situs slot daftar 132Jutaan kata 703108Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher game shopee》
Ekspor Nikel Turun 27,26 Persen ke Rp14,37 T di Januari******
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai ekspor nikeldan barang turunannya mencapai USHasnur Internasional Shipping Bukukan Laba Rp87 M Semester I 2023******
PTHasnur Internasional Shipping(Persero) Tbk membukukan lababersih sebesar Rp87,44 miliar pada semester I 2023.
Capaian tersebut tumbuh 93,9 persen dibandingkan dengan perolehan pada semester I 2022 yang sebesar Rp45,09 miliar. Perolehan laba tersebut ditopang oleh kesuksesan perseroan membukukan pendapatan yang mencapai Rp453,21 miliar, tumbuh 44,4 persen dari Rp313,77 miliar pada periode yang sama tahun lalu.
Selain itu, perusahaan penyedia logistik dan transportasi laut dengan kode emiten HAIS ini juga membukukan laba usaha sebesar Rp92,61 miliar pada semester I 2023. Angka ini tumbuh 88,9 persen dibanding perolehan laba usaha semester I 2022 yang sebesar Rp49,02 miliar.
Menurutnya, pencapaian kinerja tersebut tak lepas dari kinerja tim yang terus mengutamakan efektivitas dan operational excellence.
"Serta pelayanan yang optimal kepada seluruh pemangku kepentingan yang berdampak positif terhadap kelancaran bisnis dan operasional kami, di tengah harga komoditas yang sedang mengalami penurunan," ujar Rickie melalui keterangan resmi, Jumat (28/7) lalu.
Lebih lanjut, ia menuturkan pertumbuhan pendapatan perseroan seiring dengan pertumbuhan kinerja operasional. Tercatat jumlah muatan kargo meningkat sebesar 33,6 persen dari 3,92 juta metrik ton (MT) pada semester I 2022 menjadi 5,24 juta MT pada semester I 2023.
Muatan kargo didominasi oleh kargo batu bara sebesar 97,3 persen dan sisanya mengangkut kargo gypsum dan kayu. Adapun segmen usaha pelayaran menjadi kontributor utama pertumbuhan kinerja dengan kontribusi 98,16 persen yaitu sebesar Rp444,85 miliar terhadap total pendapatan.
Sedangkan 1,84 persen sisanya dikontribusikan dari segmen usaha bongkar muat.
Hingga akhir 2023, perseroan menargetkan peningkatan jumlah muatan kargo mencapai 9,8 juta MT, naik 11,3 persen dari realisasi total muatan pada 2022 yang sebesar 8,8 juta MT. Pada semester II 2023, perseroan berencana menambah 3 set armada kapal tunda (tug boat) and tongkang (barge).
[Gambas:Video CNN]
Plt. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan angka ini turun 27,26 persen dibanding periode yang sama tahun lalu, yakni US,27 miliar atau Rp19,84 triliun.
"Ekspor nikel dan barang daripadanya juga turun 27,26 persen di mana penurunan nilai ekspor barang ini didorong oleh penurunan nilai ekspor yang bertujuan ke Tiongkok," ucap Amalia dalam konferensi pers, Jumat (15/3).
Amalia juga mengungkapkan bahwa nilai ekspor sektor industri pengolahan lain pun kompak turun. Lihat saja, logam dasar bukan besi turun 13,57 persen (yoy) menjadi US,21 miliar atau Rp34,53 triliun pada Januari-Februari 2024. Penurunan nilai ekspor ini seiring dengan mengecilnya ekspor ke negara tujuan.
Misalnya, ekspor logam dasar bukan besi turun US7 juta atau Rp5,89 triliun ke China. Lalu, ekspor ke Belanda turun US juta atau Rp281,26 miliar dan ke Islandia turun US juta atau Rp171,88 miliar.
Selanjutnya, nilai ekspor logam dasar mulia juga turun 63,77 persen menjadi US3 miliar atau Rp2,03 triliun pada Januari-Februari 2024. Rinciannya, ekspor ke Jepang turun US5 juta, Singapura turun US juta, dan Hong Kong minus US juta.
Kemudian, nilai ekspor peralatan listrik lainnya turun 49,2 persen menjadi USGaruda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******
PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).
"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).
Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.
Lihat Juga :![]() |
"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.
Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.
Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.
Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.
Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.
Pilihan Redaksi
|
Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.
"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).
Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.
Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.
"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu, nilai ekspor minyak kelapa sawit turun 22,43 persen menjadi US,33 miliar atau Rp52,03 triliun pada Januari-Februari 2024. Tercatat, ekspor ke China turun US8 juta, Malaysia minus US2 juta, dan Bangladesh minus US juta.
