mpo138

Kaisar Suci yang Bangga

Boeing Ngaku Salah soal Jendela Pesawat Lepas, Bakal Tanggung Jawab******

Boeing mengakui kesalahan dan akan bertanggung jawab dalam insiden lepasnya jendela pesawat Alaska Airlines yang hampir membawa bencana pada Jumat (5/1) lalu.

Kepala Eksekutif Boeing Dave Calhoun bersumpah bakal melakukan "transparansi penuh" dalam proses investigasi.

"Kami akan mendekati orang nomor satu ini dengan mengakui kesalahan kami," kata Calhoun kepada para karyawan pada pertemuan keselamatan yang diadakan setelah pendaratan darurat, seperti dikutip AFP, Rabu (10/1).

Calhoun, yang menduduki jabatan teratas Boeing pada Januari 2020, berkomitmen untuk bekerja sama dengan Dewan Keselamatan Transportasi Nasional (NTSB), yang sedang menyelidiki insiden tersebut.

"Saya percaya setiap langkah yang mereka ambil, dan mereka akan mencapai kesimpulan."

Regulator AS dengan Federal Aviation Administration telah melarang terbang 171 pesawat 737 MAX 9 dengan konfigurasi yang sama dengan jet Alaska Airlines.

Panel yang terkena dampak, yaitu penutup pintu, digunakan untuk mengisi pintu keluar darurat yang tidak diperlukan di pesawat.

Pada Senin malam, penyelidik NTSB menyatakan bagian itu tidak ditempel dengan benar.

Kemudian, Selasa kemarin, FAA mengatakan pihaknya masih bekerja sama dengan Boeing untuk menyelesaikan instruksi inspeksi rinci untuk pesawat yang dilarang terbang.

"Boeing menawarkan versi awal instruksi kemarin yang kini mereka revisi karena masukan yang diterima sebagai tanggapan," terang FAA

Setelah menerima versi revisi instruksi dari Boeing, FAA akan melakukan peninjauan menyeluruh..

Boeing mengatakan pihaknya telah menghubungi pelanggan dan FAA mengenai persyaratannya.

"Sebagai bagian dari proses tersebut, kami melakukan pembaruan berdasarkan masukan dan persyaratan mereka," kata juru bicara Boeing.

[Gambas:Video CNN]

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

Kementan Bakal Pakai Dana Tambahan Subsidi Pupuk Rp14 T di Maret 2024******

Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan tambahananggaransebesar Rp14 triliun akan dialokasikan untuk subsidi pupuksetelah masa tanam (MT) I atau pada Maret 2024.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Kuntoro Boga Andri mengatakan hal itu dilakukan karena pasokan pupuk untuk MT I Oktober 2023 hingga Maret 2024 masih mencukupi.

Ia merinci pada MT I, target tanam adalah seluas 6,3 juta hektare dan pupuk yang dibutuhkan 2,4 juta ton.

Kuntoro menyebut dengan tercukupinya kebutuhan pupuk bersubsidi untuk masa tanam pertama, maka anggaran tambahan Rp14 triliun yang sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan dialokasikan untuk masa tanam berikutnya.

"Menteri pertanian telah menangkap kegelisahan petani di seluruh pelosok daerah yang meminta kepastian ketersediaan pupuk bersubsidi dan langsung mengusulkan anggaran tambahan. Alhamdulillah Presiden Joko Widodo telah menyetujui," jelas Kuntoro.

Selain memastikan stok pupuk bersubsidi mencukupi, Kementan juga saat ini telah mempermudah mekanisme penebusan pupuk bersubsidi.

Lihat Juga : Bahlil Bersuara soal Isu Djarum-Wings Hengkang dari Konsorsium IKN

"Sekarang petani cukup menggunakan KTP untuk menebus pupuk bersubsidi. Mereka bisa mengambil di kios-kios yang sudah mendata namanya," ujar Kuntoro.

Dengan adanya kepastian stok pupuk dan kemudahan akses, Kuntoro berharap petani bisa berproduksi dengan baik.

"Januari-Februari ini menjadi momen penting bagi semua petani padi sehingga kebutuhan pupuk sangat krusial. Kami akan terus memonitor dan memastikan pupuk bisa termanfaatkan dengan baik oleh mereka," pungkasnya.

Jokowi memang telah menambah anggaran pupuk subsidi kepada Kementan sebesar Rp14 triliun tahun ini. Penambahan ini diharapkan bisa menjawab keluhan petani yang mengatakan sulit mendapatkan pupuk subsidi.

Jokowi mengatakan hal tersebut sudah disampaikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani agar anggarannya dialokasikan.

"Di 2024 ini saya sudah ngomong ke menkeu agar subsidi pupuk ditambahkan senilai angka hitungan kita Rp14 triliun harus ditambah untuk menutup kekurangan pupuk yang ada di lapangan," ujarnya dalam acara Pembinaan Petani Se-Provinsi Jawa Tengah, Banyumas, Selasa (2/1).

