paito 6d sdy

Kiamat Pembunuh

Neraca Dagang RI Tekor dengan Thailand, Australia dan Korsel Maret Ini******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatneraca perdagangan RI surplus US,91 miliar pada Maret 2023. Namun, di tengah kinerja yang positif ini, Indonesia masih mengalamidefisitdagang dengan tiga negara.

Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi mengatakan pada Maret ini Indonesia tekor dengan Thailand, Australia dan Korea Selatan untuk perdagangan nonmigas.

"Kita lihat ada tiga negara dengan defisit neraca perdagangan nonmigas terdalam yang terjadi pada Maret 2023, yaitu negara Australia, Thailand, dan Korea Selatan," ujar Imam dalam konferensi pers, Senin (17/4).

Komoditas penyumbang defisit terbesar ke Thailand adalah gula dan kembang minus US4,7 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US,2 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,3 juta.

Kedua, defisit dagang terbesar dengan Australia sebesar US5,5 juta, disebabkan oleh ekspor yang lebih rendah sebesar US0,1 juta dari impor sebesar US5,6 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam ke Australia adalah bahan bakar mineral minus US1,8 juta, serealia minus US3,7 juta, serta bijih logam, terak, dan abu minus US,5 juta.

Ketiga, defisit dagang dengan Korea Selatan yang minus US6,4 juta. Penyebabnya ekspor sebesar US4 juta, lebih rendah dari impor yang sebesar US0,4 juta.

Komoditas penyumbang defisit terdalam adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya minus US8,4 juta, mesin dan peralatan mekanis serta bagiannya minus US0,1 juta, serta plastik dan barang dari plastik minus US,2 juta.

[Gambas:Video CNN]

pasar suci

Pemerintah Pangkas DMO Migor Jadi 300 Ribu Ton per Bulan******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menurunkan kuota kewajiban pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/ DMO) bulanan dari 450 ribu ton menjadi 300 ribu ton. Kebijakan itu berlaku mulai 1 Mei 2023.

Sebelumnya, pemerintah menaikkan kuota DMO dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton selama Februari hingga April tahun ini. Hal ini dilakukan sebagai upaya menurunkan harga minyak goreng kemasan, Minyakita, di pasaran.

"Angka kewajiban DMO atau besaran jumlah DMO dilakukan pengurangan dari 450 ribu ton per bulan yang berlaku sampai akhir April ini kembali ke 300 ribu ton," ujar Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag Kasan dalam konferensi pers, Kamis (27/4).

Pemerintah juga menurunkan rasio volume ekspor minyak sawit atau Crude Palm Oil(CPO) dan turunannya dari 1:6 menjadi 1:4. Sebagai contoh, jika pelaku usaha memasok CPO sebanyak 1.000 ton maka akan memperoleh hak ekspor sebesar 4.000 ton.

Selanjutnya, pemerintah menaikkan insentif faktor pengali ekspor bagi pelaku usaha yang memasok minyak goreng rakyat dalam bentuk kemasan MinyaKita dari 1,5 menjadi 2 untuk kemasan bantal dan naik dari 1,75 menjadi 2,25 untuk kemasan lainnya.

Hal tersebut diharapkan bisa mendorong produsen atau eksportir untuk lebih banyak mendistribusikan DMO dalam bentuk kemasan merek Minyakita.

Direktur Perdagangan Dalam Negeri Isy Karim mengatakan dengan penambahan insentif diharapkan dapat menaikkan proporsi perbandingan DMO minyak goreng curah dengan Minyakita. Menurutnya, sempat terjadi penurunan rasio DMO minyak goreng curah dengan Minyakita beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan saat ini proporsi DMO Minyakita sudah mulai naik menjadi 55 persen dibandingkan minyak curah dan diharapkan terus bertambah seiring ditambahnya insentif.