[Gambas:Video CNN]
Komnas Perempuan: Mulurnya peraturan pelaksana UU TPKS berefek domino******
"Tidak optimalnya upaya penguatan lembaga layanan berbasis pemerintah dan berbasis komunitas. Pemantauan juga belum jalan, penguatan kapasitas aparat masih kurang," kata Anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat dalam webinar bertajuk "Diskusi Hari Perempuan Sedunia 2024" di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan pembahasan peraturan pelaksana UU TPKS membutuhkan koordinasi lintas sektor, termasuk lembaga HAM, seperti Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
"Dijanjikan tahun lalu disahkan, tapi sampai sekarang belum," katanya.
Tahun 2024 yang merupakan tahun politik juga ditengarai memiliki andil dalam membuat penerbitan peraturan pelaksana UU TPKS semakin mulur.
Komnas Perempuan saat ini sedang menyiapkan draf pemantauan pelaksanaan UU TPKS yang prosesnya melibatkan lembaga-lembaga layanan.
Baca juga: KemenPPPA: Pembahasan RPP Dana Bantuan Korban masih butuh waktu
Langkah ini sebagaimana amanat Pasal 83 Ayat 1 dan 4 UU TPKS.
"Komnas Perempuan menggerakkan tiga lembaga, Komnas HAM, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)," katanya.
Pemerintah menyepakati pembentukan tiga peraturan pemerintah dan empat peraturan presiden sebagai peraturan pelaksana UU Nomor 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yakni Rancangan Perpres tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak; Rancangan Perpres tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan di Pusat; dan RPP tentang Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pencegahan dan penanganan Korban TPKS, saat ini masih menunggu paraf persetujuan.
RPP tentang Dana Bantuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dan RPP tentang Pencegahan TPKS serta Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban TPKS dalam tahap harmonisasi.
Rancangan Perpres Kebijakan Nasional Pemberantasan TPKS masih akan dirapatkan kembali.
Selain itu Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Diklat Pencegahan dan Penanganan TPKS telah diundangkan dalam Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 14.
Baca juga: Menteri PPPA: Perkuat SDM penyedia layanan implementasikan UU TPKS
Baca juga: KND minta APH tak gunakan keadilan restoratif untuk perkara TPKS
Baca juga: LNHAM dorong percepatan pengesahan peraturan pelaksanaan UU TPKS
Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024
Bos Waskita Blak******
Direktur Utama PT Waskita Karya Mursyid blak-blakan soal strategi membenahi keuangan perusahaan. Dalam pembenahan tersebut Waskita mengusung tiga pilar yaitu portofolio, innovation,leandan digitalisasi.
"Saat ini perseroan sangat selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan pembayaran bulanan serta sudah melalui Komite Manajemen Resiko Konstruksi sehingga harapannya proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan tepat waktu dan memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan," tutur Mursyid dalam keterangan resmi yang dikeluarkan di Jakarta, Rabu (9/8).
Konsep lean dan digitalisasi juga diusung agar perseroan dalam menjalankan bisnisnya dapat efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi biaya yang tidak diperlukan.
"Penerapan digitalisasi SAP (System Analysis and Product in Data Processing) dan ERP (Enterprise Resource Planning) bertujuan supaya semua beban biaya bisa lebih terkontrol dan transparan karena sistem yang terintegrasi secara real-time. Perseroan juga melakukan penerapan BIM di setiap proyek dan mampu bekerja dengan sangat efisien sehingga pekerjaan proyek bisa selesai lebih cepat," tutur Mursyid.
Lihat Juga :![]() |
Adapun perusahaan ini juga tengah menyusun strategi atas penyelesaian pekerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) terutama proyek Jalan Tol.
Diantara penyelesaian proyek jalan tol yaitu ruas tol Bogor - Ciawi - Sukabumi dan Kayu Agung - Palembang Betung yang rencananya menggunakan dana PMN.
Sementara itu, terkait penundaan pencairan dana PMN 2022 sebesar Rp3 triliun adalah karena Waskita sedang dalam proses review Master Restructuring Agreement untuk melakukan restrukturisasi struktur keuangan Perseroan secara komprehensif.
"Saat ini perseroan sedang dalam diskusi intensif dengan kreditur baik dengan perbankan maupun pemegang obligasi dalam proses review secara komprehensif terhadap skenario modifikasi Master Restructuring Agreement (MRA) sehingga pemberian dana PMN tahun ini belum bisa dilakukan," ujarnya.