Menurutnya, kebutuhan anggaran untuk subsidi pupuk tersebut sudah dikoordinasikan oleh Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dan Sri Mulyani untuk dibahas bersama DPR agar bisa disetujui dan segera direalisasikan.

"Tapi supaya rakyat juga tahu bahwa pengajuan seperti itu harus mendapatkan persetujuan DPR," jelasnya.

Jokowi juga menyebutkan sudah memanggil Dirut PT Pupuk Indonesia untuk mengetahui stok pupuk saat ini. Diharapkan tambahan subsidi dari anggaran Rp14 triliun tersebut bisa dijalankan pada paruh kedua 2024.

[Gambas:Video CNN]

Munculnya rumput

Khofifah: Pesantren Digital Al Yasmin jadi "kafetaria" dakwah bil mal******

akan menjadi 'kafetaria sistem' dakwah bil mal, karena ada sisi digital dan ada sisi entrepreneur

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

Tahun ini PLN EPI pasok kebutuhan biomassa di 47 PLTU******

Pewarta: Faisal Yunianto
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Terlepas dari kehidupan ini, Xiang Nanxun

Sandiaga Uno Respons Pajak Spa di Bali 40 Persen: Bukan Hiburan******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno ikut bersuara soal spa di Bali yang kini kena pajak 40 persen.

"Kami akan berkoordinasi untuk terus mendorong industri spa di Bali agar semakin berkembang," kata Sandi dalam keterangan resmi, Rabu (10/1).

Menurutnya, spa seharusnya tidak masuk dalam kelompok hiburan. Dengan begitu, spa di Bali dan wilayah Indonesia lainnya tak bisa dipajaki 40 persen-75 persen, seperti tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Menurut beleid itu, spa bertujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi serta budaya bangsa Indonesia.

"Sehingga industri spa di Bali adalah bagian dari wellness, bukan hiburan. Mereka ini mendapatkan kebugaran dan kebugarannya itu menggunakan rempah-rempah dan minyak yang diproduksi dengan kearifan budaya lokal setempat," tegasnya.

Ia lantas menceritakan lawatannya ke Dubai, Uni Emirat Arab (UEA) beberapa waktu lalu. Sandi mengatakan terapis spa asal Indonesia cukup dikenal dan diminati pasar internasional karena reputasinya baik.

Di lain sisi, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali Tjok Bagus Pemayun mengatakan masuknya spa ke dalam kategori hiburan bisa mempengaruhi persepsi publik. Anggapan spa hanya sebagai tempat hiburan diklaim bakal mempengaruhi citra profesional para terapis.

"Jika spa tidak diintegrasikan secara bijak dengan budaya lokal ada risiko komodifikasi budaya dimana spa akan dianggap sebagai atraksi tanpa menghargai makna dari konteks yang sebenarnya," jelasnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya memprotes tarif pajak baru itu. Ia mengaku Bali sebelumnya hanya memungut 15 persen untuk kegiatan spa.

Perubahan ini muncul usai lahirnya UU HKPD. Beleid baru itu memunculkan batas bawah 40 persen yang sebelumnya tak diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

"Kebijakannya akan membunuh usaha spa. Spa dengan hiburan harus dibedakan. Kalau hiburan dan karaoke, mereka jual minuman dan segala macam atau diskotek, itu beda," kata Suryawijaya saat dihubungi, Senin (8/1).

"Spa ini kebugaran atau wellness kalau di Bali. Jadi itu berbeda, jangan disamakan. Ini kan kebugaran karena kita ingin mereka (wisatawan) ke Bali, dia bisa menyegarkan melakukan terapis spa ini. Jadi beda," tandasnya.

Terpisah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan menegaskan UU HKPD sudah mempertimbangkan pendapat sejumlah pihak terkait. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kemenkeu Lydia Kurniawati Christyana menyebut batas bawah pajak hiburan dipatok demi membantu masyarakat kurang mampu.

[Gambas:Video CNN]

Mitos super datang

Rp510,23 T Dana PSN Masuk ke Kantong ASN hingga Politisi, Kok Bisa?******

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus dugaan dana tindak pidana korupsipada proyek strategis nasional (PSN) mengalir ke kantong aparatur sipil negara (ASN) hingga politikus selama 2023.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkap 36,81 persen dari total dana PSN masuk ke rekening subkontraktor untuk kegiatan operasional pembangunan.

"Sedangkan 36,67 persen, tidak digunakan untuk pembangunan proyek tersebut, artinya ini digunakan untuk kepentingan pribadi," ujar Ivan di kantor PPATK, Jakarta, Rabu (10/1).

Namun Ivan tak merinci duit proyek apa saja yang diduga mengalir ke para ASN dan politisi itu.

