dewa 212 slot

Transformasi Naga yang Dipanggil

Pengusaha Respons soal Aturan Upah Terbaru Jokowi******

Pengusaha merespons terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan yang memastikan kenaikan upah minimum pekerja pada 2024.

Pada dasarnya, pengusaha menyambut baik dan menghormati terbitnya beleid tersebut. Namun, mereka berpesan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang melalui keterangan yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Menurut Sarman, dinamika dan perbedaan pendapat atas terbitnya pp tersebut bisa lebih mengedepankan dialog, komunikasi, dan musyawarah untuk mufakat. Hal ini, lanjut dia, bertujuan untuk menghindari aksi demo dan ancaman mogok yang menciptakan iklim investasi yang kurang kondusif.

"Kami berharap agar ketentuan baru ini dapat diterima dan dilaksanakan semua pihak untuk peningkatan kesejahteraan buruh dan kelangsungan dunia usaha, di tengah kondisi perekonomian global yang penuh ketidakpastian yang berdampak terhadap perekonomian nasional," imbuh dia lebih lanjut.

Sarman mengatakan pengusaha dan serikat pekerja harus bersatu untuk memperkuat perekonomian nasional sehingga terhindar dari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) sebagaimana yang sudah terjadi di sektor industri padat karya.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sarman pun mengingatkan agar pemerintah harus tegas memberikan sanksi kepada siapapun yang tak mematuhi regulasi terkait dengan penetapan upah, termasuk kepala daerah jika menetapkan UMP atau UMK menyimpang dari PP tersebut.

"Pelaku usaha tetap berkomitmen agar kesejahteraan pekerja harus naik dari tahun ke tahun sesuai dengan kemampuan pengusaha dan kondisi ekonomi nasional," ucapnya.

Senada, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani juga menghormati PP tersebut sebagai dasar kepastian hukum dalam berusaha di Indonesia.

Terkait formula pengupahan yang baru, Shinta pun berharap dalam menentukan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan Dewan Pengupahan harus mempertimbangkan situasi perekonomian serta kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut.

"Ini kami rasa krusial sebagai langkah preventif untuk mencegah dampak terhadap situasi kondisi hubungan industrial yang bisa berpotensi pada penyerapan tenaga kerja," imbuhnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Ia pun menekankan dalam implementasi ketentuan UMP tersebut, harus dilandasi semangat kesatuan dengan tujuan membangun perekonomian Indonesia.

"Sehingga musyawarah mufakat lewat dialog sosial adalah penting, karena perbedaan pendapat adalah dinamika yang mau tidak mau akan terjadi," lanjut Shinta.

Sebelumnya, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat mengaku tak puas dengan aturan penetapan upah minimum terbaru. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji.

Mirah berpendapat seharusnya PP tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan. Adapun terkait penetapan UMR paling lambat November dan berlaku setiap awal tahun itu pun menurutnya bukan hal baru.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga formula penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan.

Dalam beleid itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewajibkan kepala daerah untuk menetapkan upah minimum regional (UMR) maksimal 21 November 2023. Dengan begitu, UMR baru bakal diterapkan per Januari tahun depan.

Substansinya, gubernur dan atau kepala daerah di setiap provinsi wajib menetapkan UMR selambat-lambatnya setiap 21 November setiap tahunnya.

Gubernur wajib mengeluarkan penetapan upah minimum baru setiap tahun di daerahnya. Oleh karena itu, upah akan selalu disesuaikan dengan nilai upah minimum baru yang diubah setiap tahun.

[Gambas:Video CNN]

Ahli Senjata

Amran Merasa Didukung Alam Jadi Mentan Lagi: Hujan Saat El Nino******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman berseloroh alam ikut memberkati saat dia kembali ditunjuk menjadi menteri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Berkah itu katanya, bisa dilihat dari turunnya hujan di tengah masa El Nino atau kekeringan. Maklum, sudah beberapa bulan hujan tak kunjung turun di Jakarta sampai menjelang malam pelantikan Amran menjadi mentan.

"Tapi di balik ini semua ada berkah hari ini, di mana hari ini ada pelantikan tiba-tiba dalam kondisi El Nino tiba-tiba hujan, Indonesia Timur hujan semalam di Jakarta Jawa Barat, Jawa Tengah," ujar Amran di Istana Merdeka, Rabu (25/10).

"Ini luar biasa alam menyambut kita dengan baik, Insya Allah ini tanda-tanda baik untuk Kementerian Pertanian," ucapnya.

Lebih lanjut, Amran mengatakan saat ini pihaknya bakal segera melakukan konsolidasi di internal Kementerian Pertanian.