Mursyid juga mengatakan bahwa dana PMN 2022 sebesar Rp3 triliun belum masuk ke kas perseroan.
"Perseroan berkeyakinan Pemerintah akan tetap membantu dalam rangka percepatan penyelesaian Proyek Strategis Negara (PSN), terutama untuk ruas tol Bogor - Ciawi - Sukabumi dan Kayu Agung - Kapal Betung melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang saat ini masih dalam kajian. Disamping itu, Perseroan akan mencari formula yang paling pas untuk kondisi Waskita saat ini," tambah Mursyid.
Selain itu, perbaikan lainnya yang dilakukan yaitu implementasi penerapan SNI ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan, mewujudkan Waskita Karya yang patuh terhadap norma dan peraturan perundangan yang berlaku, bersih dan berintegritas serta mendukung upaya pencegahan korupsi.
Waskita juga akan meningkatkan dan memperbaiki setiap proses bisnis agar sejalan dengan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG)serta menjalankan prinsip zero tolerance terhadap pelanggaran peraturan perundangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
Termasuk juga dalam penerapan whistle blowing system yang bertujuan untuk mendeteksi secara dini fraudyang terjadi. Melalui tim ini, perseroan mencegah terjadinya frauddengan pola pengawasan yang menyeluruh dan melibatkan seluruh pegawai sehingga memberikan rasa aman bagi seluruh pihak yang berinteraksi dengan Perseroan.
[Gambas:Video CNN]
Label:mega jackpot 88 slot、gacor 118 slot、ajaib123
Terkait:contoh pasang togel、jpwin88、kakakjudi、voucher gofood september 2022、situs slot gacor88、erek erek borgol、dolar777、lux88togel、pakarwin、link slot via pulsa tanpa potongan
bab terbaru:jp99(2024-06-26)
Perbarui waktu:2024-06-26
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Sehingga masyarakat lebih memilih menggunakan moda transportasi kapal laut karena harganya yang relatif terjangkau.Ambon (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Maluku mencatat peningkatan jumlah penumpang transportasi kapal laut di Pelabuhan Yos Sudarso Ambon mencapai 295 persen.
Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024
Arsitekjembatan lengkung (longspan) Gatot Subroto-Kuningan LRT Jabodebek Arvilla Delitriana angkat suara mengenai tudingan proyek tersebut salah desain.
Wanita yang akrab disapa Dina ini menegaskan perencanaan proyek tersebut sudah dilakukan dengan baik dan tidak ada kesalahan dalam perancangan.
"Tidak ada salah desain, tidak ada salah perkiraan, semua sudah direncanakan dengan baik," ujar Dina saat diwawancara CNN Indonesia Bisnis & Referensi pada Selasa (8/8).
"Kecepatan itu sangat tergantung dari trase yang dilewati, apakah trase jalan, trase jembatan, atau track. Trase sangat terkait dengan lingkungan di sekitarnya," terangnya.
"Ada ahlinya yang sudah merancang sedemikian rupa supaya trase LRT Kuningan ini bisa dilewati oleh LRT yang sudah memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kecepatan. Kami sebagai perencana jembatan menyesuaikan hal tersebut," sambungnya.
Dina juga memastikan komunikasi antar berbagai pihak terkait sudah dilakukan dengan baik.
Lihat Juga :Menhub Akan Undang Konsultan untuk Cek LRT Jabodebek |
"Selalu ada pembahasan mengenai kriteria desain, jembatan ini mau berfungsi sebagai apa kemudian nanti apa yang akan lewat, berapa kecepatannya itu sudah dibahas di awal," ujarnya.
Sebagai perencana jembatan, ia menilai lebih sulit untuk merancang jembatan yang lengkungnya kecil. Namun, untuk proyek ini, dari awal disampaikan bahwa kondisi terbatas. Apabila ingin lengkung besar maka ada kendala pembebasan lahan.
"Gedung-gedung di sekitar harus menyingkir dulu. Saya yakin pembebasan lahannya pasti akan sangat mahal," ujarnya.
Lebih lanjut, ia juga memastikan keamanan dari jembatan lengkung itu. Dalam pembangunan, jembatan itu dirancang untuk bisa dilewati LRT dengan kecepatan sekitar 35 km per jam. Selain itu, serangkaian uji coba, termasuk dengan beban, yang melibatkan pihak kompeten juga sudah dilakukan.
