slot 228

Gadis kelas atas

Disnakertrans: Gaji Pekerja Penerima BSU Tidak Boleh Dipotong******

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) dengan tegas menyebut pemotongan gaji atau upah karyawan Waroeng SS (Spesial Sambal) penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," ujar Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Kabid Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus melanjutkan tim khusus yang terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan (Wasrik) BPJS Ketenagakerjaan telah dibentuk menyikapi kasus ini.

Tim ini melakukan kegiatan pemeriksaan khusus mulai 31 Oktober 2022 atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Waoreng SS sebagai upaya penegakan hukum norma ketenagakerjaan.

"Melalui upaya tersebut ditegaskan agar pihak WSS membatalkan rencana pemotongan upah bagi pekerja penerima BSU," tegas Amin.

Sementara, tercatat sebanyak 1.871 karyawan WSS yang terdaftar sebagai peserta di BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta. Namun, di luar jumlah tersebut masih ada pekerja yang belum terdaftar.

Pimpinan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Yogyakarta Teguh Wiyono menyampaikan data kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan tersebut adalah acuan calon penerima BSU.

Menurutnya, dari jumlah 1.871 tersebut usai dilakukan Verifikasi dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan Pemerintah berupa Subsidi Gaji/Upah ke pihak perusahaan, tercatat 1.869 orang yang datanya valid kemudian diusulkan sebagai calon penerima BSU.

"Selain itu, WSS ini sejak tahun 2020 telah masuk dalam daftar obyek perusahaan yang melakukan pelanggaran Norma Ketenagakerjaan dan dilakukan Pengawasan Terpadu. Pada November 2021 dilakukan penyampaian Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi DIY," kata Teguh tanpa merinci bentuk pelanggaran WSS.

Sebelumnya, viral Waroeng SS yang memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut. Pemotongan gaji dilakukan untuk periode November dan Desember 2022.

Direktur WSS Yoyok Hery Wahyono pun membenarkan hal itu. "Benar itu kebijakan saya, keputusan saya yang siap saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Allah SWT, hukum negara dan kebenaran atau keadilan," terang Yoyok, Minggu (30/10), dikutip dari detikcom.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Yoyok itu disebutkan pertimbangan Waroeng SS memotong gaji karyawan Rp300 ribu bagi penerima BSU demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Pasalnya, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik, September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya, kalau pun harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," imbuh Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pun telah merespons kasus ini. Ia mengatakan saat ini Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) sedang menindaklanjuti kejadian tersebut.

"Ini sudah kami tindaklanjuti. Dua dirjen ini ya. Dirjen PHI Jamsos, karena yang mengelola anggaran BSU ini kan Dirjen PHI Jamsos, dengan pengawasan ada Dirjen Binwasnaker yang akan melakukan," ujar Ida di Istana Presiden, Jakarta.

[Gambas:Video CNN]

Phoenix sebagai mak comblang

Inflasi Filipina Diperkirakan Tembus 7,9 Persen pada Oktober******

Bank sentral Filipina Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) memproyeksi inflasitahunan pada Oktober 2022 tembus 7,1 persen hingga 7,9 persen.

Proyeksi ini lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi inflasi Filipina pada September, yakni 6,9 persen. Angka ini pun merupakan yang tertinggi sejak empat tahun terakhir.

Proyeksi inflasi Oktober yang lebih tinggi juga didasarkan pada kenaikan tarif transportasi, harga BBM, dan makanan. Selain itu, mata uang peso Filipina pun masih berada pada titik lemah.

Melonjaknya inflasi di Filipina memberikan sinyal kepada bank sentral untuk menaikkan suku bunga acuan. Pasalnya, inflasi pada Januari-September 2022 rata-rata berada di level 5,1 persen, jauh di luar target 2-4 persen untuk tahun ini.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia menyusul perlambatan tajam di China serta perang Rusia-Ukraina yang tak kunjung usai.

IMF memangkas perkiraan pertumbuhan Asia menjadi 4 persen untuk tahun ini dan 4,3 persen pada 2023. Masing-masing turun 0,9 persen poin dan 0,8 persen poin dari proyeksi April lalu.

"Rebound (kebangkitan) ekonomi Asia yang kuat awal tahun ini kehilangan momentum, dengan kuartal kedua yang lebih lemah dari perkiraan," tutur Direktur Departemen Asia dan Pasifik IMF Krishna Srinivasan, dikutip dari Reuters.

Menurutnya, pengetatan moneter lebih lanjut diperlukan untuk memastikan bahwa inflasi kembali ke target dan ekspektasi inflasi tetap berada di level semestinya.

