wajikslot

Tianmang Tertinggi

cbogaming

Pedagang Kaki Lima******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Agama (Kemenag) mengingatkan pengusaha makanan-minuman termasuk UMKM dan pedagang kaki lima wajib bersertifikat halal paling lambat 17 Oktober 2024.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag Siti Aminah menuturkan ketentuan itu juga berlaku untuk pelaku usaha makanan-minuman hasil sembelihan serta jasa penyembelihan.

"Semua pelaku usaha dari mikro, kecil, menengah dan besar termasuk UKM dan pedagang kaki lima khusus makanan minuman, jasa sembelihan dan yang berkaitan dengan makanan minuman," ucap Siti kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

Selain itu, para pelaku usaha melakukan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha (self declare) yang didampingi Pendamping Proses Produk Halal (P3H).

Siti menuturkan semua biaya gratis karena ditanggung oleh negara.

"Sertifikat halal gratis (SEHATI) ditanggung APBN, APBD, CSR, Bank dan yang lainnya," ucapnya.

Untuk mendaftar, pelaku usaha bisa mengakses layanan 'Sihalal' melalui link bpjph.halal.go.id atau ptsp.halal.go.id.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

1970-an, agak manis

kancil69

Hoaks! Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu******

Jakarta (ANTARA/JACX) – Cuplikan gambar sepanjang satu menit berisi iring-iringan kendaraan militer di sebuah jalan raya, terlihat dibagikan sejumlah pengguna Facebook pada akhir Februari 2024.

Beberapa tank tempur milik Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terlihat muncul di video itu, diklaim mengarah ke kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Jakarta Pusat.

Alasan sejumlah kendaraan perang tersebut dikerahkan adalah karena Presiden Joko Widodo telah menetapkan status Darurat Keamanan Nasional di kantor Bawaslu RI.

"DARURAT KEAMANAN NASIONAL. Jkw perintahkan TNI dengan pasukan lengkap ke Bawaslu, untuk antisipasi demo. Jokowi Jokowiiii..," demikian isi klaim yang dibubuhkan dalam unggahan video Facebook tersebut.

Lalu, benarkah Presiden Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu?
 

Penjelasan:
Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Kristomei Sianturi menerangkan video iring-iringan kendaraan tempur TNI di jalan raya itu, bukanlah terkait status Darurat Keamanan Nasional di depan kantor Bawaslu RI.

"Narasi dalam postingan tersebut adalah tidak benar serta berpotensi menyesatkan opini masyarakat," jelas Brigjen TNI Kristomei Sianturi melalui unggahan di laman resmi TNI AD.

Kadispenad meluruskan bahwa video tersebut sebenarnya adalah rekaman iring-iringan kendaraan tempur TNI yang melintas di kawasan Jl. M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, dalam rangka Parade Alutsista pada rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) TNI, tanggal 5 Oktober 2023.

"Sama sekali tidak terkait dengan pengamanan Pemilu ataupun mengatasi demo di depan Bawaslu seperti yang dinarasikan akun tersebut. Untuk itu, masyarakat kami himbau agar tidak mudah terprovokasi isu isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menyesatkan opini masyarakat," kata Kadispenad.

Klaim: Jokowi kerahkan TNI terkait status Darurat Keamanan Nasional di Bawaslu
Rating: Disinformasi

Cek fakta: Disinformasi! Foto Presiden Jokowi panggil sejumlah ketum parpol ke Istana usai pemilu

Baca juga: Polri dan KBA News usut pembuat hoaks ketidaknetralan Kapolri

Cek fakta: Hoaks! Presiden Jokowi bagikan sembako terkait Pemilu pada Januari 2024

 

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Tuan yang lemah

slot maxwin gampang jp

Erick Angkat Eks Panglima TNI Yudo Margono Jadi Komut Hutama Karya******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat mantan Panglima TNI Yudho Margono menjadi Komisaris Utama PT Hutama Karya (Persero).

Informasi pengangkatan terungkap dari keterbukaan informasi yang disampaikan Hutama Karya ke Bursa.

Selain menunjuk Yudho menjadi komut, Erick Thohir juga mengangkatnya menjadi komisaris independen BUMN tersebut.

