maxwin receh login

tawanan Naruto

pinjaman online 5 juta langsung cair

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Denpasar, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Lihat Juga : Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)

Gadis cantik dan menawan

slot r

HONOR Bahas Masa Depan AI yang Terdapat dalam Perangkat Pintar di MWC******

Barcelona, Spanyol, (ANTARA/PRNewswire) - Di MWC Barcelona 2024, George Zhao, CEO, HONOR Device Co., Ltd., bersama para pemimpin industri, bergabung dalam sebuah diskusi panel yang menarik. Sesi diskusi ini, mengangkat tema "Putting Humans First in AI Development: Key Considerations for Creating AI for Smart Devices" (Memprioritaskan Manusia dalam Pengembangan AI: Pertimbangan Penting untuk Menciptakan AI pada Perangkat Pintar), juga menampilkan John Hoffman, CEO, GSMA Ltd., dan Alex Katouzian, Group GM, MCX, Qualcomm Technologies, Inc. Para pembicara menekankan, perangkat kecerdasan buatan (AI) harus menghadirkan pengalaman intuitif yang mengutamakan manusia sekaligus melindungi privasi pengguna.
"Kami optimis bahwa AI akan merombak sistem operasi dan masa depan pengalaman ponsel pintar. HONOR akan meningkatkan strategi AI dengan mengintegrasikan AI pada MagicOS dan seluruh perangkat HONOR. Kami juga menjamin sebuah pengalaman AI yang mengutamakan manusia, serta memuaskan pengguna dalam setiap interaksi," ujar Zhao, menggarisbawahi komitmen HONOR untuk mengembangkan perangkat AI yang memprioritaskan kebutuhan manusia.
Keahlian HONOR dalam menghadirkan AI yang terdapat pada perangkat (on-device AI) terbukti dari peluncuran MagicOS 8.0 di MWC. MagicOS 8.0 merupakan AI yang sepenuhnya terintegrasi pada level platform, serta intent-based user interface (IUI) yang pertama di industri. MagicOS 8.0 juga memiliki Magic Portal, fitur rekomendasi shortcut yang mampu mengenali niat pengguna (intent-based). Dengan Magic Portal, pengguna mudah berganti-ganti dan mengakses layanan antara berbagai aplikasi dengan menggeser jari pada layar. MagicOS 8.0 juga mendukung 100 aplikasi utama di seluruh dunia.
HONOR turut bermitra dengan Qualcomm dalam demo open-source Llama 2 pada produk terbaru HONOR Magic6 Pro, menunjukkan keunggulan on-device AI, bahkan ketika perangkat tidak terkoneksi dengan internet.
Menyambut Ekosistem Terbuka
HONOR adalah pionir ekosistem terbuka, dan mengajak berbagai mitra global seperti Qualcomm dan GSMA untuk bergabung. "Dengan membina kolaborasi terbuka, kami menciptakan pengalaman on-device AI yang bermanfaat bagi konsumen," kata Zhao.
"Kami ingin agar setiap orang mudah berkembang dan berinovasi melalui platform kami," jelas Katouzian. "Kerja sama dan keterbukaan merupakan hal yang positif bagi industri. Maka, kolaborasi Qualcomm dengan mitra-mitra memiliki peran besar. Kami optimis, inovasi dan teknologi semakin mempererat kemitraan kami. Selama kami terus berinovasi dan bekerja sama dengan mitra-mitra, potensi kami benar-benar tidak mengenal batasan."
John Hoffman menambahkan, "AI siap merombak segala hal, dan kami sangat gembira menyaksikan kiprah perusahaan seperti HONOR dan Qualcomm yang memanfaatkan teknologi on-device AI untuk berinovasi pada perangkat pintar. Dengan demikian, perkembangan teknologi akan memberdayakan kehidupan masyarakat. GSMA, bekerja sama dengan HONOR, juga meluncurkan laporan resmi (whitepaper) "6G Terminal Vision". Laporan ini menguraikan visi besar tentang pengembangan terminal 6G pada era AI dan memetakan arah kemajuan industri pada masa depan."
Strategi AI yang Mengutamakan Manusia untuk Seluruh Skenario Penggunaan
