lawu88slot

Saya seorang pemain besar

Usaha Pertanian Susut 7,4 Persen dalam 1 Dekade, Sisa 29 Juta di 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah usaha pertanian turun2,35 juta menjadi 29.360.833 unit pada 2023 dibandingkan data 2013, yang sebanyak 31.715.486 unit.

"Ini turun sebanyak 2,35 juta unit atau 7,42 persen bila dibandingkan data 2013 yang datanya sebanyak 31.715.486 unit," kata Sekretaris Utama BPS Atqo Mardiyanto dalam acara Diseminasi Hasil Sensus Pertanian 2023 Tahap 1, Senin (4/12).

Senada, jumlah usaha pertanian perorangan (UTP) juga turun pada 2023 ini. Tercatat jumlah UTP mencapai 29.342.202 unit pada tahun ini atau turun 2,36 juta unit dari 2013 lalu.

Atqo menuturkan jumlah usaha petani lainnya (UTL) juga naik 116,08 persen dari 5.982 unit pada 2013 menjadi 12.926 pada tahun ini.

Lebih lanjut, ia mengatakan dari total 29 juta petani di Indonesia, masih didominasi usia tua. Atqo menuturkan jumlah petani didominasi usia 43 sampai 58 tahun atau sekitar 42,39 persen.

Selanjutnya, petani didominasi usia 59 sampai dengan 77 tahun atau 27,61 persen.

Sedangkan usia 27 hingga 42 persen hanya mencapai 25,61 persen. Tak hanya itu, masih ada juga petani yang berusia di atas 78 tahun, yakni 2,24 persen.

Lihat Juga : Staf Zulhas Sebut Uni Eropa Tuduh Indonesia Dapat Subsidi dari China

"Ini bisa jadi bahan kebijakan karena petani-petani kita masih dipenuhi atau masih banyak yang umurnya relatif sudah agak sepuh karena lebih dari 55 tahun," ucap Atqo.

Khusus petani milenial dengan rentang usia 19-39 tahun, BPS mencatat jumlahnya mencapai 16,78 juta orang.

Jumlah petani milenial berumur 19-39 tahun paling banyak berada di Jawa Timur, yakni sebesar 971,10 ribu orang.

Lalu, diikuti Jawa Tengah sebesar 625,81 ribu orang, serta Jawa Barat sebesar 543,04 ribu orang.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menuturkan sejak 2013 sampai saat ini pekerja informal mendominasi total pekerja yang bekerja di sektor pertanian.

"Sekitar 88 persen dalam 10 tahun terakhir, pekerja yang bekerja di sektor pertanian berstatus informal," kata dia.

Amalia menyebut tantangan lainnya adalah rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Menurutnya, rendahnya produktivitas petai tak lepas dari tingkat pendidikan mereka.

Ia menyebut sekitar 75 persen petani di Indonesia hanya lulusan sekolah dasar (SD).

"Mayoritas hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar atau sekitar 75 persen tenaga kerja pertanian hanya mengalami pendidikan paling tinggi di sekolah dasar," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mengingatkan saat ini usia para petani didominasi 45 tahun ke atas. Artinya petai sudah tua. Ini pun mempengaruhi produktivitas.

"Ada tren pekerja di sektor pertanian cenderung menua dan ini merupakan perhatian kita bersama untuk bagaimana mendorong regenerasi tenaga kerja di sektor pertanian," kata Amalia.

[Gambas:Video CNN]

Penjahat penjelajah waktu

Produk Elektronik yang Diskon di Transmart Full Day Sale, TV hingga AC******

Transmart Full Day Sale balik lagi hari ini, Minggu (12/11) mulai dari toko buka sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat.

Aneka produk elektronik mulai dari TV sampai AC di Transmart Full Day Sale diskon gede-gedean hari ini, pasti rugi deh kalau enggak beli!

Lihat Juga : Wow, Beli AC di Transmart Full Day Sale Hemat Rp1 Juta dan Dapat Bonus

• LED TV 65" UHD Smart dari harga normal Rp11.209.000, diskon jadi Rp7.679.200 (LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung).
• Samsung LED TV 50" UHD Smart harga normal Rp6.969.000, diskon jadi Rp4.799.200.
• Kulkas SBS 436L harga normal Rp8.769.000, harga diskon Rp6.215.200 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Harga khusus Transmart Pulau Jawa, Bali, Lampung.
• Kulkas SBS 436L harga normal Rp9.239.000, harga diskon Rp6.639.200 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Harga khusus Transmart Luar Pulau Jawa, Bali, Lampung.
• AC Split 1 PK harga normal Rp4.199.000, harga diskon jadi Rp3.066.400 (LG, Polytron, Pansonic, Sharp, Samsung). Khusus pembelian AC di Transmart merek apa saja mendapat bonus pipa dan instalasi standar gratis.

