maxpro88

Kontrak Hantu yang Salah

pola gacor mahjong ways 2

Menteri Basuki Akhirnya Bersuara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljonojuga buka-bukaan soal isu mau mundur dari Kabinet Indonesia Maju.

Basuki membantah isu itu. Ia mengatakan akan tetap loyal ke Jokowi sampai akhir masa pemerintahan Kabinet Indonesia Maju berakhir.

"Alah itu sudah lewat, besok sudah nyoblos. Saya kan kerja terus," kata Basuki di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (13/2).

Basuki juga membantah ada arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri terkait mundur dari kabinet. Dia mengaku belum bertemu dengan Mega sejak akhir Januari.

"Belum ketemu saya," ujarnya.

Isu Basuki mundur sebelumnya berhembus setelah ekonom senior Indef Faisal Basri mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dan menteri lainnya mulai tak nyaman dengan Jokowi.

Hal itu tak terlepas dari kekecewaan terhadap kebijakan pemerintahan Jokowi yang dianggap merugikan masyarakat. Selain itu, dugaan keberpihakan Jokowi pada pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024 juga menjadi alasan.

Salah satu yang disorot Faisal adalah masalah utang. Menurut Faisal, di bawah Jokowi, utang Indonesia sudah menembus sekitar Rp8 kuadriliun atau Rp8.000 triliun. Pasalnya, pemerintah membangun banyak hal tanpa mau kerja keras meningkatkan pendapatan.

Ia memperkirakan apabila dilanjutkan Prabowo, utang RI bisa bengkak menjadi dua kali lipat alias Rp16 ribu triliun. Utang-utang tersebut akan ditanggung oleh generasi muda.

Atas masalah itu, Faisal menyebut sejumlah menteri di kabinet Jokowi siap untuk mundur karena sudah tidak sejalan. Beberapa nama yang disebut Faisal siap mundur antara lain Sri Mulyani dan Basuki Basuki Hadimuljono.

Terkait hal ini, Faisal mengklaim mendengar kabar bahwa Sri Mulyani paling siap mundur dari Kabinet Indonesia Maju. Karena itulah, ia mengajak masyarakat untuk membujuk Sri Mulyani mundur.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (menteri keuangan), Pak Basuki (menteri PUPR Basuki Hadimuljono), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (sekretaris kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," klaim Faisal.

[Gambas:Video CNN]

(dfh/agt)

[Gambas:Video CNN]

Sembilan putaran sangat indah

z11bet

Bos Bulog Buka******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi buka-bukaan mengenai penyebab kenaikan harga beras di pasar tradisional sejak pekan lalu. Harga beras tembus hingga Rp18.500 per kg.

Menurutnya, hal ini dikarenakan harga gabah memang sudah tinggi di tingkat petani, yakni di atas Rp7 ribu per kilogram (kg).

"Jadi kondisi harga gabah yang sudah sampai di atas Rp7.500 itu terjadi di hampir semua sentra produksi," ujarnya dalam media briefing di Kantor Pusat Bulog Jakarta, Selasa (13/2).

Kemudian, di Banyumas harga gabah Rp8.300 per kg dan beras Rp15 ribu per kg, di Sragen gabahnya Rp8.100 dan beras premiumnya Rp14.200 per kg. Di Ngawi harga gabah Rp8.200 per kg dan beras premiumnya Rp15.700 per kg.

Selanjutnya, di Sidrap, Sulawesi Selatan harga gabahnya Rp7.900 per kg dan beras premiumnya Rp14.050 per kg.

"Tentu kami nggak pakai sensus, hanya case by case tapi harganya biasanya nggak beda jauh," jelasnya.

Menurutnya, kenaikan harga terjadi di seluruh negeri akibat harga gabah yang melonjak. Itu untuk kualitas gabah kering dan beras premium.

"Jadi data tadi konfirmasi hal itu, bahwa di tingkat produsen gabahnya udah Rp8 ribuan, di daerah sentra produksi berasnya sudah Rp15 ribuan. Ini terjadi di seluruh sentra produksi. Kalau sampai harga di bawah itu kemungkinan basah, ini harga standar," pungkas Bayu.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) Reynaldi Sarijowan mengatakan harga beras saat ini tembus rekor tertinggi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk kualitas premium.

"Beras harganya sudah tinggi di kisaran Rp18 ribu-Rp18.500 untuk yang premium," jelasnya.

Selain mahal, para pedagang di pasar dinilai mulai sulit mendapatkan stok beras, sehingga diharapkan hal ini menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, sebentar lagi memasuki bulan Ramadan.