Menurut Zhao, gelombang terobosan AI saat ini belum pernah terjadi, dan tren tersebut berpengaruh besar pada perangkat pintar. Fokus strategis HONOR adalah menghadirkan AI pada MagicOS, melansir intent-based UI (IUI) yang pertama di industri, menerapkan kernel baru, UI baru, serta sebuah ekosistem yang terinterkoneksi dan didukung AI pada berbagai perangkat, mulai dari ponsel pintar hingga PC. Lewat langkah ini, pengguna memperoleh pengalaman lintasperangkat, lintasaplikasi, dan lintasekosistem.
"Berkat AI dan LLM pada level platform, HONOR mudah memadukan perangkat AI seperti PC AI dan ponsel pintar AI dalam kehidupan sehari-hari pengguna, mempelajari niat pengguna, dan mengantisipasi kebutuhan mereka," ujar Zhao. Dia menambahkan, semakin sering konsumen berinteraksi dengan perangkat tersebut, pengalaman yang diperoleh juga kelak semakin personal dan bermanfaat.
Alex juga mencatat, pemrosesan AI beralih dari komputasi awan (cloud) ke perangkat pribadi, termasuk ponsel pintar dan PC. "Dengan kuantisasi atau penyusutan model yang lebih baik, dan kolaborasi bersama HONOR dan mitra industri lainnya, seperti vendor OS, kami akan memanfaatkan kapabilitas [cloud AI] dan data [cloud AI] tersebut, serta menghadirkan semakin banyak fitur pada perangkat. Potensi perkembangan on-device AI hampir tidak mengenal batas."
Aspek Keamanan: Landasan AI
"AI tidak mampu berkembang tanpa aspek keamanan," tutur Zhao. Dia memaparkan prinsip PFAST—Privasi, Kesetaraan dan Keadilan, Akuntabilitas, Keamanan dan Keandalan (Privacy, Fairness and Justice, Accountability, Security and Reliability, Transparency and Controllability)—yang dijalankan HONOR dalam pengembangan AI. "Kami mendorong pelaku industri agar berkolaborasi dalam tata kelola AI, serta menjamin privasi dan keamanan individu," desak Zhao. Teknologi HONOR MagicGuard dan sertifikasi privasi yang diraih HONOR, seperti ePrivacySeal, merupakan inisiatif penting dalam upaya tersebut.
Merumuskan Masa Depan dengan 6G dan AI
Setelah AI berkembang pesat, 6G akan menghadirkan berbagai peluang menarik sekaligus tantangan yang kompleks. Untuk itu, HONOR dan GSMA merilis laporan resmi (whitepaper) "6G Terminal Vision" di MWC.
Disusun dengan kontribusi dari sejumlah mitra, seperti China Unicom, China Mobile, China Telecom, Du, Telstra, dan Inmarsat, publikasi visioner ini menguraikan visi dunia pintar yang mengutamakan manusia, digerakkan kemampuan transformatif 6G dan AI. Laporan resmi tersebut merinci sembilan skenario potensial, lima arah riset penting, dan empat fitur umum terminal 6G. Laporan selengkapnya tersedia di tautan [ini].
Dengan melansir laporan resmi tersebut, HONOR dan GSMA mengambil langkah awal dalam mengeksplorasi masa depan 6G. HONOR mengajak mitra industri untuk menyatukan kekuatan, terlibat dalam kerja sama penelitian, dan bergerak menuju konsensus industri tentang terminal 6G.
Tentang HONOR
HONOR adalah produsen perangkat pintar (smart device) yang terkemuka di dunia. HONOR bertekad menjadi merek teknologi ikonis, menciptakan dunia cerdas yang baru bagi setiap orang lewat berbagai produk dan layanan canggih. Berfokus pada litbang, HONOR berkomitmen mengembangkan teknologi yang membantu berbagai orang di seluruh dunia mencapai hal-hal luar biasa. HONOR memberikan kebebasan untuk melakukan dan membuat berbagai hal. HONOR menawarkan berbagai ponsel pintar, komputer tablet, laptop, dan perangkat wearable bermutu tinggi dengan tingkat harga di berbagai segmen. Portofolio produk HONOR yang inovatif, premium, dan andal mendukung setiap orang untuk menjadi sosok yang lebih baik. 
Informasi lebih lanjut tentang HONOR tersedia di www.hihonor.com atau
menghubungi alamat surel newsroom@hihonor.com
https://community.hihonor.com/
https://www.facebook.com/honorglobal/
https://twitter.com/Honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
https://www.youtube.com/c/HonorOfficial 