Ia berjanji bakal segera mencari solusi untuk beberapa masalah yang belum diselesaikan.

Selain itu, ia juga akan mencermati masalah dan keluhan petani. Amran mencontohkan bilamana petani berteriak tidak ada pupuk, itu artinya tanda-tanda produksi akan turun.

"Artinya sederhana, ini kita selesaikan dulu dengan teknis lainnya. Tapi sebelumnya kami akan konsolidasi langsung siang ini rapat bersama eselon 1,2,3," ucap Amran.

Presiden Jokowi kembali menunjuk Amran Sulaiman sebagai menteri pertanian menggantikan Syahrul Yasin Limpo yang beberapa waktu lalu mengundurkan diri karena terseret kasus korupsi penempatan pegawai Kementerian Pertanian.

Penunjukan ini merupakan yang kedua kalinya dilakukan Jokowi. Pasalnya, Amran sebelumnya juga pernah menempati posisi menteri pertanian pada periode 2014-2019.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Suci yang Bangga

Jokowi Groundbreaking Bandara VVIP IKN Senilai Rp4 T 1 November******

PresidenJokowi akan groundbreakingproyek BandaraVery Very Important Person (VVIP) di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp4 triliun pada 1 November 2023.

Basuki mengatakan peletakan batu pertama proyek Bandara VVIP IKN ini dilakukan usai Jokowi melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Barat pada akhir Oktober 2023 mendatang.

Selain melakukan groundbreaking atas proyek itu, Jokowi juga akan meninjau progres pembangunan proyek IKN lainnya.

Basuki berharap usai groundbreaking bandara itu, investor bisa lebih cepat melirik dan masuk ke IKN. Pasalnya, bandara tersebut punya akses langsung ke IKN.

"Ya, lebih cepat investor masuk karena lebih dekat. Jadi, orang bisa masuk situ langsung di IKN kan," harapnya.

Di lain sisi, Basuki mengatakan perkembangan pembangunan IKN Nusantara kini sudah lebih dari 30 persen. Akan tetapi, ia tidak merinci lebih lanjut proyek-proyek apa saja yang sudah rampung.

Pembangunan Bandara VVIP IKN merupakan perintah langsung Presiden Jokowi. Titah ini dialamatkan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

Perintah itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Percepatan pembangunan dan Pengoperasian Bandar Udara Very Very Important Person untuk Mendukung Ibu Kota Nusantara. Bandara ini berlokasi di Penajam, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pengadaan tanah pembangunan Bandara VVIP IKN berasal dari tanah yang disediakan oleh Badan Bank Tanah. Sedangkan pendanaannya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikutip dari situs Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR, nilai paket konstruksi fisik pemenuhan sebagian kebutuhan pembangunan Bandara VVIP IKN atau sisi landasan udara menyentuh Rp4,28 triliun. Duit sebanyak ini bersumber dari APBN 2023.

Bandara VVIP IKN bakal memiliki landasan pacu 3.000 x 45 meter yang mampu menampung pesawat berbadan besar jenis Boeing 777-300 ER dan Airbus A380.

Sementara itu, kapasitas apron bandara sanggup menampung 3 pesawat berbadan besar plus 1 pesawat berbadan kecil atau setara 7 pesawat berbadan kecil. Sedangkan kapasitas helipad di Bandara VVIP IKN mampu menampung 3 helikopter.

kunci ajaib

Kemenperin Tak Mau Perdagangan Karbon sesuai Aturan Lingkungan Hidup******

Kementerian Perindustrian tak setuju perdagangan karbondiatur berdasarkan ketetapan di bidang lingkungan hidup.

Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kemenperin Andi Rizaldi menegaskan pihaknya tak setuju dengan usul pasal 7b RUU EBT dari pemerintah. Usul ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif.

"Akan tetapi, Kemenperin belum sepenuhnya menyetujui usulan ini terutama di dalam (pasal 7b) ayat 3 yang berbunyi 'Pelaksanaan mekanisme perdagangan karbon dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup'. Ini berpotensi terutama terkait dengan regulasi yang mengatur penggunaan produk dalam negeri," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).

Kemenperin menyebut proyek EBT memakan dana cukup besar. Oleh karena itu, Andi mendesak seluruh pendanaan transisi energi harus memperhatikan tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

Berbeda, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong mengapresiasi apa yang disampaikan Menteri ESDM Arifin Tasrif. Ia menilai penggunaan energi baru terbarukan (EBT) memang perlu dimasukkan dalam nilai ekonomi karbon.

