cicilan di blibli tanpa kartu kredit

Hutan belantara fantasi

link slotgacor

Menkes: RI bagian program regulasi vaksin di Asia Pasifik******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengemukakan Indonesia menjadi salah satu negara yang ikut terlibat dalam program regulasi vaksin Asian Development Bank (ADB Vaccine Regulation Project) di kawasan Asia Pasifik.

Menkes Budi melalui Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes di Jakarta, Sabtu, mengatakan program regulasi vaksin ini bertujuan untuk mendapatkan akses produk vaksin yang aman, berkhasiat, dan berkualitas.  

"Sistem regulasi farmasi memainkan peran penting dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada masyarakat," katanya.

ADB Vaccine Regulation Project diinisiasi oleh Duke-NUS Center of Regulatory Excellence (CoRE) yang berkolaborasi dengan Health Sector Group dari Asian Development Bank (ADB).

Program ini fokus pada penguatan sistem regulasi dan faktor regulasi dalam pembuatan vaksin yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan ilmiah serta kebijakan yang diterapkan sepanjang siklus produk.  

Budi mengatakan penilaian, perizinan, pengendalian, dan pengawasan obat-obatan merupakan tantangan besar bagi tata kelola nasional. Sebab, pesatnya perkembangan industri farmasi berimbas pada peningkatan jumlah produk baru, permasalahan kualitas yang kompleks, dan permasalahan teknis baru.

“Kita harus mengambil langkah terobosan untuk mencapai ketahanan vaksin, termasuk berkolaborasi, menghubungkan, mengintegrasikan, dan meningkatkan seluruh sumber daya dalam pengembangan, produksi, dan kapasitas pengiriman vaksin,” ujarnya.

Sementara itu, Executive Director of the Centre of Regulatory Excellence (CoRE) at the Duke-National University of Singapore Medical School (Duke-NUS) Prof John CW Lim dalam agenda pertemuan stakeholdersprodusen vaksin Indonesia dengan Duke-NUS di Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/1), mengapresiasi upaya Indonesia menjamin keberlanjutan ekosistem vaksin.

“Kami kembali untuk bertemu dengan pemangku kepentingan di bidang manufaktur vaksin di Indonesia untuk lebih memahami peluang dan tantangan dalam pengembangan manufaktur vaksin dan penguatan sistem regulasi di Indonesia,” katanya.

Ia mengatakan misi CoRE adalah mempromosikan secara efektif keunggulan regulasi melalui peningkatan kapasitas regulasi dan inovasi kebijakan produk kesehatan dan sistem kesehatan di Asia Pasifik dan di tingkat global.

“Saya ingin menegaskan kembali betapa senangnya kami bisa kembali berada di Jakarta untuk membangun kemitraan yang sudah ada dan menjajaki kolaborasi baru untuk memperkuat sistem peraturan tingkat lanjut dan untuk mempromosikan inovasi kebijakan kesehatan,” katanya.

Lim menilai sangat penting untuk membentuk cara-cara yang berkelanjutan dan praktis dalam memajukan strategi dan kebijakan sistem kesehatan. Hal ini baik untuk mempersiapkan diri menghadapi krisis kesehatan di masa depan.

Director Human and Social Development Sector Office Sectors Group (SG) Asian Development Bank Dr Patrick L. Osewe mengatakan dalam produksi terkait vaksin, pihaknya harus fokus pada penguatan regulasi agar mencapai tingkat kemandirian. Karena itu, ADB berinvestasi membentuk kelompok penasihat vaksin regional, yang terdiri atas 12 regulator.

“Kami menyadari bahwa inilah keadaan perekonomian kami saat ini. Kami tidak ingin mengalami apa yang kami alami sebelumnya pada saat pandemi COVID-19, dan kami di sini untuk bekerja sama dengan Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Menkes kunjungi tiga rumah sakit Makassar pastikan layanan berkualitas

Baca juga: Menkes apresiasi RSU Haji Surabaya, sukses integrasikan SATUSEHAT

Baca juga: Menkes targetkan RS Vertikal Surabaya jadi "super hub" layanan kanker

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024

Kebangkitan industri militer

buku mimpi 3d 4d abjad

Penuhi panggilan KPK, Idrus Marham ditanya soal posisinya di CLM******

Jakarta (ANTARA) - Politikus Partai Golkar yang juga mantan Menteri Sosial Idrus Marham mengaku ditanya soal posisinya di PT Citra Lampia Mandiri (CLM) saat memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Idrus saat dijumpai di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu, menjelaskan bahwa dirinya memang pernah menjadi Komisaris PT CLM, namun jabatan itu hanya diembannya selama satu hari.

