slot 123 terbaru

Kitab Neraka

Harga Cabai Rawit Kian 'Pedas', Daging Sapi Turun Pekan Ini******

Harga sejumlah bahan pokok naik pada pekan ketiga Agustus ini. Salah salah satu komoditas yang harganya terus terkerek yakni cabai rawit yang tembus Rp60 ribu per kilogram

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai rawit merah yang pekan lalu masih sekitar Rp51.650 per kilogram menjadi Rp60 ribu pada awal pekan ini di DKI Jakarta.

Lihat Juga : Daftar Tarif Tol Jagorawi dan Sedyatmo yang Resmi Naik per 20 Agustus

Sementara itu, harga daging sapi menurun Rp1.100 pada pekan ini menjadi Rp134.000 per kilogram. Di Jakarta, harga daging sapi pekan ini mencapai Rp141.650 per kilogram.

Daging ayam juga merangkak naik meski kecil yakni menjadi Rp36.650 per kilogram dari pekan lalu Rp36.350 per kilogram. Di Jakarta, harga daging ayam pekan ini mencapai Rp39.500 per kilogram, sementara itu pada pekan sebelumnya yakni Rp39.150 per kilogram.

Telur ayam juga menurun menjadi Rp31.450 per kilogram dari sebelumnya Rp31.700 per kilogram. Di Jakarta, harga telur ayam justru sudah menyentuh  Rp30.150 per kilogram.

Harga beras di pekan ini berada di level Rp13.650 per kilogram. Untuk beras kualitas bawah I seharga Rp12.600 per kilogram, sementara untuk kualitas super I Rp15.050 per kilogram.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, harga minyak goreng masih terlampau stabil yakni Rp18.900 per kilogram, dengan minyak goreng kemasan bermerk I sekitar Rp20.450 per kilogram.

Dikutip laman PIHPS, harga bawang merah pekan ini juga stabil di Rp35 ribu dan bawang putih menurun jadi Rp45 ribu per kilogram.

Berjalan-jalan dalam kiamat

Satgas UUCK Gelar Workshop di Medan, Permudah Pelaku UMK Urus NIB******

Dalam upaya meningkatkan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di Indonesia, Satuan Tugas Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Cipta Kerja (Satgas UUCK) mengadakan workshopbertajuk 'Kemudahan Perizinan Berusaha. di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara.

Acara yang dihadiri oleh lebih dari 200 orang ini menjadi momen penting untuk memperkenalkan manfaat dari Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada para pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia.

Dalam sambutannya, Wakil Ketua III Satgas UUCK, Raden Pardede, menjelaskan bahwa UU Cipta Kerja bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan, mempercepat pengurusan izin, mengurangi birokrasi, serta memperkuat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah.

NIB bukan hanya sekadar identitas usaha, tetapi juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan untuk kegiatan ekspor impor.

"Nomor Induk Berusaha atau NIB adalah identitas bagi pelaku usaha yang wajib dimiliki," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (19/7).

Perubahan ini memberikan kemudahan signifikan bagi para pelaku usaha. Sebelumnya, mereka harus mengurus berbagai dokumen perizinan, seperti SIUP dan SKU, namun dengan adanya NIB, semua proses tersebut dapat disederhanakan dalam satu dokumen.

"Misalnya, saat mengajukan pembiayaan atau pinjaman ke bank, NIB sudah menjadi syarat yang cukup. Bank hanya akan menanyakan NIB tersebut," imbuh dia.

Pengurusannya pun semakin mudah dan cepat melalui aplikasi OSS Indonesia yang dapat diakses secara daring melalui oss.go.id atau Google Play Store.

Untuk membantu peserta workshopmemahami proses pengurusan NIB, tim dari Kementerian Investasi/BKPM memberikan bimbingan langsung kepada para peserta, termasuk perempuan pesisir dan nelayan tradisional.

Proses pembuatan NIB hanya memerlukan e-KTP dan aplikasi OSS Indonesia, dan dalam waktu 15-20 menit, mereka sudah bisa memiliki NIB tanpa dikenakan biaya.

Meskipun sudah diterbitkan sebanyak 4.730.445 juta NIB sejak pemberlakuan UU Cipta Kerja pada tahun 2020, jumlah tersebut masih jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah total UMKM di Indonesia, yang mencapai sekitar 64,19 juta menurut data Kementerian Koperasi dan UKM.

