjaitan yang sempat sakit dan dirawat di Singapura beberapa waktu lalu telah selesai sejak tiga hari lalu.

Ia mengatakan tugas menjadi menteri koordinator kemaritiman dan investasi itu kini diemban luhut.

"Saya senang Pak Luhut telah kembali bertugas dan saya telah menyelesaikan tugas sebagai Menko Marves Ad Interim tiga hari lalu," kata Erick, Selasa (19/12), seperti dikutip dari akun Instagramnya @erickthohir.

[Gambas:Instagram]

Erick merasa selama menjalankan tugas Luhut, ia belajar banyak. Ia juga  senang dengan sistem yang telah diterapkan Luhut di Kemenko Marves.

Erick juga mengklaim selama menggantikan Luhut, ada banyak pekerjaan yang telah ia tuntaskan. Salah satunya;  mendorong pembentukan tourism fund yang akan memacu pertumbuhan sektor pariwisata melalui penyelenggaraan berbagai event unggulan berskala internasional dalam mencapai target kunjungan 12 juta wisatawan mancanegara.

"Selain itu, saya juga mendorong penerbitan Perpres No 79 tahun 2023 mengenai revisi regulasi percepatan program kendaraan listrik, memimpin Satgas Sawit dalam memperbaiki tata kelola industri sawit dan meningkatkan penerimaan negara, serta mengkoordinasikan implementasi Simbara dalam mengoptimalkan pengawasan komoditas batubara yang akan diperluas untuk tata kelola komoditas nikel maupun mineral lainnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Kuil Kiamat

situs slot 3388

PN Jepara vonis 7 bulan penjara aktivis lingkungan Karimunjawa******

Sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Jepara (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jepara, Jawa Tengah, Kamis, menjatuhkan vonis hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta atau subsider 1 bulan terhadap aktivis lingkungan Karimunjawa Jepara Daniel Frits Maurits Tangkilisan karena terbukti melanggar Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Dalam sidang di PN Jepara dengan agenda putusan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona dan dua hakim anggota masing-masing Joko Ciptano dan Yusuf Sembiring.

"Terdakwa Daniel terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian untuk kelompok masyarakat tertentu," kata Hakim Ketua Parlin Mangantas Bona saat sidang dengan agenda putusan di Pengadilan Negeri di Jepara.

Terdakwa dijatuhi hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp5 juta dengan ketentuan denda itu tidak dibayar maka digantikan kurungan penjara selama 1 bulan.

Putusan majelis hakim tersebut lebih ringan daripada jaksa penuntut umum (JPU) yang menuntut Daniel dihukum 10 bulan penjara sekaligus denda Rp5 juta karena melanggar Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Pasal itu menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Majelis hakim juga menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terdakwa tetap ditahan dan barang bukti berupa telepon selular milik terdakwa serta akun Facebook terdakwa juga dimusnahkan.

Tim penasihat hukum Daniel mengutuk keras putusan majelis hakim ini karena tidak mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

"Kami mengutuk keras majelis hakim dalam Perkara Nomor 14/Pid.sus/2024/PN.Jpa pada Pengadilan Negeri Jepara, yang telah memberikan putusan tidak sesuai koridornya," kata Sekar Banjaran Aji, salah satu penasihat hukum Daniel.

Menurut Sekar, putusan itu tidak mempertimbangkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan serta ketentuan hukum yang berlaku. Bahkan, bertentangan dengan SKB tiga menteri yang seharusnya dipegang sebagai aturan dalam mengimplementasikan UU ITE.

Ia juga meminta pihak berwenang mengusut majelis hakim yang mengadili Daniel dan memeriksa jajaran penyidik Unit I Krimsus Polres Jepara yang memproses kasus ini.

Baca juga: Aktivis lingkungan Greta Thunberg diinterupsi saat berbicara Palestina
Baca juga: Aktivis lingkungan Polewali Mandar lepasliarkan ratusan anak penyu

Sementara itu, Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menyatakan bahwa putusan bersalah atas Daniel menambah panjang daftar kriminalisasi warganet yang menyasar pada kelompok kritis dan vokal.

Berdasarkan catatan SAFEnet, sepanjang 2023 setidaknya enam aktivis dari total 126 orang yang dilaporkan ke polisi dengan menggunakan pasal karet dalam UU ITE.

Putusan bersalah ini, kata dia, merupakan salah satu bentuk pembungkaman atas ekspresi daring yang akan sangat berbahaya bagi demokrasi di Indonesia karena orang-orang yang kritis terhadap permasalahan bangsa malah dengan mudahnya dipidanakan.

"UU ITE yang sudah direvisi di awal tahun 2024 masih menjadi alat yang efektif untuk memberangus kebebasan berbicara masyarakat Indonesia," ujar Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet.

Selepas persidangan, kelompok warga pendukung Daniel melakukan aksi solidaritas di depan Kantor PN Jepara dengan aksi diam melakban mulut.

Persidangan ini dianggap sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berekspresi pembela lingkungan, upaya menghambat partisipasi publik, dan pengalihan atas masalah utama di Karimunjawa, yaitu tambak udang intensif ilegal yang mencemari dan merusak ekosistem Taman Nasional Karimunjawa, yang kerap dikritik Daniel.

"Kami kecewa dengan bagaimana hakim mempertimbangkan putusannya untuk Daniel. Hakim sama sekali tidak menilai bagaimana saksi dari pendamping hukum memberikan kesaksiannya. Entah kesaksian atau bukti apalagi yang bisa membela Daniel bahwa aktivis lingkungan tidak bisa dihukum secara perdata maupun pidana," ujar Kasno, salah satu peserta aksi.

Sebelumnya, persidangan Daniel telah mendapatkan perhatian di tingkat nasional maupun internasional. Tercatat lebih dari 8.700 orang telah menandatangani petisi yang menuntut Daniel segera dibebaskan di change.org.

Selain itu, 31 organisasi masyarakat sipil internasional telah mengeluarkan pernyataan sikap bersama menuntut pembebasan Daniel dari segala tuntutan.

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024