"Saya ditanya soal posisi saya pernah menjadi Komisaris CLM satu hari. Jadi, saya tanggal 4 Juli 2022 diangkat dalam RUPS (rapat umum pemegang saham) luar biasa, tetapi tanggal 5 (Juli 2022) saya sudah mengundurkan diri. Jadi, itu dikonfirmasi dan yang lain-lainlah, saya kira itu saja," ucap Idrus.

Idrus Marham dipanggil penyidik KPK untuk dimintai keterangan sebagai saksi dari pihak swasta dalam perkara dugaan korupsi suap pengurusan administrasi hukum umum di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

Pemanggilan Idrus Marham semula dijadwalkan KPK pada Selasa (30/1), tetapi dia baru memenuhi panggilan tersebut pada Rabu ini.

Baca juga: KPK panggil Idrus Marham di kasus Eddy Hiariej

Kepada wartawan, Idrus menjelaskan bahwa dirinya diminta menjadi komisaris dalam RUPS luar biasa, kemudian dia mundur dari posisi komisaris PT CLM karena merasa jabatan itu bukan bidangnya.

“Kalau itu kan saya merasa bukan bidang saya, yang mengurusi masalah itu, sehingga akan lebih bagus (mengundurkan diri), kalau pun ada yang mau dibantu tanpa komisaris pun bisa,” ucap Idrus.

Kendati baru sehari menjadi komisaris, Idrus Marham mengaku pernah mendengar soal permasalahan internal di perusahaan tersebut.

"Ya pastilah saya tahu ada masalahnya, waktu itu saya sarankan supaya diselesaikan dengan baik secara kekeluargaan. Kalau di dalam proses hukum ada namanya restorative justice(keadilan restoratif, red), itu saran saya dulu," ujarnya.

Baca juga: Idrus Marham bebas usai jalani masa hukuman dua tahun penjara

Dalam perkara ini, penyidik KPK pada 7 Desember 2023 telah menahan Direktur Utama PT CLM Helmut Hermawan (HH).

Selain itu, KPK juga telah menetapkan tiga tersangka lainnya, yakni mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej (EOSH), pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM), dan asisten pribadi EOSH, Yogi Arie Rukmana (YAR).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menjelaskan konstruksi dugaan korupsi tersebut berawal dari terjadinya sengketa dan perselisihan internal di PT CLM dari tahun 2019 hingga 2022 mengenai status kepemilikan.

Untuk menyelesaikan sengketa tersebut, HH selaku Direktur Utama PT CLM berinisiatif mencari konsultan hukum dan sesuai rekomendasi yang diperoleh yang tepat adalah EOSH.

Sebagai tindak lanjut atas hal tersebut, sekitar April 2022 dilakukan pertemuan di rumah dinas EOSH yang dihadiri HH bersama staf dan PT CLM. Hasil pertemuan tersebut dicapai kesepakatan, yaitu EOSH siap memberikan konsultasi hukum untuk pengurusan administrasi hukum umum PT CLM.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej

EOSH lantas menugaskan YAR dan YAM sebagai representasi dirinya. Besaran uang yang disepakati untuk diberikan HH kepada EOSH sejumlah Rp4 miliar.

Selain itu, HH juga mengalami permasalahan hukum di Bareskrim Polri. Untuk itu, EOSH bersedia dan menjanjikan proses hukumnya dapat dihentikan melalui SP3 dengan adanya penyerahan uang sejumlah Rp3 miliar.

HH juga meminta bantuan EOSH selaku Wamenkumham pada saat itu untuk membantu proses buka blokir hasil RUPS PT CLM. Atas kewenangan EOSH, proses buka blokir akhirnya terlaksana.

Berikutnya, HH kembali memberikan uang sejumlah sekitar Rp1 miliar untuk keperluan pribadi EOSH maju dalam pencalonan Ketua Pengurus Pusat Persatuan Tenis Seluruh Indonesia (PP Pelti).

KPK menjadikan pemberian yang sejumlah sekitar Rp8 miliar dari HH pada EOSH melalui YAR dan YAM sebagai bukti awal untuk terus ditelusuri dan didalami hingga dikembangkan.