Oleh karena itu, pemerintah terus menggenjot sosialisasi NIB dan bekerja sama dengan Satgas UUCK untuk mengadakan kegiatan serupa di berbagai wilayah Indonesia.

Workshopdi Medan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong para pelaku UMK untuk mengurus legalitas usaha mereka sesuai dengan implementasi UU Cipta Kerja.

Diharapkan dengan kemudahan dalam perizinan berusaha melalui NIB, sektor UMK di Indonesia akan semakin berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Kutipan Pemberontak

Banjir Produk Impor di TikTok Shop Bikin UMKM Indonesia Gulung Tikar******

Banjir produk impor di TikTok Shop membuat pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kalah saing dari segi harga, akhirnya banyak dari mereka gulung tikar.

Direktur Bisnis dan Pemasaran Smesco Indonesia Wientor Rah Mada mengaku mendapatkan laporan dari setidaknya 70 UMKM soal persaingan harga yang tidak sehat. Ia menyebut produk-produk impor yang dijual di TikTok Shop kelewat murah.

"Ada beberapa UMKM dalam kategori tertentu bangkrut. Bukan karena produk tak bersaing, tapi secara harga tak sesuai. Kami juga sampaikan ke kawan-kawan TikTok dan beberapa platform lain juga, kita mengemukakan hal sama berkenaan produk-produk cross border (lintas batas) yang berkaitan dengan mandatory pricing," ungkapnya, dikutip dari detikcom, Kamis (27/7).

Sementara itu, Staf Khusus Menkop UKM Bidang Pemberdayaan Ekonomi Kreatif Fiki Satari menyebut pihaknya sudah mengumpulkan aduan sejumlah pelaku usaha terkait banjir produk impor murah di TikTok Shop. Oleh karena itu, diadakan pertemuan bersama pihak TikTok di Kemenkop UKM pada Rabu (26/7) untuk mencari solusi bersama.

Fiki menegaskan UMKM menanti revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE). Nantinya, harga batas produk impor tidak boleh di bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Lihat Juga : Proyek Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya Terancam Didepak dari PSN

"Yang kami lihat, di TikTok seller-nya memang UMKM Indonesia. Namun, produk yang diperjualbelikan belum tentu produk lokal, bisa jadi produk impor yang sudah masuk ke Indonesia," kata Fiki dalam keterangan resminya.

"Ini bisa menggerus UMKM lokal. Buktinya harga di TikTok Shop sangat murah, mulai dari pakaian muslim, baju, kosmetik, hingga sepatu hanya seharga Rp100 ribu, bahkan Rp5 ribu," imbuhnya.

Di lain sisi, Head of Communications TikTok Indonesia Anggini Setiawan membantah tudingan bahwa Project S adalah cara mereka melakukan perdagangan lintas batas, di mana disebut perilaku belanja orang Indonesia dimata-matai demi memuluskan masuknya produk impor ke tanah air.

TikTok menegaskan 100 persen penjual di platform mereka adalah entitas bisnis lokal yang terdaftar atau pengusaha mikro lokal dengan verifikasi KTP atau paspor.

Lihat Juga : ANALISISMenimbang Kemampuan Ahok Jadi Bos Baru Pertamina

"Kami telah memberi keterangan kepada Kemenkop UKM dan ingin meluruskan misinformasi yang beredar di media dan publik. Tidak benar bahwa kami akan meluncurkan inisiatif lintas batas di Indonesia. Kami tidak berniat untuk menciptakan produk e-commerce sendiri atau menjadi wholesaler yang akan berkompetisi dengan para penjual Indonesia," klarifikasi Anggini.

Menurutnya, kemunculan TikTok Shop adalah penyesuaian dengan kebutuhan pasar. Ia mengklaim tempat belanja ini sudah disesuaikan dengan pasar Indonesia dan membawa manfaat bagi para penjual lokal.

"Sebagai sebuah perusahaan, kami senantiasa menghormati hukum dan peraturan yang berlaku dan telah memperoleh izin operasi dari Kemendag," tutupnya.

Atas klarifikasi tersebut, TikTok diminta Kemenkop UKM menunjukkan keberpihakannya kepada pedagang lokal. Ke depan, kementerian pimpinan Teten Masduki itu bakal membahas soal perlindungan UMKM yang berdagang di TikTok Shop.