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Makanan di Alam Liar Hiburan

gacor slot besar

KemenPPPA minta penanganan kasus ibu bunuh bayi di NTB libatkan ahli******

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meminta penanganan kasus pembunuhan anak yang dilakukan ibu kandungnya di Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, agar melibatkan ahli untuk mengetahui kondisi kejiwaan pelaku.

"Kami berharap perlu didalami lagi kondisi terduga pelaku saat membunuh anaknya, apakah dilakukan secara sadar ingin mengakhiri hidup anaknya atau ada motif lain. Ini perlu melibatkan ahli," kata Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak KemenPPPA, Nahar, saat dihubungi di Jakarta, Jumat.

Peristiwa pembunuhan bayi 10 bulan ini diduga dipicu cibiran tetangga mengenai tumbuh kembang korban.

Baca juga: Kementerian PPPA beri pendampingan ibu pelaku kekerasan bayi di NTB

Kemudian pelaku juga sempat berselisih dengan orang tuanya. Karena merasa kesal, pelaku menggendong korban dan membawanya pergi dari rumah.

Pelaku kemudian melakukan kekerasan terhadap korban hingga akhirnya korban meninggal.

Berkaca dari kasus ini, Nahar mengimbau agar setiap orang dapat membangun relasi sosial secara positif, tidak saling merundung, serta tidak menghakimi kondisi orang lain.

"Kami juga mengimbau agar setiap orang dapat membangun relasi sosial secara positif, tidak saling merundung, meneror, bahkan menduga-duga dengan kondisi orang lain. Apa yang kita lihat dan pahami belum tentu yang terjadi sesungguhnya pada orang lain, untuk itu, harus dibangun hubungan saling mendukung," katanya.

Menurut Nahar, setiap orang memiliki ruang privasi, sehingga seyogyanya orang lain perlu menghormati hal tersebut.

Baca juga: Kondisi bayi "kardus" di Taman Sari sehat

Baca juga: Perdagangan bayi di Jakbar, Kak Seto: itu fenomena gunung es

"Jika ditemukan ada hal yang dirasa menyimpang, mohon disampaikan dengan bahasa yang asertif atau dengan bahasa yang bisa diterima oleh si penerima pesan agar tidak terjadi kesalahpahaman," katanya.

Sebelumnya, seorang ibu muda berinisial N (21), warga Kabupaten Sumbawa, NTB, melakukan kekerasan kepada anak kandungnya yang masih berusia 10 bulan hingga korban meninggal dunia.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

pengolahan mayat

cara meminjam saldo di dana

Regulator Bursa AS Setujui ETF Bitcoin******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission/SEC) memberikan persetujuan untuk ETF Bitcoin.

Dana yang diperdagangkan di bursa berjangka (ETF) Bitcoin adalah kumpulan aset terkait Bitcoin yang ditawarkan di bursa tradisional oleh pialang untuk diperdagangkan sebagai ETF. Hal ini memberikan investor ritel dan investor lainnya exposure terhadap mata uang kripto tanpa perlu memilikinya.

MelansirCNN, Rabu (10/1), langkah regulator ini diharapkan bisa membuat investasi Bitcoin lebih mudah diakses oleh investor bursa, tanpa mengharuskan mereka memiliki aset digital secara langsung.

"Meskipun kami menyetujui pencatatan dan perdagangan saham spot Bitcoin ETF tertentu hari ini, kami tidak menyetujui atau mendukung Bitcoin. Investor harus tetap berhati-hati terhadap berbagai risiko yang terkait dengan Bitcoin dan produk yang nilainya terkait dengan kripto," tulisnya.

SEC memiliki tenggat waktu 10 Januari untuk menawarkan keputusan hanya untuk satu dari 11 perusahaan yang mengajukan penawaran ETF bitcoin. Pada Rabu (12/1), mereka kemudian menawarkan persetujuan kepada 11 dari mereka.

Bitcoin, memiliki kapitalisasi pasar saat ini sekitar 0 miliar. Aset kripto ini telah mengalami perubahan harga yang fluktuatif sepanjang 15 tahun sejarah ia muncul.

Baru-baru ini, setelah mencapai titik tertinggi sepanjang masa hampir US ribu pada November 2021, harganya turun di bawah US ribu selama masa kelam kripto pada 2022, kemudian diperdagangkan di angka US ribu menjelang keputusan SEC.