HH sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah
Baca juga: KPK periksa pengacara dan aspri eks Wamenkumham Eddy Hiariej

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

buku mimpi 54

Round Up hari ke******

Labuan Bajo (ANTARA) - Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 pada hari ke-61, Sabtu (27/1), dimanfaatkan oleh ketiga pasangan calon untuk menyuarakan visi dan misi kepada masyarakat di wilayah barat Indonesia.

Pasangan calon nomor urut 1 Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) berkampanye di Aceh dan Wonosobo.

Kemudian, capres nomor urut 2 Prabowo Subianto berkampanye ke Subang, Serang, dan Jakarta; sementara cawapres Gibran Rakabuming Raka berkampanye di Bali.

Sementara itu, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memilih berkampanye di Semarang, Cirebon, Kuningan dan Jakarta; sedangkan cawapres Mahfud MD ke Tasikmalaya dan Karawang.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sedangkan pemungutan suara dilaksanakan pada hari Rabu, 14 Februari 2024.

Berikut rangkuman kegiatan ketiga pasangan calon presiden dan wakil presiden pada hari ke-48 kampanye:

Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar

Anies Baswedan menyerukan semangat perubahan saat berorasi dalam kampanye akbar di hadapan masyarakat Aceh, untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua.

Dia berencana menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Begitu juga dengan dukungan peraturan yang memudahkan agar usaha mikro dan kecil (UMKM) bisa mendapatkan modal yang lebih banyak.

Anies juga menyebut reformasi tata niaga pangan menjadi prioritas pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) jika terpilih memimpin Indonesia dalam Pemilu 2024, dalam mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur untuk semua.

Kemudian, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin saat berada di Wonosobo menyampaikan bahwa Laskar Santri dan Laskar Pinggiran bergabung untuk memenangkan Capres-Cawapres AMIN.

Dia menangkap aspirasi mereka, pertama seluruh keluarga Nahdlatul Ulama aspirasinya tersalurkan, kedua para petani yang menjadi tulang punggung ekonomi Wonosobo ini benar-benar diperhatikan, tidak ditinggalkan pemerintah.

Baca juga: Anies Baswedan janji bangun stadion berstandar internasional di Aceh

Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka

Prabowo Subianto mengawali hari dengan memenuhi undangan acara 'Sawala Dulur sa-Indung' di kediaman Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Dedi Mulyadi yang berlokasi di Lembur Pakuan, Kabupaten Subang.

Di sana, Prabowo mengingatkan agar memanfaatkan hak pilih dengan datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada 14 Februari 2024.

"Terima kasih atas sambutannya yang sangat baik ini. 18 hari lagi kita semua ke TPS memilih pemimpin yang akan datang. Jangan lupa, demi masa depan kita, masa depan anak-anak kita, dan masa depan bangsa Indonesia," ujar dia.

Perjalanan dilanjutkan dengan menghadiri 'Deklarasi dan Kampanye Akbar Pemenangan Prabowo-Gibran' di Lapangan Desa Rawalele, Kecamatan Dawuan, Kabupaten Subang.

Di hadapan warga yang rela berpanas-panasan, Prabowo menegaskan komitmen untuk selalu memperhatikan dan memperjuangkan rakyat kecil.

Setelah Subang, ia bertolak ke Jakarta untuk menghadiri agenda 'Suara Muda Indonesia untuk Prabowo-Gibran' di Jakarta Convention Center (JCC). Ia kembali menegaskan akan melanjutkan program yang di lakukan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

Acara keempat yang dikunjungi Prabowo adalah 'Ndaru Bershalawat Bersama Seribu Ulama dan Sejuta Santri untuk Pemilu Damai' di Stadion Maulana Yusuf, Serang, Banten.

Sementara itu, Gibran Rakabuming Raka bersama istri Selvie Ananda mengikuti Wellness Tourism di Pantai Mertasari Sanur, Bali.

Gibran mengatakan wellness tourism yang dijalaninya lebih banyak membahas pariwisata yang sama seperti di Solo, bahkan dirinya juga mendapatkan jamu sebagai bentuk wisata kebugaran.