Alue menyebut Indonesia sudah berkomitmen menjalankan transisi energi dalam Paris Agreement. Ini dituangkan dalam Nationally Determined Contribution (NDC).

"Kita sampaikan akan kurangi emisi 31,89 persen pada 2030 dengan upaya sendiri atau ekuivalen 915 juta ton CO2. Kalau adanya dukungan internasional, komitmen kita 43,20 persen atau 1,24 miliar ton pada 2030," jelas Alue.

Ia mengatakan sektor kehutanan dan energi menjadi tulang punggung utama mencapai target NDC. Alue menyebut 31,89 persen emisi itu ada 12,5 persen atau 358 juta ton dari sektor energi.

Kemudian, dari 358 juta ton emisi tersebut perlu ditekan sebesar 181,45 juta ton dari sektor EBT.

"Jadi, dengan masuknya ini ke dalam RUU EBT maka insentif karbonnya bisa kita manfaatkan. Di samping kita memperoleh energi bersih yang tidak kotor, kita juga bisa memperoleh additional financial lewat perdagangan karbon. Bisa lewat perdagangan emisi, offset emisi, atau pungutan atas karbon," tuturnya.

Komisi VII DPR RI pun tampak heran dengan sikap pemerintah yang belum satu suara. Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto berkelakar dan mengira yang tidak harmonis hanyalah DPR.

Akan tetapi, Menteri ESDM Arifin Tasrif menepis bahwa pemerintah tidak kompak. Ia menyebut pihaknya sudah berkoordinasi sebelum raker ini.

"Kami mohon maaf. Sebetulnya kami menganggap bahwa harmonisasi sudah selesai sehingga dari pihak pemerintah sudah satu suara. Jadi, kita selalu mengikuti semua mekanisme yang ada. Kalau memang ada masalah di antara kita, diselesaikan internal," jawab Arifin.

"Niat kami baik sekali untuk TKDN. Cuma kita harus mengukur kapasitas dan kemampuan sendiri, jangan sampai TKDN menjadi hambatan dan high cost. Perlu kita roadmapmasing-masing industri untuk TKDN kapan saja. Itu yang perlu kami ingatkan," sambungnya soal TKDN yang dikeluhkan Kemenperin.

[Gambas:Video CNN]

Desa Pedang Peri

3 Komponen Perhitungan Upah Buruh di Aturan Baru Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) terbaru.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan aturan berbentuk PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan.

Ida mengatakan salah satu poin penting yang diatur dalam pp itu; variabel penetapan upah. Menurutnya, ada tiga variabel yang digunakan dalam menentukan upah buruh.

Ketiga, indeks tertentu. Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan Dewan Pengupahan Daerah.

Indeks ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel itu, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," katanya dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Jumat (10/11) malam.

Ida mengklaim aturan baru ini memberikan kepastian soal kenaikan upah buruh.

"Ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

Ekspor Batu Bara dan Sawit Anjlok di Atas 30 Persen Oktober 2023******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilaiekspor batu bara dan minyak kelapa sawit (CPO) anjlok lebih dari 30 persen (yoy) pada Oktober 2023.

Tercatat, nilai ekspor batu bara mencapai US,73 miliar atau setara Rp42,4 triliun (asumsi kurs Rp15.547 per dolar AS) pada Oktober 2023.

Angka itu turun 38,02 persen dari capaian Oktober tahun lalu, yakni US,41 miliar atau Rp68,56 triliun.

"Jadi untuk batu bara volume ekspor Oktober 2023 adalah sebesar 36 juta ton," kata Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Pudji Ismartini dalam konferensi pers, Rabu (14/11).

Ekspor CPO mencapai US,89 miliar atau Rp29,36 triliun pada Oktober 2023. Angka itu turun 33,77 persen dibanding Oktober tahun lalu yang mencapai US,85 atau Rp44,28 triliun.

Sedangkan, dibanding September 2023 yang mencapai US,84 miliar atau Rp28,58 triliun, nilai ekspor CPO Oktober naik 2,59 persen.

"Sementara untuk CPO volume ekspor Oktober 2023 adalah sebesar 2,3 juta ton," kata Pudji.

Di sisi lain, nilai ekspor besi dan baja malah tumbuh. Tercatat nilai ekspor komoditas ini mencapai US,45 miliar atau Rp38,07 triliun pada Oktober 2023.

Angka ini naik 5,76 persen dari bulan sebelumnya yang mencapai US,32 miliar atau Rp36,05 triliun.

Adapun, jika dibandingkan dengan Oktober 2022 yang mencapai US,3 miliar atau Rp35,74 triliun, nilai ekspor besi dan baja naik 6,65 persen.

[Gambas:Video CNN]