Di antara hambatan terbesar Asia adalah perlambatan ekonomi China yang dipersoalkan karena kebijakan zero covid-19. Pengetatan mobilitas membuat kesengsaraan ekonomi. Bahkan, IMF mengatakan sektor properti negara tersebut makin memburuk.

"Dengan semakin banyaknya pengembang properti yang gagal membayar utang mereka selama setahun terakhir, akses sektor ini ke pembiayaan pasar menjadi semakin menantang," ungkap laporan IMF.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

Hong Kong Akan Legalkan Perdagangan Kripto******

Hong Kong berencana untuk melegalkan perdagangankripto untuk investorritel di negaranya.

Saat ini negara tersebut tengah mencari cara untuk melonggarkan aturan terkait kripto sehingga bisa digunakan sebagai transaksi yang sah. Tujuannya, untuk kembali meningkatkan bisnis kripto yang mulai ditinggalkan.

"Hong Kong terbuka dan inklusif terhadap komunitas global inovator yang terlibat dalam bisnis aset virtual," ujar Sekretaris Keuangan Paul Chan dalam Pertemuan Puncak Keuangan dikutip dari AFP, Senin (31/10).

Dengan rencana kebijakan baru ini, pemerintah Hong Kong akan berkonsultasi dengan berbagai pihak untuk melihat bagaimana cara meningkatkan akses investor ritel ke aset kripto.

Sebagai informasi, saat ini Hong Kong memang membatasi transaksi kripto dengan nilai portofolio di atas 8 juta dolar HK atau US juta.

Namun, dengan kebijakan pelonggaran aturan kripto ini nantinya masyarakat bisa bebas melakukan transaksi atau investasi kripto. Dengan syarat, risiko ditanggung oleh masing-masing investor.

Sebelumnya, China pernah menjadi salah satu pasar kripto terbesar di dunia. Namun secara mengejutkan pada 2021 melarang transaksi mata uang digital tersebut.

Sementara itu, Jepang baru-baru ini melonggarkan beberapa aturannya yang lebih konservatif dalam pendaftaran token kripto.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

BI Sebut Dunia Masih Hadapi Krisis Energi dan Pangan******

Deputi Gubernur Bank Indonesia(BI) Dody Budi Waluyo mengatakan dunia masih akan menghadapi krisis energidan pangan dalam beberapa bulan ke depan, khususnya karena negara di Eropa akan mulai musim dingin.

Dari sisi energi, ancaman krisis terjadi karena harga minyak dan gas akan naik dalam beberapa bulan ke depan.

"Test untuk hadapi krisis energi adalah apakah Eropa bisa menghadapi musim dingin yang saat ini terjadi dengan pasokan gas dibatasi Rusia. Kita akan melihat harga minyak dan gas akan naik di beberapa bulan ke depan," katanya dalam penyelenggaraan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulawesi Tengah yang dipantau di Jakarta, dikutip dari Antara, Senin (31/10).

"Harga komoditas berisiko akan tinggi ke depan, ini simbol bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Kita tidak menakut-nakuti tapi bagaimana memitigasinya ke depan," ujar Dody.

Sementara itu, sebagai upaya mengatasi lonjakan inflasi, BI meningkatkan suku bunga acuan sebesar 4,75 persen sejalan dengan perkiraan peningkatan permintaan masyarakat ke depan karena pandemi covid-19 telah terkendali.

Untuk mengatasi masalah pasokan, BI juga bekerja sama dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah untuk menjaga stok bahan pangan melalui GNPIP yang digelar di berbagai wilayah.

Beberapa program yang didorong melalui GNPIP ialah urban farming yang diharapkan dilakukan oleh masyarakat dan operasi pasar yang dapat dilakukan dengan menggunakan dana tidak terduga sebesar 2 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Masalahnya saat ini serapan belanja tidak terduga sebesar 2 persen dari APBD masih sangat rendah, padahal Presiden Jokowi selalu meminta agar dana itu digunakan sehingga dana itu sudah legal untuk digunakan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Mentan Bantah Stok Beras Menipis: Justru Melimpah******

Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo membantah stok berasdalam negeri menipis. Dia mengklaim sampai saat ini, stok cadangan beras pemerintah (CBP) masih aman.

Sebelumnya, orang yang menyebut stok beras menipis adalah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

"Berdasarkan data BPS dan kondisi di lapangan justru melimpah. Jadi, stok beras cukup aman. Hasil survei stok beras (SCBN BPS): April 2022 mencapai 10,15 juta ton," kata Syahrul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/10).