Sekitar satu jam setelah berita persetujuan tersebut, harga Bitcoin naik 0,3 persen menjadi hampir US ribu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Cerita Desa Kecil

pinjaman sejenis kredivo

Tanggapan atas Pernyataan Keliru yang Beredar di Media tentang Kepailitan Toshiba di Indonesia******

Singapura, (ANTARA/PRNewswire) - Rumor tentang kepailitan Toshiba telah beredar di beberapa platform media di Indonesia. Rumor ini adalah klaim yang keliru, serta tudingan tanpa dasar yang tidak memiliki bukti atau kebenaran. 
Struktur kepemilikan Toshiba yang baru saja mengalami perubahan, dan akuisisi yang dilakukan oleh sebuah konsorsium yang dipimpin Japan Industrial Partners (JIP), mencerminkan keputusan strategis yang akan meningkatkan daya saing dan kesinambungan Toshiba pada pasar global yang dinamis saat ini.
Toshiba tetap berkomitmen kuat pada transparansi dan praktik bisnis yang etis. Kami sangat memegang standar tata kelola perusahaan yang tertinggi, serta menjamin akuntabilitas dan integritas diterapkan pada seluruh jenjang operasional
Meski pemegang saham Toshiba telah mengalami pergantian, produk dan layanan yang disediakan Toshiba, serta hubungan yang terjalin dengan para pelanggan tidak akan berubah. Kami ingin mencapai target netralitas karbon dan ekonomi sirkular dengan terus meningkatkan profitabilitas.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

indobmr

CBA: Putusan MK larang jaksa agung diisi pengurus parpol sudah tepat******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Eksekutif Centre of Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang jabatan jaksa agung diisi oleh pengurus partai politik (parpol) sudah tepat.

Menurut Uchok, putusan MK tersebut bisa menjaga aspek profesionalitas jaksa agung sekaligus mencegah potensi terjadinya politisasi kasus.

“Sudah tepat itu. Sekali pun ditunjuk presiden, memang sebaiknya jabatan jaksa agung diisi nonpartisan partai, biar bisa profesional dan mencegah politisasi kasus,” tutur Uchok saat dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Dia membandingkan kinerja Kejaksaan Agung yang kini dipimpin ST Burhanuddin dengan jaksa agung yang diisi kader parpol. Menurut Uchok, kejaksaan saat ini cukup progresif dalam mengusut kasus korupsi dan cenderung tidak pilih terhadap politikus.

“Kalau yang sebelumnya, kan, sempat berpolemik karena ada kasus yang terkesan dipaksakan. Bahkan, konflik antarelite partai dibawa ke ranah hukum,” ucapnya.

MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian gugatan uji materi syarat pengangkatan jaksa agung, yakni Pasal 20 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Gugatan itu diajukan oleh Jovi Andrea Bachtiar yang berprofesi sebagai jaksa.

Amar putusan MK mengubah norma pasal tersebut dengan menambahkan syarat lain, yakni yang diangkat menjadi jaksa agung bukan merupakan pengurus parpol kecuali telah berhenti sekurang-kurangnya lima tahun sebelum diangkat.

Dengan begitu, pasal tersebut selengkapnya berbunyi “Untuk dapat diangkat menjadi jaksa agung harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a sampai dengan huruf f termasuk syarat bukan merupakan pengurus partai politik kecuali telah berhenti sebagai pengurus partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelum diangkat sebagai jaksa agung”.

Adapun Jovi, dalam pokok permohonannya, meminta Pasal 20 UU Nomor 11 Tahun 2021 juga mengatur syarat agar anggota parpol tidak boleh diangkat menjadi jaksa agung. Atau jika seseorang tersebut pernah terdaftar sebagai anggota parpol, dia harus telah keluar minimal sejak lima tahun sebelum diangkat.

MK tidak dapat mengabulkan seluruh petitum Jovi, sebab mahkamah menemukan bahwa ada perbedaan tugas, fungsi, dan kewenangan antara “pengurus” parpol dan “anggota” parpol.

Menurut MK, pengurus parpol lebih memiliki keterikatan yang kuat terhadap partainya karena seorang pengurus memilih untuk terlibat lebih dalam dengan partainya; sementara anggota parpol bisa saja menjadikan parpol hanya sebagai kendaraan untuk mencapai tujuan politik.

Sebab itu, MK memandang pengurus parpol berpotensi memiliki konflik kepentingan ketika diangkat menjadi jaksa agung tanpa dibatasi oleh waktu yang cukup untuk terputus afiliasi dengan parpol yang menaungi dirinya.

“Apabila dikaitkan dengan permohonan pemohon, menurut mahkamah, syarat untuk sudah keluar selama lima tahun dari partai politik sebelum diangkat menjadi jaksa agung, haruslah diberlakukan bagi calon jaksa agung yang sebelumnya merupakan pengurus partai politik,” demikian pertimbangan hukum MK sebagaimana dikutip dari salinan Putusan Nomor Nomor 6/PUU-XXII/2024.

Baca juga: Kejagung: Putusan MK perkuat independensi kejaksaan

Baca juga: Jaksa Agung harapkan pesta demokrasi berjalan lancar

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024