erek07

Mahkota Bersalah dikendalikan oleh saudari tertentu

Dugaan Faisal Basri soal Menteri Kecewa ke Jokowi Belum Mundur Juga******

Ekonom Senior INDEF Faisal Basri mengungkap dugaan kenapa sejumlah menteri yang mulai jengah dengan sepak terjang Jokowi dalam mendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka tak jadi atau belum mundur sampai dengan saat ini.

Ia menduga itu semua terjadi karena ada pihak dari Jokowi yang 'menyandera' mereka dengan kasus hukum.

Menurut Faisal, para menteri itu belum juga mundur karena ada tim Jokowi yang mendekati para menteri itu. Tim kemudian mengancam mereka kalau mau mundur kasus hukum akan diungkap atau dilanjutkan aparat.

"Sejumlah menteri yang ada naga-naga (bau-baunya) mundur, didatangi oleh tim, 'nih, sudah selesai nih kasus hukumnya'. Inilah politik jahat Jokowi, menyandera," ucap Faisal.

Faisal sebelumnya mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

Faisal pun mengatakan keadaan sekarang seolah menjadi momentum yang tepat untuk para menteri mundur.

[Gambas:Video CNN]

"Katanya nunggu momentum, mudah-mudahan momentum ini segera insyaallah jadi pemicu yang dahsyat, seperti Pak Ginandjar (Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri Ginandjar Kartasasmita) dan 13 menteri lainnya mundur di zaman Pak Harto (Presiden Soeharto)," sambungnya.

Namun, Sri Mulyani sendiri tak pernah mengiyakan atau membantah isu itu. Kata dia selama ini dirinya hanya bekerja saja.

"Saya bekerja, saya bekerja, oke makasih," kata Sri Mulyani singkat ketika ditanya soal pengunduran dirinya di Istana Negara, Jumat (19/1).

Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah isu 15 orang menteri siap mundur dari kabinet Presiden Joko Widodo jelang Pemilu 2024. Dia memastikan kondisi kabinet pemerintahan baik-baik saja. Menurut Moeldoko, hal itu tampak dari suasana rapat-rapat di Istana.

"Di ruangan sidang kabinet semua berjalan happy-happy saja, tidak ada masalah komunikasi, tidak ada muncul emosi yang aneh-aneh," kata Moeldoko melalui keterangan video, Jumat (19/1).

Moeldoko menyampaikan bahwa tidak tampak pengaruh pilpres dalam kabinet Jokowi. Semua menteri bekerja dengan senang hati dan kompak.

Dia justru mempertanyakan klaim ekonom Faisal Basri soal 15 menteri siap mundur dari kabinet. Moeldoko menduga pernyataan itu sengaja digulirkan untuk mengganggu pemerintah.

"Tujuannya untuk menggoyang ini, menggoyang pemerintah pemerintahan yang sudah baik-baik ini, merongrong dan seterusnya," ujar Moeldoko.

Penebusan Xu Xian

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Wamen BUMN Bocorkan Tugasnya******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan tugas utama Peruri terkait penugasan baru sebagai GovTech Indonesia.

GovTech bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Adapun aplikasi super layanan publik itu akan diberi nama INA Digital.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengingatkan, Peruri fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"INA Digital merupakan masa depan Peruri, di samping tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya, Peruri harus berfokus pada penyelenggaraan SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai GovTech Indonesia," ujar Tiko melalui keterangan resmi, Selasa (13/2).

Tiko turut mengapresiasi Peruri. Menurutnya, meski bergantung pada regulasi pemerintah, Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkompetisi di bisnis internasional.

INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional. Dengan begitu, publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat, dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric.

Tiko menyebut, saat ini beberapa aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.

Ilustrasi. Peruri ditunjuk sebagai pelaksana GovTech Indonesia. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Sementara itu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pada 2024 ini Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE. Fokus ini ditentukan demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing.

"Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digitaljuga akan membuat produk-produk hybriddari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman," kata Dwina.

Selain itu, dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru di bidang digital, Peruri juga terus meningkatkan digital capability-nya di samping tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung suksesnya SPBE, Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.

Chen Pingan, Murong Xue

Pedagang Pasar Sebut Harga Beras Cetak Rekor Imbas Bansos Jokowi******

Pedagang pasartradisional menyebut harga berasmenembus rekor termahal di era Presiden Joko Widodo imbas bantuan sosial (bansos) dan bantuan pangan.

Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Reynaldi Sarijowan mengatakan sulit mendapatkan beras medium dan premium. Kalaupun ada, harga beras premium di pasar bisa menembus Rp18.500 per kg.

