rubikslot 999Jutaan kata 121535Orang-orang telah membaca serialisasi
《macaudewa》
Ganti Rugi Sawah 2 Meter di Magelang dari Tol Jogja******
Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.
"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).
Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.
"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.
Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.
"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.
Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.
"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.
"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.
Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.
[Gambas:Video CNN]
Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.
Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.
"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).
Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.
Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.
CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.
Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.
Lihat Juga :Cerita JK soal Asal Tanah Ribuan Hektare Prabowo yang Diusik Anies |
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.
"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).
Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.
Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.
Lihat Juga :Menteri ATR Komentari Lahan Prabowo yang Diungkit Anies di Debat |
Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?
Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.
Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.
"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).
Lihat Juga :Konsultan Ungkap Nasib Properti di DKI Kalau Ibu Kota Dipindah ke IKN |
Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.
Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.
Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.
Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons soal Hotman Paris Protes Pajak Hiburan 40 Persen |
"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.
Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.
Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.
"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.
Lihat Juga :Peringatan Menteri ATR: Kota di Pantura Jawa Terancam Tenggelam |
Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.
Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.
Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.
"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.
Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.
Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.
"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.
"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.
[Gambas:Video CNN]
Label:toto slot 888、3d erek erek、rtp menang123
Terkait:cara dapat uang dari luar negeri、mbah barong bergambar 2d、china paito、suara4d demo、buku mimpi 3d 4d abjad、situs slot 4d resmi、raja555、slot gacor banget、slot 121、yuk slot 88
bab terbaru:pinjol paling cepat cair(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024
Asosiasi Spa Indonesia (ASPI) menggugat aturanpajak hiburan 40 persen hingga 75 persen ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Ketua I ASPI Mohammad Asyhadi mengatakan Pasal yang diujikan adalah Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).
"Jumat, 5 Januari 2024 (ASPI masukkan gugatan ke MK). Untuk sidang menunggu jadwal MK. JR (judicial review) itu dilakukan karena menurut pendapat kami UU Nomor 1 Tahun 2022 bertentangan dengan UUD 1945," kepada CNNIndonesia.com, Jumat (12/1).
Ia mengutip beberapa aturan yang menekankan bahwa spa memang berdiri sendiri, tidak seperti hiburan kelab malam antara lain UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Spa, serta Peraturan Menparekraf Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.
ASPI mengaku dilibatkan dalam penyusunan aturan Kemenkes dan Kemenparekraf, tetapi tidak diajak saat pemerintah menyusun UU HKPD. Asyhadi juga menegaskan belum menemukan kajian akademik soal UU Nomor 1 Tahun 2022.
Dalam kasus ini, perbedaan UU HKPD dengan aturan sebelumnya hanya ada di batas bawah tarif pajak hiburan untuk kelompok diskotek hingga spa. Pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hanya disebutkan batas atas pajak untuk kelompok tersebut sebesar 75 persen, tanpa batas bawah.
ASPI menekankan sejak 2009 sudah berjuang untuk mengeluarkan spa dari kelompok hiburan seperti diskotek. Namun, tak berbuah hasil dan tetap dikelompokkan sebagai hiburan sejenis kelab malam di UU HKPD oleh Kemenkeu.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024
Colliers Indonesia selaku konsultan properti menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara berpotensi mengubah harga propertidi Jakarta dan melahirkan peluang alih fungsi gedung kementerian/lembaga (K/L) menjadi hunian.
Head of Advisory Services Colliers Monica Koesnovagril mengatakan pihaknya memang masih belum memastikan apakah properti di Jakarta akan murah jika pusat pemerintahan bergeser ke IKN. Ia menegaskan semuanya masih tergantung dengan penawaran dan permintaan yang ada di Jakarta.
"Kalaupun itu terjadi (harga properti di Jakarta jadi murah atau makin mahal), enggak dalam jangka pendek. Dan kalau memang kita bicara Jakarta harganya (properti) bakal naik atau turun, itu memang supply dan demand yang ada di Jakarta. Jadi, pergerakan harganya boleh dibilang tidak tergantung pada IKN," jelas Monica dalam Media Briefing Kuartal IV 2023 secara virtual, Rabu (10/1).
Colliers juga membahas peluang menyulap gedung-gedung K/L di Jakarta untuk menjadi hunian warga. Monica mengatakan ada tiga faktor utama yang perlu ditimbangkan untuk mewujudkan ide ini.
Pertama, regulasi. Namun, menurutnya saat ini tata kota dari gedung-gedung kementerian yang ditinggalkan itu adalah untuk perkantoran.
Kedua,zoning atau pemetaan wilayah. Monica menyebut zoning dari bangunan kementerian/lembaga itu kantor pemerintahan, sehingga perlu dipikirkan ulang jika ingin diubah menjadi hunian.
Ketiga,teknis mengubahnya. Ia mengatakan ada banyak pertimbangan yang perlu dikaji matang-matang jika ingin menjadikan gedung tersebut sebagai hunian warga.
"Jadi, jawabannya memang enggak semudah itu kalau memang langsung di-convertjadi hunian," ungkapnya.
"Bahkan, kalau misalnya tetap mau (jadi) officepun juga ada pertimbangan-pertimbangan dari sisi regulasinya dan harus dihitung juga kebutuhan ruangnya seperti apa. Memang ada rencana-rencana seperti itu, tapi ini rasanya akan bertahap karena suplai di IKN-nya juga bertahap," imbuh Monica.
Monica juga menekankan perpindahan pejabat pemerintah ke IKN pun tak akan langsung dan membuat Jakarta kosong. Ia menyebut semuanya akan dilakukan bertahap.