Dengan pengangkatan Yudho tersebut, berikut susunan lengkap dewan komisaris Hutama Karya

Dewan Komisaris

Komisaris Utama: Yudho Margono

Wakil Komisaris Utama: Muhamad Lukman Edy

Komisaris: Chairiah

Komisaris Independen: Wahyu Muryadi

Komisaris: Susdiyarto Agus Praptono

Komisaris Independen: Agung Sabar Santoso

Komisaris: Iwan Suprijanto

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Rencana Promosi Pakan Meriam

37 erek erek togel

Bahlil Tuding Tom Lembong Halusinasi Soal Sebut IKN Sepi Peminat******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia merespons kritik Co-captain Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Thomas Lembong yang menyebut Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sepi investor.

Ia menyebut Thomas Lembong berhalusinasi.

"Saya enggak perlu menanggapi orang-orang yang halusinasi ya," katanya di The Ritz-Carlton Jakarta Pacific Place, Rabu (31/1).

"Itu (ucapan Bahlil) nonsense(omong kosong) lah. Investor kan sudah ragu dari awal, bukan ragu sekarang, ya kan?" jelas Thomas usai Diskusi Publik Timses Capres Cawapres di Auditorium CSIS, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Ia menyindir berbagai kesepakatan alias Letter of Intent(LOI) dari investor asing yang tak kunjung terealisasi.

Pria yang akrab disapa Tom juga mengkritik dalih Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut ingin mengutamakan investor lokal di IKN.

"Sekarang dibilang 'Oh kita fokus ke investor lokal saja dulu', tapi faktanya lebih dari 90 persen uang yang digelontorkan untuk IKN kan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), saat ini. Jadi saya kira kepercayaan investor yang lemah itu dari dulu, dari awal (pembangunan IKN), bukan mulai dari sekarang (setelah pernyataan AMIN)," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

 

(fby/sfr)

Keterlibatan dengan kekuasaan

mitra 123 slot

Kemenko Marves: Ajang F1 Powerboat dapat pulihkan ekonomi pariwisata******

Medan (ANTARA) - Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kemenko Marves Rustam Effendi
menyatakan ajang kejuaraan internasional F1 Powerboat di Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara dapat memulihkan perekonomian pariwisata.

"Pariwisata kita belum pulih betul sampai 2023, berbagai parameter belum mencapai angka sebelum COVID-19," ujar Rustam di Balige, Sumut, Jumat.

Dia mengatakan walaupun saat ini pemulihan sudah mulai terasa naik dari tahun ke tahun bahkan jumlah wisatawan telah melebihi dari 2019 yaitu 749 juta perjalanan wisatawan nusantara.

"Atau ini boleh dikatakan, kalau dari target nasional meskipun capaiannya sudah tinggi tapi baru 62,4 persen dari target 2023 yaitu 1,2 miliar perjalan wisatawan," kata Rustam.

Untuk itu, menurutnya ini menjadi tugas bersama dalam menaikkan target perjalanan wisatawan nusantara. Salah satunya kata Rustam melalui aktivasi penyelenggaraan kejuaraan baik daerah, nasional maupun internasional.

"Danau Toba memiliki F1 Powerboat dan Aquabike, sementara kalau Mandalika punya Moto GP dan Superbike, MICE Labuhan Bajo, Borobudur tempat destinasi religi dan lainnya," ucapnya.

Rustam mengatakan pagelaran F1 Powerboat 2023 memiliki dampak ekonomi sebesar Rp391 miliar, hanya dalam waktu satu minggu.

"Tentunya kami berharap di antara eventinternasional F1 Powerboat dan Aquabike, pemerintah daerah dapat menginisiasi untuk penyelenggaraan kejuaraan meskipun belum berskala nasional maupun internasional karena berdampak besar pada perekonomian," ujarnya.

Walaupun membuat even berskala besar tersebut menurut Rustam harus ada kolaborasi, komitmen dan bekerja keras dalam pelaksanaan baik pusat maupun daerah.

Baca juga: Pembalap debutan F1 powerboat siap tampil trengginas di Danau Toba
Baca juga: BMKG prediksi cuaca cerah saat final F1 Powerboat Danau Toba 2024
Baca juga: Usai lomba, Bartek Marszalek akan kembali ke Danau Toba untuk berlibur
 

Pewarta: M. Sahbainy Nasution
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

cara pinjam duit di bank bri

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)