Masih belum punya Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah? Tenang, Allo Bank bisa diunduh di hp masing-masing melalui App Store atau Play Store.

Kemudian registrasi akun dan upgrade ke Allo Prime untuk dapat diskon 20 persen. Bisa juga mengaktifkan Allo Paylater dan limitnya langsung dapat digunakan belanja di hari yang sama.

Sementara Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa diajukan di gerai pembukaan instan yang ada di setiap gerai Transmart di kota kamu.

Kapan lagi bisa belanja murah dan bayarnya belakangan kalau bukan di Transmart yang berani kasih jaminan harga termurah dari toko sebelah. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat sekarang!

Novel Qin Feng dan Lin Xue

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.

Kehidupan sehari-hari pensiunan pemimpin

Otorita Yakinkan Investor UU IKN Kuat: Hampir Semua Fraksi DPR Dukung******

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menegaskan Indonesia harus bersyukur karena pembangunan Nusantara dijamin oleh UU IKN yang sangat kuat.

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita IKN Agung Wicaksono menceritakan hal tersebut di hadapan para calon investor. Menurutnya, revisi UU IKN makin memperkuat dan memperjelas kedudukan ibu kota baru tersebut.

"Kita sangat beruntung. Dengan acuan konstitusi kita, kita memiliki UU IKN," tegasnya dalam Roadshow IKN di Hotel Grand Hyatt, Jakarta Pusat, Jumat (1/12).

Ada 8 dari 9 fraksi di DPR yang menyetujui pengesahan revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tersebut. Fraksi yang setuju adalah PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PPP, dan PAN.

Partai Demokrat menyetujui pengesahan UU IKN dengan catatan. Sementara itu, PKS menolak.

Presiden Joko Widodo pada akhirnya meneken perubahan tersebut, dari UU Nomor 2 Tahun 2022 menjadi UU Nomor 21 Tahun 2023 tentang IKN. Pengesahan dilakukan pada 31 Oktober 2023 lalu.

Deputi Agung lantas menegaskan megaproyek IKN tidak ada tandingannya di belahan dunia manapun. Ini mencakup proyek, insentif, hingga kepastian hukumnya.

"Tidak ada duanya (insentif di IKN) di Indonesia ini. Bahkan, proyeknya tidak ada duanya di dunia," tutup Agung.

[Gambas:Video CNN]

Ketik 8 orang

Sam Altman Dipecat dari CEO Induk Perusahaan ChatGPT******

Perusahaan induk ChatGPT, OpenAI, memecat CEO sekaligus pendirinya, Sam Altman.

Dalam pernyataannya, perusahaan mengatakan penyelidikan internal menemukan bahwa Altman tidak selalu jujur kepada dewan direksi.

"Dia (Altman) tidak secara konsisten jujur dalam komunikasinya dengan dewan, sehingga menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya," bunyi pernyataan perusahaan, dikutipCNN, Jumat (17/11).

OpenAI mengumumkan posisi CEO akan diisi sementara oleh Chief Technology Officer (CTO) Mira Murati.

Sementara itu, Altman mengatakan ia menyukai bekerja di OpenAi.

"Ini sangat transformatif bagi saya pribadi, dan semoga dunia bisa sedikit berubah. Yang terpenting, saya senang bekerja dengan orang-orang berbakat seperti itu. 'Ini sangat transformatif bagi saya pribadi, dan semoga dunia bisa sedikit berubah. yang terpenting, saya senang bekerja dengan orang-orang berbakat seperti itu," katanya.

Kabar dipecatnya Altman muncul setelah konferensi pengembang pertama OpenAI yang diadakan di San Francisco pekan lalu. Saat itu, Altman menjabat sebagai pembawa acara yang meluncurkan serangkaian pembaruan alat kecerdasan buatan baru, termasuk termasuk kemampuan bagi pengembang untuk membuat versi khusus ChatGPT.

Dia juga menyampaikan bahwa sekitar dua juta pengembang kini menggunakan platform ini, dan sekitar 90 persen dari perusahaan Fortune 500 menggunakan alat tersebut secara internal.

Meskipun Altman telah lama mendukung AI, dia juga salah satu kritikus terbesar. Dalam kesaksiannya di hadapan Kongres awal tahun ini, Altman menggambarkan ledakan teknologi saat ini sebagai momen yang sangat penting.

"Apakah [AI] akan menjadi seperti mesin cetak yang menyebarkan pengetahuan, kekuatan, dan pembelajaran secara luas ke seluruh lanskap yang memberdayakan individu sehari-hari yang mengarah pada kemajuan yang lebih besar, yang terutama mengarah pada kebebasan yang lebih besar?," katanya.

