qqfunbet

Peri Giok Piao Ran

Profil dan Sepak Terjang Bisnis Alex Tirta yang 'Terseret' Rumah Firli******

Nama Alex Tirta menjadi perhatian publik belakangan ini usai ia terseret dalam pusaran kasus pemerasan eks Menteri PertanianSyahrul Yasin Limpo (SYL).

Namanya mencuat usai diduga sebagai penyewa Rumah Kartanegara Nomor 46, yang notabene disewa Ketua KPK Firli Bahuri.

Firli kini tengah diperiksa atas dugaan pemerasan terhadap SYL. SYL sekarang terseret dalam kasus korupsi di lingkungan Kementerian Pertanian.

Mengutip detik.com, Alex mengatakan rumah yang ia sewa itu bisa dipakai Firli bermula pertemuannya pada 2020 lalu.

Kata Alex, Firli mengaku tengah mencari rumah di Jakarta untuk tempat istirahat sementaranya.

"Ada suatu kesempatan saya berjumpa dengan Pak Firli sekitar 2020. Pada pertemuan itu, Pak Firli mengatakan butuh sebuah rumah singgah karena rumah pribadinya di Bekasi dan dinilai terlalu jauh dari Jakarta untuk pulang pergi," jelas Alex.

Keduanya sepakat perihal penyewaan rumah tersebut dilanjutkan oleh Firli Bahuri. Namun keduanya juga setuju tidak perlu ada perubahan nama penyewa.

"Saya kemudian menyarankan Bapak Firli untuk melanjutkan sewa rumah itu, dan beliau pun setuju. Tapi tidak perlu ada perubahan nama penyewa," katanya.

Dalam kesepakatan keduanya, Alex mengatakan menyewa rumah tersebut sebesar Rp 650 juta per tahun. Menurutnya, Firli akan memberikan uang sewa tersebut ke Alex, selanjutnya Alex yang akan mengirimkan uang sewa dari Firli itu ke pemilik rumah tersebut.

"Mulai Februari 2021, Bapak Firli mulai menyewa rumah itu dengan membayar ke saya sebagai pihak penyewa ke pemilik rumah tersebut. Bapak Firli membayar Rp 650 juta yang uangnya langsung saya kirim ke pemilik," jelas Alex.

Terlepas dari itu, siapa sebenarnya Alex Tirta dan bagaimana sepak terjang bisnisnya?

Mengutip berbagai sumber, Alex Tirta bernama lengkap Tirta Juwana Darmadji. Saat ini ia menjabat sebagai Ketua Harian Pengurus provinsi Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) DKI Jakarta.

Alex Tirta mulai berkiprah di PBSI saat menjadi Ketua Pengurus Provinsi (Pengprov) PBSI DKI Jakarta. Ia pertama kali terpilih menjadi ketua pada periode 2015-2019 menggantikan Icuk Sugiarto.

Setelah itu, Alex Tirta kembali terpilih menahkodai Pengprov PBSI DKI Jakarta periode 2019-2023. Ia terpilih secara aklamasi di Musyawarah Provinsi PBSI DKI Jakarta Maret 2019 silam.

[Gambas:Video CNN]

Alex Tirta masuk menjadi pengurus pusat PBSI pada periode 2016-2020. Kala itu, ia menjadi Ketua Harian di bawah kepengurusan Wiranto.

Satu periode berakhir, PBSI memiliki nahkoda baru sebagai Ketua Umum, yakni Agung Firman Sampurna, yang baru berkuasa di PBSI untuk rentan waktu 2020-2024.

Meski nahkoda utama berganti, Alex Tirta tetap kembali dipilih sebagai Wakil Ketua Umum I yang membawahi bidang pembinaan prestasi, pelatnas, dan pengembangan prestasi dan sains olahraga.

Tak hanya menjadi pengurus PBSI, Alex Tirta juga dikenal sebagai pengusaha. Alex Tirta pernah dikenal sebagai pemilik Alexis Group. Ia juga disebut memiliki beberapa hotel, griya pijat dan tempat hiburan malam di ibu kota .

Selain Hotel Alexis yang sudah tutup sejak 2017, Alex  juga memiliki beberapa tempat usaha lain seperti Colosseum, 1001 Hotel, Emperium, Play Club, Tease Club, Zen, dan Club 36.