"Maka ini yang harus dilakukan pemerintah, hati-hati jika pasar tradisional stok berasnya tidak melimpah tentu akan terganggu distribusi pangan rakyat yang ada di pasar," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Undian Berhadiah Amplop Merah Tiga Alam

pola mahjong ways 2

Badan Geologi paparkan analisis pergerakan tanah di Bandung Barat******

Artinya, daerah ini mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal

Kabupaten Bandung Barat (ANTARA) - Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memaparkan analisis tentang bencana pergerakan tanah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, yang menyebabkan delapan bangunan rusak.

Plt Kepala Badan Geologi M Wafid mengatakan lokasi terjadinya bencana berada di wilayah perbukitan dengan kontur bergelombang dan tingkat kemiringan yang curam dengan ketinggian berada pada 990 meter di atas permukaan laut (mdpl).

"Daerah bencana tersusun oleh Formasi Cimandiri (Tmc) yang terdiri dari perselingan batu lempung, batu lanau, dan batu pasir, serta gampingan setempat meliputi endapan lahar yang tersusun dari tuf, breksi andesit, dan breksi tuf," kata Wafid di Bandung, Jumat.

Berdasarkan peta prakiraan bencana pergerakan tanah yang dirilis Badan Geologi, kata dia, Kecamatan Rongga masuk ke dalam zona yang berpotensi terjadi gerakan tanah menengah hingga tinggi. Pergerakan tanah dapat terjadi bila hujan sedang mengguyur dengan intensitas tinggi.

Baca juga: Pemkab Bekasi minta bantuan PVMBG kaji pergerakan tanah Bojongmangu

"Artinya, daerah ini mempunyai potensi menengah hingga tinggi untuk terjadi gerakan tanah. Pada zona ini dapat terjadi gerakan tanah jika curah hujan di atas normal, sedangkan gerakan tanah lama dapat aktif kembali," katanya.

Lebih lanjut Wafid mengungkapkan berdasarkan hasil analisis terdapat faktor penyebab terjadinya bencana pergerakan tanah, antara lain lereng yang curam, kondisi tanah yang labil, hingga curah hujan tinggi yang mengguyur di sekitar lokasi bencana.

"Bidang lemah berupa kontak antara tanah pelapukan dengan batuan yang bersifat lebih kedap dan berfungsi sebagai bidang gelincir," kata Wafid.

Oleh karena itu, lanjutnya, Badan Geologi memberikan rekomendasi untuk antisipasi potensi longsoran susulan karena mengingat curah hujan yang masih tinggi di daerah tersebut.

Baca juga: Bencana pergerakan tanah rusak rumah di Kampung Cikontrang Sukabumi

“Warga, aparat, maupun tim yang bertugas untuk evakuasi, harus mengantisipasi potensi longsoran susulan dan aliran bahan rombakan mengingat daerah tersebut masih rawan longsor serta material longsoran di kaki gunung masih banyak, terutama jika turun hujan,” katanya.

Sementara itu Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Barat (Jabar) mencatat sebanyak 34 rumah terancam mengalami kerusakan akibat bencana pergeseran tanah di Kecamatan Rongga, Kabupaten Bandung Barat pada Minggu (18/2).

Pranata Humas Ahli Muda BPBD Jabar Hadi Rahmat menyampaikan bencana tersebut telah mengakibatkan 48 Kepala Keluarga (KK) yang terdiri dari 192 jiwa harus mengungsi atas kejadian ini.

Ia menambahkan delapan rumah yang mengalami kerusakan terdiri dari lima rumah warga, satu fasilitas umum, dan satu sekolah dasar di kecamatan tersebut.

“BPBD Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan BPBD Kabupaten Bandung Barat terus melakukan asesmen terhadap bangunan yang rusak,” katanya.

Baca juga: BPBD Cianjur Jawa Barat relokasi delapan rumah di jalur longsor
Baca juga: Tanah bergerak di Kandangan telah dilaporkan ke Badan Geologi

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Pemasok Dewa dan Iblis

trik slot

Kemarin, pilkada serentak tetap 27 November sampai Jokowi di IKN******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik kemarin (1/3) menjadi sorotan, di antaranya keputusan KPU untuk tetap menyelenggarakan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada 27 November 2024 sampai Presiden RI Joko Widodo meninjau pembangunan kantor presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik kembali dibaca:

Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Presiden Joko Widodo meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, yang kini telah mencapai 74 persen.

Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Diana Kusumastuti, mengungkapkan pembangunan struktur bangunan utama telah selesai, dan pihaknya kini tengah berfokus pada pemasangan baja serta bilah-bilah sayap Garuda yang menjadi bagian penting dari konstruksi.

Selengkapnya baca di sini.

KPU: Pilkada Serentak tetap 27 November 2024

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik menegaskan Pilkada Serentak 2024 tetap berjalan sesuai jadwal, yakni pada 27 November 2024.

Dia menjelaskan bahwa sampai saat ini belum ada perubahan pada Pasal 201 ayat 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Selengkapnya baca di sini.

TNI AL dipastikan berkantor di IKN mulai Juni 2024

Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Muhammad Ali memastikan markas besar (Mabes) TNI AL di IKN akan selesai dibangun dan mulai bisa digunakan pada Juni 2024.

"Jadi Juni kita harus sudah mulai berkantor. Memang lahan sudah disediakan, namun pembangunan baru akan dimulai," kata Laksamana Ali saat ditemui di Gelanggang Olah Raga (GOR) Jakarta Utara, Jumat.

Selengkapnya baca di sini.

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary thresholdsebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

Selengkapnya baca di sini.

Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengapresiasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan sebagian gugatan tentang ketentuan ambang batas parlemen atau PT (parliamentary threshold).

Direktur Eksekutif Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan selama ini ambang batas parlemen ditetapkan oleh pembentuk UU tapi tidak pernah ada alasan yang rasional dalam menentukan angka tersebut.

Selengkapnya baca di sini.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Menjauhlah dari telur nagaku

pasar123 situs slot

5 Teknik Pengolahan Limbah yang Ramah Lingkungan******

Jakarta (ANTARA)- Pengolahan limbah merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Limbah yang tidak diolah dengan baik dapat mencemari air, udara, dan tanah, mengancam keberlanjutan ekosistem serta kesehatan manusia.
Namun, dengan teknologi dan kesadaran yang meningkat, muncul pendekatan-pendekatan baru yang lebih ramah lingkungan dalam pengelolaan limbah. Artikel ini akan membahas beberapa teknik pengolahan limbah yang ramah lingkungan serta peran penting kesadaran lingkungan dalam mendorong perubahan menuju keberlanjutan.
1. Pemisahan dan Pengurangan Limbah di Sumbernya:
Salah satu langkah awal dalam pengolahan limbah yang ramah lingkungan adalah dengan meminimalkan limbah yang dihasilkan di tempat sumbernya. Ini dapat dicapai melalui penggunaan kembali, daur ulang, dan pengurangan konsumsi bahan-bahan yang berpotensi menciptakan limbah. Misalnya, menggunakan kemasan yang dapat didaur ulang atau mengadopsi pola konsumsi yang lebih berkelanjutan dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan.
2. Teknologi Pengolahan Lanjutan:
Teknologi terus berkembang untuk menghadapi tantangan pengolahan limbah secara efisien dan ramah lingkungan. Metode seperti bioremediasi, septic tank bio, anaerobik digestion, dan pengolahan air limbah dengan sistem tanaman seperti fitoremediasi menjadi fokus utama. Bioremediasi, misalnya, menggunakan mikroorganisme untuk menghilangkan kontaminan dari limbah tanah dan air tanah, sementara anaerobik digestion mengubah limbah organik menjadi biogas yang dapat digunakan sebagai sumber energi.
2. Daur Ulang dan Pemanfaatan Kembali:
Daur ulang merupakan salah satu cara paling efektif untuk mengelola limbah secara ramah lingkungan. Bahan-bahan seperti kertas, plastik, logam, dan kaca dapat didaur ulang menjadi produk baru, mengurangi kebutuhan akan bahan baku baru dan mengurangi jumlah limbah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Penerapan program daur ulang di tingkat individu, komunitas, dan industri sangat penting dalam memperluas manfaat dari praktik ini.
3. Penyadaran dan Pendidikan Lingkungan:
Kesadaran lingkungan memainkan peran kunci dalam mendorong perubahan menuju praktik pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan. Melalui pendidikan dan kampanye penyadaran, masyarakat dapat memahami pentingnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab dan menerapkan praktik-praktik ini dalam kehidupan sehari-hari. Perusahaan dan pemerintah juga harus memainkan peran dalam menyediakan infrastruktur dan regulasi yang mendukung pengolahan limbah yang ramah lingkungan.
5. Kolaborasi dan Kemitraan:
Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, LSM, dan masyarakat adalah kunci untuk mencapai pengelolaan limbah yang lebih baik. Melalui kemitraan yang kuat, berbagai pihak dapat saling mendukung dalam mengembangkan solusi inovatif dan berkelanjutan untuk pengelolaan limbah. Misalnya, perusahaan dapat bekerja sama dengan lembaga riset untuk mengembangkan teknologi baru, sementara pemerintah dapat memberikan insentif dan regulasi yang mendorong praktik-praktik ramah lingkungan.
Pengolahan limbah yang ramah lingkungan adalah komponen penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendorong keberlanjutan. Melalui pendekatan yang holistik yang melibatkan pemisahan limbah di sumbernya, daur ulang, teknologi pengolahan lanjutan, penyadaran lingkungan, dan kolaborasi lintas sektor, kita dapat mengurangi dampak negatif limbah terhadap lingkungan dan menciptakan masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Mendorong kesadaran dan tindakan kolektif adalah kunci untuk menuju pengelolaan limbah yang lebih baik dan lebih ramah lingkungan.