Lihat Juga :ANALISISPahami Rambu-rambu Kripto agar Tak Terlilit Utang dan Jadi Kriminal |
"Disampaikan ke kami itu (kecepatan) sekitar 35 km per jam, aturan untuk lengkung seperti ini, tetapi ada faktor-faktor lain terkait safety, yang sepahaman kami ini dari LRT yang paham, mungkin ada softwarenya, sehingga disepakati 20 km per jam," ujarnya.
Kesalahan desain LRT Jabodebek disampaikan oleh Kartika Wirjoatmodjo Selasa (1/8) lalu.
"Itu salah desain karena dulu Adhi sudah bangun jembatannya, dia tidak mengetes sudut kemiringan keretanya. Jadi sekarang kalau belok harus pelan sekali, karena harusnya lebih lebar tikungannya," kata Tiko seperti dikutip dari detik.com.
"Kalau tikungannya lebih lebar dia bisa belok sambil speed up, karena tikungannya sekarang udah terlanjur dibikin sempit, mau enggak mau keretanya harus jalan hanya 20 km per jam, pelan banget," tambahnya.
Lihat Juga :Pemprov DKI Beri Keringanan Bayar PBB Sampai Akhir Tahun |
Lanjutnya, hal itu terjadi karena pembangunan prasarana tidak berkomunikasi dengan pihak yang membangun sarananya.
Selain desain, Tiko juga menyebut LRT Jabodebek memiliki 2 masalah lain. Pertama terkait ketersediaan sistem integrator.
Ia mengatakan ada enam komponen dalam proyek LRT Jabodebek.
Mereka adalah prasarana yang disiapkan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk, kereta yang disiapkan oleh PT INKA (Persero), software development yang digarap oleh Siemens, persinyalan oleh PT Len Industri (Persero), dan lain-lain.
Namun, Tiko mengatakan tidak ada sistem integrator pada proyek ini. Padahal, pada proyek besar seharusnya ada.
"Jadi semua komponen project ini berjalan liar, tanpa ada integrator di tengah," katanya.
Untuk mengatasi masalah ini, ia sudah membuat project management office (PMO). PMO ia tugaskan untuk memastikan integrasinya tercipta.
Masalah kedua terkait spesifikasi kereta yang digunakan dalam proyek LRT. Ia sempat menerima keluhan dari Siemens. Hal itu lantaran spesifikasi kereta antara satu dengan yang lain berbeda-beda.
"Siemens suatu hari call meeting, komplain sama saya 'Pak ini software-nya naik cost-nya, kenapa, spec keretanya INKA ini baik dimensi, berat maupun kecepatan dan pengeremannya berbeda-beda satu sama lain' Jadi 31 kereta beda spesifikasinya semua, jadi software-nya mesti dibikin toleransinya lebih lebar supaya bisa meng-captureberbagai macam spesifikasi tadi itu," paparnya.
[Gambas:Video CNN]
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala dan perangkat desa tidak akan menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13.
Pasalnya, mereka bukan termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
Menurut Tito, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tidak mengalokasikan anggaran THR dan gaji ke-13 untuk kepala dan perangkat desa di APBN dan APBD. Selain itu, memang tidak ada aturan soal pemberian THR dan gaji ke-13 .
Kendati, Tito menyebutkan ada kemungkinan kepala dan perangkat desa mendapatkan THR. Berkaca pada tahun lalu, pemberiannya menggunakan Dana Desa.
"Nanti kita akan bicarakan dengan asosiasinya. Kita prinsipnya ingin mensejahterakan, tapi tidak memberatkan dana desa, jelasnya.
Tito memperkirakan anggaran THR kepala dan perangkat desa bisa mencapai Rp1,6 triliun. Nilai yang cukup besar sehingga harus dibicarakan dengan Kementerian Keuangan juga karena menggunakan Dana Desa yang bersumber dari APBN.
"Kita hitung saja nanti jumlah umumnya. Gajinya perangkat dan kepala desa itu antara Rp2 jutaan lebih kurang. Jadi seandainya ada 10 saja kepala desa dan perangkatnya lebih kurang Rp20 juta per desa. Nah itu dikali 80 ribu (desa) lebih hampir Rp1,6 triliun," jelasnya.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Dana Desa ditetapkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2024. Artinya, anggaran THR akan mengambil porsi 2,25 persen dari Dana Desa tahun ini.
"Alokasi dari pusat, dari bu menkeu (Sri Mulyani) Rp70 triliun untuk desa-desa. Nanti kita akan bicarakan segera dengan asosiasi desa dan menteri desa. Prinsip musyawarah untuk memperkuat daya beli," pungkas Tito.
[Gambas:Video CNN]
《voucher game shopee》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,nama situs slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher game shopee》bab terbaru。