Berbagai tempat usaha itu berada dalam naungan perusahaan yang didirikan Alex Tirta, yakni PT Grand Ancol Hotel.

Ia beberapa kali berurusan dengan pihak kepolisian terkait perizinan tempat hiburan malam hingga gugatan para produser terkait royalti lagu di tempat karaoke miliknya.

Alexis Hotel dikenal terkait dengan tiga nama pada masanya, yakni Alex Tirta, Rudi Widjaja, dan Ahmad Fahmi.

Sebelum nama Alexis Group dikenal, Malio Group lewat Stadium Club sempat merajai dunia hiburan malam di Jakarta dan bahkan menyandang gelar sebagai klub malam terbaik pada masa kejayaannya di pertengahan 2014.

Namun pasca ditutupnya Stadium oleh Gubernur Jakarta saat itu, rezim kekuasaan dunia malam di Jakarta jatuh ke tangan pesaingnya; Alexis Group. Lewat Alexis Hotel, Alexis Group menjelma menjadi raja baru dunia hiburan malam di Jakarta bahkan dikenal hingga dunia internasional.

Hanya saja, ketenaran Hotel Alexis meredup setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta pada 27 Oktober 2017 tidak memperpanjang permohonan izin usaha Hotel Alexis dan Griya Pijat Alexis yang diajukan PT Grand Ancol Hotel selaku perusahaan pengelola Alexis Group.

Dengan kata lain, Pemprov DKI Jakarta telah menutup Hotel Alexis dengan tidak memperpanjang izin usahanya.

Tahun 2017, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya mengumumkan nasib Alexis, hotel dan griya pijat di Jakarta Utara, yang menjadi buah-bibir selama masa kampanye Pilkada di ibukota. Pemerintah Provinsi DKI menolak memperpanjang izin usaha yang diajukan Alexis.

Penutupan Alexis adalah salah satu janji kampanye Anies Baswedan dan Sandiaga Uno.

Menggunakan Tuhan sebagai umpan

Perajin Tempe Tahu Desak Mentan Amran Bereskan Sengkarut Kedelai******

Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mendesak Menteri PertanianAmran Sulaiman menyelesaikan sengkarut masalah kedelai.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin heran mengapa Kementan selama ini seakan menahan para petani lokal menanam kedelai transgenik alias genetically modified organism(GMO). Ia mengklaim petani hanya diizinkan menanam kedelai non-GMO yang hasilnya lebih sedikit.

"Saya ingin dengan Mentan (Amran Sulaiman) baru yang pengalamannya banyak itu, please, Pak Presiden Jokowi saya dengar sendiri di televisi, 'Silakan tanam kedelai GMO, jangan non-GMO saja'. Presiden saja perintah begitu, kok tidak dilaksanakan?" katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Menurutnya, produksi kedelai lokal sedikit karena para petani malas jika hanya diperbolehkan menanam non-GMO. Aip membandingkan produksi kedelai GMO bisa menyentuh 4 juta ton dari 1 hektare lahan, sedangkan non-GMO hanya menghasilkan 1 juta ton hingga 1,5 juta ton.

"Tapi katanya (kedelai GMO) tidak sehat dan lain-lain. Padahal, kedelai impor GMO itu sudah hampir 30 tahun dari 1990 kita rakyat Indonesia selalu makan tempe tahu GMO dan tidak pernah ada kejadian keracunan. Pemeriksaan dari kesehatan juga kedelai GMO tidak membahayakan, tapi Kementerian Pertanian selalu bilang jangan tanam GMO. Ini ada apa? Jadi timbul pertanyaan, apakah supaya kedelai lokal ini sedikit dan tetap impor atau bagaimana?" curiga Aip.

Ia menilai jika para petani diizinkan menanam kedelai GMO pasti akan meningkatan cuan yang didapat. Jika harga pembelian di tingkat produsen sekitar Rp10 ribu per kg, maka petani bisa mengantongi Rp40 juta dari panen kedelai GMO per hektare.

Aip lantas mengkritisi fokus Mentan Amran yang ingin menggenjot produksi beras dan jagung terlebih dahulu di tengah ancaman El Nino saat ini. Menurutnya, sengkarut masalah kedelai juga harus dibenahi.