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Sistem pelatihan super

poka88

MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua******

Sorong (ANTARA) - Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Barat Daya (MRP-PBD) bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mendorong kepentingan masyarakat adat melalui regulasi yang permanen guna mengoptimalkan aspek perlindungan kepada masyarakat adat Papua.

Ketua MRP-PBD Alfonsus Kambu di Sorong, Sabtu, menjelaskan otonomi khusus (Otsus) sudah berjalan 23 tahun, namun hasil dari keberpihakan terhadap orang asli Papua belum berjalan secara baik dan maksimal.

"Kita akan bersinergi dengan pemerintah daerah untuk melihat secara baik kebutuhan masyarakat yang akan kami dorong lewat regulasi, karena kewenangan itu ada pada pemerintah," katanya.

Baca juga: Wamendagri lantik 33 anggota MRP Papua Barat Daya di Sorong

Dia mengatakan banyak hal akan dilakukan lewat sinergi itu, terutama menyangkut data orang asli Papua di bidang perlindungan hak-hak mereka, sehingga aspek perlindungan dan keberpihakan itu benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat adat Papua.

Hal konkret yang pertama dilakukan adalah mengidentifikasi data budaya orang asli Papua, seperti situs-situs peninggalan dan pendataan terkait dengan hak-hak orang asli Papua.

"Kami akan bekerja sama dengan Dinas Pariwisata, Dinas Pertambangan, Dinas Perikanan, karena menyangkut perlindungan dan pemberdayaan orang asli Papua, datanya dari dinas-dinas itu," katanya.

Dia mengakui selama ini pemberdayaan sektoral dari pemerintah pusat yang diturunkan ke daerah tidak berjalan maksimal, karena tidak melibatkan MRP untuk menentukan arah bantuan itu.

Bahkan, katanya, tidak menyentuh aspek pemberdayaan secara optimal kepada masyarakat Papua. "Ini nanti kami angkat sebagai program strategis dengan pemerintah daerah melalui sebuah regulasi," ujarnya.

Dia memastikan dengan kolaborasi ini peran MRP-PBD untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua akan terpenuhi secara optimal.

Selain itu, upaya konkret lain adalah segera membentuk asosiasi atau kelompok kerja sama dengan MRP dari lima provinsi di Papua, kemudian bersinergi dengan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) guna mengawal dan membantu program yang diturunkan dari pusat ke daerah benar-benar tepat sasaran.

Baca juga: Pj Gubernur: Proses seleksi calon MRP Papua Barat Daya belum final

Baca juga: Penetapan calon anggota MRP Papua Barat utamakan prinsip kekeluargaan

"Karena ƁP3OKP itu strategis yang siap mengawal penerapan Otsus, kerja sama itu perlu dilakukan," ucapnya.

Selain program strategis, ada program yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni pembahasan bersama Pj Gubernur Papua Barat Daya terkait rekrutmen Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten (DPRK) dan DPR Otsus.

Kemudian, MRP juga akan menyiapkan data-data konkret terkait dengan pendaftaran calon wakil gubernur dan calon gubernur untuk ikut pada Pemilihan Kepala Daerah pada November 2024.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Papua Barat Daya melantik tiga pimpinan MRP-PBD di Gedung LJ Kota Sorong pada 1 Maret 2024, masing-masing  Ketua MRP Alfonsus Kambu, Susance Saflesa sebagai Wakil Ketua I, Vinsentius Paulinus Baru menjabat Wakil Ketua II MRP.

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024