jaguar33

Masakan dari dunia lain

Siapkan Lahan 1.000 Ha, Bali Ditarget Setop Impor Bawang 3 Tahun Lagi******

Gubernur Bali Wayan Koster berencana menghentikan masuknya bawang putih impor ke Pulau Dewata dengan menyiapkan 1.000 hektare lahandi Bangli dan Buleleng lahan buat penanaman komoditas tersebut.

Mulanya, ia menyampaikan sembilan komoditas strategis pangan di Pulau Bali, yaitu, padi, jagung, bawang merah, bawang putih, cabe rawit, cabe besar, daging sapi, daging kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras.

Dari sembilan komoditas itu, ia menyebut hanya bawang putih yang defisit.

Kemudian, saat ditelusuri kenapa defisit bawang putih karena petani enggan menanam bawang putih karena masyarakat lebih memilih bawang putih impor yang jauh lebih murah.

"Usut punya usut, kenapa defisit? Saya memanggil Kepala Dinas Pertanian, apakah alat kita ini tidak cocok [untuk] bawang putih? Cocok."

"Kenapa jadi defisit? Karena petani kita tidak mau nanam bawang putih. Karena harganya lebih tinggi dari bawang putih impor. Masyarakat lebih memilih beli bawang putih impor daripada bawang putih produk lokal petani Bali, gila enggak?" cetus dia.

Pihaknya pun meminta Kepala Dinas Pertanian Bali untuk menanam bawang putih lokal Bali agar tidak defisit dan menyiapkan 1.000 hektare lahan di Kabupaten Bangli dan Kabupaten Buleleng, Bali.

"Maka saya minta Kepala Dinas Pertanian tanam bawang putih. Berapa perlunya sampai kita tidak defisit, 1000 hektare," ungkap Koster.

"Di mana tempatnya? Di Bangli, di Buleleng. Saya waktu kecil nanam bawang putih. Jadi saya tahu iklimnya cocok. Bangli apalagi itu, di Kintamani luar biasa, bawang putih bawang merah," tutur dia.

"Jadi, kita akan menanam bawang putih dan panennya dalam waktu tiga bulan. Begitu ini bisa memenuhi syarat, jumlahnya memenuhi kebutuhan domestik, maka saya tidak akan lagi mengizinkan masuknya bawang putih ke Bali. Ngapain kita punya alat sendiri kok, kita beli bawang putih dari luar," jelasnya.

Ia mengakui potensi harga bawang putih lokal lebih tinggi. Namun, Koster menilai petani Bali bisa sejahtera dan ekonomi bisa berputar dengan baik.

"Meskipun harganya lebih tinggi tapi yang sejahtera petani kita. Ekonominya mutardi Bali. Kalau kita beli bawang putih dari impor, siapa yang kita sejahterakan. Kalau petani kita sejahtera kan ekonomi mutar di sini, kalau impor kan yang sono yang sejahtera, ngapain," katanya.

"Bahwa Provinsi Bali sangat siap untuk menjadi pulau yang berdaulat di bidang pangan. Produksi bawang putih akan kita tingkatkan terus ke depan supaya kita tidak lagi defisit bawang putih dan produk lainnya," ujarnya.

Dengan program ini, kader PDIP yang pernah menolak kedatangan Timnas Israel di Piala Dunia U-20 tersebut menargatkan Bali menyetop impor bawang putih tiga tahun lagi.

"Sudah mulai di Karangasem. Sekarang sudah menanam kemarin 100 hektare (tanam bawang putih) sekarang 100 hektar lagi. Paling lama tiga tahun lagi bisa (bebas impor bawang putih)," tandas dia.

Kelahiran Kembali: Kembali ke Alam Abadi

AP II Prediksi Jumlah Penumpang Tembus 3,6 Juta Saat Libur Iduladha******

PTAngkasa PuraII (AP II) memperkirakan jumlah penumpang pesawat mencapai 3,62 juta orang pada libur panjang Iduladha dan musim liburan sekolah.

Momen padat penumpang ini ditetapkan AP II pada 22 Juni hingga 6 Juli 2023 atau H-7 hingga H+7 Hari Raya Iduladha.

"Jumlah penumpang di bandara AP II sepanjang periode libur H-7 hingga H+7 Hari Raya Iduladha ini kami perkirakan meningkat 7-10 persen dibandingkan dengan hari-hari normal," ujar Presiden Direktur AP II Muhammad Awaluddin.