"Kalau jagung itu maaf ya, banyak dibutuhkan, tapi buat pabrikan besar. Kalau ini (kedelai) kami rakyat kecil. Kalau beras ya seluruh penduduk butuh, prioritas beras. Jadi, berilah keadilan oleh pemerintah melalui bantuan kepada kami," tuturnya.

Menurutnya, harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Aip menyebut angka ini sudah melebihi harga acuan yang ditetapkan Badan Pangan Nasional (Bapanas).

Aip menuntut pemerintah turun tangan mengatasi lonjakan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah yang kini mendekati Rp16 ribu per dolar AS. Salah satu poin permintaan para perajin tempe dan tahu adalah gelontoran cadangan pangan pemerintah (CPP) demi stabilisasi harga.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

"Jadi please Menteri Perdagangan (Zulkifli Hasan) itu bikin pengumuman kalau (harga) tempe dan tahu naik tolong dimengerti bahwa ini keterpaksaan. Kami juga usul berikan bantuan kepada kami seperti tahun lalu, apakah ada subsidi, bantuan transportasi, dan lain-lain. Sekarang ada gula, beras, dan minyak murah, kok kedelai gak dibantu? Kok kami tukang tempe dan tahu tidak dibantu?" tutupnya.

Satu-satunya Dewa Dharma

WeWork Ajukan Bangkrut Usai Terlilit Utang dan Merugi******

Perusahaan coworking space WeWork berencana mengajukan kebangkrutan pekan depan. Perusahaan itu dilaporkan tengah berjuang dengan tumpukan utangdan kerugian yang besar.

Melansir Reuters, Rabu (1/11), saham perusahaan yang didukung oleh SoftBank Group tersebut turun 32 persen pada perdagangan baru-baru ini. Sahamnya dilaporkan telah jatuh sekitar 96 persen tahun ini.

WeWork yang berbasis di New York, AS disebut sedang mempertimbangkan untuk mengajukan petisi Bab 11 di New Jersey. Namun pihak WeWork menolak untuk berkomentar.

Perusahaan ini memiliki utang jangka panjang bersih sebesar US,9 miliar atau setara Rp45,96 triliun (asumsi kurs Rp15.850 per dolar AS) pada akhir Juni dan lebih dari US miliar atau setara Rp206,05 triliun dalam bentuk sewa jangka panjang. Hal ini terjadi di saat kenaikan biaya pinjaman dapat merugikan sektor real estat komersial.

Pengajuan kebangkrutan WeWork akan menandai penurunan nilai perusahaan yang secara pribadi bernilai US miliar pada tahun 2019. Hal ini tentu dapat menjadi titik hitam bagi investor SoftBank yang telah kehilangan miliaran dolar.

Pasalnya, perusahaan ini telah mengalami guncangan sejak rencananya untuk go publicpada tahun 2019 meledak. Itu terjadi usai skeptisisme investor atas model bisnisnya yang mengambil sewa jangka panjang dan menyewakannya untuk jangka pendek serta kekhawatiran atas kerugiannya yang besar.

Keterpurukan WeWork tak mereda di tahun-tahun berikutnya. Perusahaan ini akhirnya berhasil go publicpada 2021 dengan valuasi yang jauh berkurang.

Pendukung utamanya, konglomerat Jepang SoftBank, menggelontorkan puluhan miliar untuk menopang perusahaan rintisan ini. Sayangnya, perusahaan ini terus merugi.

Tak hanya itu, WeWork pun menimbulkan keraguan besar atas kemampuannya untuk melanjutkan operasi pada Agustus silam dengan sejumlah eksekutif tertinggi, termasuk CEO Sandeep Mathrani, mengundurkan diri tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Bertani untuk menyelamatkan dunia

QR Code Tak Bisa Dipakai Jika Penumpang Cetak Tiket Fisik Kereta Cepat******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) mengingatkan penumpang yang telah memiliki QR code tiket kereta cepat Whooshtidak perlu mencetak secara fisik.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi menjelaskan penumpang yang telah membeli tiket Whoosh melalui aplikasi dan website akan mendapatkan QR code.

