batik77 rtp

spadegaming slot online 649Jutaan kata 45871Orang-orang telah membaca serialisasi

《batik77 rtp》

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Data KAI Diduga Bocor, Peretas Minta Duit Tebusan******

Data milik PT Kereta Api Indonesia (Persero) atauKAI diduga bocorbuntut serangan ransomware ke website perusahaan. Peretas minta tebusan.

Hal ini terungkap setelah akun X @TodayCyberNews membahagiakan tangkapan layar halaman situs web yang menginformasikan KAI telah diretas, Minggu (14/1).

"Pelanggaran Data di PT Kereta Api Indonesia (https://kai.id). Sebuah kelompok peretas mengklaim telah mengakses data sensitif, termasuk informasi karyawan, detail pelanggan, dan lainnya dari perusahaan kereta api Nasional Indonesia," tulis akun tersebut.

"Anda dapat menemukan memo umum KAI.ID di sini! Harga 11,69 Bitcoin. ID: 18397815624," demikian tertulis dalam gambar tersebut.

Kelompok peretas mengancam membocorkan data kalau KAI tak membayar tebusan. KAI diminta merespons dalam waktu selambat-lambatnya 15 hari. Peretas mengaku telah menyusup ke jaringan KAI selama sepekan.

Merespons hal tersebut, VP Public Relations KAI Joni Martinus menegaskan bahwa sampai dengan saat ini belum ada bukti bahwa ada data KAI yang bocor seperti yang dinarasikan.

"Kami akan tetap melakukan investigasi secara mendalam untuk menelusuri isu tersebut," kata Joni melalui keterangan resmi, Selasa (16/1).

Pihaknya juga memastikan seluruh data KAI aman. Selain itu, hingga saat ini seluruh sistem operasional IT, pembelian tiket online, serta layanan Face Recognition Boarding Gate di semua stasiun masih berjalan dengan baik.

Joni lantas mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir dengan keamanan data pada fitur Face Recognition Boarding Gate yang dipergunakan oleh KAI. Sebab, KAI telah memiliki manajemen keamanan informasi yang baik.

KAI sudah mengimplementasikan sistem manajemen keamanan informasi berstandar internasional ISO 27001 tentang Standarisasi Manajemen Keamanan Informasi.

Untuk langkah lebih lanjut, KAI akan bekerja sama dengan pihak berwajib mengusut kasus tersebut. KAI berkomitmen tidak akan tunduk akan kejahatan pemerasan ini.

"KAI secara berkala terus meningkatkan keamanan siber demi kenyamanan para pelanggan untuk tetap menggunakan jasa transportasi massal kereta api yang nyaman, aman dan tepat waktu," tutup Joni.

[Gambas:Video CNN]

Label：udintogel、slot sg、cara pinjam shopeepay

Terkait：cara dapat uang 10 juta dalam sebulan、situs slot 20%2B20、kimtoto、slot gampang menang 2022、game gacor slot、cara pinjam uang tanpa jaminan、bar slot、buku mimpi cangkul、deluna4d login、sport855

bab terbaru：gems bonanza pragmatic play（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01