Awaluddin menyebut puncak keberangkatan akan terjadi dua hari, yakni pada 27-28 Juni 2023.

"Pada puncak keberangkatan 27 Juni diperkirakan jumlah penumpang mencapai sekitar 255 ribu orang dan pada 28 Juni sekitar 256 ribu orang. AP II bersama stakeholder di 20 bandara berkolaborasi erat untuk memastikan kelancaran keberangkatan dan kedatangan penumpang pada peak season libur panjang akhir pekan ini," ujarnya.

Ia menambahkan peningkatan jumlah penumpang ini juga sejalan dengan dicabutnya status pandemi covid-19 menjadi endemi per 21 Juni 2023.

AP II pun berharap dicabutnya status pandemi akan memberikan dampak positif terhadap lalu lintas penerbangan. Karena itu, target jumlah penumpang pada tahun ini dinaikkan.

"Pada awal tahun, kami menargetkan jumlah penumpang di 20 bandara AP II secara kumulatif dapat mencapai 73 juta orang pada 2023," katanya.

"Dengan adanya pencabutan status pandemi ini kami menaikkan target tersebut. Kami optimistis jumlah penumpang pada 2023 dapat lebih banyak 5 persen dari target awal yakni menjadi 76,6 juta orang," ungkap Bos AP II tersebut.

Adapun komposisi penumpang sepanjang 2023 adalah sebesar 70 persen penumpang rute domestik dan 30 persen penumpang rute internasional. AP II bersama maskapai akan mendorong pengaktifan kembali rute-rute penerbangan domestik yang sempat ditutup saat pandemi, serta pembukaan rute-rute baru domestik.

"Wisatawan domestik sangat berperan dalam mendukung kebangkitan pariwisata nasional. Karena itu AP II bersama stakeholder khususnya maskapai akan memperkuat konektivitas di rute-rute domestik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Permainan kiamat akan datang

Garuda Indonesia Angkut 110,4 Ribu Calon Jemaah Haji Tahun Ini******

Maskapai Garuda Indonesiatelah menyelesaikan Fase I (Keberangkatan) Penerbangan Haji 1444/2023. Total calon jemaah yang diangkut mencapai 110,4 ribu orang dari 305 kelompok terbang (kloter).

Selesainya fase I penerbangan haji 1444/2023 tersebut ditandai dengan diberangkatkannya 165 calon jemaah Haji dari embarkasi Batam yang dilayani dengan GA-3502 menuju Jeddah pada pukul 22.41 waktu setempat, Jumat (23/6) lalu.

Pada fase keberangkatan ini Garuda Indonesia mencatatkan On Time Performance (OTP) sebesar 88,9 persen.

Apabila dirinci, Garuda Indonesia mengangkut calon jemaah haji dari Banda Aceh sebanyak 4.560 jemaah, Balikpapan (6.082 jemaah), Banjarmasin (5.568 jemaah), Batam (476 jemaah), Jakarta (19.366 jemaah), Jakarta-Bekasi (393 jemaah), Kertajati (318), Lombok (4.999 jemaah), Makassar (16.864 jemaah), Medan (8.142 jemaah), Padang (6.607 jemaah), Palembang (333 jemaah), Solo (35.291 jemaah), dan Surabaya (1.405 jemaah).

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan sebagai national flag carrierperusahaan senantiasa berupaya mengoptimalkan dukungannya terhadap layanan penerbangan haji khususnya dalam memastikan layanan penerbangan yang aman, nyaman sertaseamlessbagi seluruh jemaah haji Indonesia.

"Komitmen tersebut kami optimalkan melalui kesiapan operasional penerbangan serta koordinasi secara intensif dengan berbagai stakeholder khususnya untuk memastikan layanan penerbangan Haji bagi seluruh jemaah dapat berjalan lancar dan tepat waktu," paparnya.

Secara keseluruhan, penerbangan keberangkatan haji Garuda Indonesia pada tahun ini -menuju Madinah dan Jeddah- dilaksanakan mulai 24 Mei hingga 23 Juni 2023.

Selanjutnya, penerbangan kepulangan haji (Fase II) akan dilaksanakan mulai 4 Juli hingga 3 Agustus 2023 mendatang.