Akan tetapi, ia tak menutup kemungkinan dengan opsi menyulap gedung tersebut menjadi hunian. Meski, lokasinya yang di tengah kota bakal menjadi pertimbangan khusus.
[Gambas:Video CNN]
Warga Magelang menerima uang ganti rugi (UGR) Tol Jogja-Bawensenilai Rp2,2 juta atas sawah seluas 2 meter. Sawah atas nama Siti Rohimah Cs itu berada di Desa Blongkeng, Kecamatan Ngluwar, Kabupaten Magelang.
"Itu ada 600 meter (luas tanah), yang kena (tol) 2 meter. Ini sawah dapat Rp2.220.300," ujar Ahli Waris Penerima UGR Sunawiyah (46) saat ditemui wartawan di Balai Desa Sriwedari, Kecamatan Muntilan, seperti dikutip Detik Jatengdari Selasa (9/1).
Sunawiyah mengatakan UGR yang diterima hari ini sebenarnya merupakan yang ketiga kalinya.
"Ya sedih, senang. (UGR) Buat bangun rumah, terus dikasih sama anak-anak (dua putra). Ini (Rp 2,2 juta) buat kakak saya," sambung Sunawiyah.
Kepala BPN Magelang A Yani mengungkapkan luas keseluruhan lahan ganti rugi mencapai 2,8 ha dengan ganti rugi Rp40,5 miliar lebih.
"Kemudian, kalau keseluruhan yang sudah dibayar 1900-sekian, yang belum itu 215, tapi sudah diajukan ke LMAN (Lembaga Manajemen Aset Negara). Sesi 2 yang belum ini mayoritas sudah diajukan," ujarnya.
Menurut Yani, masih ada warga yang belum menerima UGR karena berkaitan dengan kelengkapan berkas.
"Hari ini ada 9 desa, Desa Bligo (4 bidang), Karangtalun (2 bidang), Ngluwar (7 bidang), Plosogede (5 bidang), Blongkeng (5 bidang), Kecamatan Ngluwar. Kemudian Sriwedari (8 bidang), Ngawen (1 bidang), Keji (11 bidang), Kecamatan Muntilan dan Pabelan (6 bidang), Kecamatan Mungkid,"ujarnya.
"Yang disetujui sebenarnya ada 50 bidang, tapi ternyata pas mau pembayaran ada 1 orang meninggal, jadi hari ini 49 saja," imbuh dia.
Ia menerangkan penerima UGR yang meninggal dunia nanti yang satu retur. Untuk itu, pembayaran yang dilakukan hari ini ada 49 bidang. Untuk yang retur karena meninggal dunia atas nama Sugeng Suparjito, warga Bligo, Kecamatan Ngluwar.
[Gambas:Video CNN]
Menteri BUMNErick Thohir melantik 15 anak buah baru yang merupakan pejabat pimpinan tinggi pratama atau setingkat eselon II di lingkungan Kementerian BUMN, Selasa (9/1).
Erick mengatakan pelantikan pejabat itu dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.
Ia pun lantas mengingatkan pejabat dan para direksi yang hadir untuk dapat mencapai target key performance indicator(KPI). Adapun KPI itu diantaranya mengenai target penyelesaian 88 proyek strategis Kementerian BUMN yang kini tersisa 9 proyek yang harus dicapai.
Tak ketinggalan, ia juga mengingatkan mengenai penerapan core value AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) yang harus terus dilakukan.
Di sisi lain, Erick pun mengapresiasi pencapaian target keterwakilan wanita dan generasi muda melalui pelantikan kali ini.
"Tentu saya senang dalam pelantikan ini dan ingin terus terjaga target-targetnya di mana saya lihat dari 15 keterwakilan, 30 persen diantaranya adalah wanita dengan jumlah 5 orang," kata Erick.
"Lalu untuk generasi penerus di bawah 42 tahun ada 2 orang, yaitu ada Mas Anas dan Mba Galuh yang bahkan usianya Mba Galuh ini masih 35 tahun yang termuda di antara Pejabat Eselon II," imbuhnya.
Lihat Juga :Kemenkeu Respons Prabowo soal Anggaran Kemenhan Banyak Tak Direstui |
Berikut daftar 15 orang pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru dilantik Erick:
1. Chairia sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Manufaktur
2. Hendrika Nora Osloi Sinaga sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Asuransi dan Dana Pensiun
3. Liliek Mayasari sebagai Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Kepegawaian
4. Bin Nahadi sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Keuangan
5. Muhammad Khoerur Roziqin sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Mineral dan Batu bara
6. Rachman Ferry lsfianto sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitasi
Dukungan Strategis
7. Anindita Eka Wibisono sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Infrastruktur
8. Edi Eko Cahyono sebagai Asisten Deputi Bidang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
9. Endra Gunawan sebagai Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung
10. Faturohman sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan
11. Muhammad Rizal Kamal Asisten Deputi Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia BUMN
12. Fadjar Judisiawan sebagai Asisten Deputi Bidang Industri Kesehatan
13. Rainoc sebagai Asisten Deputi Bidang Teknologi dan Informasi
Selanjutnya, Erick melantik dua orang Pelaksana Tugas, yaitu Anas Puji Istanto yang baru diangkat sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang peraturan Perundang-Undangan, dan Galuh Nuraddinda Herningtyas sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Keuangan.
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-07/MBU/01/2024 tanggal 9 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara.
[Gambas:Video CNN]
《macaudewa》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rupiah kilat ojkHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《macaudewa》bab terbaru。