barunatoto

sefuslot 998Jutaan kata 160915Orang-orang telah membaca serialisasi

《barunatoto》

BPBD Lebak catat sembilan rumah warga diterjang longsor******

Dari sembilan rumah itu di antaranya lima unit rumah rusak berat dan empat rusak ringan

Lebak (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mencatat sembilan rumah warga Desa Ciherang Kecamatan Cibeber diterjang longsor akibat curah hujan tinggi disertai angin kencang dan petir sepanjang Minggu (3/3). "Dari sembilan rumah itu di antaranya lima unit rumah rusak berat dan empat rusak ringan," kata Kepala BPBD Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama dalam keterangan di Rangkasbitung, Lebak, Banten, Senin. Pada bencana longsor tanah pada pukul 17:00 WIB itu tidak ada korban jiwa maupun luka -luka. Saat ini masyarakat yang terdampak bencana longsor itu mengungsi di rumah saudaranya di daerah tersebut. "Kami kini menyalurkan bantuan logistik untuk warga yang terdampak bencana longsor untuk meringankan beban ekonomi mereka," katanya. Menurutnya, bencana longsor di Desa Ciherang Kecamatan Cibeber topografi alamnya perbukitan dan pegunungan, sehingga rawan bencana alam jika cuaca ekstrem.

Baca juga: BPBD Banten siapkan langkah penanggulangan bencana banjir
Baca juga: BPBD: Titik rawan banjir Kota Tangerang berkurang, tinggal 26 lokasi Bencana longsor yang menerjang sembilan rumah itu, karena di atas pemukiman warga terdapat kolam air dan kondisinya berada di dataran tinggi atau perbukitan. Kemungkinan debit air tinggi setelah diterjang hujan lebat disertai angin kencang dan petir sehingga menimbulkan longsoran tanah. "Kami sekarang melakukan pendataan rumah warga yang terdampak longsor untuk diajukan ke pemerintah daerah agar mendapat bantuan pembangunan rumah itu," katanya. Febby mengimbau masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana alam agar meningkatkan kewaspadaan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, pergerakan tanah, angin puting beliung dan gelombang tinggi. Saat ini, cuaca di wilayah Lebak memasuki masa pancaroba atau peralihan dari musim hujan ke musim kemarau. "Kami minta warga meningkatkan kewaspadaan untuk mengurangi risiko kebencanaan agar tidak menimbulkan korban jiwa maupun kerusakan material cukup besar," katanya.

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang
Baca juga: BMKG: Waspada cuaca ekstrem di Tangerang, Pandeglang, & Lebak hari ini

Pewarta: Mansyur suryana
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Kemendagri dorong pemda optimalkan pajak dan retribusi daerah ******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri(Kemendagri) mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal itu disampaikan Plh Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah(Keuda) Kemendagri Horas Maurits pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pendapatan Daerah yang dirangkaikan dengan Webinar Series Keuda Update Seri Ke-45 bertajuk “Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah” di Jakarta, Rabu (28/2).

Ia menjelaskan bahwa acara ini penting untuk menguatkan komitmen, menyamakan pemahaman, dan mewujudkan kesamaan persepsi bagi seluruh Pemda dalam mengoptimalkan PDRD.

“Selain itu, juga untuk menghimpun masukan dari pemerintah daerah berkaitan dengan permasalahan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah,” kata Maurits dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurutnya, Pemda harus mengelola pajak secara maksimal. Pasalnya, pajak merupakan faktor penentu dalam pemenuhan target PAD dan berkontribusi lebih dari 90 persen terhadap total PAD.

Apalagi setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) dan Peraturan Pemerintah (PP) Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (KUPDRD), urusan perpajakan mesti menjadi perhatian Pemda.

Maurits mengatakan pajak memiliki berbagai fungsi. Pertama, fungsi anggaran yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara maupun Pemda dalam menjalankan tugas dan fungsi serta pelaksanaan pembangunan.

Kedua, fungsi mengatur (regulerend) dimana pajak pemerintah bermanfaat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan perpajakan. Ketiga, fungsi stabilitas, pajak dapat mengatur dalam menjalankan kebijakan yang berhubungan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan.

“Kemudian, keempat, pajak berfungsi sebagai redistribusi pendapatan, pajak yang telah dipungut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang berhubungan dengan kepentingan umum dan keberlanjutan pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Maurits mengemukakan strategi yang dapat dilakukan oleh Pemda dalam mengelola PDRD. Adapun strategi tersebut yaitu dengan perbaikan database, mengubah tata kelola pajak maupun retribusi daerah, serta menjalin kerja sama dan sinergisitas.