"Keberhasilan menyelesaikan layanan penerbangan bagi lebih dari 100 ribu jemaah merupakan hal yang sangat kami syukuri," ujar Irfan.

Menurut Irfan, penerbangan haji tahun ini menghadirkan tantangan. Dalam hal ini, total jumlah jemaah lansia asal Indonesia mencapai lebih dari 30 persen dan merupakan yang terbesar dalam 10 tahun terakhir.

Irfan menjelaskan jemaah lansia memerlukan pemenuhan sejumlah kebutuhan penunjang keselamatan dan kenyamanan, seperti ketersediaan kursi roda, priority boarding, emergencyequipment,dan yang paling utama adalah kesiapan petugas darat serta awak kabin dalam membantu para jemaah lansia, mulai daripre-flight, in-flight,hingga post-flight.

Selanjutnya, perusahaan akan terus memantau kesiapan operasional Fase II (Kepulangan) Penerbangan Haji 1444/2023 melalui koordinasi intensif bersama seluruh stakeholdersdan otoritas kebandarudaraan terkait.

"Hal itu untuk memastikan proses kepulangan haji tahun ini dapat berjalan baik dan lancar, sehingga para jemaah bisa mendapatkan pelayanan yang aman serta nyaman, dan tiba kembali di Tanah Air dengan selamat," pungkas Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Saya ingin merasuki iblis

AP I Akan Layani 1,048 Juta Penumpang di Libur Panjang Iduladha******

PT Angkasa PuraI akan melayani sekitar 1.048.781 penumpang pada periode libur panjangHari Raya Iduladha tahun ini.

Pelayanan itu terhitung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Direktur Utama PT Angkasa Pura I Lukman F. Laisa mengatakan penumpang tersebut terdiri atas 832.532 penumpang rute domestik dan 216.249 penumpang rute internasional.

Pihaknya memprediksi puncak arus pergerakan penumpang terjadi pada Rabu (28/6), dengan jumlah trafik mencapai 217.660 pergerakan penumpang di 15 bandara.

Angkasa Pura I juga menjalin koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan menjaga kualitas layanan atau level of servicebagi seluruh pengguna jasa bandara.

Ia menjelaskan demi mengantisipasi lonjakan pergerakan pesawat, selama periode libur panjang ini; tiga bandara Angkasa Pura I yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga akan beroperasi selama 24 jam dalam satu hari.

Bandara-bandara lain juga akan melakukan penyesuaian jam operasi jika diperlukan, atau dengan menyesuaikan permintaan dari maskapai penerbangan. Kebijakan penyesuaian jam operasional bandara ini ditujukan untuk mengantisipasi tingginya potensi lonjakan trafik pergerakan pesawat dan penumpang selama periode libur panjang.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi senjata super

Luhut Sebut Pemerintah Terpaksa Akan Memutihkan 3,3 Juta Hektare Lahan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah terpaksa akan memutihkan 3,3 juta hektare (ha) kebun sawityang berada di dalam kawasan hutan. Langkah tersebut mengacu pada Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

"Ya mau kita apakan lagi, masa mau kita copot ya kan nggak, logika kamu saja, ya kita putihkan. Terpaksa," kata Luhut saat konferensi pers di Jakarta, Jumat (23/6).

Adapun pasal yang dipakai dari UU Cipta Kerja yang dimaksud Luhut adalah Pasal 110 A dan 110 B. Dalam beleid ini, perusahaan yang kegiatan usahanya sudah terbangun di wilayah hutan produksi, bisa mengajukan pelepasan atau pemutihan.

Sementara, Pasal 110 b menyatakan. "Perusahaan yang terlanjur beroperasi dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha, tetap dapat melanjutkan kegiatannya asalkan membayar denda administratif".

Luhut mengingatkan tindakan ini dilakukan bukan berarti pemerintah mau berbaik hati. Tapi, ia ingin para pemilik lahan itu taat hukum.

Apalagi, lahan tersebut diduga milik perusahaan.

Lihat Juga : Menkeu Sebut Belanja APBN Rp714,6 T Separuhnya Dinikmati Orang Miskin

Di sisi lain, Luhut juga meminta pemilik lahan sawit di hutan itu segera melapor ke pemerintah lewat Satuan Tugas (Satgas) Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara akan segera bertindak.