QR code tersebut dapat digunakan untuk membuka gate dan melanjutkan perjalanan menuju peron. Oleh karena itu, penumpang yang sudah memiliki QR code tidak perlu lagi mengantre di mesin tiket untuk mencetak tiket fisik.

Ia menyebut penumpang yang tetap membutuhkan tiket fisik, pencetakan dapat dilakukan melalui ticket Vending Machine di stasiun. Namun, jika sudah mencetak tiket fisik, maka QR code tiket yang dimiliki secara otomatis tidak dapat digunakan kembali karena secara sistem sudah tidak dapat dibaca.

'Dengan menggunakan QR Code Tiket, penumpang tidak perlu lagi khawatir kehilangan tiket fisik yang dibutuhkan untuk gate in dan gate out di stasiun atau terburu-buru untuk hadir di stasiun untuk melakukan pencetakan tiket. Cukup scan QR Code Tiket pada gate, dan gate akan langsung terbuka dalam hitungan detik," ujar Dwiyana melalui keterangan resmi, Senin (30/10).

Ia lantas mengingatkan penumpang dapat melakukan boarding paling cepat waktu 30 menit hingga 5 menit sebelum jadwal keberangkatan. Jika sudah diizinkan, penumpang dapat langsung mengantre untuk melakukan gate indengan mengarahkan QR code tiket pada mesin pemindai yang terpasang di gate.

Sementara untuk penggunaan tiket fisik, penumpang cukup memasukkan tiketnya ke dalam slot di gatesaat lampu berwarna hijau. Jika sesuai maka tiket akan keluar dari slot yang berbeda, setelah penumpang mengambil kembali tiket maka gateakan otomatis terbuka.

"KCIC mengucapkan terimakasih kepada masyarakat yang selama ini telah memilih kereta cepat Whoosh sebagai moda transportasi untuk menempuh perjalanan dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya," tutup Dwiyana.

Adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat melakukan scan QR code tiket adalah:

1. Pastikan tiket yang akan discan sesuai dengan jadwal boarding kereta cepat Whoosh
2. Pastikan penumpang melakukan scan tiket sesuai dengan nama yang tertera pada tiket
3. Pastikan kecerahan pada layar ponsel jangan sampai terlalu gelap
4. Pastikan seluruh area QR code terlihat dengan jelas saat melakukan scan
5. Pastikan sinyal handphonedalam keadaan baik saat akan melakukan scan QR code tiket.

[Gambas:Video CNN]

Berubah menjadi sistem aktris yang menakjubkan

Sandiaga Akui Tiket Pesawat di Indonesia Masih Mahal******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengakui harga tiket pesawat di Indonesia masih cukup mahal.

Karena itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan industri penerbangan dan Kementerian Perhubungan agar harga tiket tersebut lebih terjangkau masyarakat.

"Iya masih mahal dan kita mengupayakan untuk mendorong jumlah penerbangan ditambah dan ketersediaan kursi kita bekerja sama dengan industri penerbangan dan kementerian perhubungan," kata Sandiaga di Makassar, Jumat (3/11).

"Harapannya agar menuju Nataru ditambah jumlah penerbangan, sehingga (dengan) ditambahnya jumlah kursi, harga tiket lebih terjangkau," ungkapnya.

Sementara, terkait peluang pariwisata yang ada di Sulawesi Selatan, Sandi memastikan pemerintah dapat mendorong pergerakan antarkabupaten dan kota di atas 6 jam.

"Kami mendorong destinasi-destinasi yang ada, terutama kampung karst Ramang-ramang di Maros, agar lebih didorong sehingga bisa jadi pemicu bergeraknya wisata-wisata nusantara yang kita targetkan 1,2 miliar pergerakan wisatawan nusantara tahun ini," tuturnya.

Sandiaga mengimbau semua pihak harus menjaga Kampung Ramang-ramang, yang masuk dalam wilayah geopark UNESCO, agar tidak mengalami kasus yang dialami seperti di Danau Toba.

"Kita harus menjaga jangan sampai seperti (danau) Toba yang mendapatkan kartu kuning, harus kita jaga. Saya tadi menggugah pemikiran mahasiswa agar mereka terlibat untuk menjaga, karena ekosistem Geopark UNESCO itu ada partisipasi masyarakat," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Jimat Misterius

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]