deluna4d login

Oga Emas dari dunia lain

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa perang ini

Maskapai Etihad dan Emirates Dikabarkan Berpotensi Merger******

Maskapai Etihad Airwaysdan Emirates Airlinesdikabarkan menjajaki potensi merger. Kabar itu telah lama dibahas di antara para pakar penerbangan, terutama selama masa ekonomi yang sulit.

Melansir CNN, Jumat (12/5), rumor itu kembali muncul setelah kedua maskapai menyepakati kemitraan 'interline' pada awal bulan ini.

Adapun perjanjian interline adalah salah satu langkah paling awal yang diambil dua maskapai ketika mereka berencana untuk membangun kerja sama.

Namun, perjanjian antara Emirates dan Etihad ini tampaknya sedikit lebih luas dari itu.

"Pada tahap awal perluasan interline, masing-masing maskapai akan fokus untuk menarik pengunjung ke UEA dengan mengembangkan lalu lintas inbound interlinedari titik-titik tertentu di Eropa dan China," kata kedua maskapai tersebut dalam pernyataan bersama tentang kemitraan.

Salah satu contohnya bisa dilihat pada penumpang yang berasal dari Eropa atau China. Sebelumnya, penumpang yang terbang ke Bandara Internasional Dubai dan ingin mengunjungi Masjid Agung Sheikh Zayed di Abu Dhabi harus turun dan terbang pulang dari Dubai.

Namun sekarang, penumpang bisa terbang ke Dubai dan keluar dari Abu Dhabi atau sebaliknya.

"Pelanggan yang bepergian ke UEA juga memiliki opsi 'penerbangan multi-kota', dengan pilihan untuk bepergian dari satu kota di jaringan kedua operator, dan dengan mudah kembali ke titik lain yang dilayani oleh Emirates atau Etihad," kata kedua maskapai tersebut.

Namun, langkah tersebut menimbulkan sejumlah pertanyaan. Salah satu pertanyaan besar yang selalu muncul adalah mengenai kemitraan antara keduanya. Seperti misalnya perjanjian timbal balik untuk keuntungan frequent flyer, penerbangan codeshare, dan bahkan merger.

Addison Schonland, partnerdi konsultan AirInsight Group mengatakan, prospek merger kedua maskapai terbilang kecil. Ia mencirikan perjanjian interlinesebagai 'upaya pemasaran pariwisata regional'.

"Setiap kali Emirates dan Etihad mengumumkan inisiatif bersama, mereka ditanya apakah ini akan mengarah pada integrasi. Setiap kali jawabannya adalah tegas 'tidak'," kata Schonland.

Emirates dan Etihad merupakan maskapai penerbangan Uni Emirat Arab (UEA). Emirates didirikan pada 1985 dan berbasis di Dubai. Sementara Etihad didirikan pada 2003 dan berbasis di Abu Dhabi. Keduanya merupakan beberapa maskapai terbesar di dunia.

Anda harus memanggil saya dewi

Badan Pangan soal Harga Telur Naik: Agar Peternak Bisa Lanjut Produksi******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) angkat suara soal lonjakan harga telurbeberapa waktu terakhir.

"Harga telur memang kita jaga di tingkat peternak agar peternak dapat melanjutkan produksi dan meningkatkan produktivitasnya," kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/5).

Meski begitu, Arief menyebut pemerintah sedang mengupayakan stabilitas harga. Ia menegaskan Bapanas ingin harga telur wajar di tingkat peternak, pedagang, dan konsumen.

"Ini semacamclosed loopyang dibuat dari hulu melibatkan peternak mandiri untuk dapat berkontribusi dalam menurunkan stunting dengan pemberian sumber pangan protein ke masyarakat. Menggunakan data by namedan by addressdari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)," jelasnya.

Arief mengatakan program bansos ini berlangsung selama tiga bulan, dimulai sejak April hingga Juni 2023.

Terlepas dari itu, harga telur di pasar memang meroket belakangan ini. Mengutip hargapangan.id, harga telur naik dari Rp30.250 per kg pada awal pekan lalu ke Rp31.150 per kg per hari ini.

Bahkan, telur ayam di Papua Barat menembus Rp38.700 per kg. Harga tersebut menjadi yang termahal di Indonesia untuk sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Menipu dan merampas sistem amplop merah

Asa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.

Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Alasan Harga Telur Ayam Mahal, Imbas Pakan Sampai Nasi Bungkus Caleg

Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.

Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.

"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur

Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.

Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.

Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.

"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.

Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.

"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.

"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.

Realisasi investasi IKN lambat atau belum waktunya masuk?

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Asa Jokowi dan 'Tangan Besi' Luhut Demi Percepat Investasi IKN******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) lagi-lagi menggantungkan harapan kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Kali ini, percepatan investasi IKN jadi amanah baru yang harus dipikul Luhut usai ditunjuk sebagai Ketua Satuan Tugas Khusus Percepatan Realisasi Investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembentukan satgas ini untuk meningkatkan koordinasi antara badan otorita dengan kementerian/lembaga (K/L) dalam percepatan investasi calon ibu kota baru Indonesia itu.

Bambang menyebut sudah ada 209 surat pernyataan minat (letter of interest/LOI) yang diterima Otorita IKN. Dari 209 surat tersebut, 36 di antaranya sudah masuk tahap penandatangan perjanjian kerahasiaan (non disclosure agreement/NDA).