Kendati demikian, Plt Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan PPATK Danang Tri Hartono pada kesempatan yang sama mengisyaratkan bahwa kasus-kasus dimaksud sudah ada yang ditangani oleh penegak hukum.

CNNIndonesia.comsudah berupaya meminta tanggapan ke Kepala Pusat Kebijakan APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo, namun ia menolak berkomentar terkait hal ini.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) yang dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah menyelesaikan sebanyak 190 PSN dengan total nilai investasi mencapai Rp1.515,4 triliun.

Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong AS hingga politisi setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.

"Kami juga laporkan proyek strategis ini nilainya secara total di tahun lalu Rp1.500 triliun, 30 proyek dan 9 program," ungkap Airlangga dalam acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Dalam paparannya, setidaknya sepanjang 2023 terdapat 37 proyek yang rampung dan tersebar di seluruh Indonesia.

Sementara hingga Desember 2023, tercatat terdapat 50 proyek dalam proses konstruksi, 4 proyek dalam tahap transaksi. Selain itu, terdapat 37 proyek dan 4 program yang dalam proses penyiapan.

Lantas bagaimana bisa dana PSN mengalir ke kantong ASN hingga politikus? Apakah tak ada pengawasan dari pihak berwajib?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution (ISEAI) Ronny P Sasmita mengatakan hal ini sebenarnya bukan hal yang baru. Menurut dia, hal ini bisa dilihat dari tingginya incremental capital output ratio (ICOR) RI yang mencapai angka 7.

Ronny menilai kejadian ini bisa terjadi karena mahalnya biaya investasi di Indonesia. Salah satu sebabnya, kata dia, adalah pungli dan korupsi.

"Persis pada masalah inilah mengapa sebagai investasi pemerintah pada proyek-proyek strategis nasional justru berpindah ke saku oknum-oknum pejabat dan oknum elit-elit ekonomi yang mengerjakan proyek strategis nasional tersebut," ujar Ronny kepada CNNIndonesia.com, Rabu (10/1).

Ronny berpendapat letak bolongnya dari peristiwa ini ada dari sisi pengawasan yang masih longgar, mentalitas koruptif para oknum pejabat dan elit ekonomi yang terlibat, serta birokrasi yang masih buruk.

Ia mengatakan lembaga yang seharusnya bertanggung jawab atas kejadian seperti ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurutnya, jika BPK bisa tegas dan jujur dalam melakukan audit keuangan PSN, hasilnya pasti akan terang.

Jika hasilnya mencurigakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan, bahkan kepolisian bisa langsung ikut turun tangan.

Namun beberapa hal yang perlu dipertanyakan di antaranya seberapa jernih BPK dalam melakukan audit proyek-proyek strategis tersebut, dan seberapa bersih proyek tersebut dari kepentingan politik para elit politik yang ada.

"Kalau kedua persoalan ini tak bisa dijawab secara clear, maka masalahnya tak akan bisa terurai," lanjut Ronny.

Agar masalah yang sama tak terulang di masa depan, Ronny mengatakan dana PSN harus diaudit secara jelas dan jujur.

Menurut dia, jika secara faktual memang ada penyimpangan penggunaan anggaran, seperti masuk ke kantong oknum pejabat, maka harus ditindak oleh KPK atau kejaksaan tanpa pandang bulu.

"Masalahnya, apakah BPK, KPK, dan kejaksaan mau bekerja sama untuk membongkar itu? Dan apakah para elit politik mendukung itu?" ucapnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira berpendapat PPATK seharusnya membuka data lebih rinci terkait bagaimana modus operandinya hingga aliran uangnya untuk money politic atau politik uang.

Bhima khawatir kasus ini bakal bernasib serupa seperti kasus transaksi Rp349 triliun dana gelap petugas pajak bea cukai.

Ia menduga dana PSN masuk ke kantong ASN dan politisi melalui skema proyek yang di-markup dan melibatkan jaringan konsultan perencana hingga lembaga audit.

"Proyek yang biayanya sengaja diperbesar, kualitas pengadaan barang dan jasa tidak sesuai spesifikasi," ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Ia menjelaskan ada juga permainan melibatkan vendor yang terafiliasi dengan politisi dan ASN jadi memahami permainan untuk memenangkan tender.

Senada dengan Ronny, Bhima pun melihat praktik seperti ini sebenarnya sudah lama terjadi. Namun, angkanya jadi sangat besar lantaran proyek infrastruktur dalam sembilan tahun terakhir sangat masif.

"Model korupsi dan penyalahgunaan anggaran negara dalam mega proyek infrastruktur akhirnya membuat banyak investor dan pemain swasta yang tidak ikut ikutan politik takut masuk ke proyek infrastruktur," jelas dia.

"Itu terlihat dari porsi keterlibatan swasta dalam proyek infrastruktur yang kecil," sambung Bhima.

[Gambas:Video CNN]