"Kita harapkan perbandingannya nanti jadi 70,30. Jadi kemasan 70, untuk curahnya 30," kata Isy.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Pemudik Angkutan Umum Tembus 1,3 Juta Orang sampai H******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sampai H-5 lebaran atau 17 April 2023 jumlah pemudik melalui angkutan umum mencapai 1.308.290 orang. Angkanya meningkat 28,64 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu sebanyak 1.017.005 orang.

Berdasarkan data Kemenhub yang dikutip Rabu (19/4), jumlah penumpang angkutan umum sampai 1,3 juta orang ini berdasarkan pemantauan sejak periode H-8 lebaran 2023.

Pemantauan dilakukan melalui posko angkutan lebaran 2023 meliputi, 111 terminal, 16 pelabuhan penyeberangan, 51 bandar udara, 110 pelabuhan laut, 13 daop/divre, 42 gerbang tol dan 20 ruas jalan arteri.

Adapun secara kumulatif, jumlah penumpang angkutan umum per moda transportasi mulai dari H-8 sampai H-5 kemarin, yaitu:

- Angkutan jalan sebanyak 256.658 orang atau meningkat 3,4 persen dibanding 2022 sebanyak 248.228 orang.

- Angkutan penyeberangan sebanyak 217.349 orang atau menurun 39,27 persen dibanding 2022 sebanyak 357.895 orang.

- Angkutan laut sebanyak 194.643 orang atau meningkat 0,79 persen dibanding 2022 sebanyak 174.163 orang.

- Angkutan udara sebanyak 442.937 orang atau meningkat 25,74 persen dibanding 2022 sebanyak 352.270 orang.

- Angkutan kereta api sebanyak 261.573 orang atau meningkat 52,79 persen dibanding 2022 sebanyak 171.200 orang.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Pemerintah Musnahkan Baju Bekas Impor Hampir Rp80 M******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan alias Zulhas memimpin pemusnahan 7.363 bal baju bekas imporilegal dengan nilai menembus Rp80 miliar. Pemusnahan dilakukan dengan cara membakar sebagian baju secara simbolis.

Zulhas ditemani Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani, Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto, dan perwakilan Kejaksaan Agung. Pemusnahan ini dilakukan di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) DJBC, Kawasan Industri Jababeka III, Bekasi, Jawa Barat.

"Tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden (Joko Widodo). Kita sudah beberapa kali (memusnahkan baju impor bekas ilegal), kemarin di Pekanbaru, kemudian di Jawa Timur, hari ini puncaknya ini 7 ribu lebih nilainya hampir Rp80 miliar," kata Zulkifli dalam konferensi pers, Selasa (28/3).

"Bayangkan kalau selangkah lagi, itu UMKM bisa gak karu-karuan, habis pasarnya. Karena ilegal ini gak bayar pajak, obral barang murah sisa orang. Kita tertibkan. Barang bekas dari dulu ada, pasar loak ada. Boleh, yang gak boleh ilegal," tegasnya.

Sementara itu, Menkop UKM Teten Masduki mengatakan pasar UMKM domestik sudah lama tergerus produk impor, baik legal maupun legal. Oleh karena itu, langkah ini diambil sebagai bentuk perlindungan terhadap usaha wong cilik.

Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani menambahkan temuan baju impor bekas ilegal didapat dari gudang-gudang domestik tempat penjualan barang dalam negeri. Ia menyebut pihaknya mendukung Bareskrim Polri dengan data-data intelijen.

"Kalau ditanya masuknya, biasanya dari Singapura, Malaysia, Vietnam, juga Thailand menjadi salah satu titik impor baju bekas ilegal yang tentunya langkah-langkah penegakan kita lakukan komprehensif dengan menggunakan daya intelijen dan melibatkan semua institusi berkompeten," ungkap Askolani.

[Gambas:Video CNN]

Pegadaian Lotere Wanjie

Strategi Kampanye Gabungan Antar PNM Raih OMNI Brands of the Year 2023******

PT Permodalan Nasional Madani (PNM) keluar sebagai salah satu pemenang pada Marketeers OMNI Brands of the Year 2023 dalam kategori 360° Brand Communication.