"Yes (harga beras premium Rp18.500 per kg tertinggi di era Presiden Jokowi)... Hati-hati jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (13/2).

Menurutnya, pembagian bansos dalam momentum politik itu tentu menimbulkan tarik-menarik dengan stok beras di pasar. Ujungnya terjadi lonjakan harga, bahkan kelangkaan.

"Tentu menteri yang terkait dalam hal ini, seperti Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) dan Menteri BUMN (Erick Thohir) yang memang secara 'telanjang' mendukung paslon tertentu. Namun, tidak memperhatikan nasib petani kecil kita, pedagang kecil kita," kritik Reynaldi.

"Fakta bahwa harga beras tinggi ini bukti pemerintah tidak serius menanganinya. Jelas bahwa tata niaga pangan kita ini mesti diperbaiki dan perlu ada perubahan agar tidak terjadi seperti ini terus-menerus," tambahnya.

IKAPPI mengaku sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi soal potensi tarik menarik bansos dan bantuan pangan dengan stok di pasar. Namun, Reynaldi paham bahwa Bapanas bekerja mengikuti arahan presiden.

Ia menegaskan kondisi bos Bapanas berbeda dengan para pembantu Jokowi yang sudah terang-terangan memihak kepada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Beras memang langka dan mahal belakangan ini. Namun, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi membantah kelangkaan pasokan beras yang terjadi di toko ritel belakangan ini imbas program bantuan pangan Jokowi.

"Bantuan ini tidak mempengaruhi itu," katanya di Komplek Istana Negara, Senin (12/2).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Super Raja segala Raja

Kartu Multi Trip MRT Tak Bisa Dipakai per November 2024, Ini Gantinya******

PT MRT Jakarta (Perseroda) tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Kartu Multi TripTicket (MTT) mulai 1 Januari 2024 lalu.

Bagi pelanggan yang masih memiliki kartu tersebut masih bisa digunakan hingga Oktober dan kemudian permanen tidak lagi bisa digunakan mulai November 2024.

Direktur Operasi dan Pemeliharaan MRT Jakarta, Mega Tarigan mengatakan kartu uang elektronik dari beberapa bank masih bisa digunakan. Jadi, yang akan disetop permanen mulai November 2024 adalah kartu multi trip milik MRT Jakarta.

"Kita melihat operator lain KCI juga bergerak ke arah yang sama mengembangkan bisnis digital," tambahnya.

Sebagai informasi, sebelumnya telah diumumkan bahwa MRT Jakarta tak lagi menjual Kartu Jelajah Berganda atau Multi Trip Ticket (MTT) mulai 1 Januari 2024. Hal itu diumumkan MRT Jakarta melalui Instagram @mrtjkt.

"Teman MRT, mulai 1 Januari 2024 Kartu Jelajah Berganda/Multi Trip Ticket (MTT) tidak lagi dijual," tulis MRT seperti dikutip, Kamis (4/1/2024).

Meski demikian, MRT Jakarta menyatakan, kartu tersebut masih dapat di-topup dan digunakan hingga Oktober 2024. Kebijakan ini diterapkan sejalan dengan rencana MRT dalam memulai era pembayaran digital. Hal ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pelanggan.

"Bagi pelanggan yang ingin mengambil saldo MTT menjadi uang tunai, pelanggan dapat datang ke loket yang ada di Stasiun untuk dilakukan refund sesuai dengan nominal saldo yang terdapat di dalam kartu," bunyi keterangan MRT lebih lanjut.

"Jadi ingin memfokuskan di situ. Pengguna kartu mungkin juga akan sunset ya juga seperti dengan adanya rencana MLFF. Pengguna kartu uang elektronik itu kan paling besar berkembang sejak bayar tol pakai kartu. Tetapi once ini sukses proyeknya (pembayaran secara digital), ini akan berkurang juga (pengguna kartu)," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan putri saudagar

Menkop UKM Akui Impor Pakaian Bekas Ilegal kembali Menjamur******

Menteri Koperasi dan UKMTeten Masduki mengakui praktik jual beli pakaian bekas imporkembali menjamur di pasaran.

Padahal, pemerintah dari jauh-jauh hari sudah melarang keras peredaran barang bekas impor. Hal itu dilakukan guna melindungi industri dalam negeri.

"Itu (pakaian bekas impor) mulai muncul lagi, beberapa UMKM kami di sektor konveksi itu sudah mulai ada keluhan," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten menegaskan pihak bakal terus berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Bareskrim Polri untuk menindak pelanggaran tersebut.

"Jadi kami akan coba koordinasi kan ke depan," kata Teten.