Strategi berikutnya, Pemda dapat mengintensifkan penagihan aktif dan pemeriksaan, pemberian insentif fiskal daerah, hingga pemberian reward dan punishment. Tak kalah penting, dibutuhkan sosialisasi dan edukasi, juga pengawasan/monitoring dan evaluasi PDRD.

Kemudian dalam hal insentif fiskal daerah, Maurits menuturkan bahwa hal ini merupakan kewenangan kepala daerah dalam rangka pengelolaan pajak dan retribusi daerah sehingga target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan optimal.

Namun, insentif ini tidak memberatkan bagi pihak yang wajib pajak dan wajib retribusi, sehingga tercermin rasa keadilan dan keseimbangan dalam pengelolaan perpajakan.

“Pemberian insentif fiskal ini berpedoman kepada Pasal 101 Undang-Undang HKPD dan Pasal 99 PP KUPDRD, dengan demikian kewenangan yang dilakukan oleh kepala daerah tidak menyalahi peraturan perundang-undangan,” pungkas Maurits.

Sebagai informasi, acara ini diikuti sebanyak 1.926 peserta yang hadir secara luring dan daring. Para peserta berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kemendagri, Kementerian Keuangan, serta jajaran Pemda provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Baca juga: Menkeu: revisi UU PDRD perkuat kewenangan daerah tingkatkan PAD
Baca juga: Dukung perbaikan iklim usaha, Pemerintah evaluasi tarif pajak daerah
Baca juga: Kemendagri beri penghargaan daerah dengan realisasi APBD tertinggi

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

BPBD Banten siapkan langkah penanggulangan bencana banjir******

Serang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten menyiapkan sejumlah langkah dalam upaya penanganan bencana banjir seiring perkembangan kawasan dan bertambahnya penduduk yang berdampak pada potensi terjadinya banjir.

Kepala Pelaksana BPBD Banten Nana Suryana di Serang, Senin, mengatakan dalam mitigasi bencana banjir, BPBD Banten telah melaksanakan kegiatan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat agar masyarakat paham dengan isu banjir serta penyebab dan dampaknya, sehingga kesadaran kolektif dalam mencegah banjir dapat dilakukan secara mandiri oleh masyarakat.

Baca juga: Hujan deras sebabkan banjir di sejumlah wilayah Kota Serang

Menurut Nana, berkembangnya kawasan perkotaan dan peningkatan jumlah penduduk, aktivitas dan lahan terbuka berkurang berpotensi menyebabkan banjir.

"Kita terus mengintervensi kegiatan di perkotaan pada lahan yang seharusnya berfungsi sebagai daerah konservasi dan ruang terbuka hijau sebagai mitigasi banjir," kata Nana.

Selain itu, banjir juga bisa disebabkan akibat daerah resapan air semakin sempit, sehingga terjadi peningkatan aliran permukaan dan erosi.

Penyebab lainnya, akibat aktivitas penambangan batuan atau pasir di hulu yang menyebabkan sedimentasi di sungai, sehingga mengakibatkan berkurangnya kapasitas sungai, terutama pada bagian sungai yang sudah cukup landai.

Oleh sebab itu, BPBD memberikan tips upaya dalam penanggulangan bencana banjir, seperti peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat atas risiko tinggi di daerah yang rawan bencana banjir. Selain itu, mengembangkan inisiatif masyarakat dalam menurunkan risiko bencana banjir melalui perbaikan lingkungan hidup.

Baca juga: Banjir besar di Banten

Baca juga: Pj Gubernur Banten pastikan percepat penanganan banjir Teluk Naga

Selain itu, lanjutnya, menambah luasan kawasan resapan air. Mengembalikan fungsi sungai sebagai salah satu sumber air yang dapat memberikan manfaat untuk kelangsungan hidup manusia dan mengendalikan pemanfaatan sempadan untuk mempertahankan fungsi sempadan sebagai ruang penyalur banjir.

Pewarta: Mulyana
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara dapat uang dari neo+ bank tanpa undang teman、daftar situs slot、metos4d

Terkait：slot gacor jp terus、nanas togel 4d、erek28、daftar slot gacor gampang menang、ngamenslot、maxwin 5000x、prediksi togel sydney hari ini、bonus new member 50 50、apk slot dapat saldo dana、ratubola303

---

---

bab terbaru：situs terbaru slot（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08