Baca juga: Prabowo disambut kaum ibu di Subang

Ganjar Pranowo-Mahfud Md

Ganjar Pranowo mengawali kegiatannya dengan mengunjungi Pasar Projo Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu pagi. Teriakan-teriakan "Ganjar Presiden" hingga "Presiden Rakyat" santer terdengar selama capres berambut putih itu berada di pasar.

Selama berada di Pasar Projo Ambarawa, Ganjar menyempatkan berbincang dengan para pedagang pasar sembari menanyakan harga sejumlah kebutuhan pokok.

Dia juga mengunjungi "Sawah Ganjar-Mahfud" di Lodji Londo, Jalan Kaprawiran Nomor 98, Sidorejo, Bergas, Semarang, Jawa Tengah.

Dari Semarang, Ganjar bergegas menghadiri "Hajatan Rakyat" di Stadion Bima Jalan Kalikoa Nomor 2 RT005/RW006, Sunyaragi, Kesambi, Cirebon, Jawa Barat, pukul 10.20 WIB.

Di sana, dia mengatakan bahwa haram hukumnya untuk penyalahgunaan kekuasaan bagi pejabat yang sedang mengemban jabatan. Karena itu, lanjutnya, dia menegaskan bahwa siapapun yang mengemban jabatan maka harus melaksanakan amanah konstitusi dengan baik.

Selain itu, capres berambut putih itu menyoroti pembangunan kebudayaan begitu penting, sehingga perlu dipersiapkan strategi besar agar Indonesia memiliki ketahanan budaya.

Pada pukul 13.40 WIB, Ganjar mengadakan pertemuan dengan milenial, GenZ dan influencer(pemengaruh) di Saung Gunung Kuningan Jalan Raya Cilowa, Cibentang, Kramatmulya, Kuningan, Jawa Barat.

Setelah itu, dia melanjutkan kampanye dengan menghadiri deklarasi akbar Kuningan di Lapangan Puryabaya, Ciawi Gebang, Kuningan, Jawa Barat, pada pukul 15.10 WIB.

Mengakhiri kegiatan kampanye, pada pukul 22.00 WIB, capres berambut putih itu menghadiri tabligh akbar di Plaza Barat GBK, Senayan, Jakarta.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyempatkan diri bertemu mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Emil Salim. Dia dititipkan pesan untuk memberikan perhatian khusus kepada wilayah Indonesia Timur.

Sementara itu, Mahfud MD menghadiri kampanye terbuka di Stadion Dadaha/Wiradadaha Tasikmalaya, Jawa Barat, pukul 06.00 WIB.

Kedatangan Mahfud dan rombongan disambut teriakan dukungan dan yel-yel. Mahfud seolah membelah lautan massa dan menyalami warga yang hadir.

"Mahfud, Hanura, Ganjar-Mahfud, menang, menang, menang," pekik para pendukung.

Selanjutnya, pukul 13.00 WIB, Mahfud mengikuti Halaqoh Kebangsaan bersama kiai se- Jawa Barat di Pondok Pesantren Al Hijaz di Karawang, Jawa Barat.

Di sana, dia mengajak masyarakat memilih calon pemimpin bukan karena uang atau tekanan pejabat pada Pemilu 2024.

Baca juga: Ganjar: Emil Salim berpesan perhatikan Indonesia timur
 

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Tersenyum bangga di dunia keabadian

hacep138

KPK sidangkan Pj. Bupati Sorong Yan Piet Mosso di PN Tipikor Manokwari******

Jakarta (ANTARA) - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi dijadwalkan menggelar sidang perdana kasus dugaan korupsi dengan terdakwa Penjabat Bupati Sorong nonaktif Yan Piet Mosso di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, Papua Barat, Rabu (31/1).

"Persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan dari tim jaksa KPK dengan terdakwa Yan Piet Mosso dan kawan-kawan diselenggarakan pada Rabu (31/1) di Pengadilan Tipikor pada PN Manokwari," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ali menerangkan para terdakwa akan dihadirkan dalam sidang perdana tersebut secara daring.

"Informasi yang kami terima, para terdakwa akan dihadirkan secara daring karena saat ini tempat penahanannya masih berada di Rutan KPK," ujarnya.

Tim jaksa KPK mendakwa para terdakwa bersama-sama memberikan suap ratusan juta rupiah kepada tim pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat untuk pengondisian temuan audit di Kabupaten Sorong.