Juru Bicara Menko Marves Jodi Mahardi menambahkan satgas yang dipimpin Luhut hadir untuk memperkuat sinergi khususnya demi percepatan investasi di IKN.

"Untuk peningkatan koordinasi antara OIKN dan para K/L disertai dengan identifikasi masalah yang komprehensif, rencana kerja, dan target penyelesaian yang jelas," ujar Jodi, dikutip dari Antara.

Lihat Juga : Alasan Harga Telur Ayam Mahal, Imbas Pakan Sampai Nasi Bungkus Caleg

Jabatan baru ini menambah daftar 'amanah' yang diemban Luhut selain menjadi Menko Marves.

Jika menilik sejak periode awal Jokowi, Luhut pernah menjadi Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

Kemudian, Koordinator PPKM Jawa-Bali, Ketua Tim Nasional Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (P3DN), Ketua Dewan Pengarah Penyelamatan 15 Danau Prioritas Nasional, dan Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Menanggapi beban baru yang dipikul Luhut, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menyebut ada rasa takut Jokowi soal kepastian investor IKN. Terlebih, megaproyek itu dikerjakan di tengah sentimen investasi global yang dihantui risiko perlambatan ekonomi AS dan China.

"Memang jelas ada ketakutan proyek IKN akan sepi peminat karena belum jelasnya kepastian penduduk yang akan pindah ke IKN, rendahnya tingkat pengembalian investasi, sampai wait and see dulu karena pemilu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Peternak Duga Nasi Bungkus Caleg Ikut Picu Kenaikan Harga Telur

Bhima pun mempertanyakan tugas satgas pimpinan Luhut. Menurutnya, investasi apa yang perlu didorong oleh satgas tersebut ketika para investor masih itung-itungan berapa lama akan balik modal hingga banyak risiko lain.

Ia pun mengungkit soal kiprah Luhut melobi Tesla untuk menanamkan modal di Indonesia dalam industri kendaraan listrik. Menurutnya, meski Luhut bolak-balik ke AS, pabrikan mobil listrik punya Elon Musk itu tak kunjung berinvestasi di RI.

Bhima juga menilai manuver Jokowi menunjuk Luhut sebagai ketua tim percepatan investasi IKN boros anggaran. Pasalnya, selama ini sudah ada Otorita IKN hingga Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang susah payah menggaet investor.

"Ya mungkin karena gak ada lagi yang bisa dipercaya (alasan Jokowi tunjuk Luhut). Ada Otorita IKN, ada BKPM, sampai INA SWF, tapi faktanya investor masih ragu. Ini sebenarnya gak bagus kalau banyak urusan dipercayakan ke orang yang sama, padahal negara juga keluar anggaran untuk membiayai lembaga-lembaga yang diberi tugas sebelumnya," katanya.

Lihat Juga : Wakil Ketua DPR soal Subsidi Mobil Listrik: Pakai Akal Sehat Bernegara

Senada, Pengamat Kebijakan Publik dan Tata Kota Nirwono Joga menyebut Jokowi malah menambah beban kerja Luhut. Padahal, tidak ada jaminan sang Menko Marves itu bisa membawa investor masuk ke Indonesia.

Nirwono mengatakan investor swasta belum tentu mau terlibat langsung dalam pembangunan IKN di 2023 dan 2024 ini. Ia menyinggung meski ada ratusan LOI, belum ada satu pun realisasi konkret karena para calon investor masih menunggu kepastian selepas 2024.

"Ini menunjukkan kekurangpercayaan terhadap kinerja Badan Otorita IKN, di mana sudah ada bagian yang mengurusi soal investasi tersebut. Ini akan membuat dualisme pengurusan investasi yang justru akan membingungkan calon investor di IKN, pemborosan anggaran, dan ketidakefektifan sistem kerja," kritik Nirwono.

"Pak Jokowi menunjukkan ketergantungannya terhadap Pak Luhut yang belum tentu mampu membuat investor segera langsung membangun sekarang, meski sudah membuat LOI dengan BOIKN. Pak Jokowi belum berhasil meyakinkan calon investor maupun investor yang sudah membuat LOI untuk benar-benar berpartisipasi dalam pembangunan IKN," sambungnya.

Realisasi investasi IKN lambat atau belum waktunya masuk?

Dewa super dari dewa tertentu, Marvel

Kemendag Musnahkan 122 Bal Baju Bekas Impor Rp610 Juta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 122 bal baju bekas impor di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp610 juta.

"Kami menggandeng sejumlah instansi terkait berkomitmen menertibkan dan menegakkan hukum terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas asal impor. Kali ini, kami musnahkan 122 bal pakaian bekas asal impor di Sulawesi Utara," kata Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, dikutip dari detik finance, Kamis (11/5).

Pemusnahan itu dipimpin oleh Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Erizal Mahatama bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Yang kami khawatirkan pakaian bekas seperti ini, sama seperti yang pernah kami uji dari hasil pengawasan kami sebelumnya, yaitu terbukti mengandung jamur yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan manusia," katanya.

"Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika barang tersebut merupakan barang asal impor, hal ini juga melanggar Pasal 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor," imbuh Erizal.

Erizal berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

"Pemerintah akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak sesuai dengan ketentuan," pungkas Erizal.

Pakaian bekas memang merupakan barang yang dilarang impornya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kemendag juga telah memusnahkan pakaian bekas asal impor di Pekanbaru (Riau), Sidoarjo, (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Cikarang (Jawa Barat), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dalam pemusnahan tersebut, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, POLRI, Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

[Gambas:Video CNN]