Pemerintah sejak beberapa tahun belakangan gencar melarang peredaran pakaian bekas impor di pasaran.

Larangan impor pakaian bekas impor diatur pemerintah dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Selain pengaruhnya terhadap kondisi industri tekstil dalam negeri, larangan ini diterapkan pemerintah sebagai upaya pencegahan dampak negatif pakaian bekas terhadap kesehatan, keselamatan, keamanan, dan lingkungan karena komoditas ini dikategorikan sebagai limbah.

Pemerintah pun getol memusnahkan pakaian bekas impor. Terakhir, pemerintah menghanguskan pakaian bekas impor ilegal dengan nilai nyaris Rp50 miliar atau sekitar Rp49,951 miliar.

Selain memantau langsung di pasar, pemerintah juga mengawasi peredaran barang 'haram' itu di media sosial dan pasar online.

Dalam kesempatan terpisah, Teten meminta Instagram untuk mencopot satu akun terkait dengan perdagangan pakaian bekas impor di aplikasinya.

"Kami menemukan ada akun di Bandung yang jualan produk pakaian bekas itu kan ilegal. Kita minta IG (Instagram) untuk men-takedown akun itu karena itu kan menjual barang ilegal, enggak boleh," ujar Teten akhir tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Mulai sekarang aku akan menjadi Tuhan

Peruri Jadi GovTech Indonesia, Wamen BUMN Bocorkan Tugasnya******

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo memaparkan tugas utama Peruri terkait penugasan baru sebagai GovTech Indonesia.

GovTech bertugas mengintegrasikan seluruh layanan digital dan menciptakan standarisasi ekosistem digitalisasi pemerintahan. Adapun aplikasi super layanan publik itu akan diberi nama INA Digital.

Pria yang akrab disapa Tiko itu mengingatkan, Peruri fokus pada dua elemen dalam kerangka kerja adaptif, yakni transformasi organisasi dan orang-orang yang terus dikembangkan secara berkelanjutan.

"INA Digital merupakan masa depan Peruri, di samping tetap menjalankan tugasnya dalam mencetak uang rupiah dan dokumen sekuriti lainnya, Peruri harus berfokus pada penyelenggaraan SPBE (Pemerintahan Berbasis Elektronik) sebagai GovTech Indonesia," ujar Tiko melalui keterangan resmi, Selasa (13/2).

Tiko turut mengapresiasi Peruri. Menurutnya, meski bergantung pada regulasi pemerintah, Peruri mampu menjaga profitabilitasnya dengan bertransformasi dari sisi teknologi untuk menciptakan produk yang berkualitas dan berkompetisi di bisnis internasional.

INA Digital akan mengintegrasikan layanan digital pemerintahan ke dalam satu portal nasional. Dengan begitu, publik dapat mengakses beberapa layanan pemerintahan menjadi lebih efisien, cepat, dan efektif melalui adanya single sign-on berbasis kebutuhan masyarakat/citizen centric.

Tiko menyebut, saat ini beberapa aplikasi SPBE Prioritas yang akan diintegrasikan adalah Layanan Pendidikan, Layanan Kesehatan, Layanan Bantuan Sosial, Layanan Administrasi Kependudukan, Layanan Transaksi Keuangan Negara, Layanan Administrasi Pemerintahan, Layanan Portal Layanan Publik, Layanan Satu Data Indonesia, dan Layanan Kepolisian.

Ilustrasi. Peruri ditunjuk sebagai pelaksana GovTech Indonesia. (CNN Indonesia/Elisa Valenta Sari)

Sementara itu, Direktur Utama Peruri Dwina Septiani Wijaya mengatakan, pada 2024 ini Peruri akan fokus untuk menyukseskan proyek SPBE. Fokus ini ditentukan demi mendukung transformasi Peruri sebagai GovTech Indonesia.

Ia mengatakan, dalam rangka menjaga kondisi perusahaan agar tetap sehat, Peruri akan tetap mengoptimalkan bisnis eksisting di bidang security printing.

"Peruri saat ini yang sudah memiliki kapabilitas di bidang security digitaljuga akan membuat produk-produk hybriddari produk konvensionalnya untuk terus memberikan nilai tambah guna menghasilkan produk yang lebih aman," kata Dwina.

Selain itu, dalam menciptakan dan mengembangkan bisnis baru di bidang digital, Peruri juga terus meningkatkan digital capability-nya di samping tetap menjaga tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mendukung suksesnya SPBE, Peruri sedang menyiapkan pembentukan Tim GovTech Indonesia yang berasal dari talenta-talenta profesional dan berpengalaman melalui proses rekrutmen yang telah dibuka ke publik.