"Tahun 2022, produksi beras nasional mengalami surplus beras sebesar 1,88 juta ton beras, sementara tahun 2021 mengalami surplus sebesar 1,31 juta ton beras," ujarnya.

Selain itu, produksi padi pada 2022 mencapai 55,67 juta ton gabah kering giling (GKG). Jumlah itu juga mengalami peningkatan sebanyak 1,25 juta ton atau 2,30 persen dibandingkan produksi padi di 2021 yang sebesar 54,42 juta ton GKG.

Lihat Juga : Zulhas Minta Bulog Ikut Pasok Kedelai hingga Akhir Tahun

Luas sawah yang dipanen pada 2022 mencapai sekitar 10,61 juta hektar, mengalami peningkatan sebanyak 194,71 ribu hektar atau 1,87 persen dibandingkan luas panen padi di 2021 yang sebesar 10,41 juta hektar.

Adapun produksi pada Januari- Juni 2022 sebesar 18,54 juta ton beras. Kemudian, prognosa Juli-Desember 2022 mencapai 13,53 juta ton beras.

"Jika melihat data yang ada neraca ketersediaan beras kita sangat-sangat aman," kata dia.

Syahrul mengatakan impor beras juga tidak dilakukan sejak 2019 karena stok masih aman. Jika impor dilakukan, hanya beras khusus dan beras pecah lain-lain (menir).

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah melalui Bulog akan membeli beras dari petani dengan harga berapa pun. Pasalnya, cadangan beras menipis.

"Beras memang sudah ratas (rapat terbatas) ditugaskan oleh presiden agar Bulog segera membeli panen dari petani dengan harga berapa pun," ungkapnya, usai acara Konferensi Maju Digital GoTo, dikutip dari Detikcom, Jumat (28/10).

Sistem masuk tingkat dewa

Gandeng Bhumi Varta Technology, Sandiaga Dorong Digitalisasi UMKM******

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menjalin kerja sama dengan Bhumi Varta Technology. Dengan kerja sama ini, Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno salah satunya ingin mendorong digitalisasi untuk UMKM semakin berkembang luas.

Sandiaga mengatakan, pertumbuhan ekonomi digital yang diproyeksi mencapai US0 miliar pada 2025 menjadi momentum pemulihan ekonomi bangsa.

Menurut Sandiaga, besarnya proyeksi tersebut mampu membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, khususnya para pelaku UMKM.

Apalagi diketahui, pertumbuhan ekonomi digital Indonesia mencapai US,7 miliar sepanjang kuartal I 2021. Capaian tersebut menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi terpopuler di Asia Tenggara, melampaui Singapura.

"Dibutuhkan juga teknologi dan inovasi yang bisa memberikan solusi untuk para UMKM-UMKM dan teknologi yang dihadirkan oleh Pak Martyn di sini ternyata sangat bisa untuk meningkatkan peluang usaha," jelasnya.

Lebih lanjut dipaparkannya, lewat kolaborasi yang terjalin dengan Bhumi Varta Technology, Kemenparekraf dapat memperoleh beragam informasi berbasis lokasi. Di antaranya data pergerakan wisatawan, seperti lokasi penginapan, akomodasi hingga belanja produk selama mereka berada di Indonesia.

"Kita bisa mendapatkan data-data di mana wisatawan pergi, di mana mereka berhenti, mereka belanja makanannya di mana, belanja fesyennya di mana, mereka belanja kerajinannya di mana, mereka tinggal di mana, akomodasi di mana," ungkap Sandiaga.

"Dengan informasi tentang lokasi ini kita bisa menentukan arah kebijakan kita untuk bisa memberikan pelayanan kepada para wisatawan, sehingga meningkatkan pengalaman dan kenangan yang indah bagi wisatawan, sehingga mereka akan kembali lagi," paparnya.

Bagi UMKM, lanjutnya, teknologi berbasis lokasi tersebut dapat digunakan untuk memetakan minat maupun kebutuhan para wisatawan. Sehingga, UMKM bisa mengambil peluang usaha untuk bisa membuka lapangan kerja.

Hal senada disampaikan Founder and Investor of Bhumi Varta Technology, Martyn Terpilowski. Menurut dia data yang dimiliki pihaknya dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Tujuannya agar semua pihak dapat mengambil pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan.

"Ada banyak data tersedia di Indonesia, tapi sekarang belum terorganisir, jadi yang kami lakukan adalah menyatukannya dalam satu tempat, di mana semua orang dapat masuk ke dalam aplikasi dan mengambil data, semua perusahan, semua pemerintah atau organisasi non profit untuk membuat kebijakan," jelasnya.