online situs

Tuhan lahir

Pangan Lain Stabil, Harga Minyak Naik Jadi Rp16 Ribu Akhir Januari Ini******

Harga panganrata-rata di seluruhpasar tradisional dilaporkan menurun pada pekan terakhir Januari 2023, kecuali hargaminyak gorengyang kian mahal.

Mengutip hargapangan.id, Senin (30/1), harga minyak goreng curah naik dari Rp15.600 per kg menjadi Rp16.050 per kg.

Sedangkan minyak goreng kemasan bermerek 1 naik tipis dari Rp21.650 per kg menjadi Rp21.800 per kg. Lalu harga minyak goreng kemasan bermerek 2 naik dari Rp20.100 menjadi Rp20.750 per kg.

Adapun harga beras kualitas super I turun dari Rp14.200 per kg menjadi Rp13.600 per kg.

Harga bawang merah relatif stabil di harga 41.550 per kg, begitu pula bawang putih yang dihargai 29.950 per kg.

Daging sapi kualitas 1 juga turun dari Rp137.750 per kg menjadi Rp136.050 per kg. Harga daging sapi kualitas 2 cenderung stabil di harga Rp128.850 per kg.

Daging ayam ras segar turun dari Rp34.400 per kg menjadi Rp32.650 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat baik

Stabilkan Harga, Bulog Bali Salurkan 16 Ribu Liter Minyakita ke Warung******

Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Kantor Wilayah Bali mulai menyalurkan minyak goreng merek Minyakita ke sejumlah pengecer untuk menstabilkan harga.

Minyakita sempat langka di tingkat pengecer karena pengurangan dari produsen yang mengganggu distribusi ke Pulau Bali.

Pemimpin Bulog Wilayah Bali Budi Cahyanto mengatakan telah menyiapkan stok berbagai kebutuhan pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula untuk wilayah Bali.

"Kami akan terus lakukan pasokan bahan pangan seperti beras maupun minyak goreng di pasar-pasar. Untuk Minyakita kami lebih fokuskan untuk menyalurkan ke konsumen akhir dengan harga maksimal di Rp14 ribu per liter, sedangkan yang ingin menjadi mitra penyalur harus memenuhi persyaratan terlebih dahulu," kata Budi dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (1/2).

Ia menerangkan, penyaluran komoditi pangan baik beras medium maupun minyak goreng akan terus dilaksanakan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Tidak hanya komoditi minyak goreng, kami juga terus menerus melakukan stabilisasi harga pada komoditi beras dengan harga maksimal Rp9.450 per kilogram sesuai dengan nilai HET yang telah ditetapkan pemerintah," katanya.

Meski harga-harga naik dan banyak isu kelangkaan, Budi mengimbau agar masyarakat di Provinsi Bali tidak perlu khawatir atau melakukan panic buyingkarena stok komoditi pangan seperti beras, minyak goreng, dan gula pasir masih tersedia di Perum Bulog.

"Dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali maupun dari Kabupaten dan Kota serta stakeholder terkait juga sangat baik. Sehingga harapan kami komoditi pangan berupa beras dan minyak goreng ini dapat tersebar merata untuk seluruh masyarakat Bali," ujar Budi.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

kontrak terbatas

Jakpro soal Sisa Commitment Fee Formula E Rp90 M: Dalam Proses Bayar******

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo (Jakpro) Syachrial Syarief mengatakan sisa sebesar Rp90 miliar untuk commitment feegelaran Formula E Jakarta masih dalam proses pembayaran.

"Proses pembayaran, dibayarnya dalam proses, iya masih proses," kata Syachrial di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (31/1).

Ia mengatakan pembayaran sisa commitment feeitu tidak akan menggunakan dana dari APBD DKI Jakarta.

Sisa commitment feesebesar Rp90 miliar ini sebelumnya diungkap oleh Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta pada Juni 2022 lalu.

Hal itu didapat dari Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta Tahun 2021.

Dirut Jakpro sebelummya, Widi Amanasto mengatakan hasil renegosiasi dengan FEO menyatakan Jakpro memiliki kewajiban membayar commitment fee12 juta poundsterling per tahun.

Artinya, total commitment feeuntuk 3 musim yang harus dilunasi sebesar 36 juta poundsterling.

Sementara, Pemprov DKI baru membayar 31 juta poundsterling atau sebesar Rp560 miliar.

Dengan demikian, Jakpro masih harus membayar sisa kewajiban sebesar 5 juta poundsterling atau sekitar Rp90,7 miliar.