[Gambas:Video CNN]

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Astra Dukung Percepatan Pendidikan di Daerah Serambi IKN Nusantara******

Astra, melalui Yayasan Pendidikan Astra-Michael D. Ruslim (YPA-MDR), menjalin kemitraan strategis dengan pemerintah daerah untuk mempercepat kemajuan sekolah di daerah serambi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kolaborasi ini mengusung program berbasis 4 pilar, yaitu karakter, akademis, seni budaya, dan kecakapan hidup, serta menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur guna meningkatkan kualitas pendidikan.

Penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Astra, YPA-MDR, dan pemerintah daerah berlangsung dalam sebuah seremoni yang dihadiri oleh Direktur SMK Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Wardani Sugiyanto, Kepala Bidang SMK Provinsi Kalimantan Timur M. Kurniawan, serta Sekretaris Daerah Penajam Paser Utara H. Tohar.

Turut hadir pula Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat H. Alimuddin, Direktur Astra Gita Tiffani Boer, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, dan Ketua Pengurus YPA-MDR Gunawan Salim, beserta jajaran.

Di sisi lain, Gita menyampaikan kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur pendidikan, menyediakan fasilitas dan sumber daya yang memadai, serta meningkatkan kompetensi para guru dan staf pendidikan melalui pelatihan dan pengembangan profesional.

"YPA-MDR mendukung pengembangan sekolah-sekolah di jenjang SD, SMP dan SMK dalam menghasilkan sumber daya manusia berkualitas di berbagai wilayah di Indonesia," imbuh dia.

Selain itu, Astra juga berkomitmen memberikan bantuan peralatan pendidikan dan mengadakan program-program yang meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan.

Saat ini, YPA-MDR mendukung 11 Sekolah Dasar, 2 Sekolah Menengah Pertama, dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan di kawasan IKN Nusantara.

Dukungan ini meliputi pembangunan dan renovasi fasilitas sekolah, termasuk ruang kelas, perpustakaan, dan laboratorium, serta peningkatan kompetensi kepala sekolah, guru, dan siswa secara berkelanjutan. Tidak hanya itu, YPA-MDR juga akan membina komite sekolah untuk mendukung percepatan keunggulan sekolah.

Guru Muda Garda Depan

Sebagai bagian dari program kolaborasi ini, Astra dan YPA-MDR meluncurkan program Guru Muda Garda Depan (GMGD) Angkatan IV, di Menara Astra, Jumat (14/7). Program Guru Muda Garda Depan bertujuan untuk membantu dan mempercepat peningkatan kualitas pendidikan di sekolah-sekolah binaan Astra melalui pemberian keterampilan dan pengetahuan komprehensif bagi para guru.

Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang inspiratif dan mendorong inovasi di kalangan guru dan siswa. Sebanyak 26 sosok Guru Muda Garda Depan telah dipilih dan ditempatkan di dua wilayah, yaitu 15 guru muda di wilayah IKN Nusantara dan 11 guru muda di wilayah Manggarai Timur.

Menurut Gunawan, pihaknya sangat bersemangat dengan kerja sama tersebut dan melihatnya sebagai kesempatan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kawasan Serambi Ibu Kota Negara Nusantara.

"Kami percaya bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas, dan melalui kerja sama ini, kami berharap dapat memberikan dampak yang positif bagi generasi mendatang," katanya.

Mewakili Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Tohar juga menyambut baik kerja sama ini dan menghargai peran Astra melalui YPA-MDR dalam mendukung pembangunan pendidikan di Kabupaten PPU.

"Kerja sama ini akan menjadi langkah penting dalam meningkatkan aksesibilitas, kualitas, dan kesetaraan pendidikan di daerah ini," ucap dia.

Sebagai informasi, selama 14 tahun berdiri, YPA-MDR telah turut berkontribusi dalam memajukan pendidikan Indonesia di wilayah-wilayah terpencil. Dengan fokus pada pembinaan empat pilar, yaitu akademis, karakter, seni budaya, dan kecakapan hidup yang adaptif, inovatif, dan berdampak, YPA-MDR telah memberikan pembinaan kepada lebih dari 2.225 guru dan 30.491 siswa.