Sebab, lambat laun pemerintah juga bisa melakukan pengecekan.

"Dia sudah tahu kok kalau dia maling, ya laporanlah. Gitu aja repot. Jadi kita ingin menunjukkan pemerintah tegas soal ini," ucapnya.

Ia juga mengatakan Satgas mengimbau agar pelaku usaha melakukan pelaporan mandiri atas kondisi lahan perkebunan disertai dengan bukti izin usaha yang dimiliki. Dalam waktu dekat Satgas akan memulai proses self reporting dari perusahaan, koperasi dan rakyat.

Lihat Juga : MTI Nilai Peremajaan 19 KRL Tak Ideal Imbas Pemerintah Banyak Omong

Untuk perusahaan, mereka diimbau melaporkan informasi tersebut melalui website SIPERIBUN sejak 3 Juli hingga 3 Agustus 2023. Sedangkan, dalam hal platform pelaporan koperasi dan rakyat akan diinformasikan kemudian.

Secara paralel, kata Luhut, Satgas juga akan melakukan sosialisasi tentang mekanisme pelaporan mandiri bagi para pelaku usaha lebih lanjut. Sosialisasi nantinya akan dilakukan pada 3 Juli hingga 3 Agustus 2023.

"Saya harap dengan satgas ini semua pelaku usaha bisa tertib dan berikan data sebenar-benarnya dan disiplin melaporkan kondisinya," tegas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Halo, Mayor Jenderal

Jubir Menteri KKP Balas Kritik Anies soal Ekspor Pasir Laut******

Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Wahyu Muryadi membalas kritikan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 Anies Baswedan soal ekspor pasir laut.

Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut bukan melulu soal ekspor. Wahyu menegaskan ada juga pemanfaatan untuk membangun infrastruktur ruang laut dan reklamasi di dalam negeri.

"Ekspor memang dimungkinkan, tapi bukan pasir laut seperti rezim pertambangan, melainkan ekspor pasir dari hasil sedimentasi di laut yang tata cara dan tata kelolanya diatur dengan prinsip transparansi dan penuh kehati-hatian. Artinya, hanya dimungkinkan manakala kebutuhan domestik yang begitu banyak sudah terpenuhi," jelas Wahyu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Menurutnya, reklamasi yang terjadi sekarang belum diatur sehingga pasir yang digunakan tidak jelas asal-usulnya. Bahkan, ia curiga bahwa banyak reklamasi saat ini merupakan hasil pengerukan ilegal pasir laut.

"Menurut kami, banyak titik sedimentasi di laut kita yang berdampak buruk buat ekosistem laut, seperti terumbu karang, padang lamun, juga kekerangan. Karenanya harus dibersihkan, tapi juga bisa diambil dan dimanfaatkan secara terkendali dengan menggunakan teknologi dan tata cara pembersihan yang ramah lingkungan," tutupnya.

Di lain sisi, Anies Baswedan menilai beleid baru Presiden Jokowi itu tidak konsisten dengan upaya pemerintah melawan krisis iklim. Terlebih, pulau-pulau terdepan Indonesia rawan tenggelam dan daerah pesisir diintai abrasi.

Anies mempertanyakan letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Ia menyebut seharusnya kebijakan yang diambil pemerintah berpihak kepada seluruh warga Indonesia, termasuk rakyat kecil dan pesisir.

"Tapi kalau kemudian yang muncul adalah kita mengizinkan ekspor pasir laut, maka menjadi pertanyaan bagaimana kita membuat konsistensi kebijakan untuk merespons krisis iklim ini? Perlu sekali kita punya kebijakan konsisten," kritiknya dalam video sambutan Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

Lihat Juga : Susi Usul Sewakan Pulau 100 Tahun Ketimbang Ekspor Pasir Laut

"Kita membutuhkan solusi keberpihakan, bukan menjadikan ini semacam pintu masuk kepentingan komersial dan parsial. Justru menghadirkan solusi yang terasa oleh seluruh masyarakat," imbuh Anies.

Anies bukan satu-satunya pihak yang mengkritik aturan Jokowi soal ekspor pasir laut. Pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti juga melancarkan kritik serupa.

Pasalnya, restu Jokowi dalam beleid tersebut mematahkan pelarangan ekspor pasir laut 20 tahun lamanya sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut disetop sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor kala itu dinyatakan akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.