"Atau apakah ini akan menjadi lebih seperti bom atom, sebuah terobosan teknologi yang sangat besar, namun konsekuensinya (parah, mengerikan) terus menghantui kita hingga hari ini?" imbuhnya.

Dia juga salah satu CEO teknologi yang bertemu Presiden AS Joe Biden pada tahun ini untuk menekankan pentingnya pengembangan AI yang beretika dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Peneliti Gartner Research Arun Chandrasekaran mengatakan dipecatnya Altman menjadi kabar yang mengejutkan karena dia telah memperjuangkan tujuan OpenAI. Ia yakin dewan OpenAI mengambil keputusan itu setelah mempertimbangkan banyak hal.

"OpenAI memang memiliki banyak pemimpin teknis dan akan menarik untuk melihat bagaimana generasi pemimpin berikutnya akan melanjutkan budaya inovasi yang bergerak cepat, meningkatkan skala bisnis, dan memenuhi ekspektasi regulator dan masyarakat secara luas," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Jahat, aku tidak cukup mencintaimu!

KKP Sebut Ekspor Pasir Laut Lanjut Meski Tim Mahfud Minta PP Dicabut******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan tetap melanjutkan kebijakan ekspor pasir lautmeski Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan agar Presiden Jokowi mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Juru Bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi mengatakan tim bentukan Mahfud tersebut bersifat internal yang hanya menyampaikan usulan kepada menteri koordinator yang bersangkutan.

"Tapi silahkan saja, kami akan tetap menjalankan kebijakan tersebut karena tata kelolanya sangat berbeda dengan rezim penambangan pasir laut yang diatur oleh Kementeria ESDM merujuk UU Minerba. Ini urusan pengelolaan sedimentasi di laut yang menjadi tanggung jawab KKP berdasarkan UU Kelautan," kata Wahyu kepada CNNIndonesia.com, Selasa (28/11).

Ia menjelaskan sedimentasi merupakan endapan atau polusi di laut yang justru harus dibersihkan karena mengganggu ekosistem biota laut seperti rumput laut, kekerangan, koral, dan sebagainya.

"Nah ini mau dibersihkan, ibaratnya bersihin sampah malah negara dapat rezeki pemasukan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) kan bagus. Prinsipnya tata kelolanya harus benar dan proper," katanya.

"Jadi kami berpandangan mending diatur tata kelolanya dengan prinsip tak boleh merusak lingkungan. Bukan seperti penambangan pasir selama ini yg dilakukan secara serampangan, sehingga merusak lingkungan dan murah pula," tambahnya.

Ekspor sendiri, lanjut Wahyu, merupakan opsi paling akhir jika kebutuhan domestik yang begitu besar sudah terpenuhi dengan menggunakan mekanisme government to government (G2G)sebagai payung hukum sebelum dilakukan antar business to business (B2B).

Apalagi Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono juga ke depan, katanya, akan mensyaratkan bahwa setiap reklamasi di mana pun di dalam negeri harus menggunakan bahan sedimentasi.

Sementara itu, badan usaha yang diperbolehkan mengekspor pasar sedimen harus mengajukan izin ke KKP.

"Harus mengajukan proposal kepada KKP yang akan kami uji bonafiditas finansialnya dan kecanggihan teknologi kapalnya apakah mampu melakukannya tanpa merusak lingkungan dan sebagainya," katanya.

Tim Percepatan Reformasi Hukum bentukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengusulkan kepada Presiden RI Jokowi untuk mencabut PP Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam rekomendasi jangka pendeknya, Tim Percepatan Reformasi Hukum, khususnya yang membidangi isu reformasi sektor agraria dan sumber daya alam (SDA), mengusulkan kepada Jokowi agar pencabutan pp itu dilakukan pada Desember 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dalam dokumen rekomendasi yang diserahkan kepada Presiden RI yang dipublikasikan Antara,Sabtu (16/9), Tim Percepatan Reformasi Hukum menyoroti masih ada kebijakan-kebijakan yang berisiko berdampak pada kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan kembali (irreversible).

Walaupun demikian, rekomendasi jangka pendek yang mencakup revisi dan pencabutan beberapa peraturan, menurut Tim Percepatan Reformasi Hukum, hanya akan bermakna jika diikuti dengan tindak lanjut atas rekomendasi jangka menengah dan jangka panjang.

Dalam pengelolaan agraria dan SDA lainnya, Tim juga memandang bahwa tidak berarti yang paling mendesak adalah untuk menyelesaikan persoalan yang bersifat jangka pendek.

Dalam dokumen rekomendasinya, Tim memandang perlu perbaikan kebijakan maupun peningkatan kapasitas kelembagaan serta penyesuaian terhadap pola administrasi baru, yang semuanya memerlukan waktu lebih panjang.