Baca juga: KPK benarkan OTT lima orang di Sorong

Pada 14 November 2023, KPK menahan dan menetapkan enam orang sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi suap pengondisian temuan pemeriksaan keuangan di Pemerintah Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya.

Enam orang tersangka tersebut ialah Yan Piet Mosso (YPM), Kepala BPKAD Kabupaten Sorong Efer Segidifat (ES), Staf BPKAD Kabupaten Sorong Maniel Syatfle (MS), Kepala Perwakilan BPK Provinsi Papua Barat Patrice Lumumba Sihombing (PLS), Kasubaud BPK Provinsi Papua Barat Abu Hanifa (AB), dan Ketua Tim Pemeriksa David Patasaung (DP).

Konstruksi perkara dugaan korupsi tersebut berawal saat BPK hendak melakukan pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

Sebagai tindak lanjut, salah satu pimpinan BPK menerbitkan surat tugas untuk melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT) yang lingkup pemeriksaannya di luar keuangan dan pemeriksaan kinerja.

Baca juga: KPK amankan sejumlah uang saat OTT di Sorong

Dalam surat tugas tersebut, komposisi personelnya adalah Patrice Lumumba Sihombing selaku penanggung jawab, Abu Hanifa selaku pengendali teknis, dan David Patasaung selaku ketua tim.

Mereka ditunjuk melakukan pemeriksaan kepatuhan atas belanja daerah tahun anggaran 2022 dan 2023 di Pemkab Sorong dan instansi terkait lainnya, termasuk Pemprov Papua Barat Daya.

Dari hasil temuan pemeriksaan PDTT di Provinsi Papua Barat Daya, khususnya di Kabupaten Sorong, diperoleh beberapa laporan keuangan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga: KPK tahan enam tersangka suap di Pemkab Sorong

Atas temuan dimaksud, sekitar bulan Agustus 2023, mulai terjalin rangkaian komunikasi antara Efer Segidifat dan Maniel Syatfle, sebagai representasi dari Yan Mosso, dengan Abu Hanifa dan David Patasaung yang juga sebagai representasi dari Patrice.

Dalam komunikasi tersebut, direncanakan akan dilakukan pemberian sejumlah uang agar temuan dari tim pemeriksa BPK menjadi tidak ada. Penyerahan uang dilakukan secara bertahap dengan lokasi yang berpindah-pindah, di antaranya suatu hotel di Sorong.

Tersangka YPM, ES, dan MS sebagai pihak pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Kemudian, tersangka PLS, AH, dan DP sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 20019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Baca juga: KPK segel ruangan Kepala BPK Papua Barat di Manokwari
Baca juga: KPK periksa pegawai BPK terkait kasus korupsi Pj Bupati Sorong

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Pendeta Tao kecil yang tergila-gila

jika tidak membayar pinjol ilegal

Politik Kemarin, PBNU netral hingga isi pertemuan Jokowi******

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa politik telah diwartakan Kantor Berita ANTARA pada Senin (29/1), mulai dari Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf menegaskan PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung pasangan calon Pilpres 2024 hingga Presiden Jokowi bicara politik saat bertemu Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Berikut rangkuman berita seputar politik kemarin untuk kembali Anda simak.

1. Gus Yahya tegaskan PBNU tak terlibat dukung capres di Pemilu 2024

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menegaskan bahwa PBNU tidak terlibat dalam dukung-mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024.

"PBNU sudah sejak awal menyatakan bahwa kami tidak terlibat dalam dukung-mendukung, sebagai organisasi, sebagai lembaga tidak terlibat dalam dukung-mendukung," kata Gus Yahya setelah bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X di Kompleks Kantor Kepatihan, Yogyakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

2. Presiden Jokowi akui bicara politik dengan Sri Sultan HB X

Presiden Joko Widodo mengakui dirinya membicarakan politik global hingga nasional dengan Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam pertemuan di Keraton Kilen Yogyakarta, Minggu (28/1).

“Ya banyak, berbicara masalah ekonomi global, geopolitik global, termasuk juga ekonomi nasional, politik nasional,“ kata Jokowi secara singkat di sela kunjungan kerja di Magelang, Jawa tengah, Senin (29/1), sebagaimana rekaman suara yang diterima di Jakarta.

Selengkapnya di sini.

3. Istana: Kebijakan cuti menteri pagari atribusi hingga kebijakan publik

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut kebijakan cuti menteri dan kepala daerah selama kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 diterbitkan untuk "memagari" atribusi hingga kebijakan publik dari pejabat negara.