"Itu yang sudah dibayarkan jadi tiga tahun, kan per tahunnya 12 juta poundsterling. Dinego, dari 20 (juta poundsterling) sekian, jadi 12 (juta poundsterling)," kata Widi beberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Zulhas Bongkar Biang Kerok Minyakita Bisa Langka di Pasaran******

Menteri Perdagangan Zulkifi Hasan (Zulhas) membongkar alasan kenapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini.

Ia mengungkapkan kelangkaan terjadi akibat penurunan penyaluran minyak goreng, terutama kemasan Minyakita dalam beberapa bulan terakhir. Berdasarkan datanya, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

Untuk merespons masalah itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan. Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

"Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian migor, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun ritel modern di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

Produk minyak goreng kemasan, Minyakita, yang diluncurkan pemerintah pada tahun lalu mendadak langka di berbagai daerah. Hal ini membuat harganya tembus sampai Rp20 ribu per liter.

Padahal, produk minyak goreng yang diinisiasi oleh Zulhas tersebut harusnya hanya dijual seharga Rp14 ribu per liter, sesuai dengan HET.

Kelangkaan terpantau di sejumlah pasar tradisional di Makassar, Sulawesi Selatan. Di Pasar Pa'baeng-baeng, Jalan Sultan Alauddin misalnya, harga Minyakita dijual mulai dari Rp15 ribu hingga Rp20 ribu per liter.

Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadhan.

[Gambas:Video CNN]

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Sementara itu Presiden Jokowi memerintahkan menterinya untuk waspada masalah tersebut. Pasalnya, kelangkaan dan kenaikan harga barang, termasuk minyak goreng dan beras bisa berimbas pada lonjakan inflasi.

Maklum, kedua komoditas tersebut adalah kebutuhan pokok yang diperlukan dalam kebutuhan sehari-hari masyarakat dan sangat berperan menjadi penyebab kenaikan kemiskinan di Indonesia.

"Berkaitan dengan ekonomi utamanya yang terkait dengan inflasi, kenaikan harga-harga barang dan jasa saya lihat betul-betul harus diwaspadai. Pertama urusan beras, kedua berkaitan dengan minyak, minyak goreng dilihat betul," ujarnya dalam arahan pembukaan Rapat Terbatas terkait Peningkatan Aktivitas Perekonomian dan Pariwisata Pasca Pencabutan PPKM, Senin (30/1).

Kelahiran kembali dan bersinar di Hong Kong

Phillips Bakal PHK 6.000 Karyawan Imbas Rugi Rp26,1 T******

Perusahaan asal Belanda, Philips, bakal memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 6.000 karyawannya di seluruh dunia usai merugi 1.605 miliar euro atau setara Rp26,1 triliun pada tahun lalu.

Separuh dari PHK akan dilakukan Philips tahun ini, sedangkan sisanya baru akan terealisasi pada 2025. CEO Philips Roy Jakobs menyebut ada 10 ribu karyawan yang di-PHK dalam beberapa bulan terakhir alias perusahaan sudah memangkas 13 persen dari keseluruhan karyawannya di dunia.

"Apa yang kami hadirkan hari ini saya pikir adalah rencana terbaik untuk mengamankan masa depan Philips. Tantangan yang kami hadapi sangat berat dan kami mencoba mengatasinya secara serius," kata Jakobs, dikutip dari Reuters, Selasa (31/1).

Meski begitu, di kuartal keempat 2022 Philips tercatat kehilangan 105 juta euro. Dengan begitu, secara keseluruhan perusahaan mencatat rugi 1.605 miliar euro alias Rp26,1 triliun sepanjang tahun lalu.

Ini juga menjadi tantangan berat bagi Jakobs yang baru menjabat Oktober lalu. Terlebih, kepimpinan awal Jakobs dimulai dengan melakukan PHK terhadap 4.000 karyawannya.

Keputusan PHK tahun lalu terhadap 5 persen tenaga kerja Philips disebabkan karena penarikan ventilator dan peralatan medisnya dari pasaran. Perusahaan pun mencatat kerugian sekitar 30 miliar euro sejak insiden penarikan 5,5 juta ventilator dari pasaran pada Juni 2021 lalu.

Pendapatan yang disesuaikan sebelum bunga, pajak, dan amortisasi (EBITA) Philips dalam tiga bulan terakhir pada 2022 mencapai 651 juta euro, hampir stabil dibandingkan 647 juta euro setahun sebelumnya.

Namun, rata-rata analis dalam jajak pendapat yang disusun oleh perusahaan memperkirakan akan turun menjadi 428 juta euro.

[Gambas:Video CNN]