PNM dinilai berhasil memadukan kampanye online dan offline di sepanjang 2022. Strategi tersebut tak hanya sukses memperkuat posisi PNM sebagai BUMN yang berfokus terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM), tetapi juga meningkatkan performa bisnis.

Peran PNM pun semakin terlihat usai pandemi melanda. Berdasarkan jumlah kredit yang terserap oleh UKM, tercatat terjadi pertumbuhan kredit hingga Agustus 2021, yakni sebesar 2,43 persen year-on-year (yoy).

Produk yang lahir dari MEA itu lantas disempurnakan dengan program brand activation melalui expo UKM. Dengan kata lainm PNM pun turut andil dalam menciptakan pasar bagi usaha kerakyatan.

Arief menyatakan, dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia, diperlukan kerja sama yang konkret. Hal itu antara lain diwujudkan melalui program integrasi data P3KE dengan data nasabah PNM yang berguna dalam pelaksanaan beragam program PNM ke depannya.

"Hal ini juga sekaligus memberikan tambahan semangat bagi PNM, karena program yang dilakukan PNM sejalan dengan program prioritas pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia," ucapnya.

Langkah kedua PNM dalam mendukung pemulihan UKM pasca pandemi adalah dengan komunikasi kreatif melalui platform YouTube. Berbagai konten diunggah PNM, termasuk podcast tentang kisah-kisah sukses UKM binaan PNM, serial kisah inspiratif, dan Program Bakool.

Sementara di Instagram, sejumlah unggahan PNM yang mendapatkan perhatian antara lain PNM Learning Festival, PNM Berinovasi, PNM Bagi Tabungan Kemerdekaan, dan Program Bakool. Arief menyebut, seluruh konten ditujukan bagi pelaku UKM yang ingin naik kelas.

Pada saat bersamaan, PNM juga menerapkan digitalisasi dan pemanfaatan teknologi untuk bisnis.

"Melalui aplikasi PNM Digi Nasabah, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kredit yang tersambung dengan tabungan emas di Pegadaian," kata Arief.

Lebih jauh, PNM juga menyelenggarakan Desa Binaan Madani di Jawa Barat, yakni program pemberdayaan dan pengembangan desa yang bertujuan menciptakan kemandirian dan kesejahteraan. Melalui program Desa Binaan Madani, masyarakat dapat mengembangkan potensi daerah secara mandiri.

Program lain adalah Pemberdayaan Kampung Madani, yang merupakan program pemberdayaan berbasis lokasi atau wilayah dengan melihat populasi nasabah dan non nasabah. Tujuannya, meningkatkan citra PNM, serta meningkatkan kesadaran terhadap produk dan menambah jumlah nasabah.

Evolusi super kelahiran kembali

Kebijakan HET yang Hanya Formalitas dan Lonjakan Harga Pangan******

Pemerintah diminta bertanggung jawab atas lonjakan harga pangan yang melebihi harga eceran tertinggi (HET) atau harga acuan, terlebih di bulan puasa dan lebaran seperti saat ini.

Padahal, kebijakan HET silih berganti. Teranyar, ada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Kedelai, Bawang Merah, Cabai Rawit Merah, Cabai Merah Keriting, Daging Sapi/Kerbau, dan Gula Konsumsi.

Selain itu, ada Perbadan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, dan Daging Ayam Ras. Beleid ini ditetapkan pada 5 Oktober 2022.

Kemudian harga acuan daging sapi segar yang dipatok paling mahal Rp140 ribu per kg untuk bagian paha belakang. Namun, harga daging sapi di pasar masih tinggi menembus Rp160 ribu per kg.

Paling viral adalah Minyakita yang merupakan minyak goreng besutan pemerintah. Meski HET dipatok di angka Rp14 ribu per liter dan Rp28 ribu untuk ukuran 2 liter, pedagang menjualnya dengan harga Rp16 ribu-Rp17 ribu per liter dan Rp31 ribu untuk versi 2 liter.