"Pejabat-pejabat seperti itu diberikan keleluasaan untuk melakukan kampanye, terlibat dalam kampanye, tapi dalam kampanye mereka ada pagarnya, ada koridornya yaitu cuti," kata Ari Dwipayana yang dijumpai di Gedung Sekretariat Negara (Setneg) Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

4. KPU RI siapkan sanksi terhadap anggota KPU yang terjaring OTT

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Parsadaan Harahap mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi terhadap oknum Komisioner KPU Padang Sidempuan (PH) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Tim Saber Pungli Sumut.

"Kami akan menyiapkan sanksi yang berlaku kepada oknum KPU Padang Sidempuam tersebut," ujar Parsadaan Harahap usai meninjau gudang logistik KPU Medan, di Medan, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

5. Prabowo tidak rela lihat koruptor terus mencuri uang rakyat

Calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto mengaku tidak rela melihat rakyat Indonesia masih dilanda kesusahan dan enggan melihat koruptor terus mencuri uang rakyat.

Untuk itu, Prabowo menyatakan bahwa dirinya bersama calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka membutuhkan mandat serta dukungan dari rakyat agar bisa memenangi Pilpres 2024.

"Saya tidak rela melihat rakyat saya masih ada yang susah hidupnya. Saya tidak rela koruptor-koruptor itu terus-menerus mencuri uang rakyat. Saya butuh dukungan saudara, saya butuh mandat dari rakyat Indonesia. 14 Februari (2024) berikanlah mandat kepada Prabowo-Gibran," kata Prabowo sebagaimana keterangan tertulis diterima di Jakarta, Senin (29/1).

Selengkapnya di sini.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Sistem Dewa Dharma

borneo338

Rumah Sakit Semen Padang belum ketahui penyebab ledakan******

Padang (ANTARA) - Pihak Rumah Sakit (RS) Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar) menyampaikan belum mengetahui pasti penyebab ledakan yang terjadi di rumah sakit tersebut pada Selasa sore sekitar pukul 15.30 WIB.

"Kami belum bisa memastikan sumber dan penyebab ledakan ini," kata Direktur Utama RS Semen Padang dr Selfi Farisha di Padang.

Saat ini, sambung dr Farisha, manajemen rumah sakit sedang mengevakuasi seluruh pasien rawat inap yang terdata sebanyak 102 orang. Seluruh pasien tersebut dipindahkan ke beberapa rumah sakit terdekat untuk perawatan lebih lanjut.

Selain itu, pihak rumah sakit juga mengambil tindakan untuk memulangkan seluruh pasien baik rawat jalan maupun pasien di unit gawat darurat. Sebab, pascaledakan tersebut operasional Rumah Sakit Semen Padang sementara waktu dihentikan.

Baca juga: RS Semen Padang pindahkan pasien ke rumah sakit lain pascaledakan

Baca juga: Pasien BPJS Kesehatan tak lagi dilayani RS Semen Padang

Farisha memastikan akibat ledakan tersebut tidak ada korban jiwa. Hanya saja dua pasien diketahui mengalami luka-luka yang diduga akibat terkena pecahan kaca atau benda lainnya.

"Sembari menunggu proses rujukan ke rumah sakit lain, manajemen RS Semen Padang tetap berupaya mengambil tindakan medis khususnya bagi pasien yang harus segera mendapatkan tindakan di sekitar pekarangan rumah sakit itu. Setelah mendapatkan kepastian rujukan dari rumah sakit yang dituju, pasien langsung dibawa," kata.

"Semua dirujuk ke rumah sakit lain karena sekarang ini tidak ada pelayanan sama sekali di rumah sakit ini," ucap dia.

Senada dengan itu, salah seorang admin bagian Laboratorium RS Semen Padang Aad mengaku sempat mendengar suara gemuruh dan ledakan sebelum seluruh pasien di lantai dua dievakuasi petugas.

"Saya sempat mendengar seperti gemuruh dan letusan," ujarnya.

Hingga saat ini petugas pemadam kebakaran Kota Padang masih terus bertugas di dalam area rumah sakit. Hingga berita ini diturunkan belum diketahui pasti sumber dugaan ledakan tersebut.

Baca juga: Semen Padang Hospital jadi rumah sakit pusat layanan kecelakaan kerja

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024