Program bantuan pendidikan YPA-MDR telah menyentuh 136 sekolah jenjang SD, SMP, dan SMK sebagai konsep Sekolah Eskalator. Program ini tersebar di 15 kabupaten yang berada di Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, dan Kalimantan Timur.

Komitmen Astra melalui YPA-MDR dan pemerintah daerah dalam mengembangkan pendidikan di Kawasan Ibu Kota Negara Nusantara memperlihatkan semangat nyata untuk menciptakan sekolah-sekolah berwawasan global, unggul, dan memiliki karakter. Program kolaborasi ini memberikan harapan baru bagi masa depan generasi Indonesia dengan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing.

Nyonya mengendalikan suami imut itu

Menhub Akan Undang Konsultan untuk Cek LRT Jabodebek******

Kementerian Perhubungan bakal mengundang konsultan untuk membahas proyek LRT Jabodebek. Pembahasan salah satunya terkait konstruksi jembatan lengkung (longspan) LRT yang disebut Wakil MenteriBUMNKartika Wirjoatmodjo salah desain.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan LRT Jabodebek sejatinya sudah dilakukan dengan hati-hati, mengutamakan aspek keselamatan, dan menggunakan desain perencanaan yang dihasilkan oleh konsultan internasional.

Namun, jika kemudian ada yang mengatakan ada salah desain dalam proyek itu, maka akan dilakukan review kembali.

Menurut Budi, desain maupun hasil pekerjaan LRT Jabodebek sebenarnya telah mendapatkan persetujuan dan sertifikasi dari Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) Kementerian PUPR.

Selain itu, seluruh pekerjaan dari proyek ini juga telah diuji Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, serta telah mendapatkan penilaian sistem manajemen keselamatan perkeretaapian.

"Untuk suatu karya baru anak bangsa, ini termasuk luar biasa. Jadi dibuat oleh orang Indonesia dan driverless. Untuk membangun ini memang banyak tantangan yang dilalui," jelas Budi.

Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.

"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.

"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambilspeed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau nggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km/jam, pelan banget," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Berburu Hantu Maoshan

Waspada Banjir Produk China, Teten Bentuk Satgas Penindak Barang Impor******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki bakal membentuk satuan tugas (satgas) penindak barang impor, termasuk dari China.

"Banyak pengalaman, seperti di India, Inggris, dan negara-negara lain kalau kita terlambat membuat regulasinya, pasar digital kita akan dikuasai oleh produk-produk luar, terutama dari China. Memang mereka bisa memproduksi barang begitu murah sehingga yang terjadi di sini adalah predator invasion, bukan dumping lagi. Enggak masuk akal harganya," kata Teten saat menghadiri Opening Ceremony Karya Kreatif Indonesia 2023 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Kamis (27/7).

Teten menjelaskan revisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE) sudah dibahas sejak lama.

Pembahasan beleid itu bahkan saat Muhammad Lutfi masih menjadi menteri perdagangan. Namun, revisi beleid untuk melindungi produk dalam negeri itu tak kunjung rampung.

"Sekarang harusnya sudah harmonisasi, sudah selesai harusnya (revisi permendag). Kemarin waktu rapat kabinet di Istana dibahas secara khusus untuk pembentukan satgas digital ekonomi," ungkap Teten.

Selain itu, ia ingin pemerintah menetapkan batasan minimum harga barang impor yang diperjualbelikan di Indonesia. Menurutnya, angka US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS) adalah patokan ideal, di bawah itu kudu dilarang.

Lihat Juga : Langka di Medan, Bobby Minta Pertamina Jamin Pasokan LPG 3 Kg

Teten ogah jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, apalagi yang bisa diproduksi di tanah air. Menurutnya, UMKM lokal sudah mahir membuat barang-barang yang dibutuhkan masyarakat.

"Susah kalau (pembatasan) produk, mending kita mainnya di harga saja. Sehingga barang-barang impor ke sini yang masih jual peniti gitu kan ngapain, di dalam negeri juga bisa," tegasnya.

"Seluruh negara juga melindungi (produk dalam negeri), apalagi yang dijual di e-commerce. Karena ini infrastruktur yang bangun pemerintah, yang bangun jaringan internet pemerintah, masa yang ambil keuntungan orang lain? Ini harus segera regulasi (revisi permendag) dan ini ada di Kemendag," tutup Teten.

[Gambas:Video CNN]