Pemerhati Pertanian sekaligus Ketua Komunitas Industri Beras Rakyat (KIBAR) Syaiful Bahari meminta tanggung jawab pemerintah atas fenomena ini.

Menurutnya, pemerintah harus sudah memprediksi faktor-faktor kenaikan biaya di sektor hulu sehingga bisa mengambil kebijakan yang tepat.

"Selama ini pemerintah hanya mengambil jalan pintas untuk mempertahankan HET. Dari tahun ke tahun pendekatannya tidak berubah. Dalam kasus beras akhirnya mengambil jalan impor," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (29/3).

Syaiful menyebut seharusnya pemerintah membuat peraturan perizinan yang ketat dalam situasi kelangkaan komoditas, seperti penetapan jumlah kuota impor. Terlebih, ada potensi monopoli dan jual beli kuota impor yang marak di tengah harga tinggi.

"Seringkali regulasi yang dibuat pemerintah justru menciptakan HET tidak berjalan. Seperti peraturan dan birokrasi yang panjang untuk pengadaan komoditas pangan sehingga menghambat penyediaan komoditas dan supply yang cukup," kritik Syaiful.

Menurutnya, HET adalah instrumen penting yang juga digunakan untuk mengendalikan inflasi. Tujuan utama HET adalah mencegah permainan harga demi mengambil keuntungan tinggi, di saat supply dan demand berjalan normal.

Namun, Syaiful menyebut pemerintah kerap mematok HET tanpa melihat realitas di lapangan. Ia merinci tiga faktor yang membuat HET tidak berjalan efektif sehingga terjadi lonjakan harga pangan.

Pertama, ketersediaan barang berkurang di saat permintaan tetap atau lebih tinggi. Kedua, ada faktor yang mengganggu rantai pasok dalam bentuk monopoli dan penimbunan ketika produksi dan supply cukup. Ketiga, kenaikan biaya produksi yang mempengaruhi harga pasar.

Terkait sanksi pedagang yang menjual bahan pokok di atas HET atau harga acuan, Syaiful menyebut itu adalah wewenang Satgas Pangan dan aparat penegak hukum (APH). Namun, ia menilai tidak relevan jika pedagang harus dihukum karena menjual bahan pokok di atas HET.

"Terkecuali mereka menimbun barang. Apakah tepat cara-cara kriminalisasi terhadap mereka, sementara pemerintah tidak pernah memperbaiki keseimbangan supply dan demand di pasar?" tanya Syaiful skeptis.

Ia meminta HET tidak hanya dilihat dari kepentingan pemerintah menjaga inflasi, melainkan harus dilihat juga dari kepentingan semua pihak terkait, seperti petani, industri pengolahan, pedagang, dan konsumen.

Senada, Koordinator Nasional Koalisi Rakyat Kedaulatan Pangan (KRKP) Said Abdullah mengkritik keras efektivitas HET yang ditetapkan pemerintah. Menurutnya, aspek pengawasan dan penegakan aturan menjadi kunci penting efektivitas kebijakan HET.

Ia menyinggung HET yang tidak bisa diterapkan seragam di seluruh wilayah Indonesia yang merupakan kepulauan. Pasalnya, kerap terjadi kelangkaan di wilayah tertentu dan membuat lonjakan harga.

Soal hukuman, Said mengatakan produsen atau pedagang biasanya hanya dikenakan sanksi administratif jika menjual bahan pokok di atas HET. Ia menyayangkan hal tersebut karena hanya sebatas hukuman ringan.

"Jika ada penegakan bukan tidak mungkin terjadi efek jera. Pada tahap lebih lanjut jika menyebabkan guncangan stabilitas pangan bisa juga dikejar dengan perundang-undangan sehingga sanksinya tidak hanya administratif, namun bisa pidana," ucapnya.

Said menegaskan efektivitas HET sangat ditentukan oleh desain HET yang dibuat pemerintah dan penegakan hukumnya. Ia menyarankan HET terus dikoreksi sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan dinamika pasar dan antarwilayah.

Penetapan HET tak sesuai realita